Diskusi Lintas Agama, Mendorong Negara untuk Tidak Melakukan Pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan
Penulis Bagas Charli Manuel Purba13 Desember 2024
Di masa Presiden Jokowi, pelanggaran terhadap kebebasan beragama berkeyakinan cenderung meningkat. Ada regulasi yang bersifat diskriminatif.
PROFIL UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN (UKSK) UPI: Mengajak Mahasiswa Terjun ke Masyarakat
Penulis Ivan Yeremia1 November 2024
UKSK UPI mempertahankan semangat kemasyarakatan yang harus dimiliki mahasiswa. Mahasiswa bukanlah agen tunggal perubahan.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra Menuai Kritik Pedas dari Aktivis Bandung
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah26 Oktober 2024
Aktivis menuntut klarifikasi dan permintaan maaf kepada Yusril Ihza Mahendra. Komnas HAM menyatakan pelanggaran HAM terjadi di Tragedi 1998.
Nirempati Yusril Ihza Mahendra Terhadap Korban Tragedi 1998
Penulis Iman Herdiana24 Oktober 2024
Usman Hamid: pernyataan Yusril Ihza Mahendra bukan hanya tidak akurat secara historis dan hukum tapi juga menunjukkan sikap nirempati pada korban Tragedi 1998.
Surat Terbuka JSKK dan Aksi Kamisan di Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah18 Oktober 2024
Selama 10 tahun terakhir penanganan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu tidak maksimal. Sebaliknya, malam muncul kasus-kasus baru pelanggaran HAM.
PROFIL BERKAWAN SEKEBUN: Menyemai Zine, Menyulam Literasi di Pasar Cihapit
Penulis Fitri Amanda 17 Oktober 2024
Toko zine Berkawan Sekebun di Pasar Cihapit bukan toko biasa. Mereka menawarkan zine-zine dari akar rumput dan komunitas.
PROFIL KOMUNITAS ASAS UPI: Teguh Menjaga Api Kesusastraan
Penulis Reihan Adilfhi Tafta Aunillah 5 Oktober 2024
ASAS dibentuk mahasiswa UPI pada tahun 90-an, dilatarbelakangi keresahan terhadap kurangnya ruang berkesusastraan.
PROFIL KOMUNITAS JAKATARUB: Membangun Dialog dengan Umat Berbeda Agama dan Keyakinan
Penulis Sifa Aini Alfiyya11 September 2024
Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub) berdiri 24 tahun setelah reformasi. Jembatan dialog lintas agama berbeda dengan dasar kemanusiaan.
YLBHI dan Amnesty International Indonesia Mengecam Kekerasan yang Dilakukan Polisi terhadap Massa Aksi Protes Revisi UU Pilkada
Penulis Noviana Rahmadani23 Agustus 2024
Peraturan Kapolri menyatakan kewajiban polisi melindungi hak asasi manusia dan menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
Peringatan Darurat! Protes Terhadap Revisi UU Pilkada Mengalir dari Dewan Guru Besar hingga Organisasi Prodemokrasi
Penulis Iman Herdiana22 Agustus 2024
Dari Amnesty Internasional Indonesia, LBH YLBHI, Koalisi Lintas Organisasi Pers hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyerukan hentikan revisi UU Pilkada!
