Lompat ke konten utama

Riwayat Tanah Jalan Tera: Warga yang Sudah Berpuluh Tahun Tinggal Kini Dibayang Relokasi

Rencana pembangunan gedung Inspektorat Kota Bandung di Jalan Tera memicu penolakan warga yang telah puluhan tahun menempati kawasan tersebut.

YM
Yopi Muharam
Yopi Muharam· 20 November 2026
Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bergiat di LPM Suaka
Situasi di permukiman Jalan Tera, Bandung, Selasa, 17 November 2026. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)
Situasi di permukiman Jalan Tera, Bandung, Selasa, 17 November 2026. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak - Sejak pertengahan Juni 2026, ketenangan warga Jalan Tera Nomor 20, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, terusik. Sejumlah orang berseragam aparatur sipil negara (ASN) mendatangi permukiman di belakang Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memotret kawasan tersebut. Mereka tidak menjelaskan maksud kedatangannya kepada warga.

Belakangan, warga mengetahui bahwa rombongan itu merupakan pegawai Inspektorat Daerah Kota Bandung. Kedatangan mereka menjadi awal kekhawatiran warga yang telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun. Mereka mendapat informasi bahwa permukiman itu akan dikosongkan untuk pembangunan gedung kantor Inspektorat.

Permukiman berbentuk huruf L tersebut terdiri atas 13 rumah yang dihuni puluhan keluarga. Satu rumah bahkan ditempati dua hingga tiga kepala keluarga (KK). Luas kawasan yang mereka tempati diperkirakan mencapai 3.300–3.500 meter persegi.

Nita Madia, 42 tahun, salah seorang warga, mengaku tidak mengenal orang-orang yang datang pada Juni itu. Ia juga tidak mendapat penjelasan langsung mengenai tujuan pendataan dan pemotretan kawasan tempat tinggalnya.

Warga RT 6 RW 6, Kelurahan Braga tersebut telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Ia merupakan generasi ketiga dari keluarga mantan pegawai Jawatan Gedung-Gedung, instansi yang dahulu menangani pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung. Sejak sekitar 1950-an, kawasan tersebut digunakan sebagai rumah dinas para pegawainya. Keturunan mereka kemudian terus menetap hingga empat generasi.

“Saya generasi ketiga dari orangtua kakek. Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini,” ujar Nita saat diwawancarai dalam pertemuan warga Tera, Selasa, 17 November 2026.

Kini, Nita tinggal bersama orangtuanya yang sudah lanjut usia. Sebelumnya, rumah yang tidak terlalu luas itu juga dihuni adiknya beserta keluarga. Informasi mengenai rencana pengosongan, menurut Nita, baru diperoleh setelah warga mendesak pengurus RT dan RW setempat untuk memberikan penjelasan. Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dan koordinasi sejak awal.

“Akhirnya kita desak RT, RW dan akhirnya ngomong kalau mau ada pengosongan lahan, dan akan dibangun gedung kantor inspektorat lima lantai,” ungkap perempuan berusia 42 tahun.

Rencana pemindahan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pendidikan anak semata wayang Nita yang kini duduk di kelas IX SMP. Selama ini, anaknya dapat berjalan kaki ke sekolah karena rumah mereka berada di tengah kota. Nita juga mengikuti anjuran pemerintah mengenai sistem zonasi sekolah.

Ada imbauan dari pemerintah agar warga Tera pindak ke Rancacili. Namun, pemindahan ini dinilai akan menyulitkan keluarganya karena jarak sekolah dan biaya transportasi.

“Sedangkan kan di sana jauh sekolahnya kan ke mana-mana. Belum lagi untuk ongkosnya, transportasinya, apa-apanya," keluh Nita.

Selain dampak relokasi, warga mempertanyakan dasar penguasaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat Daerah. Mereka meyakini tanah itu merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan milik Pemkot Bandung.

“Makanya kita berani untuk melawan karena memang ya enggak adil gitu untuk kita,” terangnya.

