BandungBergerak – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dari berbagai kampus di Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis, 11 Juni 2026. Mereka memprotes memburuknya kondisi ekonomi yang ditandai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Massa memulai aksi dengan longmarch dari kawasan Universitas Padjadjaran di Jalan Dipati Ukur menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Sambil membentangkan spanduk dan meneriakkan tuntutan, mereka tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan melanjutkan aksi dengan orasi secara bergantian.

Koordinator lapangan aksi, Rizki, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah kampus, antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), UPI Purwakarta, UPI Bumi Siliwangi, dan sejumlah kampus lainnya.

Menurut Rizki, aksi tersebut merupakan akumulasi berbagai keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Kami menuntut pemerintah harus memperbaiki kondisi hari ini, karena kondisi hari ini krisis semakin menguat dan masyarakatnya semakin tertindas,” ungkap Rizki, disela-sela berlangsungnya aksi.

Rizki menilai berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir menunjukkan memburuknya kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Seperti diketahui bersama, dolar naik menjadi Rp18 ribu, kemudian RUU Polri disahkan dan sehari setelahnya BBM naik. Ini membuktikan di rezim Prabowo-Gibran tidak ada berita baik kepada rakyat. Mereka terus memberikan berita buruk kepada rakyat dan terus menindas rakyatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan aksi tersebut juga melibatkan masyarakat umum sebagai upaya menyatukan kekuatan menghadapi berbagai kebijakan yang dinilai semakin memberatkan rakyat.

Keresahan serupa dirasakan Fuzi, mahasiswi UPI Purwakarta yang datang ke Bandung untuk mengikuti aksi. Menurutnya, banyak persoalan yang ingin disampaikan, mulai dari pelemahan rupiah hingga mahalnya biaya pendidikan.

“Sebetulnya yang pengin disuarakan itu banyak. Perihal dolar naik hingga yang paling bikin saya tersentak itu tentang pendidikan. Biaya pendidikan yang kian hari kian mahal, juga pada akhirnya ini semua akan berdampak ke semua aspek termasuk pendidikan,” ujarnya.

Di tengah aksi, Fuzi sempat menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara dari tengah kerumunan massa. Suaranya terdengar lantang di hadapan belasan polisi perempuan yang berjajar di depan gerbang DPRD Jawa Barat.

Bagi Fuzi, diam bukan lagi pilihan di tengah kondisi yang terus memburuk. 

“Kalau hari ini saya memilih diam, artinya saya akan membuat dan membiarkan sistem yang terjadi, yang salah itu tetap ada. Akhirnya ini yang akan menjadikan ekosistem manusianya terus seperti ini,” tambah Fuzi.

Baca Juga: Rupiah Tembus 18.000 per Dolar AS, Mahasiswa UPI Pangkas Pengeluaran hingga Tunggak UKT
Pedagang Gorengan dan Warung Sembako di Bandung Menanggung Beban Rupiah Melemah: Harga Naik, Pembeli Sepi

Tidak Ada Berita Baik

Pantauan BandungBergerak pada pukul 17.11 WIB, massa masih bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat dan menyampaikan orasi secara damai. Selain isu ekonomi, mereka juga menyinggung berbagai persoalan lain seperti ketimpangan penguasaan tanah, dominasi kepentingan modal besar dalam kebijakan negara, serta menyempitnya ruang demokrasi.

Sekitar pukul 17.40 WIB, massa membacakan pernyataan sikap bersama. Mereka menilai berbagai kebijakan pembangunan selama ini kerap dijalankan tanpa partisipasi publik yang memadai dan membuka ruang korupsi, kolusi, serta nepotisme.

“Berbagai kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan justru dijalankan dengan minim partisipasi publik,” ujar salah seorang orator.

Dalam pernyataan tersebut, massa juga menyerukan persatuan berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan, pelajar, perempuan, masyarakat adat, hingga kelompok gerakan demokrasi di perkotaan.

Mereka menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah memperbaiki struktur APBN dengan menghentikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, subsidi kebutuhan pokok, serta penguatan sektor ekonomi nasional.

Kedua, mendesak Bank Sentral Indonesia dan Menteri Keuangan mengambil langkah konkret untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Massa memberi tenggat waktu 7 x 24 jam untuk menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi. Jika tidak ada perubahan, mereka menuntut pimpinan Bank Sentral Indonesia dan Menteri Keuangan mengundurkan diri dari jabatannya.

Aksi berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Massa kemudian membubarkan diri dengan longmarch dari depan Gedung DPRD Jawa Barat. Menjelang aksi berakhir, jumlah aparat yang berjaga di sekitar gerbang DPRD tampak semakin banyak. 

Meski demonstrasi berakhir tanpa kehadiran perwakilan DPRD Jawa Barat maupun kepastian jawaban atas tuntutan mereka, para peserta aksi berharap suara mereka dapat didengar para pengambil kebijakan. Massa juga menyatakan akan melanjutkan aksi pada Jumat, 12 Juni 2026.

*Reportase ini ditulis reporter BandungBergerak Muhammad Jadid dan Akmal Firmansyah