Solidaritas Menggema untuk Mahasiswa yang Ditahan Setelah Demonstrasi di Bandung
Jaringan solidaritas dan lembaga bantuan hukum mendata tahanan, mengupayakan pendampingan hukum, serta meminta kepastian proses hukum bagi mahasiswa.

BandungBergerak - Penangkapan mahasiswa setelah demonstrasi di Bandung pada 20 Oktober 2026 diikuti upaya pendataan tahanan dan pendampingan hukum oleh jaringan solidaritas mahasiswa serta sejumlah lembaga bantuan hukum. Hingga pertengahan November, jumlah orang yang ditahan masih berbeda menurut data masing-masing kelompok, sementara proses hukum terhadap sejumlah mahasiswa terus berjalan.
Salah satu perkembangan terbaru datang dari Aliansi Padjadjaran Anti Represivitas. Melalui pernyataan sikap tertanggal 13 November 2026, aliansi yang terdiri dari mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menyoroti perkara Faris, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad. Mereka meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara, terutama setelah muncul informasi tentang kemungkinan perpanjangan masa penahanan Faris.
Menurut pernyataan tersebut, Faris mulai ditahan sejak 25 Oktober 2026. Keluarga dan tim penasihat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada 5 November. Masa penahanan awalnya dijadwalkan berakhir pada 13 November. Namun, menjelang tanggal tersebut, muncul informasi mengenai kemungkinan perpanjangan penahanan selama 20 hari.
“Setiap dugaan kekerasan, pelanggaran prosedur, serta intimidasi harus mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti secara transparan,” ujar Haffaz, mahasiswa FTIP Unpad, ketika membacakan pernyataan sikap.
Aliansi Padjadjaran Anti Represifitas meminta kepolisian membuka informasi mengenai perkembangan perkara Faris dan memberikan kepastian atas permohonan penangguhan penahanan. Mereka juga mendesak pengusutan dugaan kekerasan dan pelanggaran prosedur dalam rangkaian penangkapan maupun pemeriksaan mahasiswa setelah aksi di Bandung.
“Kami tidak ingin ketidakjelasan proses hukum, dugaan kekerasan, maupun ancaman terhadap keselamatan mahasiswa menjadi hal yang dinormalisasi,” demikian pernyataan sikap Aliansi Padjadjaran Anti Represifitas yang dibacakan Haffaz, Ketua BEM FTIP Unpad.
Diketahui, sejumlah penangkapan tersebut terjadi setelah demonstrasi mahasiswa pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di Bandung, gelombang aksi terjadi di dua titik.
Titik pertama di depan Gedung DPRD Jawa Barat, mahasiswa Unpas dan UIN menyoroti kenaikan biaya hidup, mahalnya uang kuliah tunggal (UKT), kesejahteraan guru, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Sementara itu, massa dari sejumlah kampus, antara lain Unpad, UPI, ITB, dan Unpar, menggelar aksi di kawasan Jalan Asia Afrika. Mereka menyampaikan empat tuntutan utama: penghentian perampasan tanah dan pelaksanaan reforma agraria; penolakan kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan politik upah murah; penghentian pemborosan serta korupsi anggaran negara; serta penghentian kekerasan aparat, kriminalisasi, dan pembungkaman kebebasan sipil.
Pada malam harinya, sejumlah mahasiswa ditangkap di perempatan Dukomsel, pertemuan Jalan Sulanjana dan Jalan Ir. H. Juanda, Bandung. Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan tindak kriminal setelah demonstrasi.

Pendataan Tahanan dan Kerja Solidaritas Mahasiswa
Pendataan orang-orang yang ditahan dilakukan melalui koordinasi jaringan mahasiswa, keluarga, organisasi kampus, dan lembaga bantuan hukum. Informasi dihimpun dari berbagai pihak karena belum semua identitas dan status hukum tahanan dapat dipastikan.
Ezra Al Barra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad yang turut memantau perkembangan perkara, mengatakan pendataan dilakukan melalui koordinasi lintas kampus dan kelompok solidaritas. Mereka juga berkomunikasi dengan LBH Bandung, jaringan pendamping hukum, serta keluarga orang-orang yang ditahan.
“Solidaritas tidak berhenti ketika aksi selesai atau ketika massa membubarkan diri. Justru, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting ketika ada kawan yang berhadapan dengan risiko penangkapan dan proses hukum,” ujar Ezra.
Menurut Ezra, terdapat 15 orang yang telah divalidasi melalui jaringan mahasiswa Unpad, ITB, Unpar, dan UPI. Mereka terdiri dari tujuh mahasiswa Unpar, masing-masing satu mahasiswa UIN, Unpad, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Telkom University, dan Universitas Pasundan, serta dua warga Bandung.
