BandungBergerak – Di mana kelas menengah berkeluh kesah, di situlah mereka menyeret kelas bawah. Di media sosial, sebegitu masif kelas bawah dijadikan pembanding atas perasaan ketidakberuntungan yang kelas menengah alami. Lebih lagi, influencer dan konten kreator ketika bicara soal sukses, senantiasa melabeli kelas bawah (baca: miskin) sebagai contoh buruk atas kegagalan hidup.

Jujur saja, saya muak. Selain dibanding-bandingkan, saya juga muak karena saya tahu ada kebenaran yang tidak pernah mereka lihat. Bahwa di antara kelas bawah yang mereka iri-kan itu, ada kelas bawah yang bahkan tidak terjamah bantuan (pemerintah). Kelas bawah tiri. Begitulah saya menyebutnya.

Kelas bawah tiri adalah mereka yang miskin, tapi kemiskinannya tidak terbaca oleh sistem. Tunawisma tanpa KTP. Lansia yang NIK-nya dicatut untuk akun judi online. Anak yatim piatu yang statusnya “Famili Lain” di KK orang. Mereka ada, tapi secara administratif tidak terdata. Mereka terlalu miskin untuk dikenali sistem, bahkan mengetahui cara masuk sistem pun mereka tak tahu.

Saya bukan pengamat dari menara gading. Saya adalah salah satu subjeknya. Saya tunawisma sampai detik ini. Saya pernah ditolak bantuan untuk orang miskin karena terlalu miskin untuk memenuhi persyaratannya.

Saya pernah gagal mengajukan Bidikmisi karena usia kelebihan. Gara-garanya, saya terlambat membuat KTP. Bukan karena malas mengurusnya, tapi memang saya tidak tahu bahwa KTP sepenting itu. Tidak ada yang memberitahu. Tidak ada literasi administratif yang sampai kepada saya. Alhasil, Bidikmisi pun sirna.

Saya pernah ditolak beasiswa untuk masyarakat kurang mampu karena tidak bisa melampirkan foto rumah. Status saya di KK hanya famili lain. Menumpang nama di KK yang punya rumah bagus. Jelaslah saya tidak bisa menggunakan rumah tersebut, terlebih itu rumah orang lain.

Beasiswa ketiga yang tidak mensyaratkan foto rumah pun saya coba. Dan tetap tidak lolos. Waktu itu, yang lolos kebanyakan orang menengah, beberapa bahkan orang atas, yang punya relasi dengan pihak penyelenggara. Saya tahu karena saya kenal orang-orangnya.

Beberapa bulan kemudian, salah satu penerima menggunakan uang beasiswanya untuk membeli iPhone. SPP-nya sudah dibayar orangtua. mereka hanya butuh uang jajan. Orangnya sendiri bilang begitu.

Hal ini bukan hanya terjadi pada saya. Banyak yang bernasib serupa. Yang saya tahu, sebagian karena syarat administrasi, banyaknya karena kalah orang dalam. Begini, untuk diakui miskin agar mendapat bantuan saja, kami kesulitan.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Keberagaman Seksualitas sebagai Kambing Hitam Negara
MAHASISWA BERSUARA: Nyawa Kedua Barbie yang Membongkar Kebohongan Daur Ulang
MAHASIWA BERSUARA: Krisis Iklim dan Tanggung Jawab Negara terhadap Warga

Kesalahan Pendataan

Data mendukung apa yang saya alami. Per Maret 2025, BPS mencatat 23,85 juta orang miskin (8,47 persen). Tapi berapa yang benar-benar mendapat bantuan?

Riset Stephen Kidd dkk. menunjukkan rata-rata exclusion error (kesalahan pendataan yang berhak) global dalam program perlindungan sosial berbasis targeting mencapai 57 persen. Lebih dari separuh orang yang berhak justru tidak menerimanya.  Di Indonesia, angka ini bahkan pernah mencapai 70 persen di beberapa wilayah.

Di sisi lain, temuan PPATK dan BPK menunjukkan inclusion error (kesalahan pendataan yang tidak berhak) sekitar 45 persen. Bantuan sosial jatuh ke PNS, pegawai BUMN, bahkan dokter. Orang miskin tidak dapat bantuan. Orang tidak miskin justru menerimanya.

Di Kabupaten Pekalongan, keluarga lansia kehilangan bansos selama 10 bulan karena KTP-nya terindikasi judi online. NIK mereka dicatut pihak ketiga. Saat KKN di Kabupaten Bandung tahun 2023, saya mendengar langsung curhat warga soal kerumitan DTKS. Banyak yang bahkan tidak tahu bahwa bansos perlu pengajuan aktif. Pantas saja seumur hidup tidak pernah mendapat bansos, saya sendiri baru tahu soal pengajuan bansos bahkan saat KKN.

Jadi jika masih berpikir orang bawah dimanja bantuan, setidaknya setengah populasi miskin tidak menerimanya.

Data World Bank menunjukkan subsidi BBM Indonesia bersifat regresif: 40 persen manfaatnya dinikmati 20 persen penduduk terkaya. Artinya begini, setiap kali kelas menengah mengisi Pertalite, mereka sedang menikmati subsidi negara. Bedanya, subsidi itu tidak datang dalam amplop atau sembako. maka tidak disebut bantuan.

Ketika kelas bawah menerima BLT Rp600.000, itu disebut "bantuan." Ketika kelas menengah menikmati subsidi BBM jutaan rupiah per tahun, itu disebut "hak." Tambahannya, Ketika kelas atas mendapat insentif pajak, itu disebut “pro-investasi.” Perbedaannya bukan di substansi, tapi bagaimana bantuan-bantuan tersebut dinarasikan. Yang menguasai narasi adalah mereka yang punya akses kepada media.

Dan kita belum menghitung tunawisma di kolong jembatan, lansia pengayuh becak, atau anak-anak yang tidur di atas gerobak rongsokan. Mereka tidak punya ponsel untuk aplikasi Cek Bansos. Mereka tidak tahu Kemensos itu apa. Mereka adalah Kelas Bawah Tiri dalam bentuk paling orisinil. Ada, tapi tidak diakui.

Ketika saya membuka media sosial, saya melihat keluhan kelas menengah seperti ngadu kasusah. Berlomba-lomba dalam menceritakan kesengsaraan hidup. Memang benar apa kata Bambang Pacul, kemiskinan itu enak diceritakan, tapi kalau sudah dijalani, sakitnya minta ampun.

Saya tidak mengatakan kesulitan kelas menengah tidak nyata. Tentu saja itu nyata. PPN naik, harga properti gila-gilaan, biaya pendidikan Naudzubillah. Tapi ada perbedaan kualitatif antara susah membayar cicilan rumah dan susah karena tidak punya rumah dan tidak mampu nyicil. Ada jurang antara susah bayar BPJS dan “Hah? BPJS? Mending makan gak sih?.”

Menagih Janji Pemerintah

Tulisan ini bukan ajakan untuk perang antar-kelas. Kelas menengah mengalami kesusahan akibat kebijakan pemerintah yang amburadul. Pajak naik tanpa peningkatan layanan publik, subsidi dicabut tanpa kompensasi memadai, biaya hidup melonjak sementara upah stagnan. Data BPS bahkan menunjukkan kelas menengah sendiri menyusut dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta (2024).

Sementara itu, kelas bawah terus-menerus didera kesulitan akibat tindakan pengentasan kemiskinan yang selalu terjebak dalam banalitas. Data usang, birokrasi berbelit, targeting yang lebih sering salah daripada tepat. Mau itu kelas menengah atau bawah, kedua kelas ini tidak baik-baik saja.

Musuh kita sama. Bukan kelas bawah yang seakan mencuri benefit kelas menengah. Bukan kelas menengah yang sengaja menindas kelas bawah. Yang menciptakan kondisi ini adalah kebijakan yang gagal. Sudah saatnya berhenti saling tunjuk dan menghitung luka. Dengan semangat membara mari kita menagih janji (baca: memaki-maki) pemerintah.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB