Berulang Bencana Reklame Roboh, Siapa yang Salah?

BandungBergerak -  Hujan deras disertai angin kencang mengguyur Jalan Buah Batu, Bandung, pada Senin, 28 September 2026, sekitar pukul dua sore. Sejumlah pengendara sepeda motor menepi dan mencari perlindungan. Beberapa di antaranya berteduh di sebuah bengkel di Jalan Buah Batu 226.

Dari dalam bengkel, Wawan, pemiliknya, mengamati keadaan di luar. Siang itu, jalan yang biasanya padat dan kerap dilanda kemacetan tampak lengang. Aktivitas lalu lintas seolah terhenti di tengah guyuran hujan.

Tak lama berselang, dari bengkel yang berseberangan dengan markas Polsek Lengkong itu Wawan merasakan gemuruh bak gempa bumi. Tiba-tiba papan reklame yang berada tepat di sebelah kanan bengkelnya roboh ke arah badan jalan. 

Reklame jumbo berukuran 10x5 meter dengan ketinggian kurang lebih 16 meter menimpa tiga bangunan di sekitarnya, termasuk bengkel Wawan. Kanopinya ambruk. Dua unit sepeda motor yang terparkir di depan bengkel pun ikut tertimpa: satu milik Wawan dan yang lain milik pegawai mekaniknya.

Wawan juga melihat empat orang yang berteduh ikut terjebak di antara bangunan bengkel dan puing-puing reklame.  Seorang korban bahkan terkurung tak bisa keluar dari reruntuhan reklame.

“(Ada korban) yang luka, cuma dianya mah kejepit saja ya, enggak bisa keluar yang berteduh itu. Jadi dianya masukin motor di sebelah. Jadi enggak bisa keluar, ketutup sama reklame. Untungnya enggak nimpa orang, kalau nimpa orang mah, wah, besinya gede,” cerita Wawan saat ditemui BandungBergerak, Selasa, 13 Oktober 2026. 

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung serta kesaksian warga, diketahui empat orang tersebut adalah pelajar dan pekerja jaringan internet. Semuanya berhasil dievakuasi oleh petugas Damkarmatan. Salah satunya bernama Bobi, 18 tahun, yang menjadi orang terakhir yang dievakuasi. 

Wawan sudah membuka bengkel motor di Jalan Buahbatu sejak tahun 1983. Insiden tiang reklame roboh yang ia saksikan merupakan pengalaman pertama.

“Memang (tiang reklame) enggak dikontrol, enggak dicek sama orang,” ucapnya. “Udah karatan juga, (iklan) reklamenya enggak dicopot-copot, ditimpa terus.”

Pihak biro iklan telah mengganti rugi kanopi bengkel Wawan. Untuk motor, Wawan mendapat ganti rugi berupa uang tunai.

Kesaksian serupa datang dari menakik bengkel pemilik motor yang tertimpa reklame, Bambang, 65 tahun. Sebelum peristiwa nahas itu terjadi, Bambang sedang berbelanja menggunakan motor milik Wawan. Sekitar 15 menit setelah sampai bengkel, ia melihat motornya sudah tertimpa reklame. 

Dijelaskan Bambang, keesokan harinya, pihak biro reklame mendatangi lokasi dan menemuinya. Mereka mengganti kerusakan motornya dengan uang tunai satu juta rupiah. 

“Dia datang langsung ke saya, mau perbaiki sama saya aja. Masalah risiko biayana weh,” ujarnya. 

Di tempat lain saat reklame roboh, penjaga warung, Falah sedang beres-beres barang dagangan. Kanopi dan teralis warungnya turut rusak. Meski pihak biro reklame langsung datang dan menangani kerusakan, perbaikan teralis warung belum juga tuntas ketika BandungBergerak menemuinya pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Adin, penjaga warung lainnya, pengerjaan kerusakan oleh biro reklame cenderung lambat. “Ya kalau pakai uang langsung mah bisa kita kerjainlah. Ini mah dikasih pekerjaan langsung sama pihak billboard, jadi susah,” kata pria yang akrab disapa Mang Adin. 

Belakangan diketahui bahwa reklame yang roboh di Jalan Buahbatu tersebut milik Boma Advertising. DPMPTSP Kota Bandung menyebut reklame ini ilegal. Tim BandungBergerak sudah berusaha menghubungi Boma Advertising. Namun, sampai reportase ini ditulis, Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 18.17 WIB, mereka belum menanggapi. 

Bencana Berulang

Peristiwa reklame roboh bukan kali pertama terjadi. Sepanjang tahun 2026, setidaknya sudah empat kali insiden ini terjadi di Kota Bandung. Pada Sabtu, 28 Maret 2026, dua reklame di Jalan Buahbatu dan Batununggal roboh dan menimpa empat kendaraan.

Enam hari berselang, Jumat, 3 April 2026, sebuah reklame berukuran 4x6 meter juga roboh di Jalan Purnawarman, tepat di depan Bandung Electronic Center (BEC). Selang dua hari, Minggu 5 April 2026, papan reklame berukuran 5x7 meter roboh di Jalan Setiabudi No. 299. 

Meski tidak ada korban jiwa, sepanjang lima tahun terakhir terlihat ada kenaikan kasus reklame roboh. Berdasarkan data yang dihimpun dari Damkarmatan dan penelusuran BandungBergerak, insiden reklame roboh terjadi saat cuaca buruk. Kasus terbanyak ada di tahun 2026, yakni empat kejadian. 

Berbeda halnya pada 2025, tidak ditemukan kasus. Pada 2024 ditemukan dua kasus reklame roboh. Terakhir, tahun 2023 dan 2022 ditemukan masing-masing satu kasus dan dua kasus. 

Namun, berjatuhannya reklame di Bandung tidak bisa sepenuhnya menyalahkan faktor alam, tapi tidak lepas dengan aspek perawatan dan pengawasan yang diduga belum optimal. Penilaian ini terkonfirmasi kesaksian-kesaksian di lapangan.

Kepala Bidang Penyelamatan Damkarmatan Kota Bandung Immanuel Situmorang mengatakan, reklame yang roboh kerap kali terjadi akibat kurang kuatnya besi penyangga sambungan dalam menopang beban reklame. Kondisi ini menjadi rentan roboh ketika hujan disertai angin kencang. 

“Karena (besi penyangga) disambung itu ‘kan hanya disambung oleh las, dilas saja. Jadi, patahnya itu justru di persambungan itu,” terang Immanuel, berdasarkan analisa evakuasi di lapangan, Kamis, 15 Oktober 2026. 

Bandung Lautan Reklame

Sebagai kota besar, tak mengherankan jika Bandung menjadi surga reklame legal maupun liar. Namun, semakin menjamur reklame semakin tinggi juga risiko bencana. Berdasarkan penelitian, Kota Kembang pernah disebut “Bandung Lautan Reklame”. Aldy Septa Irawan (2023) berjudul “Pengawasan Pemasangan Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinisi Jawa Barat”. 

Dari jurnal tersebut diketahui, berdasarkan hasil survei 2022 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, jumlah reklame berizin sekitar 6.700 atau 34 persen dari total reklame di Kota Bandung. Sedangkan jumlah reklame tak berizin sekitar 13.000-14.000 atau 65-66 persen dari total reklame. 

Jumlah reklame ilegal ini terpantau semakin membengkak pada 2023 menjadi 22.000-an atau sekitar 93 persen dan yang mengantongi izin 1.511 atau hanya 6,4 persen dari jumlah total reklame.

Dalam penelitian lain, “Kajian Semiotika Iklan Media Luar Ruang yang Terletak di Nodes dalam Teori Image of the City: Studi Kasus Kota Jakarta dan Bandung” yang ditulis Raden Mohamad Wisnu Ibadi (2020) disinggung bahwa padatnya bangunan di Bandung seperti Simpang Lima dimanfaatkan oleh biro iklan untuk membangun konstruksi billboard. 

Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan pengiklan atas suatu persimpangan dan tempat di Kota Bandung. Dalam kasus ini, Pemkot Bandung disebut tidak memiliki rasa estetika visual terhadap wajah kota yang dikelolanya. 

Meski demikian, berdasarkan keterangan resmi, Selasa, 14 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa Pemkot telah menertibkan total 2.225 reklame ilegal di Bandung sepanjang Januari-Juli 2026. Satpol PP juga mencatat penertiban terhadap 19 reklame melintang di Kota Bandung. Upaya ini disebut sebagai bagian dari langkah menjaga estetika kota. 

