Lompat ke konten utama
Bandung Bergerak — Bercerita dari Pinggir

MAHASISWA BERSUARA: Bencana itu Tidaklah Murni dari Alam

Bencana dapat menjadi cermin yang memperlihatkan hubungan antara kebijakan, kepentingan ekonomi, dan keselamatan masyarakat.

Fathan Muslimin AlhaqEditor: Ahmad Fikri10 November 2026

Bencana mengemuka sebagai politik. (Ilustrasi: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak)
Bencana mengemuka sebagai politik. (Ilustrasi: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Setiap kali banjir merendam permukiman, longsor menimbun rumah, atau kebakaran melahap hutan, alam kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan. Hujan dianggap terlalu deras, tanah dinilai terlalu labil, dan kemarau dituding sebagai penyebab kebakaran. Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, jika penyebab bencana hanya berhenti pada fenomena alam, ada persoalan mendasar yang berisiko luput dari perhatian, yakni bagaimana manusia memperlakukan lingkungan sebelum bencana itu datang?

Bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Gempa bumi, letusan gunung api, dan siklon tropis merupakan fenomena alam yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Akan tetapi, besarnya kerusakan yang ditimbulkan tidak selalu semata-mata ditentukan oleh kekuatan alam. Kondisi hutan, perubahan penggunaan lahan, tata ruang, dan kesiapan infrastruktur turut menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah ketika menghadapi ancaman. Dengan kata lain, alam dapat menjadi pemantik, sedangkan aktivitas manusia berpotensi menjadi faktor yang memperbesar kobaran bencana. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa hujan turun begitu deras, melainkan juga apakah manusia telah menjaga ruang hidupnya agar mampu menghadapi hujan tersebut.

Persoalan ini bukan sekadar dugaan. Indonesia berulang kali menghadapi bencana yang memperlihatkan pertemuan antara fenomena alam dan kerentanan lingkungan. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang Januari hingga November 2025 terjadi 2.988 kejadian bencana. Sebanyak 1.395 orang dilaporkan meninggal atau hilang, sementara lebih dari 10,27 juta orang tercatat menderita dan mengungsi. BNPB juga mencatat 193.902 rumah mengalami kerusakan dalam periode tersebut. Angka itu memperlihatkan besarnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Namun, statistik tersebut tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa seluruh kejadian disebabkan aktivitas manusia. Sebaliknya, data tersebut menjadi alasan untuk memeriksa lebih jauh mengapa bencana terus berulang dan mengapa jutaan orang harus menanggung dampaknya.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Lembaran Tisu yang Dikemas dengan Dalih Jaga Alam pada Nyatanya Tidak Demikian
MAHASIWA BERSUARA: Krisis Iklim dan Tanggung Jawab Negara terhadap Warga
MAHASISWA BERSUARA: Paradoks dalam Pengelolaan di Hutan Indonesia

Melihat Bencana Alam dengan Menyeluruh

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 menjadi salah satu contoh nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan harian mencapai 310,8 milimeter di Aceh Utara, 262,2 milimeter di Medan, dan 229,7 milimeter di Tapanuli Tengah pada periode 25–27 November 2025. Dinamika cuaca ekstrem dan Siklon Tropis Senyar turut memengaruhi intensitas hujan di wilayah tersebut. Curah hujan setinggi itu merupakan faktor penting dalam menjelaskan banjir dan longsor yang terjadi. Namun, persoalan tidak berhenti pada langit yang menumpahkan air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga menyoroti perubahan tutupan hutan menjadi lahan nonhutan, kondisi geomorfologi yang labil, dan curah hujan ekstrem sebagai faktor yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi bencana Sumatra.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya melihat bencana secara menyeluruh. Hujan ekstrem memang dapat meningkatkan debit sungai dan menjenuhkan tanah. Pada saat yang sama, perubahan tutupan vegetasi dan penggunaan lahan dapat memengaruhi penyerapan air, erosi, serta limpasan permukaan. Besarnya pengaruh setiap faktor bergantung pada kondisi wilayah, sehingga kerusakan hutan tidak dapat serta-merta ditetapkan sebagai penyebab tunggal banjir tertentu. Persoalan kehilangan hutan juga terlihat dalam data nasional. Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi bruto Indonesia mencapai 216.200 hektare pada 2024. Setelah dikurangi reforestasi seluas 40.800 hektare, deforestasi neto tercatat sebesar 175.400 hektare.

