MAHASISWA BERSUARA: Paramiliter dan Kekerasan Horizontal dalam Demonstrasi

BandungBergerak – Sejak Prabowo Subianto menjadi presiden, berbagai kebijakan dan program pemerintah terus menjadi objek kritik publik. Kritik tidak hanya muncul melalui media sosial, tetapi juga berkembang menjadi aksi-aksi demonstrasi di berbagai daerah. Jalanan kembali menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menuntut pertanggungjawaban negara.

Tidak sedikit dari aksi-aksi di jalan itu meninggalkan luka menganga. Dalam aksi Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tidak terlibat dalam aksi, meregang nyawa. Tragedi ini lantas memicu gelombang protes dan tuntutan agar aparat yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Setahun kemudian, Agustus 2026, aksi kembali berlangsung dan diwarnai berbagai persoalan kekerasan. Amnesty International Indonesia, yang pada Juni 2026 telah mengingatkan potensi persoalan dalam penanganan demonstrasi yang melibatkan pengerahan unsur militer secara luas, menyoroti dugaan tindakan represif aparat serta kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu terhadap warga di sekitar lokasi demonstrasi. Salah satunya, kekerasan terhadap warga di Pejompongan, Jakarta, yang berujung pada meninggalnya Bambang Setiawan.

Pola yang sama kembali berulang pada 20 Oktober 2026 kemarin, ketika ribuan orang mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di Yogyakarta, aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD yang semula berlangsung damai berubah mencekam pada malam harinya ketika sekelompok orang yang disebut sebagai anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) mengejar dan mengeroyok massa aksi. Tidak jauh berbeda, di Pontianak, aksi mahasiswa dari berbagai kampus di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat juga berujung bentrok setelah sekelompok orang berpakaian preman menarik dan memukuli peserta demonstrasi. Ada dugaan bahwa oknum pejabat setempat turut mengerahkan kelompok tersebut untuk menghalau mahasiswa.

Rentetan kekerasan ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana aparat negara menggunakan kekuatan terhadap massa aksi, tetapi juga tentang hadirnya negara secara pasif dengan menggunakan kelompok lain yang mengatasnamakan warga hingga memicu konflik horizontal antar warga. Dari sana, kita bisa bertanya apakah insiden kekerasan benar-benar merupakan konflik horizontal antarmasyarakat atau cara pemerintah cuci tangan.

Privatisasi Kekerasan Politik

Dalam sejarah politik Indonesia, keterlibatan kelompok sipil dalam kekerasan politik bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Hubungan antara kekuasaan, ormas, kelompok masyarakat, dan aktor-aktor yang memiliki karakter semi-militer telah muncul dalam berbagai periode politik. Fenomena ini banyak dikenal dengan istilah paramiliter.

Kita kerap mengenal istilah Paramedis yang berarti tenaga kesehatan pembantu yang memberikan pelayanan medis darurat serta pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum dibawa ke rumah sakit. Paramedis bukan selalu meraka yang disebut dokter, tetapi bisa jadi relawan tenaga medis yang memiliki keterampilan dasar dalam menangani pasien dalam kondisi darurat. Dengan demikian, paramedis dan paramiliter, yang berasal dari kata “para” dan “militer”, memiliki kesamaan dalam hal peran sebagai tenaga pembantu.

Secara umum, paramiliter merujuk pada organisasi yang berada di luar struktur militer formal tetapi memiliki karakter, organisasi, pelatihan, atau fungsi yang menyerupai kekuatan militer. Dengan pengertian tersebut, tidak setiap ormas atau kelompok massa yang hadir dalam demonstrasi dapat disebut sebagai paramiliter. Namun, istilah tersebut menjadi relevan sebagai konsep analisis ketika kelompok sipil atau ormas mulai menjalankan kekerasan secara paksa, melakukan intimidasi, atau mengambil alih fungsi pengamanan yang pada dasarnya merupakan kewenangan aparat negara.

Di sinilah konsep privatisasi kekerasan politik menjadi penting. Privatisasi kekerasan politik dapat dipahami sebagai kondisi ketika penggunaan kekuatan tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh institusi negara, tetapi sebagiannya dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak selalu menjadi pelaku kekerasan yang terlihat secara langsung. Kekerasan terjadi melalui aktor lain yang berada di luar struktur formal negara.

Jika kekerasan dilakukan secara langsung oleh aparat, kondisi yang terbentuk mudah dibaca, yakni bahwa negara telah berhadapan dengan warga. Namun, apabila kekerasan dilakukan oleh kelompok sipil terhadap kelompok sipil lainnya, konstruksi konfliknya berubah. Konflik tersebut dapat terlihat sebagai persoalan antarwarga semata. Pada titik inilah persoalan politiknya menjadi lebih rumit.

[baca_juga]

Dari Konflik Vertikal Menjadi Konflik Horizontal

Kekerasan dalam demonstrasi biasanya dipahami sebagai konflik vertikal yang menempatkan massa aksi berhadapan dengan aparat atau negara. Akan tetapi, ketika kelompok masyarakat ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi atau warga lainnya, pola konflik berubah menjadi konflik horizontal.

Konflik horizontal ini yang kemudian dapat mengaburkan posisi negara sebagai aktor dalam suatu kekerasan. Karena masyarakat melihat persoalan sebagai bentrokan antara dua kelompok warga, pertanyaan mengenai siapa yang memberikan ruang, membiarkan, mengoordinasikan, atau gagal mencegah kekerasan tersebut menjadi semakin sulit dijawab.

Di jagat media sosial, kita sering mengenal istilah buzzer atau kelompok pendukung pemerintah sebagai aktor yang berperan dalam pertarungan wacana. Sementara dalam ruang demonstrasi, terdapat bentuk mobilisasi yang berbeda berupa kelompok massa yang hadir secara fisik dan berhadapan langsung dengan massa aksi.

Keduanya tentu tidak dapat disamakan. Buzzer bekerja terutama dalam ruang informasi, sedangkan paramiliter bekerja dalam ruang fisik. Akan tetapi, keduanya memperlihatkan satu persoalan yang sama-sama penting tentang bagaimana kekuasaan dapat bekerja tidak hanya melalui institusi negara, tetapi juga melalui aktor-aktor di luar struktur formalnya.

Di sinilah konsep paramiliter perlu ditempatkan bukan sebagai label terhadap setiap kelompok sipil, melainkan sebagai alat untuk membaca kemungkinan delegasi atau pengalihan kekerasan kepada aktor non-negara. Jika aparat negara menggunakan kekerasan, negara akan dengan mudah diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika kekerasan dilakukan oleh kelompok sipil, negara dapat terlihat hanya sebagai pihak yang berada di tengah konflik. Hal demikian yang membuat kita semakin sulit menemukan hubungan antara kekerasan dan tanggung jawab negara untuk dibuktikan.

Pertanyaan mengenai siapa yang menjaga demonstrasi sebenarnya merupakan pertanyaan mengenai monopoli penggunaan kekuatan sah yang selama ini tanpa disadari kerap digunakan oleh negara. Dalam negara hukum, keamanan demonstrasi tidak seharusnya diserahkan kepada siapa saja yang merasa memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban. Pengamanan harus dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan hukum, dengan batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Karena itu, ketika organisasi masyarakat atau kelompok sipil mulai mengambil fungsi yang menyerupai aparat keamanan, persoalannya bukan sekadar apakah mereka membantu aparat keamanan. Pertanyaan yang lebih penting adalah atas dasar hukum apa mereka menggunakan kekuatan, kepada siapa kekuatan tersebut diarahkan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kekuatan itu melampaui batas.

Tanggung jawab negara menjaga ketertiban tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghilangkan hak warga dalam menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada negara. Bagaimanapun, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara,

Jika terjadi kekerasan oleh kelompok sipil, negara tetap memiliki kewajiban untuk mengusutnya. Jika terdapat dugaan keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengamanan demonstrasi, hubungan tersebut perlu diperiksa secara transparan. Dan jika terdapat dugaan bahwa kelompok tertentu menjalankan fungsi yang seharusnya menjadi kewenangan aparat, legalitas dan pertanggungjawabannya harus diuji.

Persoalan terbesar yang kita hadapi hari-hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang melakukan kekerasan. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang diberi ruang untuk menggunakan kekerasan, siapa yang mengawasinya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kekerasan tersebut menimbulkan korban.

Ketika negara sengaja membiarkan kelompok organisasi masyarakat tertentu ikut menangani demonstrasi dan menggunakan kekerasan, kepada siapa lagi masyarakat menuntut rasa aman dalam menyampaikan aspirasi?

 

 

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB