Lompat ke konten utama

Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di Unpas, dari Pengaduan hingga Empat Dosen Disanksi

Seorang dosen dipecat dan tiga lainnya ditegur. Mahasiswa mengingatkan kampus agar tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan perlindungan korban.

YM
Yopi Muharam
Yopi Muharam· 19 November 2026
Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bergiat di LPM Suaka
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di pelataran Kampus 1 Unpas, Lengkong, Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026, terkait isu kekerasan seksual. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di pelataran Kampus 1 Unpas, Lengkong, Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026, terkait isu kekerasan seksual. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak - Universitas Pasundan (Unpas) menjatuhkan sanksi kepada empat dosen yang melakukan kekerasan seksual. Satu dosen diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap, sedangkan tiga lainnya mendapat teguran. Keputusan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Unpas pada Selasa, 17 November 2026.

Dalam pernyataan resmi, Unpas menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat pemberitaan dugaan kekerasan seksual oleh dosen. Sejak kasus ini mencuat, kampus membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Dalam proses pemeriksaan, Unpas melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), unit Bimbingan Konseling dan Layanan Disabilitas (BK-ULD), serta Senat Universitas, khususnya Komisi Etika dan Disiplin. Pelibatan berbagai unsur ini disebut bertujuan memastikan penanganan kasus berlangsung objektif dan sesuai ketentuan.

Hasil investigasi menemukan satu dosen melakukan pelanggaran berat dan tiga dosen lainnya melakukan pelanggaran ringan. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran berat diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap Unpas.

Sementara itu, tiga dosen yang dikategorikan melakukan pelanggaran ringan mendapat teguran atau peringatan dari rektor. Mereka akan menjalani pembinaan oleh pimpinan Fakultas Hukum. Kampus juga turut menyediakan pendampingan bagi para korban melalui Satgas PPKPT dan BK-ULD sesuai kebutuhan masing-masing.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, bebas dari segala bentuk kekerasan (seksual),” tulis Unpas dalam keterangan resminya.

Mahasiswa Apresiasi Sanksi Kampus

Tiara Ramdani Nusofa, mahasiswa semester tujuh Jurusan Hukum Unpas, mengapresiasi keputusan kampus menjatuhkan sanksi kepada para dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual. Menurutnya, pemberhentian satu dosen yang dikategorikan melakukan pelanggaran berat merupakan keputusan tepat.

Tiara mengaku puas karena sejak awal menginginkan dosen tersebut tidak lagi berada di lingkungan kampus. Adapun teguran terhadap tiga dosen lainnya dinilainya cukup sebagai peringatan awal.

"Sanski itu menurut aku puas sih karena keinginan aku sebagai perempuan dari awal semester tuh pengen dia tuh enggak ada di lingkungan kampus lagi. Terus yang tiganya ya menurut aku cukup sih buat teguran," ujar Tiara kepada BandungBergerak, Senin, 17 November 2026.

Menurut Tiara, tindakan dosen yang diberhentikan tersebut telah lama meresahkan mahasiswa. Berdasarkan cerita teman-temannya yang menjadi korban, dosen itu kerap melontarkan candaan tidak pantas di kelas. Ia juga diduga mengancam akan memberikan nilai buruk agar mahasiswa terpaksa berhubungan langsung dengannya.

Tiara mengaku pernah mengikuti satu kali perkuliahan yang diampu dosen tersebut dan mendapat nilai buruk. Namun, ia tidak mengalami ancaman atau ajakan langsung. Berbeda dengan dirinya, salah satu teman dekatnya menerima pesan dari dosen tersebut melalui aplikasi percakapan pada tengah malam.

"Kayak tiba-tiba di-chat tengah malam. Kalau misalnya enggak dibalas atau dibalasnya beberapa jam kemudian tuh di-chat lagi sama dosennya buat nanyain kenapa enggak dibalas gini-gini," ungkapnya.

Terkait tiga dosen yang mendapat teguran, Tiara mengingatkan mahasiswa agar tetap waspada dan segera melapor kepada Satgas PPKPT jika mengalami pelecehan. Meski demikian, ia merasa lingkungan kampus kini lebih aman setelah dosen yang dianggap sebagai pelaku utama diberhentikan.

Ia juga mengapresiasi respons kampus yang dinilai cukup cepat menindaklanjuti laporan, terutama setelah mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas.

Tiara berharap kekerasan seksual tidak kembali terjadi di lingkungan Unpas. Ia meminta universitas mengevaluasi dan memperketat proses seleksi tenaga pendidik.

"Ya semoga kelak enggak ada lagi lah dosen-dosen yang kayak gini ini. Semoga juga Unpas belajar dari kejadian ini dan merekrut dosen tuh harus ada beberapa tes yang harus ditempuh oleh dosen tersebut sebelum menjadi dosen di Unpas," pungkasnya.

Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di pelataran Kampus 1 Unpas, Lengkong, Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026, terkait isu kekerasan seksual. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di pelataran Kampus 1 Unpas, Lengkong, Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026, terkait isu kekerasan seksual. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)

Mahasiswa Unpas Menuntut Ruang Aman di Kampus

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) FH Unpas, Kevin Richo, menyambut baik keputusan kampus. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi tuntutan mahasiswa. Namun, Kevin menegaskan bahwa penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada dosen. Pemulihan hak korban dan jaminan keamanan dalam proses belajar juga harus menjadi perhatian kampus.

Kevin, yang turut terlibat dalam tim investigasi, mengimbau mahasiswa segera melapor kepada Satgas PPKPT apabila menemukan dugaan pelanggaran serupa. Laporan juga dapat disampaikan melalui lembaga kemahasiswaan, seperti BEM, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), atau Permahi.

"Kawan-kawan harus berani bersuara. Karena bagaimanapun juga suara teman-teman sangat dibutuhkan untuk mengungkap sebuah kebenaran," ujar Kevin.

Ke depan, Permahi akan terus membuka pos pengaduan melalui kanal Women of Permahi untuk menerima laporan kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan pendataan organisasi tersebut, terdapat 19 korban yang tersebar di beberapa fakultas.

Senada dengan Kevin, Fahmi Ramadhan, perwakilan BPM Komisi 1 Legislasi, menilai keputusan fakultas dan yayasan telah sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem internal kampus.

"Menurut saya sendiri, keputusan dan tindak dari fakultas maupun yayasan ini sudah sesuai lah dengan tuntutan,” bebernya.

Fahmi berharap pihak universitas dan Fakultas Hukum lebih selektif dalam proses penerimaan dosen agar lingkungan kampus menjadi lebih aman.

Sementara itu, Muhammad Irsyad Farel dari BPM Komisi 3 Aspirasi dan Advokasi menjelaskan bahwa komisinya bertugas menjembatani keluhan mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus. Sejauh ini, mereka telah menerima sejumlah laporan pelecehan dan kekerasan seksual melalui koordinasi dengan BEM FH Unpas dan Permahi. Ia mengajak seluruh sivitas akademika untuk berani menyampaikan laporan dan memperjuangkan keadilan.

"Kami dari Komisi 3 mengajak untuk seluruh sivitas akademik jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasinya, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan serta kebenaran," tegas Farel. 

Sebagai bentuk komitmen, Ketua Yayasan, jajaran rektorat, wakil rektor, dan Dekan FH Unpas telah menandatangani kesepakatan tertulis berisi tiga poin komitmen bersama. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menagih komitmen kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Ruang Kuliah UIN SGD Bandung, Mahasiswa Menuntut Ruang Aman
Enam Bulan Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pencurian, Mahasiswa ISBI Bandung Menuntut Sanksi Tegas

Bagaimana Kasus Ini Bermula?

Kasus dugaan kekerasan seksual di Unpas mulai mencuat setelah Permahi dan BEM FH Unpas mengunggah sebuah pernyataan di media sosial pada Sabtu, 10 Oktober 2026, dengan judul ‘Hati-hati di Unpas Banyak Dosen Cabul’.

Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan, terutama dari mahasiswa dan alumni Unpas. Sejumlah orang membenarkan informasi yang disampaikan sekaligus membagikan pengalaman buruk mereka melalui kolom komentar.

Empat hari kemudian, Rabu siang, 14 Oktober 2026, ratusan orang mahasiswa menggelar mimbar bebas di pelataran Kampus 1 Unpas, Lengkong. Mereka menuntut kampus memberhentikan dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual dan melarangnya kembali mengajar.

Sejumlah dosen dan pejabat kampus turut hadir dalam aksi tersebut untuk menanggapi tuntutan mahasiswa. Pihak kampus menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan. Pertama, kampus dan Satgas PPKPT wajib melindungi korban serta saksi dari intimidasi, ancaman, dan intervensi. Kampus juga harus menjamin nilai, hak, dan status akademik korban tidak dirugikan, serta menyediakan pendampingan psikologis, medis, dan hukum secara menyeluruh.

Kedua, universitas diminta menyediakan layanan pendampingan psikologis yang profesional, aman, dan berkelanjutan bagi korban.

Ketiga, Satgas PPKPT Unpas dituntut mengusut tuntas seluruh laporan dan indikasi kekerasan serta pelecehan seksual di lingkungan kampus. Proses penanganan harus berlangsung objektif, transparan, adil, berperspektif korban, dan tanpa tebang pilih.

Keempat, mahasiswa menuntut keterbukaan informasi dalam proses penanganan kasus serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi tersebut mencakup hukuman administratif maupun sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.