BandungBergerak – Setiap pagi, Rudiyat, 42 tahun, sibuk menyiapkan bahan jualan gorengannya di Komplek Panyileukan, Kota Bandung. Namun, beberapa bulan terakhir ada yang berubah. Biasanya ia membuat adonan gorengan sebanyak 6–7 kilogram per hari, kini hanya mampu sekitar 5 kilogram.

Kenaikan harga bahan pokok membuat Rudiyat harus semakin mengencangkan pengeluaran. Meski pendapatannya masih berkisar 600–700 ribu rupiah per hari, biaya modal terus membengkak. Jika sebelumnya cukup 400 ribu rupiah untuk membeli tepung, sayur-mayur, minyak goreng, gas, hingga plastik, kini ia membutuhkan sekitar 450 ribu rupiah.

“Jadi modal nambah, pendapatan tetap segitu, bukan berkurang,” tuturnya kepada BandungBergerak, Minggu, 17 Mei 2026. "Biasanya 400 ribu (rupiah) teh udah semua beres, tinggal makan yang di rumah mah gitu, sekarang mah ambil lagi (dari pendapatan)."

Krisis yang dirasakan Rudiyat bukan sekadar soal angka rupiah, melainkan perubahan pola hidup sehari-hari. Alih-alih menaikkan harga, ia tetap menjual gorengan 5 ribu rupiah untuk empat potong. Meski harga plastik ikut naik, ia masih membungkus dagangannya secara gratis.

Namun, tanpa menaikkan harga pun, jumlah pembeli terus menurun. Ia bahkan kerap menutup jualannya lebih awal karena sepinya pembeli sekaligus untuk menghemat penggunaan gas.

Penurunan daya beli juga memaksa Rudiyat menunda pulang kampung ke Malangbong, Garut, sejak tahun lalu. Pendapatannya kini hanya cukup untuk kebutuhan harian: modal usaha, biaya sekolah anak, kebutuhan dapur, hingga membayar kontrakan.

"Orang tua masih ada di kampung, neleponin kenapa enggak pulang? Ya, da begini keadannya. Kalau pulang ke sini lagi, habis (uangnya), mana buat modal?" ungkapnya.

Kondisi serupa dirasakan Sholihah, 54 tahun, pemilik warung sembako di Bandung. Di tengah harga barang yang terus naik, ia terpaksa menaikkan harga dagangannya demi tetap memperoleh keuntungan, meski tipis.

Harga minyak goreng yang sebelumnya Rp18 ribu per liter kini mencapai 21 ribu rupiah. Mayoritas sayur-mayur pun kini berada di atas 10 ribu rupiah per kilogram.

Sholihah mengaku kini tak lagi berani menyetok barang dalam jumlah besar karena keterbatasan modal. Sebelum pandemi, omzet warungnya bisa mencapai 10 juta rupiah per hari. Kini, omzet tertinggi yang bisa diraih hanya sekitar 3 juta rupiah per hari.

"(Sekarang belanja stok) sedikit-sedikit, soalnya seadanya uang. Dulunya punya stok, dulu mah kan modalnya ada, sekarang enggak," ujar Sholihah.

Menurutnya, penurunan pembeli juga dipengaruhi semakin banyaknya warung serupa akibat warga yang terdampak PHK mencoba berjualan kebutuhan pokok.

"Yang belanja dikurangin, meureunan da dicukup-cukupkan uang, harus cukup sebulan segini, jadi belanjanya kurang," tuturnya.

Tekanan ekonomi makin terasa sejak awal 2026. Sholihah menduga kenaikan harga sembako dipengaruhi meningkatnya permintaan sejumlah komoditas pangan di pasar, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Berdasarkan pemantauan konversi mata uang di Wise per Minggu, 17 Mei 2026, rupiah berada di kisaran 17.592 rupiah per dolar AS—salah satu titik terlemah dalam sejarah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok juga tercermin dalam Data Dashboard Pangan Jabar per 17 Mei 2026. Harga tepung terigu berada di atas 12 ribu rupiah per kilogram, tahu mentah 10.800 rupiah per kilogram, tempe 12.497 rupiah per kilogram, telur ayam ras 31.213 rupiah per kilogram, minyak goreng di atas 21 ribu rupiah per liter, hingga bawang yang mendekati 40 ribu rupiah per kilogram.

Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Februari 2026 mencatat inflasi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 mencapai 2,63 persen (year on year), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,19 persen.

BI juga memperkirakan inflasi triwulan I 2026 meningkat akibat kenaikan harga emas perhiasan, gangguan distribusi pangan, cuaca ekstrem, serta meningkatnya permintaan sejumlah komoditas.

Baca Juga: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dengan Minyak Jelantah, Mencegah Deforestasi
Sigma, Solidaritas Ekonomi Rakyat untuk Dago Elos Melawan

Mengapa Rupiah Melemah?

