Suara Warga Yogyakarta dan Aceh Mengingatkan Bahaya Kekerasan dan Militerisme

BandungBergerak - Bendera setengah tiang dikibarkan di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu, 11 November 2026. Di bawahnya, Ibu Berisik, Serikat Pekerja Kampus UGM (Sejagad), dan masyarakat sipil berkumpul dalam aksi solidaritas terhadap massa demonstrasi yang mengalami kekerasan dan penangkapan di Yogyakarta sehari sebelumnya.

Dimulai pukul 15.30 WIB, aksi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif aparat sekaligus menegaskan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Joko Susilo, perwakilan Sejagad, dalam orasinya menilai masuknya aparat ke lingkungan kampus menunjukkan adanya persoalan serius dalam kehidupan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kekerasan aparat dan militerisme bukan persoalan baru. Catatan sejarah pada 1998 dan 1965 menjadi pengingat bahwa praktik serupa telah berulang.

“Tidak ada keadilan, Keadilan hanyalah ilusi ketika suara dibungkam, kesejahteraan ditinggalkan, dan demokrasi dibatasi,” tegas Joko dalam orasinya di Balairung UGM, Rabu sore, 11 November 2026.

Aksi solidaritas ini merupakan respons atas demonstrasi Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta yang berujung bentrokan, kekerasan, dan penangkapan massa. Meski demonstrasi berlangsung kondusif sejak sore, situasi berubah ketika malam tiba.

Dari Dialog dengan Gubernur hingga Bentrokan di Jalanan

Pada sore hari, sebagian besar massa berkumpul di depan pintu selatan Kantor Gubernur DIY. Berbeda dari dua aksi sebelumnya, sebuah kendaraan Ranger terlihat terparkir di lokasi tersebut.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi. Ia didampingi Langgeng, Kapolda DIY, serta sejumlah personel kepolisian dan TNI.

Dalam pertemuan itu, sejumlah tuntutan disampaikan langsung kepada gubernur. Salah satunya berkaitan dengan penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Namun, dialog tersebut belum memberikan kejelasan mengenai tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan represif yang dialami masyarakat sipil dalam dua aksi sebelumnya, yakni pada 20 dan 28 Oktober 2026.

Menjelang pukul 18.00 WIB, sejumlah orang terlihat berdatangan dari arah barat, tepatnya Jalan Ahmad Dahlan. Beberapa di antaranya tampak keluar dari sisi jalan.

Situasi kemudian kembali memanas. Berdasarkan sejumlah kesaksian masyarakat sipil yang beredar di media sosial X, sekitar pukul 19.00 WIB, ketika massa masih berkumpul di lokasi demonstrasi, sekelompok orang merusak pagar Kantor DPRD DIY. Peristiwa tersebut diikuti keluarnya personel kepolisian berpakaian hitam dan anggota Brimob dengan perlengkapan pengendalian massa.

Aparat TNI juga dikerahkan pada malam itu. Selain perlengkapan yang dikenakan personel, kendaraan lapis baja turut terlihat di lokasi. Dua kendaraan tank yang disebut dalam sejumlah unggahan video di media sosial menjadi bagian dari pengerahan tersebut.

Menjelang tengah malam, kekerasan terhadap massa aksi semakin meningkat. Pemukulan dan penembakan gas air mata terjadi ketika aparat berhadapan dengan demonstran. Massa yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa kemudian berupaya menyelamatkan diri ke lingkungan UGM.

Namun, pengejaran dan tekanan terhadap massa tidak berhenti setelah mereka memasuki kawasan kampus. Pada Rabu dini hari, 11 November 2026, gas air mata juga dilaporkan mencapai area kampus dan rumah sakit.

Rangkaian peristiwa tersebut menjadi latar aksi solidaritas di Balairung UGM. Pratiwi Utami, dosen Ilmu Komunikasi UGM sekaligus juru bicara aksi solidaritas, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pembebasan seluruh massa yang ditangkap.

“Menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi-ekspresi politik adalah hak yang diatur oleh undang-undang yang dijamin yang dijamin oleh negara demokrasi. Karena itu kami mengecam keras, kami mengutuk keras aksi-aksi kekerasan yang dilakukan,” terang Pratiwi setelah aksi di Baleirung selesai.

Baca Juga: UGM Menolak Kekerasan Aparat terhadap Demonstran: Pengamanan Bukan Pembenaran untuk Represivitas
Perkembangan Kasus Demonstrasi 20 Oktober 2026 di Bandung: Dari Penangkapan hingga 13 Tersangka

Masyarakat Sipil tidak Memerlukan Militerisme

Penolakan terhadap kekerasan aparat juga disuarakan masyarakat Aceh yang tengah merantau dan menempuh pendidikan di Yogyakarta. Di kawasan Tugu Yogyakarta, mereka menggelar aksi teatrikal untuk mengecam tindakan represif aparat, khususnya penembakan yang menewaskan seorang warga Aceh pada 4 November 2026.

BBC melaporkan bahwa Abzalul Riza (20 tahun) tewas akibat terkena proyektil peluru dalam insiden di Pulo Keunari, Aceh, (diakses dari BBC, 12 November 2026). Peristiwa tersebut bermula dari upaya anggota TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang dalam sebuah acara keagamaan warga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat kericuhan berlangsung sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB. Sementara itu, TNI Angkatan Darat mengakui terdapat 14 warga yang menjadi korban, terdiri dari satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka.

Rizki Rahmatullah, 29 tahun, warga Aceh yang sedang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, turut mengikuti aksi teatrikal tersebut. Ia menilai militer tidak seharusnya melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil, termasuk pembatasan dan pembubaran aktivitas warga seperti yang terjadi di Pulo Keunari.

“Kejadian penembakan di Pidie mengulang memori kolektif masyarakat Aceh di masa lalu. Kami menyayangkan kejadian itu apabila negara tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini,” tegas Rizki.

Bagi masyarakat Aceh, kekerasan aparat bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri. Catatan panjang kekerasan militer di wilayah tersebut masih meninggalkan luka dan ingatan kolektif yang membekas. Penembakan di Pidie kembali membangkitkan ingatan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan relasi antara aparat bersenjata dan masyarakat sipil.

Rizki dan sejumlah anak muda Aceh lainnya menyampaikan kritik melalui aksi teatrikal, orasi, serta tabuhan rebana. Cara tersebut menjadi bentuk solidaritas sekaligus upaya mengingatkan publik terhadap kekerasan yang terjadi di kampung halaman mereka.

Ira, 25 tahun, salah satu peserta aksi, juga menyuarakan penolakan terhadap kekerasan aparat di Aceh. Meski aparat kepolisian melakukan penjagaan di sekitar Monumen Tugu Yogyakarta, kehadiran mereka tidak menghapus ingatan peserta aksi terhadap penggunaan gas air mata di lokasi yang sama.

Ira berharap kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak kembali terjadi, baik oleh kepolisian maupun TNI. Ia juga mengingatkan aparat agar menjalankan tugasnya untuk melindungi warga, bukan melakukan penindasan.

“Harapannya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap masyarakat sipil dari kepolisian atau TNI. Mereka bisa lebih tahu lagi akan tugasnya. Harusnya mereka ada di pihak kami, bukan menindas,” ucapnya di penghujung aksi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB