BandungBergerak - Setahun setelah kematian Affan Kurniawan yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah, kekerasan kembali terjadi dalam aksi di Jakarta. Di Bandung, mahasiswa menggelar aksi refleksi dan mempertanyakan penanganan negara terhadap demonstrasi, kebebasan sipil, dan warga yang menjadi korban.

Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Sebelum tewas, Affan -- yang diketahui sedang tidak ikut demonstrasi, tapi tengah mengantar makanan pesanan -- sempat terjatuh di tengah pusaran aksi, sebelum disambar kendaraan taktis Brimob. Video tragedi Affan beredar luas di media sosial.

Setahun kemudian, kekerasan kembali terjadi di kawasan yang sama. Bambang Setiyawan, 59 tahun, penjual kaca, tewas setelah dikeroyok orang tak dikenal ketika kericuhan pecah dalam aksi pada 27 Agustus 2026. Bambang disebut tidak terlibat dalam demonstrasi. Seorang pelajar berusia 18 tahun, Faturrohman, juga dilaporkan menjadi korban pengeroyokan.

Kematian Bambang terjadi sehari sebelum peringatan satu tahun kematian Affan. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan tentang keselamatan warga dalam situasi demonstrasi dan bagaimana negara menangani aksi massa.

Pertanyaan itu dibawa mahasiswa Bandung dalam aksi peringatan satu tahun Aksi Agustus 2025. Mahasiswa yang tergabung dalam Setia Rakyat (Setra) menggelar aksi di kolong jembatan Pasupati, Minggu, 30 Agustus 2026.

Aksi bertajuk “Hentikan Kekerasan pada Rakyat dan Gerakan Massa, Lawan Balik Fasisme, Rebut Balik Hak Dasar dan Demokrasi Kita” tersebut menjadi ruang refleksi atas rangkaian demonstrasi, penangkapan, dan kekerasan yang terjadi setelah kematian Affan.

Muhammad Nurrijki, koordinator lapangan dari UPI, mengatakan aksi tersebut digelar untuk mengingat kembali respons negara terhadap gerakan massa sepanjang setahun terakhir.

“Aksi ini sebagai refleksi mengenang bagaimana negara itu melakukan kekerasan,” ujar Nurrijki kepada BandungBergerak di sela-sela aksi.

Kematian Bambang, menurut Nurrijki, memperlihatkan bahwa warga masih dapat menjadi korban ketika terjadi kericuhan dalam aksi massa.

Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengamanan aksi. Menurutnya, pengamanan demonstrasi semestinya menjadi tanggung jawab aparat negara.

Nurrijki juga menilai pendekatan keamanan terhadap masyarakat kritis semakin kuat. Ia menyebut penggunaan pendekatan yang menyerupai pola militer dalam sejumlah kebijakan dan pengamanan berpotensi mempersempit ruang sipil.

Ia mencontohkan aksi mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat pada 17 Juni 2026. Menurut Nurrijki, saat itu polisi memeriksa barang bawaan peserta dan meminta sebagian orang menunjukkan KTP atau kartu tanda mahasiswa sebelum memasuki lokasi aksi.

“Bahkan kalau bukan mahasiswa enggak boleh demo,” ujarnya.

Bagi Nurrijki, pembatasan semacam itu bermasalah karena hak menyampaikan pendapat di muka umum tidak hanya dimiliki mahasiswa. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kekhawatiran terhadap meningkatnya peran aparat keamanan dalam kehidupan sipil.

Kritik yang Terus Disuarakan

Kekecewaan serupa disampaikan Annisa Dini Savira, mahasiswa UPI yang mengikuti aksi. Ia datang karena menilai belum ada perubahan berarti setelah gelombang demonstrasi Agustus 2025.

Annisa menyoroti penangkapan setelah aksi tahun lalu serta pemantauan terhadap kelompok kritis, termasuk di media sosial. Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih menghadapi tekanan.

Ia mengatakan masyarakat perlu terus mengawal kasus orang-orang yang menjadi korban tindakan represif dan penangkapan setelah demonstrasi.

“Kita tidak boleh diam, kita harus meneruskan perjuangan mereka gitu dan menyuarakan sampai rezim ini tuh hancur,” ungkap Annisa.

Dua mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Rizki dan Fadil Fatih, juga mengikuti aksi tersebut. Bagi mereka, aksi refleksi menjadi cara untuk menyampaikan kegelisahan terhadap situasi sosial dan politik yang berlangsung selama setahun terakhir.

Rizki menyoroti persoalan ekonomi dan penanganan bencana. Ia menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan negara.

Sementara itu, Fadil lebih menyoroti tindakan represif terhadap masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diketahui publik agar masyarakat dapat memahami kondisi kebebasan sipil dan memberikan solidaritas kepada korban.

“Saya rasa kita perlu juga mengekspresikan aspirasi kita di kemasyarakatan juga gitu biar kita biar masyarakat juga aware terhadap apa yang terjadi di akhir-akhir ini,” jelasnya.

Bagi para peserta aksi, peringatan satu tahun Aksi Agustus 2025 bukan semata-mata mengenang peristiwa lama. Kematian Bambang sehari sebelum peringatan tersebut membuat mereka melihat adanya persoalan yang belum selesai dalam hubungan antara negara, aparat, dan warga yang menyampaikan pendapat.

Baca Juga: Historiografi Gelombang Demonstrasi di Kota Bandung 2025
Tersisa dari Demonstrasi di Bandung, Pesan Agar Suara Rakyat Didengar

Sekilas Kematian Affan

Aksi Agustus 2025 bermula di Jakarta pada 25 Agustus. Eskalasi meningkat setelah Affan Kurniawan tewas pada malam 28 Agustus. Tragedi ematian Affan memicu aksi solidaritas di puluhan kota dan kabupaten. Di Bandung, aksi digelar mulai 29 Agustus dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus, pengemudi ojek online, dan masyarakat sipil.

Aksi berlangsung hingga awal September 2025. Setelah demonstrasi mereda, penangkapan dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Bandung.

Di Jawa Barat, Polda Jawa Barat menyatakan sedikitnya 42 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rangkaian penangkapan tersebut menjadi bagian penting dari ingatan mahasiswa ketika aksi Agustus 2025 diperingati kembali.

Aksi-aksi di Indonesia sebenarnya bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Namun, kekhawatiran mengenai kebebasan sipil akhir-akhir ini tercermin dalam Democracy Index yang diterbitkan Economist Intelligence Unit. Dalam laporan untuk 2024, Indonesia memperoleh skor 6,44 dari skala 10 dan berada di peringkat ke-59 dari 167 negara.

Dari lima kategori yang dinilai, skor Indonesia paling rendah terdapat pada budaya politik dengan 5,00 dan kebebasan sipil dengan 5,28. Sementara itu, skor tertinggi terdapat pada proses elektoral dan pluralisme dengan 7,92, disusul partisipasi politik 7,22 dan berfungsinya pemerintahan 6,79.

Data tersebut memberi konteks lebih luas terhadap perdebatan mengenai kebebasan sipil di Indonesia. Demokrasi tidak hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melalui ruang yang tersedia bagi warga untuk menyampaikan kritik dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Setahun setelah kematian Affan, pertanyaan mengenai ruang tersebut kembali muncul. Kali ini setelah Bambang tewas dalam situasi demonstrasi di kawasan yang sama.

Bagi mahasiswa yang menggelar aksi refleksi di Bandung, peristiwa Affan dan Bambang memperlihatkan bahwa persoalan keamanan, kekerasan, dan kebebasan menyampaikan pendapat belum selesai. Peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan: apakah negara sudah mampu menjamin keselamatan warga sekaligus melindungi hak mereka untuk bersuara?