BandungBergerak - Di tengah lalu-lalang mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) yang keluar-masuk kelas, Aksi Kamisan ke-19 digelar di Tugu Toga Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis, 22 Oktober 2026. Di antara puluhan peserta aksi, tampak tiga pelajar yang juga menyuarakan keresahannya terkait situasi sosial dan politik akhir-akhir ini.

Sebuah spanduk penolakan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dipasang di antara batang pohon. Lapak buku juga dibuka sejak pukul 15.00. Payung-payung hitam tergeletak di sekitar lokasi, dihiasi tulisan tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu berwarna putih.

Tiga pelajar tersebut berasal dari kelas XII sebuah sekolah swasta di Kota Bandung, di antaranya Okto, Rocky, dan Satria. Mereka datang setelah jam sekolah berakhir pukul 14.30. Bagi ketiganya, ini merupakan pengalaman pertama mengikuti Aksi Kamisan Unisba.

Mereka menjadikan aksi tersebut sebagai ruang belajar sekaligus kesempatan memperluas pergaulan. Okto, misalnya, mencoba membacakan puisi Peringatan karya Wiji Thukul menggunakan pengeras suara. Puisi yang ditulis pada 1986 itu kerap dibacakan dalam aksi-aksi demonstrasi.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, Dituduh subversif dan mengganggu keamanan, Maka hanya ada satu kata: lawan!” jelas Okto, diiringi tepuk tangan oleh peserta aksi.

Bagi Okto, pengalaman tersebut menjadi kali pertama ia membacakan puisi di hadapan banyak orang. Tujuannya hadir di Aksi Kamisan Unisba karena ingin mendapatkan pengalaman baru.

Berbeda dengan Okto, Rocky datang membawa keresahan terhadap pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. Ia menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya kian mengkhawatirkan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

“Agak kesel tuh lalainya dalam pekerjaan dia (pemerintah) tentang masalah kebakaran,” terang Rocky.

Ia juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memboroskan anggaran, terutama karena kasus keracunan yang menimpa para siswa dan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggarannya. Sementara itu, Satria menyoroti tingginya pengangguran di Indonesia. Ia menilai janji kampanye Prabowo-Gibran untuk membuka lapangan kerja belum terealisasi.

Keresahan itu berangkat dari pengalaman kakaknya yang lulus pada 2023, tetapi hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Padahal, menurut Satria, kakaknya rutin melamar ke berbagai perusahaan yang membuka lowongan.

“Tapi tetap sulit cari kerja tuh. Jadi janjinya Prabowo itu 19 juta pekerjaan sampai sekarang belum terjadi,” terang Satria.

Sepanjang aksi, ketiganya berbincang dengan peserta lain dan sesekali mengabadikan kegiatan menggunakan gawai. Mereka juga membuka buku-buku yang tersedia di lapak. Di sana, mereka mulai mempelajari gerakan yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk sejarah kekuasaan Orde Baru. Sesekali, mereka bertanya tentang bagaimana rezim Orde Baru berkuasa. Pengetahuan mengenai sejarah tersebut, menurut mereka, tidak banyak diperoleh di sekolah.

Membicarakan Kondisi Papua

Selain menjadi ruang belajar bagi pelajar, Aksi Kamisan Unisba juga menjadi tempat menyuarakan persoalan di berbagai daerah. Dalam aksi kali ini, Edy dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyoroti kondisi masyarakat Papua yang menurutnya menghadapi persoalan serupa dengan situasi di Bandung, terutama terkait militerisme dan perampasan ruang hidup.

Merujuk pada demonstrasi 20 Oktober lalu, Edy menilai pengerahan aparat di Bandung memiliki kemiripan dengan situasi yang dialami masyarakat Papua. Ia mengatakan masyarakat asli Papua (OAP) semakin terpinggirkan seiring meningkatnya kehadiran militer dan ekspansi investasi yang menggusur permukiman warga. Edy menyebut situasi tersebut sebagai bentuk genosida dan etnosida terhadap rakyat Papua.

Menurutnya, sumber daya alam Papua terus dieksploitasi melalui pertambangan dan perkebunan sawit yang memperoleh izin dari pemerintah pusat. Kondisi itu, kata Edy, turut mempersempit ruang hidup masyarakat setempat.

“Baik rakyat Papua sumber daya alam yang dimiliki hari ini dirampas secara paksa oleh kaum-kaum elite yaitu militerisme, kapitalisme, dan juga imperialisme,” tandas Edy.

Edy menilai situasi Papua belum mendapat perhatian publik yang memadai. Ia juga mengkritik pemberitaan media arus utama yang dianggapnya tidak sepenuhnya menyampaikan kondisi di lapangan, salah satunya karena persoalan kepemilikan media.

Ia mendorong masyarakat mencari informasi langsung dari orang Papua yang mengalami situasi tersebut. Menurut Edy, solidaritas dan pengorganisasian masyarakat akar rumput menjadi langkah penting untuk menghadapi kondisi yang dinilainya berlangsung secara terstruktur.

“Karena bersatu ini yang bisa yang kita hancurkan sistem politik kapitalisme ini. Dan juga kolonialisme. Dan juga imperialisme. Yang mesti kita hancurkan kawan-kawan,” tutupnya.

Senada dengan Edy, Siska Bamulki, yang juga berasal dari AMP, mengatakan kehadiran mereka dalam Aksi Kamisan didorong oleh situasi nasional. Salah satu persoalan yang ia soroti ialah kebakaran hutan dan lahan di kampung halamannya, Nabire, Papua Barat.

Menurut Siska, kebakaran hutan di Papua semakin parah, dengan kondisi yang ia bandingkan dengan kebakaran di Kalimantan. Asap tebal dan kebakaran disebutnya terjadi hampir setiap hari. Namun, ia menyayangkan minimnya pemberitaan mengenai situasi tersebut.

“Kemarin saya juga baru dapat telepon dari keluarga bilang kalau memang situasinya hampir sama kayak di Papua Selatan begitu,” ungkap Siska, saat diwawancarai di sela-sela Kamisan.

Ia mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik, termasuk Wamena dan Papua Selatan. Siska menduga pembakaran hutan di kampung halamannya dilakukan secara sembarangan oleh pihak-pihak tertentu. Meski kebakaran bukan hal baru, ia menilai kondisinya kali ini jauh lebih parah hingga menyebabkan kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah tersebut.

Kabut asap membatasi aktivitas warga, termasuk bertani dan berkebun. Mereka terpaksa mengurangi waktu beraktivitas di luar rumah. Menurut Siska, bencana ekologis itu semakin memperburuk kondisi masyarakat Papua yang sebelumnya telah menghadapi tekanan akibat kehadiran militer dan ekspansi perusahaan seiring pemekaran provinsi. Ia juga menyoroti semakin terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Memang kayak macam kita membayangkan Papua atau kita sebagai orang Papua di sana itu mau berbicara aja ruangnya tidak ada begitu,” pungkas Siska.

Baca Juga: Aksi Kamisan Unisba: Ingatan tentang Gas Air Mata yang Bertahan di Balik Tugu Toga
PKL Unisba di Ambang Penertiban, Bingung Mau Menaruh Roda di Mana

Tiga Isu yang Disorot dalam Aksi Kamisan

Aksi Kamisan Unisba telah digelar sebanyak 19 kali setiap Kamis sore di Tugu Toga Unisba. Meski isu yang diangkat berubah mengikuti perkembangan situasi, aksi ini tetap membawa tuntutan utama berupa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Ace, salah satu peserta Aksi Kamisan Unisba, menjelaskan bahwa terdapat tiga isu utama yang diangkat kali ini. Pertama, desakan agar pemerintah menetapkan bencana karhutla di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional. Kedua, penolakan terhadap penggusuran PKL di Kota Bandung. Ketiga, kritik terhadap penangkapan oleh aparat setelah aksi unjuk rasa.

Untuk isu terakhir, Ace menilai prosedur penangkapan yang dilakukan kepolisian kerap tidak tepat dan berpotensi menyebabkan salah tangkap.

Terkait karhutla, ia mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional karena dampaknya telah meluas dan menimbulkan korban. Ia mencontohkan data Kementerian Kesehatan yang, menurutnya, mencatat lebih dari 300 ribu orang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla di Kalimantan.

“Bahkan sudah ada korban jiwa. Akhirnya jutaan warga ikut terdampak dari kebakaran ini,” tandas Ace.

Sementara itu, penolakan terhadap penggusuran PKL berangkat dari kekhawatiran mahasiswa atas dampak kebijakan tersebut terhadap pedagang maupun warga kampus. Menurut Ace, mahasiswa Unisba dan Universitas Pasundan (Unpas) kerap membeli makanan dari para pedagang kaki lima di sekitar kampus.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak kemajuan kota. Namun, pemerintah harus menyiapkan solusi relokasi yang jelas sebelum melakukan penggusuran.

“Ya, sebelum menggusur atau membangun sesuatu itu pikirkan dulu masyarakat ini mau kemanain,” terang Ace.

Melalui ketiga isu tersebut, Ace berharap pemerintah merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan tidak mengabaikan hak-hak warga yang terdampak.

***