Poster kampanye Kampus Aman tanpa Kekerasan Seksual. (Sumber: Unpar)

Pendamping dan Korban Kekerasan Seksual Bisa Memohon Perlindungan dari LPSK

Penulis Iman Herdiana11 April 2024

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus-kampus adalah pelaku merasa memiliki kekuasaan yang mendominasi korban.


Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Kaum Marginal di Jawa Barat Belum Prioritas

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 13 Maret 2024

Kelompok marjinal kerap mengalami diskriminasi dan belum mendapatkan kesempatan serta ruang yang cukup untuk turut terlibat aktif dalam agenda pemerintah daerah.

Pemerintah Belum Serius Memenuhi Hak-hak Perempuan

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 8 Maret 2024

YLBHI: Kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo belum menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Hanya sebatas formalias yang tak dipraktikkan.

Ketika Organisasi Para Pembela HAM dan Demokrasi Didemo Massa dan Dijaga Polisi

Penulis Awla Rajul29 Februari 2024

Organisasi para pembela HAM dan demokrasi menjadi sasaran demonstrasi. Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jadetabek menolak pengatasnamaan Papua dalam demonstrasi ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Tanda Kehormatan bagi Terduga Pelanggaran HAM

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 28 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, penghargaan kenaikan pangkat kehormatan terhadap terduga pelanggaran berat HAM menguatkan tembok impunitas.

YLBHI Membuka Posko Advokasi bagi Rakyat yang Bersuara Kritis di Tahun Politik

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 13 Februari 2024

Segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menyebabkan ketakutan untuk bersuara dapat diadukan Posko Advokasi YLBHI dan LBH Kator di daerah-daerah.

Kemenangan Haris Fatia Jadi Bukti Nyata Bahwa Hasil Riset tak Bisa Dipenjara

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah9 Januari 2024

Kemenangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di pengadilan sekaligus menunjukkan ada bisnis pejabat dan ketidakadilan yang terjadi di Papua.

Vonis Bebas Haris Fatia sebagai Simbol tidak Boleh Takut Mengkritik Pejabat Publik

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah8 Januari 2024

PN Jakarta Timur memvonis bebas dua aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kemenangan bagi pegiat prodemokrasi.

Koalisi Serius Revisi UU ITE: Tuntutan Hukum kepada Fatia dan Haris adalah Bentuk Kriminalisasi terhadap Kritik

Penulis Iman Herdiana20 November 2023

Kasus kriminalisasi yang menjerat dua aktivis pembela hak asasi manusia Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menunjukkan UU ITE harus direvisi.

Koalisi Solidaritas Merilis Bukti-bukti Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Bangkal Seruyan

Penulis Muhammad Andi Firmansyah17 Oktober 2023

Kasus Bangkal yang menewaskan seorang warga sipil memperpanjang episode kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Kepercayaan pada aparat penegak hukum tergerus.

Lihat Semua
//