Kendati demikian, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja menyoroti bahwa pengawasan yang dilakukan Pemkot Bandung cukup terbatas. Ia mengajak masyarakat turut mengawasi keberadaan reklame ilegal dengan memviralkannya melalui media sosial. 

“Jadi kalau kita meributkan sesuatu temuan ternyata tidak berizin, viralkan saja gitu ‘kan. Biar Pemkot itu turun gitu, mau langsung turun. Kadang-kadang kalau enggak digituin, tutup mata,” kata Uung saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menyebut, tugas pengawasan reklame dilakukan Pemkot melalui Kelompok Kerja (Pokja) Reklame yang mencakup: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Bintar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Perhubungan, Satpol PP untuk penertiban, dan Bapenda untuk pajak reklame. 

Uung juga membeberkan karakteristik reklame berdasarkan Perda dan Perwal terbaru. Ia menyebut bahwa reklame yang berdiri di ruang milik jalan dikategorikan ilegal. Berbeda halnya bila berada di pekarangan bangunan atau rumah, dikategorikan legal secara titik, namun belum tentu legal secara persyaratan. 

Maraknya pemasangan reklame di Bandung tidak lepas dari nilai strategis kota ini.

Menurut Uung, Bandung menjadi incaran utama bagi para pengusaha reklame se-Indonesia. Berbeda halnya Jakarta, Surabaya, hingga Batam yang memiliki aturan lebih ketat. 

“Bandung itu seksi banget, semua itu pengin berlomba-lomba, perusahaan advertising itu buka di Bandung,” ujar Uung. 

Pengawasan Lemah

Dari sisi regulasi, Pemkot Bandung memang memiliki perangkat aturan terbaru yang cukup lengkap, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2026 tentang penataan dan perizinan reklame. 

Dalam aturan tersebut, pemilik reklame diwajibkan pemeliharaan konstruksi secara berkala, minimal setiap tiga bulan. Pemerintah juga berkewenangan untuk memberi sanksi administratif hingga pembongkaran jika reklame dinilai membahayakan keselamatan dan tidak lagi mengantongi izin. Akan tetapi, aturan tersebut belum sepenuhnya tercermin di kondisi lapangan. 

Pengamat urban, Jejen Jaelani, menilai masalah utama yang terjadi di lapangan terlihat dari lemahnya implementasi pengawasan yang bersifat preventif. Respons pemerintah selama ini dinilai bersifat reaktif. Menurutnya, perlu perbaikan sistem kerja yang tidak lagi bertindak ketika kejadian baru viral disuarakan warga. 

“Pemerintah dengan aparatur yang dimiliki harus punya sistem yang baik, bukan kerja yang sifatnya sporadis,” tambah Jejen.

Lebih jauh, Jejen juga menyoroti peran kontrol terhadap perizinan, kualitas, ketahanan, hingga penempatan reklame. Reklame berizin juga tetap memerlukan pengawasan berkala. Ia tidak sepakat dengan mengkambinghitamkan faktor alam pada kasus reklame roboh.

“Sebenarnya (reklame roboh) bisa diatasi jika pemerintah rutin melakukan inspeksi berkala. Mesti dilakukan secara aktif, jangan hanya menerima izin administratif atau perpanjangan saja,” tegasnya. 

Masih dari sisi pengawasan, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Fitry Agustine, menilai keberadaan reklame ilegal mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah. Menurutnya, kepemilikan reklame membawa tanggung jawab hukum, sementara pembiaran terhadap reklame tanpa izin dapat mengarah pada maladministrasi. Ia juga menilai Inspektorat perlu turun tangan untuk memeriksa persoalan tersebut.

“Sesuai dengan undang-undang pelayanan publik, itu ‘kan berarti dia sudah ada maladministrasi, ilegal, tanpa izin, inspektorat juga harus turun,” katanya.

Fitry mempertanyakan bagaimana reklame ilegal bisa berdiri di jalanan Kota Bandung tanpa terdeteksi. Kondisi itu, menurutnya, dapat menunjukkan lemahnya pengawasan atasan atau pelanggaran terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. 