Audiensi warga Jalan Tera, Bandung. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)
Audiensi warga Jalan Tera, Bandung. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)

Kebakaran 2011 dan Ketidakhadiran Pemerintah Kota

Kekecewaan warga terhadap Pemerintah Kota Bandung juga berkaitan dengan pengalaman mereka saat kebakaran melanda permukiman pada 9 Maret 2011. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik itu menghanguskan 15 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Nita masih mengingat kejadian itu. Saat kebakaran berlangsung sekitar pukul 12.00, ia sedang hamil empat bulan. Sebagian besar warga tengah bekerja sehingga api dengan cepat melalap rumah-rumah di kawasan tersebut.

Rumah Nita berada paling dekat dengan titik awal kebakaran. Seluruh bangunannya hangus. Ia hanya sempat menyelamatkan sejumlah dokumen penting, sedangkan ijazah sekolahnya ikut terbakar.

“Saya cuman nyisah baju yang dipakai. Sampai ijazah saya kebakar sebagian,” kenang Nita mengingat peristiwa kebakaran yang mengahuskan belasan rumah warga.

Nita mengaku harus membangun kembali rumahnya dari awal dengan biaya sekitar Rp200 juta. Uang itu berasal dari tabungan dan pinjaman. Warga lainnya juga menggadaikan atau menjual barang berharga untuk membangun kembali rumah masing-masing.

Hal yang disesalkan Nita adalah tidak adanya bantuan dari Pemerintah Kota Bandung ketika warga mengalami musibah. Ia mengingat bahwa permohonan warga untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat itu ditolak karena tanah tersebut bukan aset Pemkot Bandung. Meski demikian, pemerintah tidak melarang warga membangun kembali rumah mereka.

“Pemerintah aja di saat kita lagi terpuruk yang 2011 itu kita kebakaran, tidak ada gitu sama sekali kehadiran mereka-mereka itu,” terang Nita.

Menurut Nita, pemerintah justru kembali hadir ketika warga menghadapi rencana pengosongan permukiman. Ia menilai perhatian pemerintah lebih diarahkan pada upaya memindahkan warga daripada mendengarkan persoalan yang mereka hadapi.

“Yang peduli mereka itu (pemkot Bandung) yang penting warga keluar aja dari sini gitu,” ujar Nita.

Rangkaian Awal Konflik dan Rencana Pengosongan

Konflik antara warga dan Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat Daerah bermula dari kedatangan sejumlah pejabat pada Juni 2026. Imam Deara Budi, 23 tahun, Koordinator Forum Warga Tera, menjelaskan bahwa saat itu perwakilan kecamatan, kelurahan, dan Inspektorat datang bersama pengurus RT dan RW untuk mendata jumlah keluarga serta memotret permukiman.

Menurut Imam, kegiatan tersebut merupakan survei. Namun, ia menyayangkan kedatangan para ASN dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan warga.

“Kedatangan ASN berbondong-bondong tanpa adanya koordinasi dengan warga setempat sangat membuat warga kecewa,” jelas Imam yang merupakan keturunan ketiga dari kakeknya.

Pada bulan yang sama, warga mendatangi Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung di Jalan Aceh Nomor 47 untuk meminta penjelasan. Mereka membawa sejumlah dokumen dan meminta klarifikasi atas kedatangan para ASN.

Dalam audiensi tersebut, warga diterima perwakilan Inspektorat. Pertemuan juga dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Kepala Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) III, serta perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung.

Pihak Inspektorat menyampaikan permohonan maaf atas tindakan petugas di lapangan. Pertemuan itu juga membahas rencana pemindahan warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Rancacili. Warga mempersoalkan rencana tersebut karena sebelumnya tidak pernah mendapat sosialisasi.

Pihak Inspektorat menyebut pernyataan mengenai pemindahan ke Rancacili merupakan jawaban spontan ketika ditanya anggota dewan di lapangan. Namun, warga kemudian menemukan jejak digital tertanggal 18 Juni 2026 yang menunjukkan adanya kunjungan dan rapat koordinasi mengenai pemindahan warga Tera 20 ke Rusunawa Rancacili.

“Artinya ada kebohongan dan ketidak terbuka tentang informasi publik lah gitu yang sangat kita kecewakan,” tutur Imam.

Pada 17 Juli 2026, Inspektorat Daerah Kota Bandung mengirimkan surat pemberitahuan bernomor B/PU.01.04/3525-INSPEKTORAT/VII/2026. Surat tersebut berisi rencana pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung pada 2027, yang akan diawali dengan penghapusan aset bangunan lama.

