BandungBergerak – Kita memiliki kebiasaan keliru: ketika suhu naik, yang segera dicari adalah angka; ketika rakyat kepanasan, yang dicari sering kali alasan. Padahal, krisis iklim bukan lagi sekadar urusan apakah besok hujan atau panas, melainkan apakah negara memiliki kapasitas melindungi warganya ketika risiko alam semakin besar. BMKG mencatat suhu rata-rata Indonesia pada 2025 mencapai 27,05 derajat Celsius, dengan anomali 0,38 derajat dibandingkan normal 1991–2020. Angka itu mungkin tampak kecil di atas kertas, tetapi dampaknya tidak pernah berhenti sebagai angka di tabel statistik.

Krisis iklim bekerja di atmosfer, tetapi akibatnya mendarat di meja makan, sawah, sumur, sekolah, rumah sakit, pasar, tempat kerja, dan permukiman. Kekeringan berarti air bersih makin sulit, panas ekstrem dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas, sementara hujan ekstrem meningkatkan ancaman banjir dan longsor. Karena itu, bencana tidak cukup dibaca sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Risiko muncul dari pertemuan antara bahaya alam dengan tata ruang, kualitas lingkungan, kemiskinan, infrastruktur, dan kapasitas pelayanan publik.

Masalahnya, dampak iklim tidak dibagi secara adil. Orang yang memiliki uang, rumah layak, kendaraan, akses informasi, dan pilihan pekerjaan tentu mempunyai ruang gerak lebih besar ketika krisis datang. Sebaliknya, masyarakat miskin, pekerja luar ruang, warga pesisir, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang tinggal di kawasan rentan sering memiliki pilihan yang jauh lebih sedikit. IPCC menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi dapat memperbesar kerentanan terhadap perubahan iklim dan membuat kelompok marginal menerima dampak yang tidak proporsional.

Di sinilah gagasan keadilan iklim menjadi penting. Jika bencana hanya dianggap sebagai kehendak alam, tanggung jawab manusia mudah lenyap seperti air di atas pasir. Namun, jika risiko dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan iklim dan keputusan pembangunan, pertanyaannya menjadi lebih tajam: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang membayar ongkos ketika risiko datang? Hutan dibuka, daerah resapan dipadatkan, pesisir dibangun tanpa daya dukung memadai, kemudian ketika banjir atau kekeringan terjadi masyarakat diminta menjadi “lebih tangguh”. Ketangguhan tanpa perubahan struktural justru berisiko menjadi cara halus memindahkan tanggung jawab dari negara kepada korban.

Negeri ini tidak kekurangan dokumen, rencana, forum, maupun istilah kebijakan yang terdengar modern. Kita mengenal mitigasi, adaptasi, transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan ketahanan iklim. Persoalannya adalah jarak antara kebijakan di atas kertas dan perlindungan yang benar-benar dirasakan warga. Adaptasi tidak boleh berhenti pada penanaman pohon seremonial, spanduk kota tangguh, atau seminar yang selesai ketika kamera dimatikan. Yang dibutuhkan adalah pemetaan risiko, perlindungan sumber air, tata ruang berbasis daya dukung, sistem peringatan dini, infrastruktur yang memadai, layanan kesehatan yang siap, serta anggaran yang benar-benar menyentuh kelompok rentan.

Persoalan itu menjadi semakin serius ketika negara berhadapan dengan warga yang tidak memiliki kemampuan menyelamatkan diri secara mandiri. Di lembaga pemasyarakatan, misalnya, warga binaan memang kehilangan kebebasan bergerak sebagai konsekuensi hukum, tetapi tidak kehilangan hak atas keselamatan. Kepadatan hunian, kondisi bangunan, keterbatasan akses keluar, dan ketergantungan penuh kepada pengelola membuat risiko bencana di tempat seperti ini harus ditangani secara khusus. Prinsipnya sederhana: semakin kecil kemampuan seseorang menyelamatkan dirinya sendiri, semakin besar kewajiban institusi untuk memastikan keselamatannya.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Ambisi Modernisasi BRT Bandung Raya di Tengah Transisi yang Belum Tuntas
MAHASISWA BERSUARA: Keberagaman Seksualitas sebagai Kambing Hitam Negara
MAHASISWA BERSUARA: Nyawa Kedua Barbie yang Membongkar Kebohongan Daur Ulang

Jangan Jadikan Warga sebagai Penanggung Risiko

Kita juga perlu berhenti terlalu sibuk membicarakan perilaku individu sambil mengabaikan struktur yang membentuk perilaku tersebut. Warga memang perlu menghemat energi, mengurangi sampah, menggunakan transportasi publik, dan menjaga lingkungan. Namun terasa tidak adil jika masyarakat diminta bersepeda ketika transportasi publik belum memadai, menghemat air ketika jaringan air bersih tidak tersedia, atau beradaptasi dengan panas ketika ruang publik yang aman sangat terbatas. Tanggung jawab individu penting, tetapi tidak boleh menjadi penghapus tanggung jawab institusi. Orang boleh diajari membawa payung, tetapi negara tetap wajib memperbaiki atap sekolah yang bocor.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan iklim tidak seharusnya berhenti pada jumlah program, anggaran, atau proyek yang selesai. Ukurannya adalah apakah warga lebih aman ketika risiko datang, terutama mereka yang paling sedikit memiliki pilihan. IPCC menilai adaptasi yang efektif membutuhkan keadilan, inklusi, dan pengambilan keputusan yang memberi ruang kepada kelompok rentan; kebijakan yang mengabaikan ketimpangan justru dapat memperbesar kerentanan. Negara harus mampu mengubah prakiraan menjadi keputusan, peringatan menjadi tindakan, dan anggaran menjadi perlindungan nyata.

Krisis iklim adalah ujian terhadap kualitas negara. Atmosfer tidak mengenal pidato politik, tidak membaca baliho, dan tidak peduli siapa yang sedang berkuasa. Yang membedakan adalah keputusan manusia sebelum, selama, dan setelah risiko terjadi. Negara boleh membatasi kebebasan seseorang berdasarkan hukum, tetapi tidak boleh membiarkan keterbatasan itu berubah menjadi ancaman keselamatan; negara boleh mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh menjadikan kelompok miskin sebagai biaya tersembunyi pembangunan. Jika krisis iklim adalah ujian, jangan sampai negara sibuk menghias lembar jawaban sementara lupa mengerjakan soalnya: melindungi manusia, menjaga lingkungan, dan memastikan kekuasaan bekerja untuk keselamatan publik.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB