Memahami Praperadilan Eva Eryani atas SP3 Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Erwin dan Anggota DPRD Rendiana Awangga

BandungBergerak - Penolakan praperadilan tidak membuat Eva Eryani Effendy berhenti mempertanyakan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Warga Tamansari itu menegaskan, masyarakat memiliki hak mengawasi penanganan perkara korupsi, termasuk mempertanyakan keputusan penyidik menghentikan suatu perkara.

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Sigit Susanto, menolak permohonan praperadilan Eva pada Senin, 2 November 2026. Hakim sekaligus menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan kejaksaan sah menurut hukum.

“Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh termohon (Kejaksaan),” kata Hakim Tunggal.

Salah satu pertimbangan hakim berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing Eva sebagai pemohon. Hakim menilai, pihak yang berhak mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan terbatas pada korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (termasuk UU tentang KUHAP yang baru), pihak yang berhak mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah korban, pelapor, atau kuasa hukumnya,” ungkapnya.

Pertimbangan itu disampaikan setelah hakim mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak. Ahli pemohon berpandangan bahwa kedudukan hukum Eva perlu ditafsirkan lebih luas untuk memenuhi keadilan substantif. Sebaliknya, ahli kejaksaan menilai pengajuan praperadilan harus mengikuti ketentuan formal perundang-undangan.

Hakim juga berpendapat bahwa dalam perkara korupsi, korban dalam konteks kerugian keuangan negara bukanlah perorangan secara langsung, melainkan negara. Karena itu, pengujian penghentian penyidikan harus mengikuti batasan legalitas formal.

Perkara bernomor 24/Pid.Pra/2026/PN Bdg tersebut diajukan Eva bersama Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Barat terhadap Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Eva Pertanyakan Keadilan dan Kepastian Hukum

Menanggapi putusan tersebut, Eva mempertanyakan pertimbangan hakim yang menyatakan dirinya tidak memiliki kedudukan hukum. Ia juga mempersoalkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara penghentian penyidikan dugaan korupsi.

“Ketika hakim memutuskan bahwa saya tidak memiliki legal standing sebagai pemohon, kita juga mempertanyakan bagaimana hakim menentukan antara keadilan dan kepastian hukum dalam putusannya,” ujar Eva usai sidang.

Menurut Eva, perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya perlu diawasi secara serius. Ia menegaskan, kekecewaan atas putusan tersebut tidak akan menghentikannya memperjuangkan hak sebagai warga negara.

“Kecewa sudah biasa. Saya menganggap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai warga negara merupakan hak kita. Saya juga punya hak untuk mempertanyakan persoalan pidana korupsi ini karena harus diawasi oleh kita sebagai warga negara,” ujarnya.

Melalui praperadilan tersebut, Eva berharap penghentian penyidikan dibatalkan dan perkara kembali dilanjutkan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap.

PBHI Jabar Kritik Penafsiran Hak Korban

PBHI Jawa Barat turut mengkritik pertimbangan hakim yang menyatakan Eva bukan korban langsung sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan. PBHI menilai pendekatan tersebut mengabaikan kepentingan pemohon dan substansi yang semestinya diuji, yakni keabsahan penghentian penyidikan oleh kejaksaan.

Pengacara publik dari PBHI Jabar Deti Sopandi mengatakan, merujuk Pasal 1 angka 50 KUHAP yang mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Menurutnya, definisi tersebut tidak semestinya ditafsirkan secara sempit dengan membatasi korban hanya pada pihak yang mengalami kerugian langsung.

PBHI mempertanyakan ruang bagi korban untuk menguji penghentian penyidikan apabila kepentingannya tidak diakui dalam proses praperadilan.

"Jangan sampai hukum justru menjadi tembok penghalang bagi korban, sementara dugaan tindak pidana yang merugikan kepentingan publik tidak memperoleh ruang pengujian yang semestinya," ujarnya.

PBHI Jabar menilai putusan tersebut mengabaikan hak korban untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus membatasi ruang pengujian terhadap penghentian perkara yang menyangkut kepentingan publik.

