UGM Menolak Kekerasan Aparat terhadap Demonstran: Pengamanan Bukan Pembenaran untuk Represivitas

BandungBergerak – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan aparat terhadap sivitas akademika, termasuk dalam proses pengamanan aksi demonstrasi. Sikap tersebut disampaikan menyusul tindakan represif aparat yang berlanjut hingga ke lingkungan kampus UGM setelah demonstrasi di kawasan Malioboro dan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 10 November 2026.

Dalam siaran persnya, UGM menegaskan bahwa pengamanan aksi harus berlandaskan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia. Universitas juga menegaskan komitmennya menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, termasuk menghormati partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik.

“UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi. Universitas menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia,” tulisnya dalam siaran pers.

Penolakan tersebut muncul setelah aparat mengejar massa aksi yang terpukul mundur dari kawasan demonstrasi hingga memasuki lingkungan kampus. Berdasarkan keterangan Akun Resmi Keluarga Mahasiswa UGM, seorang peserta aksi menjadi korban kekerasan ketika dikejar aparat berpakaian sipil. Korban yang sempat terjatuh kemudian dipukul dan ditendang hingga mengalami cedera leher dan harus menjalani perawatan di rumah sakit terdekat.

Kekerasan terhadap peserta aksi di lingkungan kampus juga mendapat kecaman dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad). Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026, Sejagad menilai tindakan aparat bukan merupakan bentuk pengamanan, melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Tindakan tersebut bukanlah bentuk “pengamanan”, namun jelas merupakan pelanggaran hak warga negara. Tindakan represif pada mahasiswa yang menjalankan haknya merupakan tindakan yang melanggar konsitusi terkait kebebasan berserikat dan berpendapat,” tulis Sejagad.

Sejagad juga menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara dan memastikan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mereka mengutuk kekerasan aparat serta menuntut keadilan bagi korban, perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, dan pemulihan kebebasan akademik.

Kecaman terhadap kekerasan aparat di lingkungan kampus ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian demonstrasi di Yogyakarta yang berlangsung sejak Selasa siang hingga malam hari.

Dari Malioboro hingga Bentrokan di Depan DPRD DIY

Demonstrasi pada 10 November 2026 melibatkan kelompok masyarakat sipil dan gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil. Massa mulai memadati kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer sejak siang hari. Mereka menyuarakan sembilan tuntutan di bawah tajuk besar “Hancurkan Premanisme Negara, Lawan Kapitalis Bersenjata”.

Sembilan tuntutan tersebut mencakup persoalan militerisme, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, ketimpangan pajak, hingga persoalan ekonomi dan pendidikan. Secara lebih terperinci, tuntutan yang disuarakan meliputi:

- Tarik Militer ke Barak\!

- Usut Tuntas Penembakan di Aceh dan Papua, serta Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat

- Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Berbagai Wilayah di Indonesia dan Adili Perusak Lingkungan

- Turunkan Pajak Rakyat, Naikan Pajak Konglomerat

- Cabut Status Pahlawan Harto dan Adili Semua Kroni-Kroni Harto\!

- Stop Kriminalisasi Driver Ojol dan Tolak Potongan Aplikator yang Tidak Masuk Akal

- Cabut Pergub Jaga Warga & Pergub Larangan Aksi di Sumbu Filosofi

- Wujudkan UMK Jogja sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Turunkan Biaya Pendidikan

- Usut Tuntas Korupsi Mandala Krida

Menjelang sore, massa bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di Jalan Malioboro. Dalam rangkaian aksi tersebut, perwakilan massa juga sempat berdialog dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sejumlah tuntutan disampaikan langsung di hadapan Sri Sultan. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga massa melanjutkan demonstrasi.

Situasi mulai memanas ketika malam tiba. Massa yang berada di sekitar Gedung DPRD DIY terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Kericuhan berlangsung selama beberapa jam, ditandai dengan tembakan gas air mata, ledakan petasan, semburan air dari kendaraan water cannon, serta lemparan batu dan benda-benda lainnya di antara kedua pihak.