Warga kemudian membalas surat tersebut melalui surat bernomor 01/Warga-Tera/vii/2026. Mereka menyanggah klaim pemerintah mengenai penghapusan aset lama karena menilai bangunan yang mereka tempati dibangun menggunakan uang pribadi masing-masing keluarga setelah kebakaran 2011, bukan dana APBN.

Meski mempersoalkan pembangunan gedung Inspektorat, warga menyatakan tetap mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pada 7 September 2026, Inspektorat mengundang warga ke Aula Kelurahan Braga untuk mengikuti sosialisasi rencana pengosongan lahan. Namun, warga menilai pertemuan tersebut berlangsung satu arah dan tidak menyediakan ruang tanya jawab yang memadai.

Imam juga mempersoalkan ketidaksesuaian jumlah KK dalam surat undangan. Surat tersebut mencantumkan 30 KK, sementara berdasarkan pendataan warga terdapat 40 KK. Adapun catatan di tingkat RW menunjukkan jumlah 50 KK dalam satu RT.

“Itu kan jadi polemik juga lah di tengah masyarakat,” terangnya.

Imam juga mempersoalkan pernyataan sejumlah pejabat setempat dalam audiensi pertama yang menyebut warga telah menyetujui pemindahan ke Rancacili. Menurutnya, warga tidak pernah menyatakan persetujuan tersebut.

“Di audiensi pertama ada beberapa statement pejabat setempat baik lurah camat bahwa menyatakan warga sudah setuju pindah ke Rancacili,” ungkapnya. Padahal menurutnya tidak ada warga yang merasa mengatakan seperti itu.

Dalam sosialisasi kedua pada 7 Oktober 2026, sebagian besar warga memilih tidak hadir. Hanya tiga KK yang mengikuti pertemuan tersebut. Imam menilai rangkaian sosialisasi itu tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi warga untuk menyampaikan keberatan maupun mengajukan pertanyaan.

Gedung Inspektorat Lima Lantai dan Anggaran Multiyears

Tanah seluas sekitar 3.500 meter persegi di Jalan Tera 20 direncanakan menjadi lokasi pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung setinggi lima lantai. Rencana tersebut masuk dalam pembahasan DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 17.

Pansus dibentuk untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak atau multiyears dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2027.

Pada pertengahan Agustus 2026, warga mendatangi DPRD Kota Bandung untuk menyampaikan keberatan secara tertulis. Mereka meminta agar pembahasan pembangunan RSUD Ujungberung dipisahkan dari pembangunan Gedung Inspektorat.

Warga menegaskan tidak menolak pembangunan rumah sakit. Keberatan mereka ditujukan pada pembangunan gedung Inspektorat karena status tanah di Jalan Tera 20 masih dipersoalkan. Kedua proyek tersebut sebelumnya dibahas dalam satu regulasi dengan skema anggaran tahun jamak senilai lebih dari Rp500 miliar dari APBD Kota Bandung. Warga khawatir keberatan mereka terhadap pembangunan gedung Inspektorat dianggap sebagai penolakan terhadap pembangunan fasilitas kesehatan.

“Karena warga khawatir ketika dalam peraturan dan rancangan itu disatukan antara RSUD dan Gedung Inspektorat disangka warga menolak pembangunan RSUD,” terangnya. “Padahal warga di sini Forum Tera sangat mendukung pembangunan RSUD yang beda wilayah juga.”

Berdasarkan rincian anggaran yang dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bandung, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dialokasikan lebih dari Rp147 miliar. Sementara itu, pembangunan gedung RSUD Kota Bandung mendapat alokasi lebih dari Rp360 miliar.

Rencana pembangunan tersebut kemudian diikuti surat pemberitahuan pengosongan lahan. Pada 10 Oktober 2026, Inspektorat mengirimkan surat imbauan pertama bernomor B/KD.04.03/3457-INSPEKTORAT/X/2026. Surat itu meminta warga mengosongkan rumah untuk memperlancar pembangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak.