“Berarti ‘kan pengawasan dari atasannya ini kurang atau SOP yang ternyata misalkan sudah ada gitu ya, itu dilanggar,” tambah Fitry.

Baca Juga: Sengkarut Reklame Bandung: Pajak Masuk, Tiang Ilegal Tetap Berdiri
DATA REKLAME ROBOH DI KOTA BANDUNG 2021-2026: Bencana Berulang yang Melukai Warga

Kendala Penertiban

Ketua Pokja Reklame atau Katim Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan A2 di DPMPTSP Kota Bandung, Rubby Fakhrurrobby, mengkonfirmasi bahwa di Bandung masih bertebaran reklame ilegal. Sebagian besar reklame berdiri di atas trotoar dan ruang milik jalan merupakan tidak berizin. Pernyataan tersebut sebenarnya sudah diatur tegas sejak Perwal No 25 Tahun 2023 dengan masa toleransi penyesuaian satu tahun. Ia menilai, penyelenggara reklame seharusnya sudah paham akan aturan tersebut. 

“Karena kalau peletakannya sudah di rumija (ruang milik jalan), itu sudah tidak mungkin lagi kami memberikan izin,” ujarnya, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Dalam perubahan regulasi terbaru ke Perda Nomor 5 Tahun 2025 dan Perwal Nomor 10 Tahun 2026, Rubby mengatakan terdapat transisi besar. Sebelum aturan ini berlaku, penerbitan izin reklame bisa mencapai 6.000 izin per tahun. Angka ini melonjak turun sekitar 3.000 izin pada 2025. Di saat regulasi baru terbit tahun ini, baru ada sekitar 600 izin. 

Penurunan drastis ini terjadi karena mekanisme perizinan diperketat menjadi tiga tahapan khusus untuk reklame komersial. Pemohon wajib mengantongi rekomendasi dari Tim Pokja Reklame untuk persetujuan titik, menempuh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk reklame berukuran di atas empat meter persegi atau bertiang tunggal di atas tiga meter, sebelum akhirnya diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). 

“Dulu mah tidak pernah ada persyaratan rekomendasi Pokja dan tidak ada PBG reklame. Sekarang prosesnya ditambah, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk penataan,” jelas Rubby. 

Sebenarnya dalam regulasi, tambahnya, penyelenggara reklame diberikan toleransi satu tahun untuk membongkar tiang secara mandiri. Akan tetapi, kesadaran pengusaha terbilang masih sangat rendah. 

Dalam regulasi juga menegaskan adanya sanksi blacklist bagi biro reklame yang berulang kali melanggar. Namun, kenyataannya masih banyak reklame yang bersifat ilegal yang memakan hak pejalan kaki. 

Saat ini, DPMPTSP bersama Dinas Cipta Bintar dan Satpol PP tengah memprioritaskan pendataan reklame yang keropos dan terancam roboh untuk segera ditertibkan. 

Di tataran teknis pengawasan, Plt Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Chrismarjadi menegaskan bahwa langkah tersebut dimulai dengan memberi surat peringatan 3x24 jam kepada pihak biro untuk penertiban mandiri. Bila peringatan tidak diindahkan, maka Satpol PP dapat membongkar paksa. 

Namun dalam penertiban di lapangan, Satpol PP memiliki kendala anggaran prosedur. Pembongkaran reklame billboard membutuhkan alat berat seperti crane yang harus disewa. Sehingga, hal ini menghambat proses penertiban secara masif. 

“Yang penting kalau buat kita sekarang, kita diberi anggaran yang cukup untuk bisa melakukan tindakan-tindakan itu,” kata Chrismarjadi, Jumat, 16 Oktober 2026. 

Di luar persoalan birokrasi dan lemahnya pengawasan, warga Bandung masih harus menghadapi ancaman reklame roboh, terutama saat cuaca ekstrem. Insiden yang disaksikan Wawan memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan berdampak pada keselamatan publik.

Selama pendataan, perizinan, dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, warga akan terus menanggung risiko dari reklame yang sewaktu-waktu bisa tumbang. Yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban tata kota, melainkan keselamatan orang-orang yang setiap hari beraktivitas di bawahnya.

*Reportase ini mendapatkan dukungan data dari Abimanyu Ismoyo Santoso, Insan Radhiyan Nurrahim, dan Muhammad Jadid Alfadlin.