Dua Kali Praperadilan atas SP3 Kasus Erwin

Eva dan PBHI Jabar bukan pihak pertama yang menggugat penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi Erwin dan Rendiana Awangga. Sebelumnya, Bakti Safa’at dari Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GMLPK) juga mengajukan praperadilan yang terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2026/PN Bdg pada 9 Juni 2026.

Pemohon meminta hakim menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum, menyatakan SP3 yang diumumkan pada 22 Mei 2026 tidak sah, serta memerintahkan kejaksaan melanjutkan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Namun, dalam sidang putusan pada Senin, 6 Juli 2026, hakim menolak permohonan tersebut.

“Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil,” katanya dilihat BandungBergerak, Selasa, 3 November 2026.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka pada 9 Desember 2025. Keduanya diduga secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung.

“Selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan,” ujar Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo, Rabu, 10 Desember 2025.

Erwin dan Rendiana kemudian menggugat penetapan tersangka melalui praperadilan. Permohonan Erwin terdaftar dengan nomor 31/Pid.Pra/2025/PN.Bdg, sedangkan Rendiana dengan nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Bdg. Hakim menolak permohonan Erwin dan menyatakan penetapan tersangkanya sah.

Namun, sekitar empat bulan kemudian, Kejari Bandung menghentikan penyidikan perkara tersebut. Keputusan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bandung, Rabu, 3 Juni 2026.

Abun menjelaskan, penghentian penyidikan didasarkan pada hasil ekspose pimpinan pada 22 Mei 2026. Dalam forum tersebut, kejaksaan menyimpulkan unsur-unsur pasal dalam UU Tipikor belum terpenuhi.

"Berdasarkan pelaksanaan ekspose pimpinan terakhir pada tanggal 22 Mei 2026, selanjutnya disampaikan dalam forum tersebut terhadap penanganan perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam UU Tipikor," kata Abun Hasbulloh Syambas. 

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Pemkot Bandung menghormati keputusan kejaksaan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghormati proses hukum dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Baca Juga: Eva Eryani Menggugat Penghentian Penyidikan Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Bandung Erwin
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ditetapkan Sebagai Tersangka, Korupsi Kian Subur di Kota Bandung

Perjuangan Eva dari Tamansari

Perjuangan Eva mempertanyakan penanganan perkara korupsi  tidak terlepas dari pengalamannya memperjuangkan hak sebagai warga Tamansari. Sebelum mengajukan praperadilan, ia telah lama bersengketa dengan Pemkot Bandung terkait penggusuran proyek rumah deret Tamansari.

Pada Jumat, 17 Mei 2024, Eva mengirimkan surat bertajuk “Kutukan Penggusuran Tamansari Terhadap Wali Kota Bandung Itu Terjadi” ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Surat tersebut ditujukan kepada mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan sejumlah pejabat Pemkot Bandung yang terseret kasus korupsi.

Dalam surat itu, Eva menyebut penggusuran Tamansari melanggar hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat sebelumnya juga menyatakan penggusuran tersebut sebagai tindakan maladministrasi.

Eva menyampaikan lima tuntutan, di antaranya menolak pembenaran atas penggusuran paksa, mendesak Pemkot Bandung meminta maaf secara tertulis dan terbuka, memulihkan kondisinya, mendorong pembentukan satuan tugas ant mafia tanah oleh Kejaksaan Agung dan Kementerian ATR/BPN, serta meminta Pemkot Bandung memenuhi tuntutannya.

Eva merupakan satu-satunya warga yang bertahan saat penggusuran proyek rumah deret Tamansari pada 12 Desember 2019. Proyek yang bermula pada 2013 itu berjalan sejak era Wali Kota Ridwan Kamil hingga masa Wali Kota Oded M. Danial. Rumah Eva, tempat tinggal warga terakhir yang bertahan, baru dibongkar pada Oktober 2023.

Saat itu, Pemkot Bandung menyatakan pembongkaran dilakukan untuk penertiban aset dan kepentingan umum agar warga yang mendukung proyek rumah deret dapat segera menempati hunian mereka.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB