BandungBergerak – Setiap 30 September, Indonesia memperingati Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menewaskan tujuh perwira TNI. Selama Orde Baru, peringatan itu disertai kewajiban menonton film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C. Noer (1984) di sekolah dan televisi hingga berhenti sejak Reformasi.

Survei Tirto.id bersama Jakpat pada 23 September 2025 terhadap 1.250 responden usia 15–45 tahun mencatat 81,18 persen menyebut buku pelajaran sebagai sumber utama pengetahuan soal G30S, sementara 68,78 persen menyebut film tersebut sebagai sumber informasi. Namun, survei yang sama mencatat 75,92 persen tertarik mencari tahu lebih jauh dan 60,81 persen menilai ada kepentingan politik dalam mempertahankan versi tertentu.

Pertanyaannya: jika sumber lama masih kuat, tetapi keinginan mencari tahu terbuka, apa yang berubah dalam cara anak muda mengingat G30S? Masalahnya bukan sekadar memilih antara narasi lama dan narasi baru, melainkan bagaimana generasi muda belajar membandingkan sumber dan menguji bukti.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Kemiskinan yang Tidak Diakui Sistem
MAHASISWA BERSUARA: Menagih Mandat Konstitusi Reforma Agraria
MAHASISWA BERSUARA: Jakarta, Kota yang Dipaksa Menanggung Terlalu Banyak Beban

Ingatan Kolektif

Sosiolog Maurice Halbwachs menjelaskan bahwa ingatan kolektif dibentuk melalui kerangka sosial seperti keluarga, sekolah, dan lembaga. Dalam konteks G30S, buku pelajaran dan film membentuk pengetahuan awal generasi Orde Baru. Kerangka lama itu masih berpengaruh, tetapi kini berhadapan dengan sumber yang beragam. Survei Tirto-Jakpat yang sama mencatat 51,77 persen menggunakan media sosial sebagai sumber informasi G30S, sementara 30,32 persen menggunakan buku nonpelajaran. Perubahan ini penting karena cara belajar sejarah ikut menentukan cara seseorang memperlakukan sebuah cerita sebagai fakta. Ketika sumber lama dulu menjadi titik rujuk utama, tugas siswa lebih banyak menerima. Ketika sumber sekarang datang dari banyak arah, tugas berikutnya bukan sekadar memilih sumber yang disukai, melainkan memahami mengapa sebuah sumber layak dipercaya.

Dalam survei yang sama, 77,32 persen mengaitkan G30S dengan pembunuhan jenderal dan perwira di Lubang Buaya, sedangkan 50,04 persen menghubungkannya dengan awal tragedi pembantaian orang yang terkait dengan PKI dan simpatisannya. Ingatan tentang 1965 mulai mencakup lebih dari satu lapisan peristiwa, tetapi survei ini belum mengukur apakah responden mampu menilai perbedaan bukti di antara sumber-sumber tersebut. Survei ini merupakan survei daring sehingga tidak dapat dianggap mewakili seluruh anak muda Indonesia.

Di sinilah kita perlu membedakan antara mengetahui banyak versi dan memahami perbedaan antarversi. Seseorang bisa menyebut lima cerita tentang sebuah peristiwa tanpa mampu menjelaskan mana kesaksian, mana interpretasi, mana dokumen, dan mana klaim yang belum teruji. Banyak informasi dapat memperluas pilihan, tetapi tanpa cara memeriksanya justru dapat membuat semua versi terlihat seolah-olah memiliki bobot yang sama.

Perubahan itu juga terlihat dari kesadaran bahwa sejarah G30S memiliki lebih dari satu versi. Dalam survei Tirto-Jakpat yang sama, 62,2 persen responden menilai G30S terus diperdebatkan karena terdapat banyak sumber dengan versi berbeda. Sejarawan Andi Achdian menilai pengetahuan dasar anak muda belum banyak berubah karena buku pelajaran dan film masih menjadi rujukan kuat, tetapi akses mereka pada sumber alternatif kini jauh lebih luas. Artinya, generasi muda sudah bergerak dari menerima sumber menuju mencari sumber, tetapi tahap berikutnya adalah belajar menilai perbedaan bukti di antara sumber tersebut. Ini juga berarti membandingkan sumber tidak sama dengan menyamakan semua versi. Justru perbandingan diperlukan agar kita dapat melihat sumber mana yang berbicara dari pengalaman langsung, mana yang dibangun jauh setelah peristiwa, apa dasar buktinya, dan apakah klaimnya dapat diperiksa kembali.

Sebagian orang dapat memandang keberagaman sumber sebagai risiko karena membuka ruang bagi informasi yang keliru. Kekhawatiran itu beralasan, sebab berbagai versi dan disinformasi tentang G30S juga beredar di media sosial. Pandangan bahwa sejarah perlu tetap diingat juga sah. Pada 30 September 2025, KOPRI PMII Sidoarjo melalui TIMES Indonesia menekankan bahwa G30S tidak seharusnya dipandang hitam-putih dan generasi muda perlu membaca berbagai sumber secara kritis. Namun, menutup ruang perbandingan juga tidak menyelesaikan persoalan. Masalahnya bukan terlalu banyak suara, melainkan tidak adanya kebiasaan untuk menguji suara-suara tersebut. Yang diperlukan justru kemampuan memeriksa siapa sumbernya, apa buktinya, kapan dibuat, dan apakah informasinya dapat dikonfirmasi.

Di titik ini, generasi muda dapat disebut “generasi pencari yang belum sepenuhnya menjadi pembanding”: aktif menemukan versi lain, tetapi belum selalu mampu menilai mengapa satu sumber lebih kuat daripada sumber lainnya. Konsep ini penting karena menunjukkan celah pendidikan yang sering luput: sekolah sudah mengajarkan apa yang perlu diketahui, tetapi belum selalu melatih bagaimana pengetahuan itu diperiksa. Karena itu, ukuran pembelajaran sejarah perlu diubah: bukan terutama seberapa banyak siswa mengingat satu narasi, melainkan seberapa baik mereka membandingkan beberapa sumber dan menjelaskan dasar penilaiannya.

Narasi G30S

Narasi resmi, kesaksian korban dan penyintas, dokumen Komnas HAM, serta penelitian akademik dapat ditempatkan dalam satu ruang pembelajaran untuk dibandingkan. Peserta didik tidak harus diberi satu jawaban sejak awal, tetapi dilatih memeriksa konteks, bukti, dan kemungkinan bias. Guru tidak perlu menjadi hakim yang menentukan versi mana yang harus dipercaya. Peran yang lebih penting adalah mengajarkan cara menguji alasan di balik setiap klaim, sehingga siswa belajar bahwa berbeda pendapat tidak berarti semua pendapat sama kuat. Dengan cara itu, pembelajaran sejarah bergerak dari hafalan menuju penalaran tanpa kehilangan penghormatan terhadap korban dan fakta yang dapat diverifikasi.

Anak muda hari ini tidak kehilangan minat pada G30S. Yang berubah adalah cara mereka mendekatinya. Mereka bukan generasi yang ingin melupakan 1965, melainkan generasi yang ingin memahaminya dari lebih dari satu sumber. Yang perlu kita pastikan bukan apakah mereka menonton layar yang sama, tetapi apakah mereka memiliki kemampuan untuk menilai apa yang mereka lihat setelah layar itu berubah. Sejarah tidak cukup diajarkan sebagai sesuatu yang harus diingat, tetapi sebagai sesuatu yang harus dapat diuji alasan dan buktinya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB