BandungBergerak - Mahasiswa di Bandung mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak menjawab persoalan mendasar masyarakat. Mulai dari prioritas anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penanganan kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, hingga tindakan represif aparat serta pembatasan kebebasan berekspresi menjadi sorotan dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026.

Kritik terhadap arah kebijakan pemerintah juga merambah lingkungan pendidikan. Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mahasiswa mempersoalkan penayangan rekap capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada videotron kampus sehari sebelum aksi. Mereka menilai keberpihakan kampus terhadap pemerintah berbanding terbalik dengan persoalan yang masih dihadapi mahasiswa, mulai dari biaya pendidikan, perubahan kurikulum, hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Anisa, orator penggerak massa dari Program Studi Pendidikan Sejarah, mengatakan videotron kampus biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai prestasi mahasiswa atau kegiatan di lingkungan universitas. Karena itu, ia mempertanyakan penayangan materi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas kampus tersebut.

Ia menilai penayangan itu, yang bertepatan dengan rencana aksi mahasiswa, bukanlah kebetulan. Menurutnya, hal tersebut memperlihatkan keberpihakan kampus terhadap kekuasaan.

“Inilah dampak dari kekuasaan rezim Prabowo-Gibran gitu salah satunya,” kata Anisa, kepada BandungBergerak, Rabu, 28 Oktober 2026.

Kritik Anisa tidak berhenti pada penayangan videotron. Ia mengaitkannya dengan sejumlah persoalan di lingkungan kampus, seperti anggaran pendidikan yang semakin sedikit, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), fasilitas yang dinilai tidak sebanding, serta terbukanya peluang bagi perusahaan luar untuk masuk ke lingkungan universitas. Kondisi terakhir itu ia sebut sebagai bentuk komersialisasi kampus.

Setiawan Aji, Ketua Umum BPO Senat FPIPS sekaligus orator aksi, juga menilai universitas lebih berpihak kepada rezim kekuasaan daripada masyarakat. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan, aksesibilitas, penanganan bencana ekologis, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Menurut Setiawan, aksi tersebut bertujuan memperluas gerakan massa sekaligus mengajak masyarakat menyadari situasi politik, ekonomi, sosial, dan ekologi Indonesia sejak Prabowo-Gibran menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden. Tuntutan mahasiswa mencakup sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari pendidikan dan aksesibilitas hingga bencana ekologis serta penetapan status bencana nasional, khususnya di Kalimantan. Mereka juga membawa tuntutan terkait kasus pelanggaran HAM.

Setiawan juga mengkritik kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan menilai tuntutan masyarakat selama ini tidak ditanggapi secara serius. Kekecewaan serupa disampaikan Grace, salah satu mahasiswa yang mengikuti aksi. Ia menilai kampus secara terbuka mendukung presiden, meskipun kebijakan pemerintahannya dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Grace juga mempersoalkan klaim keberhasilan pemerintah yang dinilainya tidak mencerminkan kondisi masyarakat. Menurutnya, persoalan di lapangan kerap tidak terlihat dalam data-data yang disampaikan pemerintah.

“Presiden mengatakan oh ekonomi membaik, kesehatan membaik, pendidikan membaik. Tapi mereka tidak lihat gitu di nyatanya bagaimana,” ungkapnya.

Di luar kritik terhadap kampus, persoalan arah kebijakan pendidikan menjadi salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa. Mereka mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah, terutama ketika program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar pendidikan.

Marhamah Nurul menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada, terutama di daerah terpencil, sebelum membangun sekolah baru.

"Kenapa enggak sekolah-sekolah yang ada gitu, terutama yang yang di pelosok gitu," ungkap Nurul, di tengah demonstrasi.

Baca Juga: Bersepeda, Melawan: Kidung Sujana Menggugat Tata Kelola Hutan dengan Mengayuh ke Istana
Di Balik Seruan ‘FOMO Politik’ dalam Ruang Kebebasan Berekspresi

Mahasiswa Disabilitas dan Janji Kampus Inklusif

Selain persoalan anggaran dan arah pendidikan, pemenuhan hak kelompok disabilitas menjadi sorotan penting dalam aksi mahasiswa UPI. Marhamah Nurul Laili menilai sejumlah kebijakan dan proyek pemerintah belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, termasuk dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Wyata Guna, Bandung. Lokasi tersebut sebelumnya juga menaungi SLB Negeri A Pajajaran yang dibongkar pada 14–15 Mei 2025 untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat. 

Menurutnya, proses renovasi berlangsung ketika sekolah masih melaksanakan ujian. Suara bising pekerjaan pembangunan mengganggu konsentrasi siswa, terutama anak-anak disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih.

Nurul juga menyoroti persoalan inklusivitas di tingkat perguruan tinggi. Ia menilai klaim UPI sebagai universitas ramah disabilitas tidak sejalan dengan fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

Sejumlah mahasiswa disabilitas memilih berkuliah di UPI dengan harapan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun, menurut Nurul, mereka justru menghadapi keterbatasan fasilitas, aksesibilitas, serta stigma negatif terhadap kelompok disabilitas.

Ia mengatakan beban akademik mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa lainnya. Mereka tetap menghadapi kewajiban membayar UKT, mengikuti kaderisasi, melakukan penelitian, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik, sementara dukungan fasilitas belum memadai.

Nurul juga menyinggung upaya advokasi yang telah dilakukan di lingkungan kampus. Biro advokasi di lingkungannya pernah melakukan survei fasilitas disabilitas di UPI. Namun, hasil survei tersebut harus direvisi berkali-kali dan hingga kini masih menunggu persetujuan birokrasi kampus.

Menurutnya, persoalan aksesibilitas tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga di ruang publik. Ia mencontohkan jalur pemandu atau guiding block bagi penyandang disabilitas netra di trotoar Kota Bandung yang banyak terputus, terhalang tiang, atau tidak memiliki arah yang jelas. Kondisi tersebut membahayakan mobilitas penyandang disabilitas.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan jaminan aksesibilitas yang sudah diatur dalam undang-undang benar-benar diwujudkan melalui fasilitas publik dan pendidikan. Salah satunya dengan menetapkan standar penyediaan ruang dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dalam setiap pembangunan kampus.

“Tapi apakah dijalankan? Tidak,” katanya.

Pendidikan Harus Prioritas

Peserta aksi lainnya menyoroti isu pendidikan. Auny, 20 tahun, mahasiswi Pendidikan Sosiologi UPI, menilai pemusatan anggaran pada program MBG merupakan kebijakan yang salah sasaran. Menurutnya, pemerintah semestinya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru dan pemerataan akses bagi pelajar.

Auny juga menyoroti perubahan kurikulum yang berulang setiap pergantian kabinet. Perubahan tersebut membuat guru dan siswa harus terus beradaptasi, sementara kebijakan yang diterapkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia khawatir orientasi pendidikan yang semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri akan mengesampingkan pembentukan nilai dan moral.

“Gimana jadinya kalau semisal kita hanya memfokuskan kepada industri kalau semisal enggak ada program studi yang memfokuskan pada moralnya gitu. Orang-orang hanya akan dibentuk seperti robot-robot yang nantinya justru mereka hanya memikirkan kerja dan juga uang gitu loh,” ujarnya.

Nagen, 21 tahun, Ketua Umum KEMA FPSD, juga menilai pendidikan tinggi yang ditempatkan sebagai kebutuhan tersier merupakan ironi bagi negara yang masih menghadapi persoalan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi prioritas, terutama bagi negara berkembang.

“Semoga kedepannya Indonesia akan lebih memperhatikan lagi segala macam kebutuhan-kebutuhan dan lebih baik dalam memilah-milah mana yang seharusnya jadi kebutuhan primer dan mana yang seharusnya jadi kebutuhan tersier gitu. Apalagi untuk membangun sebuah negara yang sedang berkembang,” katanya.

Kritik terhadap kebijakan pendidikan juga datang dari pengalaman langsung mahasiswa yang memiliki keluarga di daerah terdampak bencana kebakaran hutan. Geo, salah satu peserta aksi, mengkhawatirkan kondisi saudaranya di Kalimantan.

Persoalan tersebut memperkuat kritik mahasiswa terhadap prioritas pemerintah. Mereka menilai kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan, bukan sekadar mengejar capaian program.

Sementara itu, Fawwaz, 21 tahun, Wakil Ketua Umum KEMA FPSD, menyoroti kesenjangan antara sekolah swasta yang menggunakan kurikulum luar negeri dan sekolah negeri. Ia menilai ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar pendidikan di dalam negeri belum terpenuhi secara merata.

“Karena yang bisa saya lihat itu sekolah yang berbasis dengan kurikulum luar negeri, sekolah swasta yang berbasis kurikulum luar negeri itu sangat berketimpangan dengan sekolah negeri yang seharusnya menjadi pokok dasar kebutuhan negeri itu sendiri gitu,” katanya.

Aksi mahasiswa di Bandung berlangsung di sejumlah titik, yakni di depan gedung DPRD Jawa Barat dan simpang Dago Cikapayang di Bandung, serta di kampus UPI. Di kampus UPI, aksi yang berlangsung damai ini dimulai sekitar pukul 14.00. Massa berkumpul di Gedung PKM UPI, kemudian bergerak mengelilingi kampus untuk mengajak mahasiswa bergabung. Mereka menyusuri area depan, tengah, hingga belakang kampus sebelum berkumpul di Gerbang Utama.

Lebih dari 60 mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Padamkan Apinya, Bukan Suaranya”. Sepanjang perjalanan, massa menyanyikan lagu “Halo-Halo Bandung”, berorasi, dan mengajak mahasiswa yang melintas untuk ikut menyampaikan aspirasi. Seorang pelajar sekolah juga terlihat bergabung dalam aksi.

***

*Reportase ini dikerjakan reporter BandungBergerak Jawahir Almaani dan Bagea Awi Dan Heni. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB