BandungBergerak - Tidak lama dengan momen orang muda Serbia berhasil menggulingkan rezim di negaranya, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 kemarin, orang muda Indonesia mencoba peruntungannya. Meskipun kemungkinan buruknya juga sudah dapat diperkirakan, berakhir di pernyataan sikap atau berujung terkena represi aparat.

Yogyakarta, salah satu kota yang menyerukan aksi. Semua instrumen masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat dapat ditemui di titik aksi. Tak terkecuali mereka yang datang dari instansi kepolisian. Entah berapa anggota yang diturunkan, tapi jumlahnya sanggup membuat dua orang muda perempuan terbelalak. Bukan karena rompinya yang hijau menyala dan berjajar di sekitaran alun-alun utara, melainkan jumlahnya yang sangat banyak seperti hendak melawan penjajah.

“Banyak kalilah kak di sana waktu kami lewati jalan itu,” kisah salah satu dari mereka yang biasa dipanggil Putri, bukan nama sebenarnya, 24 tahun, Rabu siang, 28 Oktober 2026.

Putri tidak sendiri. Ia ditemani Toana, bukan nama sebenarnya, 26 tahun. Mereka memilih jalan sekitar alun-alun bukan tanpa alasan, karena di kota pelajar lokasi aksi biasanya terpusat di Titik 0 Kilometer. Pada informasi yang tersebar di media sosial, massa akan menyambangi Gedung DPRD DIY terlebih dahulu dan setelahnya longmars ke arah Istana Negara yang keduanya berada di Jalan Malioboro.

Sebelum melanjutkan langkahnya, Putri dan Toana berencana berdiam di Kopi Pak Pos terlebih dahulu untuk menikmati kopi di sela hujan. Nahasnya sekumpulan aparat sudah memenuhi area depan tempat itu.

“Belum juga kerja, udah makan aja,” cetus Toana, saat melihat sekumpulan aparat menyantap makan siangnya di tengah hujan yang tidak begitu lebat.

Pada akhirnya mereka memutuskan untuk beralih ke tempat makan di sampingnya, memilih tempat ‘estetik’ sesuai selera kedua orang muda ini. Sialnya di bagian lantai dua, mereka merasa area itu sudah tersebar anggota intel. Dugaan tersebut hadir karena para lelaki yang berdiam di sana mengenakan baju kasual, tapi terselip handie talkie (HT) di sakunya.

Menyusuri Jalan Malioboro

Informasi titik-titik aksi sudah tersebar sejak tanggal 27 Oktober 2026 melalui media sosial, sehingga banyak dari masyarakat sipil juga sudah mengetahui bahwa Jalan Malioboro akan menjadi saksi bisu dari warga yang berpendapat pada momentum Sumpah Pemuda kali ini.

Di sepanjang jalan ikonik ini - dari arah selatan menuju DPRD DIY - siapa pun yang menyusuri bisa berpapasan dengan anggota polisi. Kebanyakan dari mereka terlihat berdua, mungkin tugasnya hanya melihat keadaan. Dugaan lainnya mereka sedang berjaga untuk mengantisipasi kedatangan masyarakat sipil ke gedung yang di dalamnya berisi orang-orang yang mengaku wakil rakyat.

Beberapa poster menyebutkan aksi dimulai segera setelah pukul satu siang. Artinya sesegera mungkin aksi massa dapat ditemui di siang hari di sekitaran DPRD DIY.

Hal tersebut memang terjadi, di antaranya dari masyarakat sipil Aliansi Jogja Memanggil. Mereka yang datang dari pintu selatan gedung. Nama aliansi ini tidak asing bagi yang tinggal di Kota Kudeg. Satu unit mobil komando berwarna merah menjadi tameng terdepan saat massa menggeruduk DPRD. Saat si merah merubah posisinya menjadi menghadap gerbang, tidak perlu menunggu waktu yang lama perwakilan anggota DPRD menampakkan dirinya sambil dijaga ketat.

Sebelum massa memberi microphone, salah seorang perwakilan membacakan tuntutan aksi hari ini. Mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional hingga kenaikan upah di Yogyakarta. Intinya, massa menginginkan pemerintah daerah (Pemda) berada di pihak rakyat.

“Nantinya tentu saja kami akan berupaya menindaklanjutinya. Tentu saja berkaitan dengan aspek-aspek kewenangan-kewenangan yang ada di kami,” jawab Aria Nugrahadi, 52 tahun, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak perlu menunggu lama, sahutan kekecewaan segera memenuhi area gerbang selatan kompleks kepatihan itu. Jawaban dari perwakilan penyelenggara provinsi tidak memperlihatkan sikap yang jelas. Ekspektasi yang disimpan oleh masyarakat tidak dapat langsung terpenuhi, perjalanan aksi dilanjutkan menuju Gedung Istana Negara.

Hujan memang mulai turun, tapi bukan berarti langkah massa aksi berhenti. Berjalan diiringi yel-yel beberapa kelompok lain mulai ikut masuk dalam barisan massa. Tidak perlu menunjukkan tanda pengenal untuk bergabung. Siapa pun yang berada di pihak rakyat diharapkan segera merapatkan barisan.

“Re-vo-lu-si. Re-vo-lu-si. Re-vo-lu-si,” ucap seluruh massa aksi sambil mengangkat ketiga jarinya.

Satu unit becak motor (bentor) warna merah memecah barisan, bukan untuk memulai kerusuhan, kendaraan itu membawa kebutuhan logistik seperti air mineral dan roti. Setidaknya cukup untuk mengganjal perut di tengah rintik hujan yang biasanya menagih mie instan.

Titik 0 Kilometer dan Orasi Prof Uceng

“Lingkaran besar, lingkaran besar, ling…karan besar,” semua massa menyanyikan lagu masa kanak-kanak itu sambil menutup titik 0 kilometer.

Toana dan Putri yang dapat dikatakan baru mengikuti aksi pertama kalinya ini dengan polosnya menanyakan tujuan sebenarnya dari lagu itu. Bagi segelintir orang yang sudah melakukan pertemuan di jalan berkali-kali, nyanyian itu seperti makanan wajib di setiap aksi. Bisa diduga juga menjadi harapan sebagai penanda bahwa massa yang terkumpul sangatlah banyak

Waktu menunjukan pukul empat sore, massa aksi bergantian memegang microphone. Menyampaikan orasi sebagai manifestasi untuk Indonesia dan para penyelenggara negara. Selang 30 menit kemudian, kedua orang yang berasal dari luar Pulau Jawa ini memutuskan untuk balik kanan, karena perasaan akan takut atas bentrokan yang bisa saja terjadi masih menghantui keduanya.

“Semua diperlakukan secara timpang,” ucap Zainal Arifin Mochtar, 47 tahun, salah seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM), sore itu.

Laki-laki yang akrab disapa Uceng itu menjelaskan bahwa jumlah kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta warga Indonesia. Penjelasannya tidak rumit, cukup dengan hitungan sederhana dan bukti konkret atas ketimpangan yang nyata terjadi di negeri ini.

Emosi marah yang tengah dirasakan banyak masyarakat hari ini merupakan hal yang wajar terjadi dan justru normal menurut dosen hukum tata negara ini. Wajar jika orang muda hari ini membangun sumpahnya sendiri, tidak terbelenggu dengan kalimat sumpah pemuda 98 tahun lalu.

“Mari kita bicarakan semua yang mungkin untuk kita membangun sumpah kita hari ini. Kita punya sumpahnya masing-masing,” tegasnya “Tujuan kita satu. Tujuan kita adalah runtuhkan kekuasaan yang sombong ini,” sambungnya sambil mengangkat tiga jari.

Aksi ditutup dengan pernyataan sikap dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Rakyat Yogyakarta, di antaranya:

1. penetapan KARHUTLA sebagai bencana nasional sekaligus mengadili korporasi penyebab kebakaran;
2. menetapkan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak, hentikan praktik upah murah dan berikan jaminan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat;
3. usut tuntas korupsi Mandala Krida;
4. mengembalikan militer ke Barak dan membatalkan pembangunan batalion teritori;
5. hapus program MBG dan berikan pendidikan gratis;
6. hentikan perampasan tanah dan eksploitasi alam; hentikan perampasan APBN;
7. lawan ormas reaksioner; mendorong pembangunan wadah persatuan rakyat di setiap wilayah;
8. hentikan kriminalisasi terhadap rakyat;
9. hentikan pembungkaman terhadap ojol; serta
10. memberikan keadilan, kesejahteraan serta jaminan hak menyampaikan pendapat terhadap ojol.

Baca Juga: Mahasiswa UPI Kritik Ketidakjelasan Arah Kebijakan Pendidikan dan Ketimpangan Pemenuhan Hak Difabel
Bersepeda, Melawan: Kidung Sujana Menggugat Tata Kelola Hutan dengan Mengayuh ke Istana

Keluar dari Lokasi Aksi

Pukul 18.15 anggota polisi yang mestinya menjaga keadaan terlihat mengenakan peralatan lengkap untuk menghadapi masyarakat sipil di Jalan Malioboro. Ketakutan Toana dan Putri benar-benar terjadi. Anggota polisi yang sejak siang hari mereka lihat ada di beberapa bangunan dan terlihat di lahan parkir saat pulang dari lokasi mungkin menjadi bagian yang bersenjata lengkap pada malam hari.

Berbagai narasi tersebar di media sosial. Penyusunan tata bahasa menempatkan masyarakat sipil menjadi pihak yang bersalah. Tapi jika dilihat seksama lewat visual yang ada di media sosial lewat berbagai akun homeless media, aparat kepolisian yang mengenakan peralatan lengkap dan memegang senjata tidak dicurigai sedikit pun.

Per 29 Oktober 2026 pukul 02.30 dini hari, tim hukum dari LBH Yogyakarta, PKBI, dan PKBH UMY bersama para orang tua korban melakukan pendampingan hukum bagi massa aksi yang ditangkap dalam Aksi Peringatan Sumpah Pemuda. Upaya negosiasi telah dilakukan pendamping hukum, tapi lembaga pengacara publik tersebut menyatakan pihak kepolisian enggan memberikan akses dan menghalangi tim hukum untuk menemui massa aksi.

“Saat ini situasinya adalah massa aksi yang ditangkap itu sedang dikumpulkan di dalam Gedung DPRD. Kami tidak tahu di dalam itu dikumpulkan untuk apa. Apakah tindakan penyelidikan atau penyidikan? Dan kami tidak tahu sedang berjalan proses hukum apa di dalam,” terang salah satu perwakilan dalam video yang diunggah di akun media sosial LBH Yogyakarta dan PBHI Yogyakarta, Kamis (29 Oktober 2026) pukul 5 pagi hari.

Selang satu hari setlah aksi di peringatan sumpah pemuda ke-98 yang diakhiri represi aparat dan organisasi masyarakat (ormas) terhadap masyarakat sipil, hotline LBH Yogyakarta menerima 49 aduan masuk. Per 30 Oktober 01.15, 47 orang sudah pulang, 34 di antaranya merupakan hasil pendataan pendampingan di Polda DIY.