Lompat ke konten utama

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Empat Tuntutan Buruh Justru Hilang

Pengaturan pekerja platform digital, perluasan hak mogok, kenaikan upah sektoral, serta penggantian biaya perumahan dan pengobatan tak masuk dalam aturan final.

IR
Insan Radhiyan Nurrahim· 18 November 2026
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Buruh dari serikat pekerja KASBI  berpakaian gurita saat aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Bandung, 14 Oktober 2021. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)
Buruh dari serikat pekerja KASBI berpakaian gurita saat aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Bandung, 14 Oktober 2021. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan. Regulasi baru ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pekerja. Sejumlah ketentuan yang diharapkan memperkuat perlindungan justru hilang dari naskah final. Sementara itu, aturan yang dipertahankan masih menyisakan persoalan implementasi.

Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi IMAJINESIA #16 bertajuk “Mengenal Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan” yang digelar Suara Muda Kelas Pekerja, Sabtu, 14 November 2026. Diskusi daring itu menghadirkan Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Ketenagakerjaan FH UGM sekaligus anggota Serikat Pekerja Kampus, serta Sulaeman dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Keduanya membedah sejumlah perubahan dalam UU baru, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan pekerja platform digital. Meski terdapat beberapa kemajuan, persoalan implementasi dan kekosongan pengaturan masih menjadi pekerjaan rumah.

Salah satu ketentuan yang disorot adalah Pasal 253 tentang Dana Cadangan Pesangon (DCP). Pasal ini mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan untuk membayar hak pekerja ketika terjadi PHK. Ketentuan tersebut diharapkan mencegah pekerja kehilangan hak pesangon akibat perusahaan menunda atau menolak pembayaran.

Namun, mekanisme pengelolaannya justru memunculkan kekhawatiran.

“Di tengah ketidakpercayaan banyak orang terhadap bagaimana cara negara mengelola uang, tentu saja ini menjadi pasal yang menakutkan untuk banyak orang,” kata Nabiyla.

Pasal 253 menyebut DCP dikelola oleh “lembaga pemerintah”, tetapi tidak menjelaskan lembaga yang dimaksud. Hingga pertengahan November 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menunjuk pengelola dana tersebut.

Di tengah berbagai catatan, UU ini memuat sejumlah ketentuan yang dinilai patut diapresiasi. Pasal 105 mewajibkan pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 persen dari jumlah pekerja. Sementara itu, perusahaan swasta wajib memenuhi kuota minimal 1 persen.

Ketentuan tersebut diperkuat sanksi pidana dalam Pasal 275. Pemberi kerja yang melanggar terancam penjara maksimal dua tahun dan/atau denda. Meski demikian, Nabiyla mengingatkan bahwa pemenuhan kuota tidak cukup tanpa akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.

“Yang utama sebenarnya memastikan penyandang disabilitas punya akses untuk mendapatkan pendidikan, punya akses untuk bisa mendapatkan pelatihan skill sehingga dia kemudian bisa bekerja dan lain sebagainya,” kata Nabiyla.

Upah Minimum: KHL Kembali Jadi Penentu, tetapi Ada Celah

Dalam pengupahan, Pasal 139 membawa perubahan yang dinilai positif. Upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi antara hasil penghitungan formula dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah.

Ketentuan ini mengembalikan KHL sebagai salah satu penentu upah minimum. Sebelumnya, penetapan upah lebih bertumpu pada formula makroekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

KHL dihitung berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasilnya menjadi acuan dewan pengupahan dalam merekomendasikan besaran upah kepada gubernur. Sementara itu, formula makroekonomi tetap menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa dengan rentang 0,5–1,0.

Namun, Pasal 144 membuka pengecualian bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Upah pekerja di sektor ini dapat disepakati di luar ketentuan upah minimum, sepanjang tidak lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.

Pengecualian tersebut berpotensi disalahgunakan melalui manipulasi klasifikasi usaha agar perusahaan terhindar dari kewajiban membayar upah minimum secara penuh. Tanpa pengawasan ketat, ketentuan ini bisa menjadi celah yang merugikan pekerja.

Baca Juga: Potret Kerentanan Buruh di Jawa Barat: Dari PHK hingga Kerja Borongan
DATA TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG 2019-2025: Angkanya Turun, tapi Mengapa Ekonomi Masih Terasa Sulit?

Petani, buruh, dan 50 organisasi lingkungan hidup dari Koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi (Gerak SeBumi) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di depan Gedung Sate, Bandung, 10 Juni 2025. (Foto: Leo Saputra/BandungBergerak)
Petani, buruh, dan 50 organisasi lingkungan hidup dari Koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi (Gerak SeBumi) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di depan Gedung Sate, Bandung, 10 Juni 2025. (Foto: Leo Saputra/BandungBergerak)

Empat Harapan Buruh yang Hilang dari UU Final

Selain persoalan implementasi, Sulaeman mencatat sedikitnya empat ketentuan dalam draf RUU Pelindungan Tenaga Kerja yang tidak masuk ke dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pertama, pengaturan khusus mengenai pekerja platform digital. Dalam draf sebelumnya, pekerja platform telah masuk dalam definisi dan ketentuan tersendiri. Namun, pengaturan itu hilang dalam UU final.

Pasal 103 justru menyerahkan pengaturan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kemitraan kepada undang-undang tersendiri. Akibatnya, kepastian status dan perlindungan pekerja platform digital belum terjawab.

Kedua, perluasan alasan mogok kerja. Draf RUU sebelumnya mengatur bahwa pekerja dapat mogok ketika hak-hak dasarnya tidak dipenuhi, baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Ketentuan ini tidak dipertahankan dalam UU final.

Sebaliknya, UU baru mengatur sejumlah persyaratan dan konsekuensi hukum yang perlu dicermati. Pasal 211 mengakui mogok kerja sebagai hak dasar pekerja. Namun, Pasal 214 mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari kerja sebelum mogok dilaksanakan.

Pasal 216 mengatur konsekuensi hukum bagi mogok kerja yang dinyatakan tidak sah, dengan ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada Peraturan Menteri. Mogok yang dinyatakan tidak sah dapat dikategorikan sebagai mangkir. Jika pekerja tidak memenuhi panggilan kembali bekerja sebanyak dua kali, mereka dapat dianggap mengundurkan diri.

Ketiga, ketentuan kenaikan upah minimum sektoral minimal 5 persen di atas UMP maupun UMK. Ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam draf RUU tersebut dihapus dalam UU final. Penentuan upah minimum sektoral kini kembali bergantung pada rekomendasi dewan pengupahan.

Keempat, hak penggantian biaya perumahan dan pengobatan sebesar 15 persen dari jumlah pesangon dan penghargaan masa kerja. Ketentuan yang diharapkan menambah perlindungan pekerja saat mengalami PHK ini juga tidak lagi tercantum dalam UU final.

“Ada harapan kemudian hilang harapan,” ujar Sulaeman menggambarkan perubahan sejumlah ketentuan dari draf RUU hingga menjadi undang-undang.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memang membawa kemajuan dalam sejumlah aspek, mulai dari kuota pekerja disabilitas, penguatan pengawasan, hingga perubahan formula upah minimum. Namun, hilangnya sejumlah ketentuan yang diharapkan buruh dan belum jelasnya mekanisme pelaksanaan menunjukkan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Tanpa pengawasan efektif, organisasi pekerja yang kuat, dan komitmen pemerintah menutup celah regulasi, perlindungan dalam UU ini berisiko berhenti sebagai tulisan di atas kertas.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.