Namun, jumlah tersebut belum tentu mencakup seluruh orang yang ditahan. Jaringan mahasiswa menerima informasi mengenai kemungkinan jumlah yang lebih besar, tetapi belum dapat memastikannya.
Advokasi Komunitas Kertas Pulih, misalnya, menyampaikan informasi awal mengenai 19 orang yang berada di dalam tahanan. Mereka masih menghubungi sejumlah kampus untuk mengidentifikasi orang-orang yang berstatus tersangka. Angka tersebut belum terverifikasi.
Sementara itu, kepolisian sebelumnya mengumumkan penetapan 13 tersangka terkait kericuhan setelah demonstrasi 20 Oktober. Pada 28 Oktober, Kapolrestabes Bandung Dedi Supriyadi menyampaikan bahwa 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menyebut dugaan keterlibatan mereka antara lain berupa tindakan menyerang petugas.
Selain pendataan, jaringan mahasiswa mengoordinasikan kunjungan ke tahanan, menghubungkan keluarga dengan pendamping hukum, serta memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa yang ditahan. Ezra mengatakan mahasiswa saling memberi kabar mengenai rencana kunjungan setiap Selasa dan Kamis. Koordinasi itu dilakukan agar kunjungan berjalan teratur dan kebutuhan para tahanan dapat disampaikan.
Kondisi mahasiswa yang ditahan juga disampaikan melalui [surat tertanggal 5 November 2026](https://www.instagram.com/p/DfbOTANCVYY/?img_index=1\&utm_source=chatgpt.com) yang ditujukan kepada jaringan solidaritas. Dalam surat tersebut, Azri, Hisyam, Alif, dan kawan-kawan lain yang ditahan menyampaikan kondisi mereka.
“Kami Azri, Hisyam, Alif, dan kawan-kawan lain yang ditahan di Polda Jabar di sini sehat,” demikian isi surat tersebut. Mereka juga meminta kawan-kawan di luar untuk terus mendoakan dan menyuarakan keadilan.
“Teruslah bersuara tentang keadilan,” tulis mereka dalam surat yang sama.
Pendampingan Hukum oleh Sejumlah Lembaga
Pendampingan hukum terhadap mahasiswa yang ditahan dilakukan sejumlah lembaga bantuan hukum. LBH Ilumni Fakultas Hukum Unpar, misalnya, mulai mendampingi Azri setelah mahasiswa tersebut ditahan di Polda Jawa Barat. Yopi Gunawan, Dewan Penasihat LBH Ilumni FH Unpar, mengatakan permintaan pendampingan kemudian datang dari sejumlah mahasiswa lain.
Pada 30 Oktober, LBH Ilumni mendampingi lima orang yang diperiksa sebagai saksi di Polda Jawa Barat. Menurut Yopi, kelimanya tidak berkaitan dengan demonstrasi 20 Oktober. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes urine, mereka diperbolehkan kembali berkuliah.
Yopi juga menyebut Azri dan Richard telah memberikan kuasa pendampingan kepada LBH Ilumni. Richard ditangani Polrestabes Bandung dan dititipkan di Polda Jawa Barat. Ia diduga tertangkap dengan senjata tajam.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Yopi menilai Richard tidak berkaitan dengan demonstrasi 20 Oktober. LBH Ilumni kemudian mengajukan permohonan pemindahan atau penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan status Richard sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, serta adanya jaminan dari keluarga dan universitas.
“Semua yang kita tangani ini akan diajukan permohonan pengalihan tanahanan karena mereka ini kan masih kuliah, apalagi beberapa itu sedang dalam penyusunan skripsi,” ujar Yopi saat ditanya status tahanan mahasiswa Unpar yang sudah menjadi tersangka.
“Sudah kita mintakan dan juga dukungan dari universitas, salah satunya adalah mungkin dari rektor ya, dan tentu ada perjanjian dengan orang tua tersangka,” lanjut Yopi.
Komite Mahasiswa Parahyangan menyebut terdapat tujuh mahasiswa Unpar yang ditahan. Salah satunya Azri, mahasiswa Administrasi Publik, yang menurut kolektif tersebut dijemput dari tempat tinggalnya pada 23 Oktober sekitar pukul 02.40. Azri disebut telah berstatus tersangka saat penjemputan. Ia dituduh menyebabkan kebakaran dan melukai polisi menggunakan petasan berukuran kecil.
Mahasiswa Administrasi Publik Unpar lainnya, Alif, semula dipanggil sebagai saksi. Namun, ketika memenuhi panggilan pada 2 November, statusnya berubah menjadi tersangka dengan sangkaan Pasal 262.
Komite juga menyebut sejumlah mahasiswa Unpar dan kampus lain dipanggil sebagai saksi, termasuk mereka yang menurut kolektif tidak terlibat dalam demonstrasi. Dalam pendampingan hukum, Azri didampingi LBH Ilumni, Alif oleh LBH Bandung, sedangkan Hisyam masih didampingi Bakum Polda. Hisyam berencana mengupayakan perpindahan pendampingan ke LBH Bandung, tetapi mengalami kesulitan.
Saat diwawancarai pada 11 November, LBH Bandung menyampaikan telah mendampingi lima tersangka. Lembaga tersebut menyebut belum ada kendala dalam proses pendampingan maupun perpindahan kuasa hukum.
Lima orang yang didampingi LBH Bandung terdiri dari dua mahasiswa Unpar, masing-masing satu mahasiswa UIN dan UKRI, serta satu orang yang tidak sedang kuliah.
Sementara itu, LBH Ilumni FH Unpar mendampingi empat mahasiswa Unpar, yakni Azri, Richard, Dwayne, dan Sammy. Dwayne dan Sammy segera melimpahkan kuasa kepada LBH Ilumni. Seorang mahasiswa Unpar lainnya didampingi LBH Pengayoman Unpar, sedangkan Hisyam masih didampingi keluarga. Adapun Faris, mahasiswa Unpad, memperoleh pendampingan dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Unpad.
Baca Juga: Perkembangan Kasus Demonstrasi 20 Oktober 2026 di Bandung: Dari Penangkapan hingga 13 Tersangka
Mahasiswa UPI Kritik Ketidakjelasan Arah Kebijakan Pendidikan dan Ketimpangan Pemenuhan Hak Difabel
Kepolisian Menyatakan Hak Tahanan Terpenuhi
Kepolisian menyatakan proses hukum terhadap mahasiswa yang ditangkap setelah demonstrasi di Bandung pada 20 Oktober 2026 berlangsung secara profesional dan transparan. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan hak, kesehatan, dan keamanan para mahasiswa yang ditahan tetap dijamin.
"Hak-hak para mahasiswa dipastikan tetap terpenuhi, dan kesehatan juga keamanan mereka selama menjalani proses hukum dijamin dengan baik oleh institusi. Seluruh proses hukum akan berjalan transparan dan berkeadialan sesuai fakta dan alat bukti yang sah," kata Hendra dalam keterangannya dikutip dari JPNN.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes I Gede Adhi Mulyawarman menjelaskan kronologi peristiwa 20 Oktober melalui kanal YouTube Humas Polda Jawa Barat. Menurut I Gede, demonstrasi mahasiswa yang mengenakan almamater berlangsung tertib dan humanis. Kepolisian mengawal aksi hingga massa membubarkan diri.
Ia menjelaskan, demonstrasi semula dijadwalkan berakhir pukul 18.00. Namun, kepolisian memberikan kelonggaran hingga pukul 19.00. Setelah massa membubarkan diri, situasi disebut telah kembali aman dan tertib.
Sekitar pukul 21.04, menurut keterangan I Gede, muncul sekelompok orang yang tidak dikenal. Kepolisian menduga kelompok tersebut membawa sejumlah benda yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, di antaranya pecahan bom molotov, batu dalam beberapa karung, kertas berisi bahan peledak, pipa PVC, serta minyak.
Kepolisian juga menyebut terjadi kerusakan pada pembatas jalan dan kendaraan Dalmas. Sejumlah petugas dilaporkan mengalami luka-luka. Dua orang di antaranya mengalami cedera serius hingga memerlukan tindakan operasi.
“Nanti tunggu press release resmi ya,” ucap I Gede menyoal jumlah tersangka.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Penembakan di Pidie Membuka Kembali Luka Konflik Bersenjata Aceh
Insiden penembakan saat penurunan Bendera Bulan Bintang menewaskan seorang warga dan melukai belasan lainnya. Membangkitkan trauma masyarakat yang pernah hidup dalam
Yopi Muharam16 November 2026
Dugaan Korupsi Gedung CWP-03 UPI Menguak Masalah Pengawasan Pengadaan
Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara ICW mendesak penelusuran tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
Muhammad Akmal Firmansyah16 November 2026
Kebakaran Pool DAMRI Pasirkaliki dan Wajah Kerentanan Warga Kota Bandung
Anak-anak kehilangan rumah dan perlengkapan sekolah. Kebakaran menjadi ancaman berulang di tengah padatnya permukiman dan keterbatasan sarana pemadam.
Prima Mulia14 November 2026