Warga tetap bertahan. Pada 6 November 2026, Inspektorat kembali mengirimkan surat imbauan kedua bernomor S/KD.04.03/5323-INSPEKTORAT/XI/2026 yang meminta warga segera mengosongkan lahan.

Sejarah Rumah Dinas dan Persoalan Kepemilikan Tanah

Yana Sujana, 43 tahun, salah seorang warga yang telah tinggal puluhan tahun di Jalan Tera 20, menjelaskan bahwa permukiman tersebut awalnya merupakan rumah dinas pegawai Jawatan Gedung-Gedung. Para penghuni saat ini merupakan keturunan pegawai yang dahulu menempati rumah tersebut.

Menurut Yana, sejarah permukiman bermula sekitar 1950. Saat itu, rumah-rumah dinas masih tersebar dan belum terkumpul dalam satu kompleks. Administrasi serta tata letak kawasan juga belum tertata. Sejumlah rumah bahkan sempat ditempati pihak luar, termasuk anggota TNI dan polisi.

Penertiban baru dilakukan pada 1970-an. Orang-orang yang bukan pegawai Jawatan Gedung-Gedung diminta meninggalkan kawasan tersebut.

“Di tahun 70an, baru ditertibkan orang-orang yang bukan karyawan jawatan gedung-gedung itu diminta untuk keluar," ungkapnya kepada BandungBergerak.

Setelah penertiban, rumah-rumah tersebut ditata menjadi deretan bangunan berbentuk huruf L dan diperuntukkan bagi pegawai Jawatan Gedung-Gedung. Seiring perubahan kelembagaan, jawatan tersebut melebur ke dalam instansi pekerjaan umum hingga kemudian masuk dalam struktur Kementerian PUPR.

Orang tua para penghuni menempati rumah-rumah tersebut berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) sebagai fasilitas tempat tinggal pegawai. Menurut Yana, fasilitas itu bukan diberikan secara cuma-cuma. Para pegawai membayar sewa setiap bulan melalui pemotongan gaji.

“Kami ini mewarisi apa yang diwarisi oleh orangtua kami. Tinggal di sini dulu itu enggak gratis. Setiap bulan orangtua kami itu bayar dengan cara potong gaji,” terangnya.

Secara tata letak, kawasan Jalan Tera 20 merupakan area perkantoran, sedangkan permukiman warga berada di Jalan Tera Nomor 22 dan memiliki akses jalan sendiri. Warga yang terdampak rencana pengosongan harus melewati gedung UPTD PPA untuk masuk ke permukiman mereka.

Sebelum ditempati UPTD PPA, bangunan perkantoran tersebut pernah digunakan sejumlah instansi, antara lain Dinas Ciptabindan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, serta Inspektorat Daerah Kota Bandung pada 2007–2022.

Setelah kebakaran pada 2011, warga pernah mendatangi Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada, untuk meminta IMB. Namun, permohonan tersebut tidak mendapat jawaban karena tanah tempat tinggal mereka bukan aset Pemerintah Kota Bandung.

Warga kemudian mendatangi Kementerian PUPR karena meyakini tanah tersebut masih menjadi aset kementerian. Yana mengatakan, pihak kementerian mengetahui status aset itu, tetapi tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan warga di atasnya.

“Jawaban dari PUPR itu Mereka tahu ini aset mereka, tapi waktu itu mereka bilang bahwa kami tidak bisa melarang tapi juga tidak bisa mengiyakan,” bebernya.

Persoalan status tanah kembali mencuat ketika Pemerintah Kota Bandung mengklaim telah menguasai lahan tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2022. Menurut Yana, proses sertifikasi itu berlangsung tanpa sepengetahuan warga, ketika mereka masih berupaya memulihkan kehidupan setelah pandemi Covid-19.

“Jadi mereka (pemkot Bandung) merasa punya legal standinglah dengan PTSL tersebut,” terangnya.

Setelah bertahan selama puluhan tahun, warga kini menghadapi ancaman pengosongan berdasarkan klaim kepemilikan dan sertifikasi yang diajukan pemerintah. Mereka pun berupaya memastikan status tanah melalui audiensi dengan pihak pertanahan.

Situasi di permukiman Jalan Tera, Bandung, Selasa, 17 November 2026. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)
Situasi di permukiman Jalan Tera, Bandung, Selasa, 17 November 2026. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)

Warga Pertanyakan Status Tanah ke ATR/BPN

Pada Rabu, 18 November 2026, warga mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meminta penjelasan mengenai status tanah Jalan Tera 20.

Sebanyak 10 warga mengikuti audiensi tersebut, termasuk Yana, Imam, dan Nita. Mereka diterima Kepala Kantor ATR/BPN, Yayat Ahadiat, bersama Kasi Pengukuran Fajar Ginanjar dan Kasi Sengketa Hartini.

Pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–11.00 WIB itu membahas riwayat penguasaan lahan, termasuk proses tukar guling antara Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian PUPR sejak 1999. Menurut penjelasan Yana, proses tersebut berkaitan dengan lahan Jalan Tera 20 dan Tamansari 51 yang kini telah dikuasai dan digunakan sebagai rumah susun.

Yana menilai Pemerintah Kota Bandung belum menyampaikan secara utuh rangkaian sejarah penguasaan tanah tersebut kepada warga.

“Jadi memang banyak banyak informasi yang misleading lah itu. Banyak informasi yang dipotong-potong oleh pihak Pemkot,” terangnya.

Perkembangan lain dalam audiensi tersebut adalah permintaan Kementerian PUPR kepada pihak BPN untuk memblokir sertifikat yang diterbitkan melalui program PTSL pada 2022 atas pengajuan Pemerintah Kota Bandung. Bagi warga, langkah tersebut menjadi harapan baru di tengah ancaman pengosongan.

“Nah, tadi juga Kementerian PUPR itu menyampaikan ke pihak BPN untuk memblokir sertifikat yang PTSL 2022,” bebernya. 

Setelah audiensi, BandungBergerak berupaya meminta keterangan dari Yana, Fajar, dan Hartini. Namun, ketiganya tidak bersedia diwawancarai karena memiliki agenda lain, mulai dari rapat, tugas dinas ke luar kantor, hingga urusan ke pengadilan.

Baca Juga: Plang Sengketa di Gerbang Sekolah, SMAN 13 Bandung Terseret Konflik Tanah
Sengketa Tanah Dago Elos Memasuki Babak Peninjauan Kembali Kedua

Pemerintah Kota Bandung Menyebut Relokasi, Bukan Penggusuran

Di tengah keberatan warga, Pemerintah Kota Bandung menyatakan pembangunan Gedung Inspektorat akan tetap berjalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membantah adanya penolakan warga terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia juga menyebut lokasi pembangunan merupakan aset milik Pemkot Bandung yang telah bersertifikat.

“Enggak ada penolakan itu,” ungkapnya pada Minggu, 1 November 2026, seperti dilansir dari Pikiran Rakyat.

Farhan membantah bahwa pemerintah akan menggusur warga yang telah puluhan tahun tinggal di Jalan Tera 20. Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkot Bandung merupakan relokasi. Meski demikian, ia mengakui masih ada keluarga yang belum bersedia pindah.

“Kami juga bukan mengusir, tapi memindahkan. Dari 30 KK, 12 sudah pindah,” lanjut Farhan.

Ia meminta warga yang belum bersedia pindah untuk berdialog dengan pemerintah. Ia juga memastikan warga yang direlokasi akan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Terkait status tanah, Farhan membantah klaim bahwa lahan tersebut masih menjadi milik Kementerian PUPR. Ia mengatakan kementerian telah menyerahkan aset itu kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kalau belum diserahkan pada Pemerintah Kota, tidak mungkin anggaran pembangunannya disetujui DPRD (Kota Bandung),” lanjutnya.

Pada Rabu, 18 November 2026, BandungBergerak mendatangi Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung di Jalan Aceh Nomor 47 untuk meminta konfirmasi mengenai rencana pembangunan dan status tanah Jalan Tera 20. Namun, menurut petugas keamanan, para pegawai sedang berada di luar kantor.

BandungBergerak telah menitipkan surat permohonan wawancara kepada pihak Inspektorat. Hingga tulisan ini dimuat, belum ada tanggapan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

Tanggapanmu

0

Menyatakan pendapat adalah hak yang kita rayakan secara bertanggung jawab.

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.