BandungBergerak - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari mahasiswa dan warga di Bandung. Mereka mengkritik persoalan ekonomi, mahalnya biaya pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penggunaan anggaran negara, serta kebebasan sipil yang dinilai belum mendapat perhatian memadai.

Kritik tersebut disampaikan melalui aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat dan kawasan Jalan Asia Afrika hingga Braga, Kota Bandung, Selasa, 20 Oktober 2026. Massa mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi dan pendidikan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menghentikan tindakan represif aparat, serta memperkuat penanganan bencana.

Aksi bertepatan dengan dua tahun pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Momentum ini dimanfaatkan massa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menuntut perubahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Persoalan ekonomi menjadi salah satu sorotan mahasiswa dalam aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Meina Widi Satriani, mahasiswi semester tiga Jurusan Hukum Universitas Pasundan (Unpas), menilai kondisi ekonomi dan kebijakan anggaran berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Perekonomian di Indonesia lagi turun banget, rupiah melemah terus anggaran-anggaran pendidikan dipangkas, kesehatan pun dipangkas,” ujarnya seusai berorasi.

Meina juga menyoroti kesejahteraan guru. Ia bercerita, bantuan operasional sekolah (BOS) yang biasa diterima sekolah tempat ibunya mengajar kerap terhambat. Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

“Perbantuan yang harusnya didapatkan sekolah itu terhambat sehingga terdampak kepada guru-guru yang ngajar,” tuturnya.

Beban biaya pendidikan dan kebutuhan hidup juga dirasakan mahasiswa perantau. Syakira Hasna dan Sarah Afifah, mahasiswa semester tiga Jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengaku harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kuliah.

Syakira mengatakan kondisi ekonomi keluarganya memengaruhi kemampuannya memenuhi kewajiban membayar uang kuliah tunggal (UKT). Orang tuanya bekerja sebagai konsultan pabrik, tetapi bisnis keluarga sedang mengalami hambatan.

“Perubahan ekonomi di negara ini itu sangat mempengaruhi ke kewajiban aku membayar UKT. Kayak misalnya kewajiban membayar UKT aku enggak berubah sedangkan ekonomi itu berubah-berubah terus gitu. Enggak pasti gitu,” bebernya.

Sarah, yang merantau dari Jakarta ke Bandung, juga menyoroti kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan keluarga. Ia menyebut banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah.

Sarah dan Syakira berharap pemerintah membenahi kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mendesak reformasi pejabat yang dinilai tidak kompeten dan pengalokasian anggaran negara yang lebih tepat sasaran.

“Sangat perlu untuk melakukan reformasi karena gimana kita akan menginjak masa yang lebih baik kalau pemimpin kita juga belum baik,” tandas Syakira, diamini Sarah.

Karhutla sebagai Bencana Nasional

Selain ekonomi dan pendidikan, penanganan karhutla menjadi persoalan yang disoroti mahasiswa. Syakira menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius untuk menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara lebih luas.

“Dengan dinaikannya status menjadi bencana nasional itu kan bakal ada penanganan berbeda dari pemerintah. Semoga aja bisa cepat selesai kasus kebakarannya,” terang Syakira.

Tuntutan serupa disampaikan Muamar Baasir, Ketua BEM Unpas. Ia meminta DPRD Jawa Barat menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

“Kami berharap sangat bahwa tuntutan kita ini bisa diterima bahwasanya DPRD sebagai badan legislatif yaitu pengawas bisa menekan pemerintah,” jelasnya.

Mahasiswa juga mempertanyakan prioritas belanja pemerintah. Aria Rangga, Menteri Kajian Aksi Strategis BEM Unpas, mengkritik penggunaan anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan Universitas Republik Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu mengoptimalkan fasilitas pendidikan yang telah tersedia sebelum membangun institusi baru yang membutuhkan anggaran tambahan.

“Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat yang harus mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar begitu,” tutur Aria.

Kritik tersebut memperlihatkan tuntutan mahasiswa agar kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran negara lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.

Sebelumnya, mahasiswa mulai berdatangan ke depan DPRD Jawa Barat sekitar pukul 15.30 WIB dari arah kampus Unpas Tamansari. Mereka membawa spanduk dan menyanyikan yel-yel sepanjang perjalanan menuju lokasi. Sekitar pukul 16.00 WIB, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung turut bergabung setelah menyelesaikan ujian tengah semester (UTS).

Para peserta berorasi mengenai biaya pendidikan, biaya hidup, kondisi ekonomi, dan penanganan karhutla. Meina menjadi salah seorang mahasiswa yang meminta aparat kepolisian turut menyatakan sikap atas persoalan yang disampaikan massa. Namun, tidak ada jawaban atas pertanyaannya saat itu.

Pengamanan dilakukan di sejumlah titik di Kota Bandung. Direktur Samapta Polda Jawa Barat Wahid Kurniawan, mengatakan personel disiagakan di lebih dari lima titik, termasuk kawasan Cikapayang-Dago, Gedung Merdeka, Alun-alun Bandung, Simpang Lima, dan Braga. Ia menyebut pengamanan melibatkan 88 personel Dalmas dan 90 personel Brimob.

“Pengamanan kita melaksanakan kegiatan dengan cara persuasif. Terus sifatnya adalah melayani ya. Melayani dan mendampingi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat mendapat respons dari tiga anggota Komisi I yang menemui mahasiswa sekitar pukul 17.15 WIB. Mereka duduk bersama massa untuk mendengarkan dan menanggapi tuntutan. Muhamad Sidkon, salah seorang anggota DPRD yang hadir, mengatakan pihaknya akan merumuskan surat tuntutan untuk dikirimkan kepada pemerintah pusat.

“Akan kita rumuskan suratnya, malam ini pun kita akan kirim (surat tuntutan) ke Jakarta yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD,” terang Sidkon melalui pengeras suara.

Ia mengatakan DPRD akan mendorong pemerintah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, termasuk mengenai kesejahteraan guru dan penanganan karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa DPRD Jawa Barat tidak dapat memutuskan seluruh tuntutan karena sebagian persoalan berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam agar tuntutan mereka ditindaklanjuti. Jika tidak ada respons, mereka mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Baca Juga: Setahun Setelah Demonstrasi Agustus: Mahasiswa Bandung Menggugat, Mengapa Kekerasan dan Kematian Kembali Terjadi?
Demonstrasi Mahasiswa Kembali Menggema di Bandung

Empat Tuntutan Warga dan Mahasiswa di Asia Afrika

Di kawasan Jalan Asia Afrika hingga Braga, warga dan mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Koordinator Media Aksi, Ezra Al Bara, mengatakan aksi tersebut dilandasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan akumulasi masalah dari pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini.

“Kami sudah enggak percaya lagi sama pemerintah. Jadi, buat apa kami menuntut lagi kepada mereka?” kata Ezra saat ditemui di sela-sela aksi kepada wartawan.

Massa menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menghasilkan perubahan bermakna bagi kehidupan masyarakat. Mereka juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kasus keracunan siswa, ketersediaan bahan baku, dan kemungkinan dampaknya terhadap harga kebutuhan pangan.

Tuntutan pertama berkaitan dengan persoalan agraria. Massa mendesak penghentian monopoli dan perampasan tanah rakyat yang mereka kaitkan dengan kebijakan ketahanan pangan dan transisi energi. Mereka juga menuntut pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan, penghentian ekspansi perkebunan skala besar, serta pelaksanaan reforma agraria sejati.

Kedua, massa menuntut pembatalan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan politik upah murah, serta penolakan terhadap kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok. Mereka juga menyerukan pembangunan industri nasional berbasis reforma agraria.

Ketiga, massa mendesak penghentian pemborosan dan korupsi anggaran negara. Mereka menuntut penghentian MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek militer, serta meminta anggaran kepolisian dan tentara dialihkan untuk jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan.

Keempat, mereka menuntut penghentian diskriminasi negara, kekerasan aparat, kriminalisasi, dan pembungkaman hak demokratis warga untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, serta menyampaikan pendapat.

Ezra mengatakan pemilihan kawasan Asia Afrika, Braga, dan Cikapundung dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas. Massa tidak hanya ingin menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga mengajak warga yang melintas menunjukkan solidaritas.

“Kami ingin aksi ini menjadi tempat yang terbuka bagi semua masyarakat Kota Bandung, bukan tempat yang menakutkan atau penuh tekanan, melainkan tempat solidaritas rakyat,” jelasnya.

Menurut Ezra, salah satu ajakan kepada pengguna jalan ialah membunyikan klakson sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi negara. Ia menyebut warga setempat dan anak jalanan turut berpartisipasi dalam aksi, termasuk menyampaikan orasi.

Ia menegaskan aksi di kawasan Asia Afrika tidak berhenti pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyatakan massa akan kembali turun ke jalan jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.

“Ini hanyalah permulaan. Nanti kita akan turun kembali. Yang awalnya satu akan berlipat ganda menjadi dua, berlipat ganda menjadi empat, dan terus berlipat ganda hingga satu Kota Bandung menunjukkan amarah, kekesalan, serta kemuakannya terhadap rezim ini,” kata Ezra.

Sebelumnya, massa di kawasan Asia Afrika, massa berkumpul di depan Alun-alun Bandung sebelum bergerak ke utara melalui Jalan Asia Afrika, melewati Gedung Merdeka, lalu menuju Simpang Lima. Sekitar pukul 15.00 WIB, mereka kembali berorasi dan menampilkan kesenian benjang dari Bandung Timur. Massa kemudian bergerak ke Teras Braga untuk bernyanyi, berorasi, dan melaksanakan salat Magrib bersama. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 18.13 WIB.

***

*Reportase ini ditulis reporter BandungBergerak Yopi Muharam dan Muhammad Akmal. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB