Lompat ke konten utama

Di Jalanan, Warga tidak Sendirian

Rangkaian aksi sepanjang Oktober hingga November 2026 di Yogyakarta mempertemukan mahasiswa, perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat.

VP
Virliya Putricantika
Virliya Putricantika· 18 November 2026
Jurnalis foto
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak - Mundurnya Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI nyatanya tidak serta merubah fakta bahwa warga di negeri ini masih menghadapi berbagai persoalan di berbagai sektor seperti ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Di tengah realita tersebut warga masih disuguhkan macam-macam drama elite. Ruang rapat anggota DPR RI yang biasanya hanya dihadiri beberapa orang dan sisanya terlihat kosong, kemarin nyaris terisi penuh saat sidang pemakzulan putra sulung Joko Widodo.

Di hari mundurnya wakil dari Prabowo Subianto ini, Selasa, 10 November 2026, warga dari berbagai lapisan merebut jalan. Menagih janji dan bertanya pada penyelenggara daerah di mana mereka berdiri, apakah bersama elite atau bersama warga?

Namun yang bisa ditemukan di jalanan Yogyakarta, warga selalu memiliki dan menjaga satu sama lain. Hari itu Demo Masak YK menanti warga yang akan melanjutkan perjalanan ke titik Nol Kilometer. Mereka menyediakan air mineral, beberapa cemilan dan nasi bungkus untuk dibagikan.

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Sebagaimana yang kita tahu, di masa kepemimpinan presiden yang saat ini sudah berusia 75 tahun, seporsi makanan merupakan hal yang politis. Ia dengan sadar mengambil keputusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akhirnya meracuni 43.838 korban yang tersebar di 36 provinsi, terhitung sejak 2025 hingga awal September 2026.

“Melalui kerja-kerja memasak dan distribusi makanan, kami ingin membangun praktik solidaritas yang sederhana dan dapat dilakukan bersama,” begitulah yang tertulis dalam siaran pers kolektif memasak ini, yang disebarkan di tengah aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Tiga Kali Merebut Titik Nol Kilometer di Oktober 2026

Dua tahun masa kerja Prabowo-Gibran, Selasa, 20 Oktober 2026 menjadi tanggal pertemuan pertama mahasiswa di jalan, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang menduduki Gedung DPRD DIY dan mahasiswa Universita Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengambil alih titik nol setelah bergabung di gedung perwakilan rakyat. Salah satu tuntutannya yakni evaluasi total penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

Di momen itu kawan-kawan dari Aliansi Lima Gunung menyalurkan bantuan logistik yang mereka kumpulkan dengan sistem donasi di media sosial. Mereka pun turut memborong dagangan dari para pedagang kaki lima, cilo,k dan siomay, yang berada di lokasi tersebut.

Aksi dilanjutkan pada 28 Oktober 2026, mengambil momentum Hari Pahlawan. Warga yang memenuhi lokasi yang dikelilingi bangunan heritage ini lebih beragam, terdiri dari berbagai lapisan, bukan hanya mahasiswa.

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Tenaga pengajar kampus pun ikut turun menyampaikan orasinya, salah satunya Zainal Arifin Mochtar atau biasa disapa Uceng. Berbagai fakta disampaikan dengan jelas oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu.

“Kita patut membangun sumpah kita sendiri hari ini. Tidak ada gunanya kita berbicara kehebatan sumpah pemuda kalau anak muda sekarang tidak membangun sumpahnya sendiri,” jelas Uceng, dalam orasi yang ditutup dengan salam tiga jari.

Air mineral terlihat dibagikan pada peserta aksi yang menuntut penyelenggara negara memberikan perhatian pada warga berada di tengah karhutla hingga penghentian program prioritas seperti MBG. Jika dihitung sederhana, dana yang digunakan untuk program MBG tentu dapat dialihkan untuk penanganan bencana secara optimal, karena warga di Aceh, NTT, Kalimantan, dan Papua masih mengahdapi kesulitan atas bencana yang melanda.

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Di penghujung bulan, 30 Oktober 2026, aksi diinisiasi Ibu Berisik. Peserta aksi didominasi ibu-ibu dan perempuan. Tuntutannya masih sama, meminta penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik lagi dan segera menangani karhutla.

Aksi kaum hawa yang diwarnai pukulan alat masak dengan sutil itu memeriahkan titik Nol Kilometer. Berbeda dengan aksi-aksi lainnya, peserta aksi justru memilih baju warna merah muda. Tak ketinggalan speaker dan microphone portable dibawa untuk memeriahkan aksi dengan karaoke bersama.

“Rezim ini anti rakyat,” salah satu penggalan lirik yang dinyanyikan bersama hari itu.

Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terus mengalir, mulai dari makanan, lapakan, hingga pembalut. Tentu itu menjadi yang berbeda dari aksi-aksi sebelumnya. Karena tepat sehari sebelum aksi, pembalut yang merupakan kebutuhan sehari-hari perempuan dikenai pajak 11 persen. Di saat negara-negara maju menyediakan pembalut di setiap kamar mandi umum secara cuma-cuma, penyelenggara negara Indonesia justru memajek para perempuan yang tengah menghadapi masa menstruasi.

Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Empat Tuntutan Buruh Justru Hilang
Solidaritas Menggema untuk Mahasiswa yang Ditahan Setelah Demonstrasi di Bandung

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Represi di Ujung Aksi

Pada aksi 20 dan 28 Oktober 2026, terjadi tindak represif terhadap warga yang menyuarakan pendapatnya di ruang publik. Tindakan kekerasan itu terjadi di Jalan Malioboro hingga Monumen Tugu. Beberapa orang yang belakangan menamai kelompoknya dengan Jaga Warga ini membubarkan sesama warga yang berunjuk rasa. Aparat kepolisian yang berada di sana justru hanya terdiam tanpa mencegah kekerasan yang berlangsung di depan mata mereka sendiri.

Apa yang terjadi di Yogyakarta mengingatkan pada paparan Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman. “Ingin saya tegaskan bahwa premanisme merupakan sebuah bentuk hubungan sosial ekonomi dan politik. Bagi saya ini merupakan alat analitik bagaimana melihat pola relasi kuasa yang terjadi di Indonesia,” terang penulis asal Australia itu.

Setelah aksi Hari Pahlawan yang ditutup dari pengepungan massa aksi dari Malioboro hingga Kampus UGM, berbagai sorotan menuju kota yang dikenal kota pelajar ini. Gas air mata ditembakkan ke kampus dan rumah sakit, pengerahan militer dilakukan secara terbuka. Bahkan tank diperlihatkan langsung di depan publik, padahal yang sedang dihadapi penyelenggara negara hanyalah warga sipil yang membantu satu sama lain di lapangan.

Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Seruan “Bebaskan kawan kami” bisa ditemukan di berbagai ruang media sosial, karena di malam itu 154 orang ditangkap dan tanpa diberikan akses ke pendamping hukum. Berbagai pernyataan solidaritas untuk Yogyakarta pun terus mengambil ruang digital.

“Sore itu Sultan duduk bersila menemui rakyat. Tapi malam hari negara menembakkan gas air mata ke rakyatnya,” ucap Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, yang membacakan pernyataan sikap dari 16 organisasi.

Dari aksi-aksi yang terjadi di berbagai kota termasuk Yogyakarta, penyelenggara negara memang masih tidak mengindahkan suara rakyat. Namun satu yang pasti, dari setiap pertemuan di jalan, warga selalu memiliki satu sama lain. Warga tidak pernah membiarkan kerabatnya berdiri sendiri.

“Kami menuntut negara menjamin pemulihan dan keadilan, bukan mengkriminalisasi dan menyalahkan,” paragraf penutup dari pernyataan sikap bersama.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.