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pelemahan rupiah dipengaruhi faktor eksternal dan domestik.

Dari sisi eksternal, Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas seperti plastik, tepung, dan BBM. Gangguan pasokan global, konflik geopolitik Timur Tengah, hingga menguatnya dolar AS turut memberi tekanan terhadap rupiah.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi kewajiban pembayaran utang dan bunga yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pinjaman luar negeri berdenominasi dolar AS.

Sementara dari sisi domestik, Acuviarta menyoroti keluarnya investor asing dari pasar saham Indonesia. Menurutnya, revisi indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan menurunnya kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar turut memperlemah arus modal asing ke Indonesia.

Ia juga menilai belanja negara terus meningkat untuk sejumlah program besar, sementara pendapatan negara belum tumbuh signifikan.

“Perusahaan asing yang investasi di kita juga mentransfer dividennya ke luar negeri,” ujarnya.

Menurut Acuviarta, kelompok masyarakat kecil menjadi pihak paling rentan terhadap pelemahan rupiah dan inflasi. Sebab, sekitar 70 persen pendapatan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian.

Kenaikan harga sekecil apa pun, kata dia, langsung memukul kemampuan masyarakat bertahan hidup.

Tekanan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya penggunaan pinjaman online, paylater, dan layanan pegadaian. Acuviarta menyebut kondisi ini menunjukkan banyak masyarakat mulai mengandalkan utang dan menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Artinya apa? Bahwa sekarang masyararakat bawah itu sudah mantap makan tabungan dan bahkan mereka sudah mengeluarkan asetnya untuk membiayai (kebutuhan) konsumsi," tegasnya.

Ia mengingatkan, pembiayaan kebutuhan hidup melalui utang dapat mengancam keberlanjutan konsumsi rumah tangga di masa depan.

"Bukan tidak mungkin nilai tukar itu akan terus merosot dan akibatnya juga ke beban pemerintah, dan pasti beban pemerintah ditransmisikan kepada beban masyarakat," ujar Acuviarta.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, meminta masyarakat tidak terlalu pesimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Saya yakin sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok,” ujar Prabowo.

"Pangan aman, negeri aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke," tambahnya.

Merespons pernyataan tersebut, Acuviarta menilai meski masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar AS, harga kebutuhan sehari-hari tetap dipengaruhi nilai tukar rupiah. 

Menurutnya, kenaikan harga kedelai impor berdampak langsung terhadap harga tahu dan tempe, begitu pula impor terigu dan BBM yang memengaruhi biaya produksi dan distribusi.

Apakah Mirip Krisis 1998?

Krisis moneter pertama kali melanda Indonesia pada Juli 1997 sebagai bagian dari krisis keuangan Asia. Pelemahan mata uang di kawasan Asia Tenggara, mulai dari baht Thailand hingga rupiah, memicu guncangan ekonomi besar di Indonesia.

Dikutip dari Bulletin of Monetary Economics and Banking tahun 1999, selama hampir dua tahun krisis berlangsung, banyak kegiatan ekonomi lumpuh, angka pengangguran meningkat, gagal panen terjadi di berbagai daerah, hingga memicu kerusuhan sosial pada Mei 1998.

Pada 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan membebaskan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, rupiah merosot tajam dari sekitar Rp2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi 13.513 rupiah pada Januari 1998.

Meski demikian, Acuviarta menilai kondisi saat ini memiliki karakter berbeda dibanding krisis 1998. Jika saat itu krisis dipicu dominasi utang dolar dan serangan terhadap mata uang negara-negara Asia, kondisi sekarang lebih dipengaruhi keluarnya investor asing dan menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

Ia menegaskan Indonesia belum berada dalam situasi krisis moneter. Namun, pelemahan rupiah tetap harus menjadi peringatan serius.

"Kalau kemudian kita tidak mengelola ini dengan baik, ya tentu, saya kira krisis (moneter) akan sangat mungkin terjadi. 97-98 juga tidak ada yang menyangka bakal terjadi krisis," turutnya.

Acuviarta menilai pemerintah perlu memastikan belanja negara difokuskan pada kebutuhan prioritas dan sektor produktif. Stabilitas harga kebutuhan pokok juga harus dijaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

Menurutnya, penanganan pelemahan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia, melainkan membutuhkan koordinasi antarlembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Kementerian Keuangan, BI, LPS, dan OJK.

"Harus ada harmonisasi antara kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Ini (malah) fiskalnya ngegas terus, belanjanya naik terus," kritiknya.

Ia juga menilai pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan publik dan investor dengan menunjukkan sense of crisis serta mengevaluasi program-program besar yang dianggap membebani anggaran.

"Harapan saya, pemerintah segera merubah strategi, terutama belanja fiskal," pungkasnya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB