Lompat ke konten utama

MAHASISWA BERSUARA: Politik Penciptaan Pahlawan Nasional

Gelar Pahlawan Nasional tidak pernah lahir dari ruang kosong, ia selalu membawa kepentingan politik penguasa yang memberikannya.

FM
Farhan M Adyatma
Farhan M Adyatma· 17 November 2026
Mahasiswa Sejarah di Universitas Negeri Malang (UM)
Ada orang-orang yang berperan signifikan dalam dinamika zamannya tapi ditinggalkan begitu saja oleh sejarah. (Ilustrasi: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak)
Ada orang-orang yang berperan signifikan dalam dinamika zamannya tapi ditinggalkan begitu saja oleh sejarah. (Ilustrasi: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Tanggal 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Setiap tanggal ini terdapat ritual berupa upacara yang dilaksanakan untuk memperingati para pahlawan.

Hari Pahlawan ke-81 tanggal 10 November 2026 kali ini berjalan menurut skrip yang sudah kita hafal. Kementerian Sosial mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Agenda nasionalnya meliputi ziarah di TMP Kalibata, tabur bunga di Teluk Jakarta, dan penganugerahan gelar di Istana Negara, sementara warga diimbau mengibarkan bendera dan hening cipta 60 detik pada pukul 08.15 WIB.

Menjelang petang, Presiden kemudian menetapkan 19 Pahlawan Nasional lewat Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026, termasuk Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto. Postingan-postingan berupa ucapan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional pun juga berseliweran di media sosial kita.

Pembahasan lain yang berkelindan dengan Hari Pahlawan Nasional adalah pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh-tokoh tertentu yang dianggap “berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.” Pembahasan ini bisa dibilang menjadi polemik tahunan yang terus hidup tatkala bulan November di Indonesia.

Tentu kita masih ingat, pada November 2025 lalu, publik dihebohkan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Pro-kontra pun terjadi. Melalui kasus ini pula, publik bisa dibilang semakin aware terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap tokoh-tokoh tertentu, terutama sejak berkuasanya pemerintahan Presiden Prabowo hari ini.

Pada November 2026 ini saja, sudah terdapat polemik mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, jika kita melihat komentar pada postingan Instagram Jawa Pos (10/11/2026) perihal pemberian gelar itu, kita bisa melihat bahwa beberapa warganet menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikusumo itu merupakan bentuk nepotisme, dan merupakan usaha para pejabat untuk mencari muka di hadapan Presiden.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Merawat Ingatan di Dusun Seseh
MAHASISWA BERSUARA: Sejarah yang Dipaksa Selesai, G30S, dan Utang Kita pada Para Korban
MAHASISWA BERSUARA: Paramiliter dan Kekerasan Horizontal dalam Demonstrasi

Tidak Lahir dari Ruang Kosong

Klaus H. Schreiner dalam “Penciptaan Pahlawan-Pahlawan Nasional dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru 1959-1993”, yang dimuat dalam Outward Appearances (2005:392-393) suntingan Henk Schulte Nordholt, menyatakan bahwa pemberian gelar pada masa Orde Lama mengikuti periodisasi dalam historiografi Indonesia, yang dimulai sejak Kebangkitan Nasional hingga era Revolusi Indonesia.

Namun, memasuki masa Demokrasi Terpimpin, mulai tampak bahwa pemilihan tokoh-tokoh untuk diberi gelar sebagai pahlawan–yang pada masa ini disebut Pahlawan Kemerdekaan Nasional–tidak hanya karena ia “berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.” Ada faktor politik yang melatarbelakangi mengapa tokoh tertentu diberi gelar.

Pemberian gelar kepada tokoh komunis, Alimin, serta dua tokoh Muhammadiyah (Islam) yakni Kiai Fachruddin dan Kiai Mas Mansur pada 1964, menjadi awal mula adanya motif politik di dalamnya. Schreiner (2005:393-394) mencatat bahwa hal ini dilakukan untuk menjamin keseimbangan ideologis antara komunis dan Muslim, dan dilatarbelakangi oleh kehendak menyatukan berbagai ideologi di bawah konsep politik Nasakom (Nasionalis-Agamis-Komunis) Sukarno.

Pada masa Orde Baru, tokoh-tokoh yang diberi gelar sebagai pahlawan–yang pada masa ini disebut Pahlawan Nasional–mulai beragam dan tidak selalu berasal dari Jawa. Tokoh-tokoh tersebut misalnya Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Tuanku Imam Bondjol (Minangkabau), Kapitan Pattimura (Maluku), dan lain-lain. Pada masa ini pula, bisa dibilang hampir setiap pulau di Indonesia terwakili dalam panteon Pahlawan Nasional (Schreiner, 2005:397-399).

Di luar itu, Schreiner (2005:399) juga memberikan pembacaan yang menarik perihal pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1975, tatkala masa Orde Baru:

“Sultan Agung dari Mataram [...] dianggap sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia heroik yang tertua. Penafsiran historis ini mencerminkan persepsi umum bahwa kurun 350 tahun kekuasaan Belanda mewakili Zaman Edan, sementara Proklamasi Kemerdekaan adalah langkah pertama untuk memasuki Zaman Emas.”

Pengangkatan tokoh-tokoh tertentu menjadi Pahlawan Nasional pada akhirnya hampir selalu memiliki muatan politis di baliknya. “Penghormatan kepada pahlawan [...] merupakan bentuk sarana kontrol yang lain oleh negara, yang memberikan sumbangsih pada suatu imobilisasi politik dan ideologi masyarakat,” tulis Schreiner (2005:418).

Pahlawan Nasional dalam Hegemoni

Kita bisa menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk pembacaan ini. Bagi Gramsci, kelas penguasa juga mempertahankan dominasinya lewat hegemoni, yaitu kepemimpinan moral dan intelektual yang membuat nilai-nilainya diterima sebagai akal sehat (common sense) dari kelompok yang dikuasai.

Pembacaan Schreiner memperlihatkan mekanisme ini dalam penciptaan Pahlawan Nasional. Pemilihan Alimin, Kiai Fachruddin, dan Kiai Mas Mansur pada 1964 merupakan upaya Sukarno menyatukan komunis dan Muslim dalam bingkai Nasakom. Penetapan Sultan Agung pada 1975 menyusun sejarah menjadi rangkaian dari Zaman Edan menuju Zaman Emas yang bertujuan untuk melegitimasi Orde Baru.

Ritual tahunan seperti upacara, ziarah, dan hening cipta membuat tafsir itu terasa wajar. Inilah yang dimaksud Schreiner (2005:418) dengan “imobilisasi politik dan ideologi masyarakat”.

Dalam buku Politik Pengetahuan (2021), Edward Said mengingatkan bahwa nasionalisme di negara pascakolonial bisa berujung pada chauvinisme. Dengan mengutip Frantz Fanon, Said (2021:11-12) menuliskan:

“Fanon meramalkan ketergantungan yang berkelanjutan banyak pemerintahan dan filosofi pascakolonial, yang semuanya mengkhotbahkan kedaulatan orang-orang yang baru merdeka dari satu atau beberapa negara Dunia Ketiga baru, dan setelah gagal melakukan peralihan dari nasionalisme ke pembebasan sejati, pada kenyataannya terhukum untuk mempraktikkan politik, dan ekonomi, [dalam bentuk] penindasan baru yang sama jahatnya dengan [kolonialisme] yang lama [pernah mereka alami].”

Peringatan Fanon di atas relevan untuk membaca Hari Pahlawan di masa kini. Nasionalisme yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme tidak otomatis membebaskan, karena ia bisa berubah menjadi alat negara untuk menertibkan ingatan warganya. Tatkala gelar Pahlawan Nasional dibagikan demi menjaga stabilitas politik, menyusun legitimasi, atau memuliakan keluarga penguasa, gelar Pahlawan Nasional pun menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan hari ini.

Oleh karena itu, kita perlu mengambil peran intelektual dalam pengertian Said. Menurut Said (2021:54-55), intelektual ideal adalah sebagai “pelancong” yang meninggalkan identitasnya dengan harapan untuk memahami dan bahkan mungkin menerima lebih dari satu pengetahuan. Lebih jauh, menurut Said, pelancong tidak bergantung pada kekuasaan, bersedia melintasi batas-batas, dan tidak menetap pada satu posisi.

Sebagai “pelancong”, kita sebagai intelektual tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang layak menjadi pahlawan. Lebih jauh, kita sebagai intelektual perlu bertanya siapa yang menetapkan, kapan, dan untuk kepentingan apa panteon gelar Pahlawan Nasional itu. Dengan cara ini, gelar Pahlawan Nasional dapat dibaca sebagai produk politik yang terkadang punya fungsi legitimasi bagi rezim hari ini.

Kita sebagai intelektual perlu melintasi batas “sejarah resmi” milik negara dengan membaca suara-suara yang terpinggirkan, termasuk komentar publik yang curiga pada motif pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap tokoh-tokoh tertentu. Mengajukan pertanyaan kritis bukan berarti merendahkan jasa para pahlawan, melainkan menolaknya untuk dijadikan “benda sakral” yang berfungsi sebagai narasi sejarah tunggal oleh negara.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.