Konflik Agraria Pangalengan: Sengketa Status HGU PTPN Berujung Dugaan Kekerasan terhadap Petani

BandungBergerak - Konflik agraria antara petani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 kembali terjadi di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026. Perselisihan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan itu diwarnai dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap dua petani yang juga pengurus Aliansi Petani Pangalengan (APP) dan Serikat Petani Pasundan (SPP), Elvan dan Rohmat Rifa’i alias Ipay.

Peristiwa bermula sekitar pukul 12.30 WIB ketika Rohmat bersama delapan petani lainnya membersihkan lahan pertanian yang mereka garap. Menurut penuturan Elvan, sekitar 100 orang yang diduga berasal dari PTPN I Regional 2 beserta karyawannya mendatangi lokasi. Kedatangan rombongan tersebut berujung pada pengerumunan sejumlah petani dan pekerja yang diduga mengalami kekerasan fisik.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Rohmat menghubungi Elvan untuk meminta bantuan. Namun, setibanya di lokasi, Elvan justru diteriaki dan dituduh sebagai pemilik lahan sekaligus pihak yang dianggap memprovokasi. Ia kemudian diseret dan dipaksa naik ke sebuah truk bersama Rohmat dan delapan petani lainnya.

Elvan mengaku sempat menanyakan tujuan rombongan yang membawanya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka akan diarahkan ke Polsek Pangalengan. Namun, kendaraan tersebut justru menuju Pabrik Teh Kertamanah milik PTPN I Regional 2.

“Udah di atas truk, saya di apa, saya bertanya, 'Mau ke mana ini? Mau ke Polsek?' Ternyata saya dibelokkan ke daerah pabrik. Saya turun, saya menolak untuk dinaikkan ke mobil kembali karena ini menurut saya tindakan pidana sepihak. Penculikan dan pemaksaan,” kata Elvan kepada wartawan, 30 Oktober 2026.

Saat berusaha turun dari truk, Elvan mengaku dikerumuni dan dipukuli pada bagian belakang kepala serta leher. Ia juga menyebut ada upaya menabraknya menggunakan sepeda motor jenis CRF. Rohmat yang berusaha menariknya kembali ke atas truk turut dikerumuni dan dipukuli.

Setelah keduanya kembali naik ke truk, kendaraan bergerak menuju kawasan Cinyiruan. Perjalanan itu kemudian dihentikan oleh anggota APP bersama kepolisian sektor Pangalengan di kawasan Berman.

Sengketa Status Lahan dan Ketimpangan Penguasaan

Di balik insiden tersebut, persoalan utama yang dipersoalkan petani adalah status penguasaan lahan. Elvan menyinggung keterbukaan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang mulai dapat diakses masyarakat.

Ia mengaku memperoleh dokumen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menurutnya menunjukkan bahwa lahan yang menjadi objek konflik tidak tercatat memiliki HGU atas nama PTPN.

"Ini lahan konflik yang terjadi di sana. Nah, ini saya dapat dari ATR/BPN. Ini di lahan tersebut tidak ada hak, Hak Guna Usaha bagi PTPN," ujarnya.

Meski demikian, klaim tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan verifikasi batas lahan oleh BPN. Kepastian status HGU menjadi salah satu hal penting untuk menjelaskan dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah yang disengketakan.

Petani Pangalengan, Ayi Rukmana, menilai ketimpangan pengelolaan lahan turut memicu kecemburuan masyarakat terhadap perusahaan perkebunan. Menurutnya, PTPN selama ini masih menyewakan lahan kepada masyarakat melalui koperasi maupun perusahaan berbentuk CV. Ia juga menyoroti praktik penjualan hasil produksi teh PTPN kepada pabrik teh rakyat yang, menurutnya, tidak didasarkan pada perjanjian kerja sama.

Persoalan penguasaan lahan, lanjut Ayi, juga terjadi di Blok Pahlawan. Ia menyebut masyarakat telah memenangkan perkara hingga tingkat banding dan kasasi. Namun, sebagian lahan masih dikuasai pihak lain dengan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan, maupun kerja sama dengan perusahaan perkebunan (Republika, diakses Rabu, 11 November 2026).

Ayi mengatakan persoalan penguasaan lahan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Pangalengan yang sebagian besar menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian dan peternakan.

"Hampir 80 persen di Pangalengan antara buruh tani, petani, dan peternak. Tidak ada garmen. Sedangkan lahan yang paling ideal dan paling luas, ribuan hektare, dikuasai perkebunan," ujar Ayi.

Mantan pekerja perkebunan yang kini menjadi buruh tani itu mengaku hanya menerima uang pensiun 200 ribu rupiah per bulan. Jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga ia masih harus mencari penghasilan tambahan.

Padahal, sektor pertanian Pangalengan menghasilkan berbagai komoditas, seperti kentang, wortel, sawi, dan kubis. Aktivitas tersebut juga menghidupi sektor ekonomi lain, mulai dari sopir, pengemudi ojek, buruh, hingga pedagang pasar.

Ayi, yang telah menjadi petani sejak 2017, menegaskan bahwa masyarakat tidak semata-mata menuntut perluasan lahan. Mereka menginginkan kepastian akses untuk menggarap tanah yang selama ini dikelola maupun lahan yang tidak produktif.

"Lahan yang sudah digarap atau yang tidak produktif itu harusnya di memasyarakatkan. Apalagi yang status tanahnya tanah negara," ungkapnya.

Masyarakat Sipil Desak Penyelesaian Konflik

Dugaan kekerasan terhadap petani menuai kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Serikat Petani Pasundan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Barat, LBH Bandung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Federasi Serikat Perempuan Jawa Barat, dan APP menilai intimidasi bukan cara yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah.

