Lompat ke konten utama

Dugaan Korupsi Gedung CWP-03 UPI Membuka Masalah Pengawasan Pengadaan

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara ICW mendesak penelusuran tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

MA
Muhammad Akmal Firmansyah
Muhammad Akmal Firmansyah· 16 November 2026
Mahasiswa Ilmu Sejarah UIN SGD Bandung dan Jurnalis BandungBergerak.id sejak 12 Juni 2022
Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudi, Bandung, Rabu (28/4/2021). UPI merupakan salah satu kampus negeri yang menyelenggarakan beasiswa LPDP. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)
Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudi, Bandung, Rabu (28/4/2021). UPI merupakan salah satu kampus negeri yang menyelenggarakan beasiswa LPDP. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Pembangunan Gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, diduga bermasalah dalam pelaksanaan dan pengawasan pengadaan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menemukan progres fisik pekerjaan baru mencapai 75,34 persen, meskipun pembayaran kepada kontraktor telah direalisasikan 100 persen dari nilai kontrak sebesar 52,48 miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejati Jabar telah menetapkan dua tersangka, yakni B.K., dosen UPI yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan D.W\.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku kontraktor. B.K. ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam pada Jumat, 13 November 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan B.K. ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026, untuk kepentingan penyidikan.

Perkara ini bermula dari pembangunan Gedung CWP-03 pada 2024. Proyek tersebut menggunakan dana pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan kontrak awal Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024, nilai pekerjaan ditetapkan sebesar Rp47,16 miliar. PT Arkindo menjadi kontraktor pelaksana dengan masa pengerjaan 210 hari kalender hingga 30 Desember 2024. Kontrak ditandatangani B.K. selaku PPK dan D.W\.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Dalam perkembangannya, terdapat adendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi 52,48 miliar rupiah. Masa pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.

Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan dokumen jaminan yang tidak sah dalam pelaksanaan proyek tersebut. D.W\.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri yang disebut tidak sah atau palsu.

Dokumen tersebut mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Sementara itu, B.K. diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan sebelum menandatangani kontrak.

Selain dugaan penggunaan dokumen jaminan palsu, penyidik menemukan ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang baru mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan bobot yang seharusnya diselesaikan.

Meskipun pekerjaan belum mencapai 100 persen, B.K. selaku PPK diduga tetap merealisasikan pembayaran penuh kepada D.W\.R. sebagai kontraktor pelaksana.

Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena pembayaran proyek pemerintah semestinya didasarkan pada prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diverifikasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, pembangunan Gedung CWP-03 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 atau sekitar 25,98 miliar rupiah.

Penyidikan terhadap B.K. didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Adapun penyidikan terhadap D.W\.R. telah dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 21 November 2025.

Sebelum penahanan B.K., penyidik memeriksa D.W\.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W\.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair, juncto Pasal 3 ayat (1), Pasal 20 huruf c, dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung tersebut.

UPI Hormati Proses Hukum dan Siapkan Penyesuaian Status Kepegawaian Dosen

Di tengah proses hukum yang berlangsung, UPI menyatakan akan menyesuaikan penanganan status kepegawaian dosen yang menjadi tersangka dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kampus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN beserta ketentuan turunannya. UPI juga akan mengikuti perkembangan dan keputusan resmi dari instansi berwenang sebagai dasar pengambilan langkah administratif terkait status kepegawaian dosen tersebut.

Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan pimpinan universitas dan sivitas akademika prihatin serta menyayangkan perkara hukum yang menyeret dosennya. Namun, kampus tetap menghormati proses hukum yang berlangsung di Kejati Jabar dan menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Pimpinan universitas beserta sivitas akademika UPI menghormati proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pembangunan Gedung Convention Center (CWP-03). Kami akan senantiasa bekerja sama secara lebih erat dengan pihak aparat hukum untuk memastikan bahwa persoalan pembangunan gedung ini dapat diselesaikan, baik secara hukum maupun secara fisik bangunan,” kata Didi dalam keterangan resminya yang diakses Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Didi, penyelesaian perkara tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kondisi fisik bangunan. Hal ini diperlukan agar gedung tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa dan sivitas akademika UPI sesuai tujuan awal pembangunannya.

UPI menegaskan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Baca Juga: Memahami Praperadilan Eva Eryani atas SP3 Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Erwin dan Anggota DPRD Rendiana Awangga
Eva Eryani Menggugat Penghentian Penyidikan Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Bandung Erwin

ICW Soroti Lemahnya Pengawasan Pengadaan

Kasus pembangunan Gedung CWP-03 dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan lemahnya pengendalian dan pengawasan pengadaan. Persoalannya bukan hanya dugaan penggunaan dokumen jaminan palsu oleh kontraktor, tetapi juga tanggung jawab pejabat yang mengawasi pelaksanaan proyek.

“Kasus ini menunjukkan dugaan kegagalan pengendalian pengadaan. Persoalannya bukan hanya kontraktor yang diduga menggunakan dokumen jaminan palsu, tetapi juga lemahnya pengawasan pejabat yang bertanggung jawab,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, saat dihubungi BandungBergerak, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Ibrahim, perkara ini perlu ditelusuri lebih jauh untuk menguji pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan ialah kewajiban PPK memverifikasi dokumen jaminan, termasuk memastikan keabsahan jaminan bank.

Pemeriksaan, menurutnya, tidak cukup dilakukan sebatas mengecek kelengkapan administrasi. PPK perlu mengonfirmasi langsung kepada bank penerbit untuk memastikan dokumen tersebut benar-benar sah.

“Jika benar tidak dilakukan, hal ini merupakan persoalan serius dalam pelaksanaan tanggung jawab PPK. ada banyak kasus serupa dan sepertinya belum ada pembenahan terkait hal ini,” ujar Ibrahim.

Ia menilai celah pengawasan dapat muncul ketika pemeriksaan hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, bukan keabsahannya. Karena itu, verifikasi langsung kepada bank dan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

ICW juga menyoroti mekanisme pembayaran proyek. Progres pekerjaan yang baru mencapai 75,34 persen, sementara pembayaran telah mencapai 100 persen, perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana persetujuan pembayaran diberikan.

Penyidik, kata Ibrahim, perlu mengungkap pihak-pihak yang memeriksa progres fisik, memberikan persetujuan, hingga memproses pencairan pembayaran.

“Penyidik perlu menelusuri siapa yang memverifikasi, menyetujui, dan memproses pembayaran tersebut,” terangnya.

Selain penegakan hukum, ICW mendorong UPI dan kementerian terkait mengevaluasi peran PPK, unit pengadaan, serta Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pemeriksaan terhadap proyek-proyek lain juga diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan serupa.

Ibrahim menilai penanganan perkara tidak semestinya berhenti pada kontraktor dan PPK. Penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memberikan perintah atau memengaruhi pelaksanaan tugas PPK sehingga tanggung jawab pengawasan tidak dijalankan secara utuh.

“Penyidik perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam verifikasi, pengawasan, dan persetujuan pembayaran. Pengelolaan uang negara merupakan tanggung jawab institusi, bukan hanya individu yang menandatangani kontrak,” tuturnya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.