Pesepeda Bersolidaritas Mempertahankan Lapangan Teuku Umar sebagai Ruang Sepak Bola Warga

BandungBergerak - Puluhan pesepeda berkumpul di Lapangan Teuku Umar, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis sore, 12 November 2026. Mereka datang untuk menyatakan solidaritas dan menolak rencana pemerintah mengalihfungsikan lapangan sepak bola warga itu menjadi skatepark.

Di tengah lapangan, sejumlah anak masih asyik bermain bola. Pagar di sekeliling area sudah tertutup seng. Di sudut kanan lapangan bagian timur, sebuah bedeng atau hunian sementara untuk pekerja proyek berdiri dari bahan tripleks. Beberapa pekerja terlihat sibuk menggali tanah untuk membuat saluran drainase.

Bedeng tersebut baru dibangun dua hari sebelumnya. Pekerjaan proyek disebut akan segera dimulai. Namun, dua pekerja yang ditemui BandungBergerak mengaku belum mengetahui secara pasti peruntukan akhir lapangan tersebut. Mereka hanya mendapat tugas menggali saluran drainase serta memperbaiki musala dan toilet yang akan dipindahkan karena kondisinya sudah lama tidak terurus.

Menurut informasi yang mereka dengar, lapangan itu kemungkinan akan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian tetap digunakan sebagai lapangan sepak bola dengan rumput sintetis, sedangkan bagian lainnya menjadi lintasan bagi para skater. Namun, mereka tidak mengetahui detail perencanaannya.

“Paling untuk saat ini fokus ke irigasi dan perbaikan ini (toilet dan musala),” ujar salah seorang pekerja saat ditanya BandungBergerak.

Pesepeda Menuntut Lapangan Tetap Menjadi Ruang Warga

Aksi solidaritas tersebut digagas komunitas No Masters Gear. Mereka mengajak para pesepeda di Kota Bandung untuk berkumpul dan menyuarakan penolakan terhadap rencana alih fungsi Lapang Teuku Umar.

Sebelum berkeliling kota, para peserta membuat materi protes berupa zine dan spanduk yang ditulisi menggunakan cat semprot. Setelah azan Magrib berkumandang, mereka meletakkan sepeda di tengah lapangan sebagai simbol protes. Rombongan kemudian berkeliling kawasan Bandung untuk menyebarkan informasi mengenai rencana perubahan fungsi lapangan tersebut.

Bagi mereka, sepeda bukan semata alat rekreasi atau olahraga. Dalam aksi ini, sepeda menjadi medium untuk menyampaikan keresahan dan membangun solidaritas di ruang-ruang kota. Para peserta datang dari berbagai penjuru Bandung.

Salah satunya Rizky Fatur Rahman. Ia datang dari kawasan Padasuka dengan bersepeda selama sekitar setengah jam. Keikutsertaannya, kata Rizky, merupakan bentuk sikapnya sebagai warga Bandung yang menolak lapangan sepak bola dialihfungsikan menjadi fasilitas lain.

"Nu penting mah sebagai masyarakat ieu lapang dipake weh jang ku sararea (Yang penting lapangan ini dipakai bersama)," ujar Rizky.

Menurut Rizky, keberadaan lapangan penting bagi perkembangan anak-anak, terutama untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola. Ruang semacam ini juga menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak memiliki cukup biaya untuk mengikuti sekolah sepak bola (SSB) formal.

Ia menjelaskan, penggunaan sepeda dalam aksi tersebut dipilih karena memiliki sifat kolektif. Dengan bersepeda bersama, para peserta dapat menyampaikan keresahan secara langsung di jalan-jalan perkotaan.

Rizky juga memandang Lapang Teuku Umar sebagai modal sosial yang dibangun oleh masyarakat setempat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada 2014 sempat ada program taman kebugaran di kawasan tersebut. Namun, fasilitas yang dibangun kemudian dibiarkan tidak terawat.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan perawatan dan perbaikan fasilitas yang sudah ada, seperti rumput dan ring, daripada mengubah fungsi lapangan.

"Menurut saya mah terus bersuara ajalah karena pada dasarnya mah kita juga yang pakai, masyarakat juga yang paka," kata Rizky.

Selain Rizky, Karina Sela, warga Bandung Utara, juga mengikuti aksi tersebut. Ia merasa perlu hadir untuk mempertahankan ruang publik agar tidak dialihfungsikan. Baginya, aksi itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian sebagai warga kota dan kesempatan berkumpul bersama rekan-rekan pesepeda.

Sebagai pegiat komunitas sepeda, Karina mengaku kesulitan menemukan ruang publik yang dapat digunakan secara cuma-cuma. Apalagi ruang terbuka yang cukup luas seperti Lapang Teuku Umar dan bisa diakses tanpa harus mengurus perizinan.

Ia mengkhawatirkan semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap ruang publik akibat kecenderungan privatisasi. Menurutnya, ruang publik semestinya dapat digunakan siapa saja tanpa prosedur yang menyulitkan.

"Kenapa enggak selayaknya ruang publik yang siapapun bisa mengakses gitu," ujar Karina.

Dalam aksi tersebut, sepeda menjadi medium protes sekaligus simbol perlawanan. Karina menilai berbagai sarana olahraga, mulai dari sepak bola, sepeda, hingga panjat tebing, dapat menjadi alat perjuangan ketika digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan.

Terkait rencana perubahan fungsi Lapang Teuku Umar, ia berharap pemerintah mempertahankan lapangan tersebut dan memperbaiki fasilitasnya. Salah satu persoalan yang disorotnya adalah minimnya penerangan. Ia juga berharap lapangan ditanami rumput agar lebih layak digunakan anak-anak untuk bermain.

"Kota Bandung tuh sekarang udah padat banget ya, jarang banget gitu ada lapangan buat anak-anak main gitu. Dan itu tuh sebuah kemewahan ketika anak-anak bisa main di lapangan yang luas gitu," jelas Karin.

Menurutnya, aktivitas fisik di lapangan lebih baik bagi anak-anak daripada menghabiskan waktu dengan bermain ponsel. Ruang semacam itu juga dapat menjadi tempat tumbuhnya calon atlet yang kelak mengharumkan nama Kota Bandung.

Lebih jauh, Karina memandang ruang publik sebagai tempat penting bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menjaga silaturahmi. Ia berharap pemerintah menyediakan lebih banyak ruang terbuka yang aman dan ramah bagi semua kalangan, tanpa pungutan biaya maupun birokrasi yang rumit.

"Harapan aku sih semoga banyak ruang publik yang bisa diakses oleh semua orang tanpa diprivatisasi atau tanpa bayar gitu. Tidak ribetlah gitu. Bisa diakses oleh semua orang," pungkasnya.

Ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki fasilitas publik, taman-taman, dan penerangan jalan umum demi keamanan warga, terutama mereka yang beraktivitas pada malam hari.

Dari Lapangan Gotong Royong Menjadi Proyek 3,1 Miliar Rupiah

Setelah berkeliling selama sekitar 40 menit, rombongan pesepeda kembali ke Lapang Teuku Umar. Mereka membagikan zine berukuran A5 berjudul “Ku Tantang Kau Dengan Sepedaku”. Meski hanya terdiri atas dua halaman, zine tersebut memuat kritik terhadap rencana pemerintah mengubah fungsi lapangan.

Halaman pertama berisi serangkaian seruan protes, antara lain: “Ambil Alih Lapangan Kita”, “Di Atas Rumput Ini Mimpi Kecil Pernah Berlari”, “Tanah Untuk Rakyat”, “Tolak Alih Fungsi Lapangan Sepak Bola”, “Dibangun Oleh Gotong-Royong Dipertahankan Dengan Perlawanan”, hingga “Lawan Semua Bentuk penggusuran”.

Halaman kedua memuat sejarah singkat Lapang Teuku Umar. Pada 1990-an, lapangan tersebut mulai dibangun warga secara gotong royong. Mereka juga mengumpulkan uang untuk membuat gawang dan jaring pembatas.

Pada masa kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, sekitar 2013–2018, lapangan itu ditetapkan sebagai Taman Fitness melalui program taman tematik Kota Bandung. Namun, setelah penetapan tersebut, kondisinya justru semakin tidak terawat.

Kini, pada 2026, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Muhammad Farhan berencana mengubah kawasan tersebut menjadi Taman Bugar. Rencana penataannya mencakup skatepark, lintasan joging, plaza, area duduk, dan lapangan futsal. Proyek tersebut memiliki nilai pagu anggaran 3,1 miliar rupiah.

Penelusuran melalui situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc menunjukkan adanya tiga paket pengadaan dengan kata kunci “Taman Bugar”.

Dua paket menggunakan mekanisme Pengadaan Langsung, yakni “DED Pembangunan Taman Bugar” dengan nilai pagu 92,6 juta rupiah dan “Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Bugar” dengan nilai pagu 99,2 juta rupiah. Informasi kedua paket tersebut dapat dilihat melalui situs SiRUP Inaproc.

Sementara itu, paket utama bertajuk Pembangunan Taman Bugar memiliki nilai pagu 3,1 miliar rupiah. Paket tersebut berada di bawah satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Bandung tahun anggaran 2026.

Paket pengadaan itu diumumkan pada 13 September 2026 pukul 07.52 melalui mekanisme Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing), yakni tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Hingga penelusuran dilakukan, belum diperoleh informasi mengenai pemenang paket tersebut.

Baca Juga: Kontroversi Pembangunan Lapangan Teuku Umar: Ini Bukan Tentang Sepak Bola Versus Skateboard, tapi Tentang Pengabaian Suara Komunitas dan Warga
Dari Lapangan Teuku Umar, Warga Menendang Balik Ancaman Alih Fungsi

Tidak Digusur

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan penataan kawasan Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, harus didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah, warga, dan komunitas skateboard.

Pernyataan itu disampaikan Farhan saat meninjau kawasan tersebut pada Minggu, 1 November 2026 dini hari. Menurutnya, gagasan pembangunan fasilitas skateboard berawal dari aspirasi komunitas yang disampaikan sejak 2016. Saat itu, mereka menginginkan fasilitas yang lebih representatif, tidak hanya memanfaatkan area di bawah Jembatan Pasupati.

Farhan mempersilakan warga Kelurahan Lebakgede, khususnya RW 18 dan RW 10, bersama komunitas skateboard berdialog untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.

"Teuku Umar itu harus berdasarkan kesepakatan warga. Saya mempersilakan semua warga Kelurahan Lebakgede, RW 18, RW 10, kemudian komunitas skate untuk berkompromi menentukan mau dibuat apa," ujar Farhan, dalam siaran pers. 

Selain fasilitas skateboard, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan tempat penampungan dan pengolahan sampah ranting serta daun dari RW 09 dan RW 10.

Farhan menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana menggusur warga dalam proses penataan kawasan tersebut. Ia menyatakan pemerintah tetap membuka ruang diskusi untuk mencapai kesepakatan.

"Tidak pernah ada niat ataupun rencana dari pemerintah untuk menggusur. Jadi kalau sekarang ada narasi menggusur, itu tidak benar. Diskusi saja seperti biasa," tuturnya.

Di tengah rencana penataan itu, para pesepeda dan warga yang hadir dalam aksi solidaritas menyampaikan tuntutan yang sama: Lapangan Teuku Umar tetap menjadi lapangan sepak bola warga. Bagi mereka, lapangan yang dibangun melalui gotong royong tersebut bukan sekadar lahan yang dapat diubah peruntukannya, melainkan ruang bersama yang masih dibutuhkan masyarakat.