Mereka mendesak agar dugaan penculikan, penganiayaan, ancaman, dan penghinaan diusut. Mereka juga meminta perlindungan bagi korban dan saksi.

Organisasi-organisasi tersebut menilai konflik agraria di Pangalengan tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan keamanan perkebunan. Persoalan ini juga berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, kesejahteraan petani, dan pelaksanaan reforma agraria.

Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan LBH Bandung, Rafi Saiful Islam, menyebut konflik di Pangalengan sebagai persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan lahan dan terbatasnya akses petani terhadap sumber penghidupan.

“Persoalannya adalah konflik agraria struktural. Masalah ini tidak boleh semata-mata dipandang sebagai persoalan pengrusakan. Kita harus melihat akar permasalahan strukturalnya,” kata Rafi.

LBH Bandung mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memetakan akar konflik serta melibatkan petani dalam proses penyelesaiannya. Menurut Rafi, petani berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan korporasi karena keterbatasan modal dan relasi kuasa.

“Pihak yang paling tertindas adalah masyarakat petaninya, bukan korporasinya,” ujarnya.

PTPN Bantah Dugaan Kekerasan

Di sisi lain, PTPN I Regional 2 membantah adanya kekerasan terhadap petani penggarap dalam peristiwa 28 Oktober 2026. Perusahaan menyatakan proses pengamanan berlangsung terkendali dan tidak disertai pengeroyokan.

Asisten Kepala Kertamanah Arya mengatakan pihaknya telah mengetahui peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, pada 26 Oktober 2026, tim keamanan menemukan 17 orang yang diduga merusak tanaman teh atas perintah Rahmat Nurodin alias Ipey.

Setelah terjadi adu argumentasi, manajemen menginstruksikan penghentian kegiatan hingga massa membubarkan diri.

Dua hari kemudian, manajemen Unit Kertamanah kembali menerima informasi mengenai aktivitas di Blok Cijempe II yang disebut telah diokupasi Rahmat alias Ipey. Saat mendatangi lokasi, perusahaan mengaku menemukan sekitar 25 orang sedang beraktivitas. Sebagian dari mereka melarikan diri ketika petugas mendekat. Perusahaan menyebut hanya Rahmat dan delapan pekerjanya yang berhasil dihentikan.

Menurut Arya, aktivitas tersebut awalnya disebut sebagai kegiatan membersihkan kebun. Namun, perusahaan mengklaim menemukan sebagian orang melakukan perusakan tanaman di lokasi.

Tidak lama kemudian, Elvan, pengurus APP, datang bersama dua orang lainnya. Manajemen lalu menginstruksikan pengamanan Rahmat, delapan pekerja, dan Elvan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan sebelum mereka diserahkan kepada kepolisian.

Perusahaan membantah adanya intimidasi maupun kekerasan selama proses tersebut.

“Tidak ada perlakuan pemukulan atau kekerasan terhadap petani penggarap. Situasi dapat dikendalikan,” ujar Arya dalam keterangan tertulis kepada BandungBergerak, Kamis, 29 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai informasi status tanah, PTPN meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada bagian legal perusahaan.

Baca Juga: Merayakan Hari Tani Ketika Reforma Agraria Diuji oleh Kota
Pentingnya Pengesahan RUU Reforma Agraria untuk Mencegah Praktik Cultuurstelsel Modern

BPN Verifikasi Batas dan Status Lahan

Sepuluh hari setelah insiden, Polresta Bandung memfasilitasi dialog antara PTPN I Regional 2 dan APP untuk membahas persoalan pemanfaatan lahan di Pangalengan. Pertemuan pada Sabtu, 7 November 2026, itu bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sembari menunggu kepastian status lahan dari BPN (Tribrata News Jabar, diakses Rabu, 11 November 2026).

Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari status HGU, batas wilayah lahan, hingga kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan tata ruang.

Perwakilan BPN Kabupaten Bandung, Aria Wijaya, mengatakan pihaknya akan memeriksa dan memverifikasi status lahan yang menjadi objek sengketa. Pemeriksaan mencakup pengecekan titik koordinat untuk memastikan batas lahan yang masuk dalam wilayah HGU PTPN dan lahan yang berada di luar wilayah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyama, mengatakan pemerintah daerah akan menampung aspirasi kedua pihak dan meneruskannya kepada Bupati Bandung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini akan kami tampung dan sampaikan kepada Bupati Bandung untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. PTPN I Regional 2 dan APP berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Keduanya juga sepakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing tanpa gangguan dari pihak mana pun.

Selain itu, kedua pihak tidak akan membuka lahan tambahan maupun melakukan pembangunan baru hingga BPN menyelesaikan verifikasi koordinat dan memastikan status tanah yang disengketakan.

Kesepakatan juga mencakup keberadaan bangunan madrasah di lokasi yang dipersoalkan. APP menyatakan bersedia membongkar bangunan tersebut apabila hasil verifikasi BPN menunjukkan lokasinya berada di dalam wilayah HGU PTPN.

Sebaliknya, PTPN I Regional 2 menyatakan tidak akan mempermasalahkan keberadaan madrasah apabila hasil pemeriksaan membuktikan lokasinya berada di luar wilayah HGU perusahaan.

Kesepakatan ini menjadi langkah awal penyelesaian konflik melalui dialog dan pemeriksaan data pertanahan. Namun, kepastian status lahan dan batas penguasaan tetap bergantung pada hasil verifikasi BPN.

Kapolresta Bandung berharap seluruh pihak menghormati kesepakatan dan menunggu hasil pemeriksaan sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

“Kami berharap kesepakatan ini dapat menjadi jalan penyelesaian yang baik bagi semua pihak sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pangalengan tetap terjaga,” jelasnya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB