Penembakan di Pidie Membuka Kembali Luka Konflik Bersenjata Aceh
Insiden penembakan saat penurunan Bendera Bulan Bintang menewaskan seorang warga dan melukai belasan lainnya. Membangkitkan trauma masyarakat yang pernah hidup dalam


BandungBergerak - Bagi sebagian warga Pidie, suara letusan senjata pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu, 4 November 2026, lebih dari penanda bentrokan. Suara itu mengingatkan mereka pada pengalaman kekerasan bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun di Aceh.
Ketika aparat TNI mendatangi lokasi acara untuk menurunkan Bendera Bulan Bintang di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026, suasana peringatan Maulid mendadak berubah menjadi kepanikan. Sejumlah warga dan pedagang terlihat tiarap setelah mendengar letusan senjata. Warga yang menghadiri acara berlarian menyelamatkan diri, sementara aparat berjaga dengan perlengkapan pengamanan.
Peristiwa itu menewaskan seorang warga bernama Abzalul Riza. Ia tertembak di bagian dada sebelah kanan dekat lengan dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Selain korban meninggal, belasan warga lainnya mengalami luka-luka.
Dampaknya tidak berhenti pada korban fisik. Sejumlah warga, termasuk anak-anak, mengalami trauma. Sebagian warga bahkan memilih berlindung di kantor Polsek Tiro dan tidak berani keluar hingga situasi mereda.
Asharul Husna, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan pengalaman panjang masyarakat Aceh menghadapi konflik bersenjata membuat insiden semacam ini memiliki dampak psikologis yang tidak sederhana.
Menurut Husna, sebagian warga tidak berani melaporkan kejadian tersebut. Pengalaman hidup dalam situasi konflik selama puluhan tahun membuat mereka sulit merasa aman ketika kembali berhadapan dengan aparat bersenjata.
Sebelum bentrokan terjadi, Husna menuturkan, Ketika panitia peringatan Maulid Nabi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) telah menyepakati pengibaran Bendera Bulan Bintang di lokasi acara. Menurut Husna, bendera tersebut disepakati akan diturunkan pada pukul 14.00.
Namun, aparat keamanan meminta agar bendera diturunkan sebelum waktu yang disepakati. Warga menolak permintaan tersebut.
Sekitar pukul 15.30, tiga truk yang membawa pasukan TNI tiba di lokasi dengan perlengkapan tongkat, tameng, dan helm baja. Warga yang melihat kedatangan pasukan kemudian menumpuk batu di jalan sembari membawa kayu dan Bendera Bulan Bintang.
“Itulah kenapa orang-orang menolak dan melawan balik karena enggak sesuai kesepakatan,” tutur Husna dihubungi BandungBergerak, Selasa, 10 November 2026.
Setelah terjadi pelemparan batu, personel TNI sempat mundur menjauh dari halaman masjid. Tidak lama kemudian, dua truk pasukan kembali datang dengan membawa senjata laras panjang. Menurut Husna, dari kendaraan tersebut aparat kemudian melepaskan tembakan ke arah pagar tembok masjid.
Ia menyebut, tembakan meninggalkan bekas pada tembok masjid. Warga juga menemukan lebih dari lima selongsong peluru di sekitar lokasi bentrokan.
Kericuhan berlanjut hingga warga akhirnya terpukul mundur. Aparat kemudian berhasil menurunkan Bendera Bulan Bintang. Dari kejadian tersebut, tercatat 14 orang menjadi korban, termasuk satu orang meninggal dunia. Namun, Husna menyebut jumlah warga yang mengalami luka-luka sebenarnya lebih banyak.
“Bahkan yang luka-luka sebenarnya lebih dari itu, itu luka-luka yang dibawa ke rumah sakit,” tuturnya.
Persoalan Bendera yang Belum Selesai
Insiden di Pidie memperlihatkan persoalan lama yang belum menemukan penyelesaian: kedudukan Bendera Bulan Bintang sebagai simbol Aceh. Dalam satu tahun terakhir, penurunan bendera serupa dilaporkan terjadi berulang kali. Pada 15 Agustus 2026, TNI dan Polri menurunkan Bendera Bulan Bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Pengibaran tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Berikutnya, pada 1–4 Oktober 2026, aparat juga beberapa kali menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam rangkaian kegiatan Maulid di sejumlah wilayah Aceh. Penurunan pada 4–5 November 2026 di Pidie menjadi insiden paling serius karena berujung bentrokan dan menimbulkan korban jiwa.
Sebelumnya, pada 25 Desember 2025, Korem 011/Lilawangsa juga membubarkan konvoi relawan banjir di Lhokseumawe yang membawa Bendera Bulan Bintang.
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai simbol Aceh belum terselesaikan, meskipun konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah diakhiri melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Dalam poin 1.1.5 MoU Helsinki disebutkan bahwa “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne”.
Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun itu menempatkan bendera dan lambang Aceh sebagai sarana pemersatu, identitas, serta wujud eksistensi masyarakat Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan daerah.
Qanun tersebut berlandaskan pada MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bagi masyarakat Aceh, Bendera Bulan Bintang juga berkaitan dengan sejarah perjuangan dan identitas kebudayaan mereka.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia masih memandang simbol tersebut berkaitan dengan gerakan separatis GAM. Perbedaan pemaknaan inilah yang membuat persoalan pengibaran bendera terus berulang.
Husna menilai Bendera Bulan Bintang bukanlah benda terlarang sehingga masyarakat semestinya tidak diperlakukan seolah-olah melakukan pelanggaran hanya karena mengibarkannya.
“Kalau memang salah harusnya tetapkan itu sebagai benda terlarang di pengadilan,” tandasnya.
Ia melihat berulangnya penurunan bendera sebagai bentuk pengabaian terhadap kesepakatan damai. Menurutnya, pemerintah seolah tidak menempatkan perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang penting.
Bantahan TNI dan Penyelidikan Komnas HAM
Pihak TNI membantah penggunaan peluru tajam dalam insiden penembakan di Pidie. Dalam konferensi pers di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat, 6 November 2026, Komando Daerah Militer Iskandar Muda bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penjelasan pemerintah mengenai kejadian tersebut.
Brigjen TNI Mahesa Fitriadi membenarkan adanya penembakan di lokasi kejadian. Namun, ia menegaskan bahwa aparat tidak menggunakan amunisi tajam.
“Dan saya yakini dan saya pertanggung jawabkan tidak ada satu butir pun amunisi tajam,” tegasnya.
Keterangan tersebut diperkuat Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono. Ia menyebut aparat menggunakan amunisi hampa dan amunisi karet. Mengutip Antara Aceh, sebelum penembakan, aparat TNI dan Polri disebut telah melakukan pendekatan persuasif kepada penyelenggara acara agar menurunkan bendera. Namun, panitia tetap menolak.
Ketika situasi memanas dan dinilai mengancam keselamatan personel, aparat memutuskan melakukan tindakan pengamanan secara bertahap.
"Namun, karena massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet," seperti dikutip oleh Antara dalam siaranpers Mabes TNI AD.
Di tengah perbedaan keterangan mengenai penggunaan amunisi tersebut, pemerintah berjanji menyelidiki insiden penembakan dan kekerasan di Pidie. Yusril meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan penyelidikan.
“Pemerintah mempersilakan Komnas HAM yang berkomunikasi juga dengan kami, yang akan turun ke Aceh dan akan melakukan pemantauan dan juga melakukan penyelidikan atas peristiwa ini,” dikutip di laman BBC Indonesia.
Ketua Komnas HAM Ani Hidayah menyayangkan tindakan aparat yang dinilainya berlebihan. Komnas HAM tengah mengumpulkan bukti dan fakta untuk menyusun kronologi kejadian secara utuh dan objektif.
“Penyelidikan harus profesional, akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat, terutama keluarga korban itu mendapatkan informasi perkembangan,” ungkapnya, Senin, 9 November 2026, seperti dikutip dari Antara Aceh.
Baca Juga: Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Kaum Marginal di Jawa Barat Belum Prioritas
DATA SKOR INDEKS HAM KOTA BANDUNG 2020-2024: Tidak Kunjung Membaik
Desakan Mengusut Rantai Komando
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam tindakan aparat dalam bentrokan tersebut. KontraS mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas penembakan ditindak tegas. Insiden ini menambah daftar kekerasan oleh aparat. KontraS mencatat, sepanjang Oktober 2025 hingga September 2026, sedikitnya terjadi 130 peristiwa kekerasan yang dilakukan atau melibatkan aparat negara.
Desakan agar pertanggungjawaban diperluas hingga tingkat komando juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam pernyataan sikapnya, YLBHI mengecam penembakan dan penganiayaan terhadap warga oleh prajurit TNI. YLBHI menilai peran TNI dalam Undang-Undang TNI hanya menempatkan militer sebagai pembantu Polri, sedangkan MoU Helsinki membatasi peran TNI pada pertahanan eksternal.
YLBHI mendesak Presiden RI dan Panglima TNI menarik pasukan dari Pulo Keunari, menghentikan pelibatan TNI dalam penanganan persoalan Bendera Bulan Bintang, serta menonaktifkan Pangdam Iskandar Muda dan komandan satuan terkait selama proses hukum berlangsung.
Amnesty International Indonesia juga meminta agar seluruh aparat yang terlibat, baik di lapangan maupun dalam rantai komando, diadili melalui peradilan umum. Organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membuka ruang dialog untuk menyepakati protokol sementara mengenai pengibaran Bendera Bulan Bintang.
“Kami mendesak penyelidikan yang segera, efektif, independen, dan imparsial. Penegakan hukum jangan hanya menyentuh prajurit lapangan, mealinkan harus berani menginvestigasi rantai komando,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia.
Menurutnya, jika terbukti terdapat instruksi pengerahan pasukan bersenjata, seluruh jajaran komando harus ikut bertanggung jawab.
Desakan tersebut menjadi penting untuk memastikan proses hukum tidak berhenti pada penjelasan mengenai tindakan personel di lapangan. Penyelidikan juga perlu mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pengerahan pasukan dan penggunaan senjata.
Dua dekade setelah MoU Helsinki mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, insiden di Pidie menunjukkan bahwa perdamaian belum sepenuhnya menghapus ketakutan masyarakat terhadap kekerasan bersenjata. Bagi warga yang kembali mengalami bentrokan, pemulihan rasa aman membutuhkan lebih dari sekadar penghentian kerusuhan. Kepastian hukum, penghormatan terhadap kesepakatan damai, dan jaminan bahwa kekerasan serupa tidak terulang menjadi bagian penting dari upaya menjaga perdamaian tersebut.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Dugaan Korupsi Gedung CWP-03 UPI Menguak Masalah Pengawasan Pengadaan
Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara ICW mendesak penelusuran tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
Muhammad Akmal Firmansyah16 November 2026
Kebakaran Pool DAMRI Pasirkaliki dan Wajah Kerentanan Warga Kota Bandung
Anak-anak kehilangan rumah dan perlengkapan sekolah. Kebakaran menjadi ancaman berulang di tengah padatnya permukiman dan keterbatasan sarana pemadam.
Prima Mulia14 November 2026

