Membaca Bandung dalam Peta Lawas: Berkembang Tanpa Kompas Perencanaan

BandungBergerak - Bandung yang kita kenal hari ini telah mengalami perubahan wilayah dan wajah kota berkali-kali. Sejak didirikan pada 1810, Bandung berkembang dari sebuah kota kecil yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis pemerintahan kolonial menjadi kawasan perkotaan dengan luas sekitar 17.000 hektare.

Pada 1906, ketika berstatus sebagai kota otonom, luas Bandung baru sekitar 900 hektare. Sebelas tahun kemudian, tepatnya pada masa Wali Kota B. Ban Bijveld, wilayahnya diperluas menjadi 2.871 hektare. Setelah kemerdekaan, pada 1949, luas Kota Bandung bertambah menjadi 8.098 hektare. Perluasan kembali terjadi pada 1987 hingga mencapai sekitar 17.000 hektare.

Perubahan luas wilayah tersebut menyisakan pertanyaan: bagaimana wajah geografis Bandung pada masa kolonial, dan bagaimana perkembangan kota berlangsung dari masa ke masa? Apakah pertumbuhan itu berjalan berdasarkan perencanaan yang matang atau justru mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam diskusi Temu Kopdar Kolektor Peta Bandung yang digagas oleh kawan-kawan Pasar Minggu Bandung, Minggu, 8 November 2026, di Kozi Coffee, Jalan Veteran Nomor 2, Kota Bandung. Diskusi menghadirkan Muhammad Malik Ar Rahiem, penulis sekaligus peneliti, sebagai pemantik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga ajang bagi para kolektor untuk memamerkan arsip peta dan bertukar cerita. Dinding putih kusam kafe disulap menjadi ruang pamer sementara. Sekitar delapan peta dari berbagai periode dipajang, mulai dari peta terbitan 1905 hingga era 1980-an.

Malik menyebut peta Bandung tertua yang sejauh ini ditemukan berasal dari sekitar 1700-an. Namun, peta yang mulai memperlihatkan detail wilayah secara lebih rinci berasal dari 1825. Dari peta tersebut, terlihat bahwa wilayah Bandung pada masa awal pembentukannya masih sangat terbatas.

Batas utara kota, misalnya, berada di sekitar kawasan Gedung Merdeka, sementara batas selatannya mencapai Tegallega. Peta itu juga memperlihatkan bahwa pada tahap awal pembangunan, Bandung hanya memiliki tujuh gedung.

“Nah, dengan melihat peta ini sebenarnya saya merasa ada sebuah peluang menarik untuk melihat bagaimana Kota Bandung itu berevolusi,” ujar Malik saat menjelaskan peta yang ditampilkan melalui layar laptopnya.

Melalui perbandingan peta dari berbagai periode, perubahan fisik kota dapat ditelusuri, termasuk kawasan yang muncul, berkembang, hingga menghilang. Salah satu contohnya adalah Situ Aksan di kawasan Pagarsih atau Jalan Suryani, yang dahulu bernama Westeparkweg.

Situ Aksan: Dari Danau hingga Permukiman

Perubahan Situ Aksan menjadi salah satu temuan menarik dalam penelusuran peta Bandung. Pada peta 1905, nama Situ Aksan belum tercantum. Namun, pada peta terbitan 1930-an, kawasan tersebut sudah ditandai dengan simbol segitiga. Dalam peta 1990-an, keberadaan Situ Aksan kembali tidak terlihat seiring perubahan kawasan menjadi permukiman.

Jejak Situ Aksan tidak hanya tersimpan dalam peta, tetapi juga dalam kebudayaan populer. Nama dan keindahan danau tersebut diabadikan melalui lagu ciptaan Mang Koko Koswara yang dinyanyikan Euis Nengsih sekitar 1961. Lagu itu terinspirasi dari kondisi Situ Aksan pada era 1950-an.

Dalam tulisan berjudul Ngulik Bandung: Riwayat Situ Aksan, Danau yang Hilang di Bandung, Merrina Listiandari menjelaskan bahwa Situ Aksan dahulu merupakan danau luas yang menjadi tempat pelesiran dan piknik warga Bandung.

Namun, danau tersebut bukan bentang alam alami, melainkan danau buatan. Hal ini terlihat dalam peta pemerintahan kolonial terbitan 1881 yang tidak menunjukkan keberadaan danau di kawasan tersebut. Peta Bandung 1910 juga belum memperlihatkan area perairan di sekitar Sukahaji, lokasi Situ Aksan.

Barulah pada peta 1921 kawasan itu diketahui sebagai Situ Aksan. “Masyarakat kala itu banyak yang menyebutnya sebagai balong Aksan,” tulis Merrina.

Perubahan Situ Aksan memperlihatkan bagaimana peta dapat merekam dinamika kota: dari kawasan yang belum terbangun, menjadi ruang perairan, hingga akhirnya berubah menjadi permukiman. Malik menjelaskan, pada masa awal pembangunan, sebagian kawasan Bandung masih didominasi rawa-rawa. Melalui metode tumpang susun (overlay) peta, perubahan bentang fisik kota dari satu periode ke periode lain dapat terlihat dengan lebih jelas.

Kota yang Tumbuh Mengikuti Pasar

Di balik perubahan fisik tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar: perkembangan Bandung kerap berlangsung tanpa perencanaan kota yang terintegrasi.

Malik menilai pembangunan Bandung cenderung berjalan secara autopilot. Alih-alih berangkat dari rancangan tata kota yang menyeluruh, pembangunan sering kali mengikuti kebutuhan pasar dan perkembangan permukiman. Lahan kosong yang tersedia kemudian dibangun oleh pengembang, sementara pemerintah cenderung mengikuti perubahan yang sudah terjadi.

Akibatnya, sejumlah kawasan tumbuh tanpa dukungan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai. Wilayah yang sebelumnya berupa sawah atau rawa-rawa, misalnya, berkembang menjadi kawasan hunian tanpa selalu diikuti perencanaan jaringan jalan dan fasilitas pendukung.

Temuan Malik saat menelusuri perkembangan jaringan jalan Bandung memperlihatkan persoalan tersebut. Sejumlah jalan utama di pinggiran kota ternyata sudah ada sejak 1905, tetapi hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, baik dari segi lebar maupun alurnya.

Jalan Ciwastra, dari Kordon hingga Sapan, serta jalan di kawasan pengkolan Derwati menjadi beberapa contohnya. Begitu pula jalan di Ciganitri yang kondisinya menyerupai jalur off-road. Jalur tersebut ternyata sudah ada sejak masa kolonial.

Bagi Malik, kondisi itu menunjukkan bahwa perkembangan kota tidak selalu diikuti pembenahan infrastruktur yang sepadan.

"Autopilot berjalan tanpa rancangan, ngikutin pasar, ada lahan kosong ku developer dibangun jadi mereka membangun sendiri dan itu sebenarnya bisa bisa dibuktikan dengan peta-peta ini," tegas Malik.

Pandangan serupa disampaikan Rizky Wiryawan dari Sahabat Heritage Indonesia (SHI). Ia menilai penataan ruang Bandung belum menunjukkan terobosan berarti sejak zaman kolonial. Pemerintah saat ini, menurutnya, masih banyak mengaplikasikan rancangan yang sebelumnya disusun pemerintah Belanda.

Salah satu contohnya adalah Jalan Layang Pasupati. Meski bentuk pembangunannya berbeda dari rancangan awal, proyek tersebut dinilai masih memiliki keterkaitan dengan rencana infrastruktur peninggalan kolonial.

“Mereka (pemerintah) sebenarnya hanya mengaplikasikan yang versi Belandanya gitu," ujar Rizky.

Rizky juga menyoroti minimnya kemauan politik pemerintah untuk membebaskan atau membeli lahan baru bagi kepentingan publik. Kondisi tersebut berdampak pada tidak terintegrasinya akses transportasi. Warga yang tinggal di Bandung bagian timur, misalnya, masih menghadapi kesulitan ketika hendak menuju pusat kota karena akses jalan relatif sempit dan transportasi publik terbatas.

Persoalan serupa terlihat dalam pembangunan perumahan yang kerap mengabaikan kondisi geografis. Rizky mencontohkan kawasan Jalan Pasir Impun yang memiliki kemiringan hingga 45 derajat, tetapi tetap dikembangkan menjadi kawasan hunian. Padahal, pada masa lalu terdapat rancangan yang memisahkan kawasan perkebunan dan permukiman.

Persoalan itu semakin kompleks ketika aturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) tidak dijalankan secara konsisten. "Apa gunanya planning kalau aplikasinya enggak dijalankan gitu," kritiknya.

Baca Juga: Tata Ruang Kolonial, Mewarisi Mental Pluralisme Agama di Bandung
Mendekolonisasi Ingatan Ketika Romantisisme Menutupi Luka Kolonial

Peta Lama dan Rencana Kota yang Tak Terwujud

Peta tidak hanya merekam perubahan wilayah, tetapi juga menyimpan jejak perencanaan pembangunan yang pernah disusun. Hal ini terlihat dari koleksi Deni Rachman, pemilik Lawang Buku, yang membawa sekitar enam hingga tujuh peta Bandung untuk dipamerkan, beberapa di antaranya juga ditawarkan untuk dijual.

Salah satu koleksi tertuanya adalah peta sekitar 1955 yang dijadikan suvenir bagi delegasi Konferensi Asia-Afrika (KAA). Peta tersebut diterbitkan oleh komite bersama yang dipimpin Ruslan Abdul Gani, diplomat yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal KAA 1955.

Menariknya, peta yang belum berwarna itu masih menggunakan nama Andir untuk menyebut lapangan udara yang kini dikenal sebagai Bandara Husein Sastranegara.

Dari koleksi tersebut, Deni mengamati berbagai perubahan fisik dan infrastruktur Bandung. Ia mencatat kemunculan proyek-proyek modern, seperti Jalan Layang Pasupati yang mulai dibangun menjelang KAA 2005 dan Jalan Tol Purbaleunyi yang sudah mulai terlihat dalam peta pada akhir 1980-an.

Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Sejumlah peta lama juga memuat rencana pembangunan atau perpanjangan jalan yang digambarkan dengan garis putus-putus. Ketika dibandingkan dengan peta masa kini, sebagian rencana tersebut ternyata tidak pernah terwujud.

“Karena kalau dilihat si jalan titik-titik itu putus-putus itu mungkin ada 20 atau 30 persen enggak terwujud,” terangnya.

Selain rencana jalan yang tak terealisasi, Deni menyoroti belum tersedianya peta khusus yang mendokumentasikan kampung kota di Bandung. Padahal, merujuk data akademisi Unpar, terdapat sekitar 450 kampung kota yang menjadi bagian penting dari perkembangan perkotaan Bandung.

Minimnya dokumentasi spasial kampung kota berpotensi menyulitkan penelusuran sejarah penguasaan dan penggunaan lahan. Persoalan ini juga berkaitan dengan konflik agraria dan sengketa lahan yang berlangsung lintas generasi, seperti yang terjadi di Dago Elos dan Tamansari.

Karena itu, pengarsipan peta menjadi penting, bukan sekadar untuk menyimpan rekam jejak masa lalu, melainkan juga sebagai dasar memahami perkembangan wilayah dan menyusun kebijakan tata ruang. Dokumentasi yang memadai dapat membantu pemerintah dan masyarakat melihat perubahan fungsi lahan, sekaligus memperjelas batas kawasan yang perlu dilindungi, baik untuk hutan, kegiatan komersial, maupun permukiman.

Peta sebagai Warisan dan Dasar Perencanaan

Pentingnya pengarsipan peta juga disoroti Vivi, dosen Planologi Unisba. Menurutnya, pemetaan memori kolektif masyarakat mengenai perkembangan kota perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Salah satu caranya adalah menjaga arsip peta dari berbagai periode.

Vivi mengaitkan sejarah perkembangan Bandung dengan peta kolonial dan kondisi geologis Cekungan Bandung. Dalam sejarahnya, Bandung pernah direncanakan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Perencanaan tersebut turut mempertimbangkan bentang alam sebagai bagian dari strategi pertahanan.

"Bandung ini pernah menjadi direncanakan menjadi pusat ibu kota Hindia Belanda. Kemudian, Bandung disiapkan dengan konsep kalau Jakarta Citadel City, kalau Bandung itu Forten Golden," jelas Vivi.

Ia menambahkan, konsep Forten Golden berkaitan erat dengan kondisi geologi Cekungan Bandung yang dinilai memiliki karakter bentang alam sebagai benteng pertahanan alami.

Vivi juga menilai pengarsipan peta fisik tetap penting di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, arsip fisik relatif lebih aman dari risiko terhapus atau hilang selama disimpan dan dirawat dengan baik.

Pada akhirnya, peta-peta lama tidak hanya menghadirkan nostalgia tentang Bandung pada masa lalu. Lebih dari itu, peta menjadi alat untuk membaca bagaimana sebuah kota tumbuh, kawasan berubah fungsi, infrastruktur berkembang, dan sejumlah rencana pembangunan berhenti di atas kertas.

Jejak tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang masih dihadapi Bandung hari ini: pertumbuhan wilayah yang tidak selalu berjalan beriringan dengan perencanaan dan penyediaan infrastruktur. Tanpa integrasi antara kebijakan tata ruang, pembangunan transportasi, dan perlindungan lingkungan, kota berisiko terus tumbuh mengikuti pasar tanpa arah pembangunan yang jelas.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB