BandungBergerak - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi, program pemerintah yang dinilai membebani anggaran negara, serta pengesahan Undang-Undang Polri.

Massa mulai berkumpul di kawasan Tugu Toga Unisba sebelum melakukan long march menuju DPRD Jawa Barat sekitar pukul 14.40 WIB. Aksi diwarnai nyanyian, yel-yel, dan pengibaran sejumlah spanduk bertuliskan antara lain “Indonesia Disaster”, "Indonesia Sakit", "Rupiah Menukik, Rakyat Tercekik", "Indonesia di Pinggir Jurang", dan "Maling Berkedok Gizi".

Sekitar pukul 15.25 WIB, massa tiba di depan Gedung DPRD Jawa Barat dan langsung menggelar mimbar bebas. Mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Unisba, UIN Sunan Gunung Djati, Universitas Sangga Buana, dan Universitas Digitech, bergantian menyampaikan orasi.

Aparat keamanan mengerahkan personel gabungan, termasuk satuan pengendalian massa (Dalmas), tim negosiator, dan Brigade Mobil (Brimob). Sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon dan mobil pengurai massa juga disiagakan di sekitar lokasi.

Selain berorasi, massa menampilkan aksi teatrikal. Seorang peserta melumuri tubuhnya dengan lumpur dan menutup mulut menggunakan lakban sebagai simbol kritik terhadap kondisi masyarakat yang dinilai semakin terdesak oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial.

Kritik Program Pemerintah dan UU Polri

Rismawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), mengatakan aksi tersebut dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran negara dalam jumlah besar sehingga perlu ditinjau kembali. Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai semakin membebani masyarakat.

Rismawati juga menyoroti Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Ia menilai sejumlah ketentuan dalam beleid tersebut masih belum jelas karena banyak aspek yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

"Di situ kami melihat ada persoalan yang cukup mengganggu," kata Rismawati.

Dalam aksi itu, massa menyampaikan enam tuntutan, yakni:

1. Menurunkan harga BBM nonsubsidi dan kebutuhan pokok.
2. Menghentikan dwifungsi TNI-Polri.
3. Menghentikan pemborosan APBN melalui program MBG, KDMP, dan kunjungan luar negeri.
4. Menghentikan penguatan aparat penegak hukum di Jawa Barat melalui APBD.
5. Mengevaluasi pemanfaatan lingkungan dan melakukan reboisasi.
6. Memperbaiki alokasi serta penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: Di Tengah Teriakan Demonstrasi di Bandung, Abah Seno Berjuang Melawan Harga yang Terus Naik
Bandung masih Bergerak, Mahasiswa Menuntut Perbaikan Ekonomi

Soroti Kehadiran TNI dalam Pengamanan

Dalam orasi, sejumlah peserta aksi juga menyoroti keterlibatan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi. Mereka menilai kehadiran aparat gabungan dalam jumlah besar menunjukkan gejala menguatnya peran militer dan kepolisian di ruang sipil.

Abdurrahman, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, menilai pemerintah perlu mengurangi program yang dianggap tidak mendesak di tengah berbagai persoalan ekonomi. Ia juga mengkritik intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan pemerintah.

“Hentikan KDMP, dan hentikan KLL atau kunjungan luar negeri. Karena di rezim atau pemerintahan delapan Presiden Indonesia, di rezim kali ini pemerintah atau Presiden itu kunjungan luar negerinya lebih banyak dari Presiden-Presiden sebelumnya,” ungkap Abdurrahman.

Abdurrahman juga mengaitkan kekhawatiran mahasiswa terhadap disahkannya UU TNI dan UU Polri yang, menurutnya, berpotensi memperluas peran aparat di luar fungsi utamanya.

“Saya bisa menyatakan bahwa orde baru jilid dua telah hadir. Karena dwifungsi TNI, dwifungsi Polri itu sudah terjadi. RUU TNI yang disahkan pada Maret tahun lalu, RUU Polri yang baru disahkan itu bukan atas kesepakatan masyarakat,” tambah Abdurrahman di sela-sela aksi.

Menjelang petang, tepatnya sekitar pukul 17.30 WIB, situasi sempat memanas setelah terdengar suara petasan di sekitar lokasi aksi. Sejumlah peserta berlarian, sementara aparat melalui pengeras suara mengimbau massa agar tidak terprovokasi.

"Korlap hati-hati, perjuangan mahasiswa disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ujar petugas melalui pengeras suara.

Sekitar pukul 17.42 WIB, aparat meminta massa mundur ke arah perempatan Sulanjana. Peserta aksi kemudian bergerak ke arah Jalan Tamansari.

Hingga pukul 18.00 WIB, area depan Gedung DPRD Jawa Barat berangsur kondusif. Aparat keamanan masih berjaga di sekitar gerbang gedung, sementara massa aksi mulai membubarkan diri.

Sebelumnya, Kamis, 11 Juni 2026 mahasiswa dari berbagai kampus juga turun ke jalan dengan tuntutan serupa. Hari ini, jumlah massa lebih besar.