Angka tersebut bukan sekadar statistik yang menghiasi laporan tahunan. Ia menunjukkan adanya kehilangan tutupan hutan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan. Hutan bukan hanya hamparan pepohonan yang menghijaukan peta, melainkan bagian dari sistem penyangga kehidupan. Vegetasi membantu mengurangi erosi, sementara karakteristik tanah dan tutupan lahan memengaruhi bagaimana air hujan tertahan, meresap, atau mengalir di permukaan. Ketika hutan berubah menjadi kawasan dengan penggunaan lahan berbeda, proses tersebut dapat ikut berubah. Kajian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam Sixth Assessment Report menjelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi siklus air. Temuan ini memperkuat alasan untuk memasukkan kondisi lingkungan dalam analisis risiko bencana, bukan hanya menjadikan cuaca sebagai satu-satunya penjelasan.

Persoalan serupa terlihat dalam kebakaran hutan dan lahan. Hingga 16 Oktober 2026, kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan menimbulkan kabut asap, gangguan pernapasan, dan dampak lintas batas. Reuters melaporkan bahwa pemerintah Indonesia bersedia menerima bantuan negara tetangga untuk menangani kebakaran yang disebut sebagai yang terparah dalam lebih dari satu dekade. Di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, kebakaran juga dilaporkan menewaskan empat orang yang terlibat dalam penanganan api, sementara dua orang lainnya mengalami luka bakar serius. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya persoalan pepohonan yang hangus, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan, keselamatan petugas, dan kehidupan masyarakat. Kekeringan dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, tetapi pengelolaan lahan, kondisi gambut, serta aktivitas manusia juga perlu diperiksa. Meski demikian, penyebab setiap titik kebakaran tetap harus ditentukan melalui penyelidikan, bukan dugaan semata.

Jangan Menyalahkan Cuaca

Di sinilah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan perlu dibicarakan secara proporsional. Perubahan iklim dapat memengaruhi pola cuaca dan meningkatkan kemungkinan sejumlah kejadian ekstrem. Sementara itu, perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi kondisi permukaan bumi dan respons ekosistem terhadap hujan. Keduanya memiliki mekanisme berbeda, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berinteraksi dan memperbesar risiko bencana. Karena itu, menyalahkan cuaca sepenuhnya dapat mengaburkan persoalan tata kelola lingkungan. Sebaliknya, menuduh kerusakan hutan sebagai penyebab semua bencana tanpa bukti juga berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru. Sikap kritis justru menuntut pembuktian yang cermat, termasuk pemeriksaan perubahan tutupan lahan, kondisi daerah aliran sungai, karakteristik hujan, serta aktivitas manusia di wilayah terdampak.

Pemerintah perlu menjadikan evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan kebijakan. Pemantauan daerah aliran sungai, pengawasan perubahan tutupan hutan, evaluasi tata ruang, dan penegakan hukum lingkungan harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, bencana tidak seharusnya diperlakukan sebagai takdir yang menutup ruang evaluasi. Alam memang memiliki daya yang tidak selalu dapat dikendalikan manusia. Namun, pilihan mengenai bagaimana hutan dikelola, di mana permukiman dibangun, dan bagaimana pembangunan diawasi tetap berada dalam wilayah tanggung jawab manusia.

Bencana bukan sekadar cerita tentang langit yang menumpahkan hujan atau tanah yang kehilangan pijakan. Ia juga dapat menjadi cermin yang memperlihatkan hubungan antara kebijakan, kepentingan ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Kita memang tidak dapat memerintah hujan agar berhenti, tetapi kita dapat memperbaiki cara mengelola ruang hidup. Sebab, ketika alam menunjukkan batas daya dukungnya, yang diuji bukan hanya kemampuan manusia menghadapi bencana, melainkan juga kebijaksanaannya sebelum bencana datang kembali.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.