Baca Juga: Perkembangan Kasus Demonstrasi 20 Oktober 2026 di Bandung: Dari Penangkapan hingga 13 Tersangka
Dari Jalanan Bandung ke Balik Jeruji: Kesaksian Demonstran A29-S1

Aksi unjuk rasa di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putri Cantika/BandungBergerak)

Pelibatan TNI dan Penolakan terhadap Pendekatan Militeristik

Di tengah bentrokan, pengerahan aparat tidak hanya melibatkan kepolisian. Di sekitar Jalan Malioboro, terlihat kendaraan panser bermotif loreng khas militer melaju beriringan dengan barisan tentara berseragam lengkap. Mereka mengenakan helm dan tameng, sembari meneriakkan yel-yel di antara derap langkah sepatu lars.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Dalam rilis yang dipublikasikan melalui laman resminya, Polda DIY menyebut bahwa kepolisian, TNI, dan Pemerintah DIY bekerja sama menangani demonstrasi yang berlangsung.

Pelibatan militer dalam penanganan aksi di ruang sipil kemudian menuai penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Salah satunya disampaikan Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) melalui pernyataan sikap yang diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026.

FIAD menilai praktik militeristik dalam ruang sipil harus diakhiri. Pengerahan aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja, terlebih hingga memasuki lingkungan kampus, dinilai menghidupkan kembali ingatan tentang pendekatan militeristik pada masa Orde Baru.

“Pengerahan aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja ke lingkungan kampus menghidupkan kembali ingatan tentang militeristik Orde Baru. Negara tidak boleh memakai kekuatan untuk menebar takut di ruang sipil. Warga yang menyampaikan pendapat tidak boleh diancam, dikejar, atau diserang,” Tulisnya dalam Pernyataan Sikap yang diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika pengejaran terhadap massa aksi berlanjut hingga lingkungan UGM. Sejumlah kendaraan aparat bahkan terparkir di sekitar kampus hingga menjelang tengah malam. Keberadaan aparat membatasi pergerakan massa yang tertahan di dalam area kampus.

Penangkapan Massa dan Pendataan Korban

Selain kekerasan fisik, rangkaian demonstrasi tersebut juga diikuti penangkapan peserta aksi dalam jumlah besar. Data yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melalui Hotline Bara Adil hingga Rabu, 11 November 2026, pukul 03.50 WIB, mencatat sebanyak 64 aduan terkait peserta aksi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya, dua orang telah bebas atau pulang, dan dua orang lainnya dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka-luka.

Sementara itu, data kepolisian menunjukkan jumlah penangkapan yang lebih besar. Dalam rilis yang dipublikasikan melalui akun resmi Polda DIY sekitar pukul 01.00 WIB pada Rabu, 11 November 2026, kepolisian menyebut telah menangkap 104 orang terkait demonstrasi di depan Kantor DPRD DIY.

Jumlah tersebut kembali bertambah pada Rabu pagi. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, Novita Eka Sari, menyampaikan bahwa total orang yang ditangkap sejak aksi berlangsung pada Selasa malam telah mencapai 154 orang.

Perbedaan angka antara pendataan LBH Yogyakarta dan keterangan kepolisian menunjukkan bahwa informasi mengenai penangkapan masih terus berkembang. Sementara itu, laporan kekerasan terhadap peserta aksi, termasuk di lingkungan UGM, menambah persoalan mengenai batas kewenangan aparat dalam menangani demonstrasi.

Penolakan UGM dan kelompok sivitas akademikanya menjadi penegasan bahwa kampus bukan ruang yang dapat dimasuki kekerasan atas nama pengamanan. Hak menyampaikan pendapat, kebebasan akademik, dan perlindungan terhadap warga negara tetap harus dihormati, termasuk ketika demonstrasi berujung bentrokan.

Kritik bukan kejahatan. Pengamanan bukan pembenaran bagi kekerasan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB