Masih Bergulat dengan Gaji Rendah, Buruh Jawa Barat Menuntut Upah Minimum 4,1 Juta Rupiah
Dalam aksi di Gedung Sate, buruh mendesak gubernur menetapkan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak. Perusahaan dituntut mematuhi UU Ketenagakerjaan yang baru.


BandungBergerak - Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 membuka babak baru bagi dunia perburuhan. Sejumlah buruh menyambut regulasi tersebut, tetapi sebagian lainnya menilai masih ada persoalan ketenagakerjaan yang belum terjawab.
Di Jawa Barat, serikat buruh dari berbagai kabupaten dan kota menggelar aksi di sekitar Gedung Sate, Rabu, 28 November 2026. Selain mengawal pemberlakuan undang-undang baru, mereka juga menyampaikan aspirasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi di kantor gubernur.
Salah satu serikat yang hadir adalah Federasi Serikat Pekerja (FSP) Buruh Industri Sepatu dan Sandal Kabupaten Cianjur. Mereka berangkat berombongan dari Cianjur menggunakan 15 sepeda motor setelah menempuh perjalanan sekitar tiga jam.
Sekretaris Umum FSP Buruh Industri Sepatu dan Sandal, Muhammad Abdul Aziz, mengatakan kehadiran mereka bertujuan mengawal penetapan UMP Jawa Barat 2027 agar mencapai 100 persen dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Berdasarkan perhitungan KHL Jawa Barat yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan International Labour Organization (ILO), kebutuhan hidup layak di Jawa Barat mencapai Rp4.122.871 per bulan.
Angka tersebut jauh di atas UMP Jawa Barat saat ini yang berada di kisaran Rp2,3 juta. Aziz menginginkan standar upah yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurutnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di sejumlah daerah masih jauh dari kebutuhan hidup layak.
“Kenyataannya banyak di kota kabupaten lain termasuk Cianjur, Cirebon, Majalengka itu masih di bawah 4 juta untuk UMK-nya," ujar Aziz saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Karena itu, buruh berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertimbangkan KHL sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum. Aziz merujuk Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan gubernur perlu menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya bisa memutuskan agar Gubernur Provinsi Jawa Barat bisa menetapkan bahwa upah minimum provinsi kabupaten Jawa Barat adalah 4.100 juta sekian agar kota, kabupaten lain yang berada di wilayah Jawa Barat bisa berpedoman mengikuti upah minimum provinsi tersebut,” bebernya.
Selain persoalan upah, Aziz menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dalam undang-undang baru. Regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), pengupahan, pesangon, hingga jaminan sosial.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian buruh adalah pembatasan masa kerja kontrak atau PKWT.
"Iya, jadi kita itu hanya 4 tahun. Ketika lebih dari 4 tahun maka itu sah untuk menjadi karyawan tetap," jelas Aziz mengenai aturan PKWT yang baru.
Meski aturan tersebut diharapkan memberikan kepastian status kerja, Aziz menyebut masih banyak perusahaan yang belum mematuhinya. Kondisi serupa, menurutnya, juga terjadi di sejumlah perusahaan di Kabupaten Cianjur dan wilayah Jawa Barat lainnya.
Ia merujuk Pasal 82 ayat 2 yang mengatur bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.
Aziz meminta Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, Dewan Pengawas, dan gubernur meningkatkan pengawasan agar perusahaan menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Empat Tuntutan Buruh Justru Hilang
Serikat Buruh Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Menyerukan Penolakan UU Cipta Kerja dan Menuntut Kenaikan Upah 15 Persen

Buruh Perempuan Berjuang Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Di tengah massa berseragam serikat buruh yang memadati kawasan Gedung Sate, empat perempuan tampak berbincang di pedestrian. Mereka tidak mengenakan seragam organisasi, tetapi turut hadir mengawal rapat Dewan Pengupahan Jawa Barat.
Salah satunya Oki Marha Thi Lopa, buruh tekstil di Kabupaten Bandung. Perempuan berusia 32 tahun itu datang bersama rombongan menggunakan sepeda motor setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam.
Oki telah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaannya. Ia termasuk beruntung karena diangkat menjadi karyawan tetap setelah menjalani masa pelatihan selama enam bulan. Namun, status kerja yang lebih pasti belum membuatnya leluasa memenuhi kebutuhan keluarga.
Upah minimum di Kabupaten Bandung saat ini mencapai hampir Rp4 juta. Namun, setelah dipotong iuran Jamsostek atau BPJS, pendapatan bersih yang diterima Oki sekitar Rp3,9 juta per bulan.
Penghasilan tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dua anaknya yang masih bersekolah di jenjang SD dan SMP. Menurutnya, biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak semakin besar sehingga sulit dipenuhi hanya dengan mengandalkan satu atau dua juta rupiah setiap bulan.
Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Oki juga harus membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh dengan upah di bawah UMP.
“Dengan gaji UMR segini sih emang sebenarnya masih sangat minim,” tuturnya.
Oki menyadari perjuangan menuntut kenaikan upah tidak mudah. Ia harus meluangkan waktu dan tenaga untuk turun ke jalan bersama buruh lainnya demi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Kita tuh harus panas-panasan hujan-hujanan harus berorasi enggak segampang membalikkan telapak tangan, harus bercucuran keringat kehujanan," kata Oki menggambarkan beratnya perjuangan buruh di lapangan.
Ia berharap pemerintah menetapkan upah yang mampu menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
“Harapan saya sebagai karyawan kita mendapat kesejahteraan yang layak,” harapnya.
Bagi Oki, bekerja bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan juga memastikan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Krisis Air Bersih di Babakan Hantap, Warga Harus Membeli meski Tagihan PDAM Tetap Berjalan
Selama berminggu-minggu, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka mengandalkan bantuan tangki, mengambil air dari masjid, dan membangun sumur sibel swadaya.
Yopi Muharam19 November 2026
Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di Unpas, dari Pengaduan hingga Empat Dosen Disanksi
Seorang dosen dipecat dan tiga lainnya ditegur. Mahasiswa mengingatkan kampus agar tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan perlindungan korban.
Yopi Muharam19 November 2026
Di Jalanan, Warga tidak Sendirian
Rangkaian aksi sepanjang Oktober hingga November 2026 di Yogyakarta mempertemukan mahasiswa, perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat.
Virliya Putricantika18 November 2026



