Lompat ke konten utama

MAHASISWA BERSUARA: Cancel Culture, Kontrol Sosial, dan Kebebasan Berekspresi

Apakah kita menggunakan media sosial untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat atau justru menjadikannya sebagai ruang pengadilan bagi mereka yang berbeda pendapat?

KA
Kiran Aviza Nadiendra
Kiran Aviza Nadiendra· 16 November 2026
Mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Ilustrasi. Aktivitas manusia dengan gawainya di era teknologi digital. (Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak)
Ilustrasi. Aktivitas manusia dengan gawainya di era teknologi digital. (Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Pernahkah kalian melihat seseorang tiba-tiba menjadi bahan perbincangan di media sosial karena ucapan atau tindakannya yang dianggap kontroversial? Bahkan, tidak jarang orang tersebut mendapatkan kecaman, kehilangan dukungan, hingga dikucilkan oleh masyarakat digital. Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture, yaitu tindakan menarik dukungan, mengecam, atau mengucilkan seseorang akibat ucapan maupun tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat.

Di era media sosial, siapa pun dapat memberikan penilaian dan kritik terhadap orang lain hanya melalui sebuah unggahan. Namun, pernahkah kita berpikir, apakah tindakan tersebut benar-benar bentuk kepedulian masyarakat terhadap suatu kesalahan atau justru menjadi cara baru untuk menghakimi dan membatasi kebebasan seseorang dalam berpendapat?

Pada satu sisi, cancel culture dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap tindakan yang dianggap merugikan orang lain. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga dapat berubah menjadi tekanan sosial yang membatasi seseorang dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, cancel culture menarik untuk dikaji melalui pemikiran Michel Foucault mengenai kekuasaan dan kontrol sosial serta John Stuart Mill mengenai kebebasan berekspresi.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Ketika Kedewasaan Diukur dari Selera Tontonan
MAHASISWA BERSUARA: Bahasa Tongkrongan dan Etika Berbahasa Anak Muda
MAHASISWA BERSUARA: Di Balik Seruan ‘FOMO Politik’ dalam Ruang Kebebasan Berekspresi

Antara Kontrol Sosial dan Kebebasan Berekspresi

Michel Foucault merupakan filsuf yang banyak membahas hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan kehidupan sosial. Dalam Discipline and Punish, Foucault (1977) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui hukum atau paksaan secara langsung, tetapi juga melalui pengawasan, penilaian, dan pembentukan norma dalam masyarakat. Individu dapat mengatur perilakunya sendiri karena merasa selalu berada dalam pengawasan lingkungan sosial.

Pemikiran tersebut dapat digunakan untuk memahami fenomena cancel culture di media sosial. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau menyampaikan pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan standar masyarakat, pengguna media sosial dapat memberikan kritik, menyebarkan informasi, hingga menarik dukungan terhadap orang tersebut. Akibatnya, individu menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena khawatir mendapatkan penilaian negatif dari publik.

Dalam konteks ini, media sosial dapat dipahami sebagai ruang pengawasan sosial. Masyarakat bukan hanya menjadi pihak yang mengamati, tetapi juga ikut menentukan perilaku seperti apa yang dianggap pantas atau tidak pantas. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kontrol sosial tidak selalu berasal dari lembaga resmi, melainkan dapat terbentuk melalui interaksi antarpengguna media sosial.

Meskipun demikian, pemikiran Foucault tidak secara langsung membahas cancel culture modern. Konsep kekuasaan dan disiplin yang dikemukakannya digunakan sebagai sudut pandang untuk menganalisis bagaimana tekanan sosial bekerja dalam kehidupan digital.

Berbeda dengan Foucault, John Stuart Mill lebih menekankan pentingnya kebebasan individu, khususnya kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Dalam bukunya On Liberty, Mill (1859) menjelaskan bahwa kebebasan seseorang hanya dapat dibatasi apabila tindakannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Prinsip ini dikenal sebagai Harm Principle.

Menurut Mill, perbedaan pendapat seharusnya tidak langsung dibungkam karena setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pemikirannya. Diskusi yang terbuka justru diperlukan agar masyarakat dapat menguji suatu gagasan, menemukan kesalahan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Membatasi pendapat hanya karena tidak sesuai dengan pandangan mayoritas berisiko menghambat perkembangan pemikiran masyarakat.

Jika dikaitkan dengan cancel culture, pemikiran Mill mengajak kita mempertanyakan apakah kritik yang diberikan benar-benar bertujuan mencegah kerugian atau justru menjadi bentuk hukuman sosial terhadap seseorang yang memiliki pandangan berbeda. Seseorang tentu perlu bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya. Namun, kritik seharusnya tetap mempertimbangkan konteks, bukti, serta dampak yang ditimbulkan, bukan sekadar mengikuti tekanan mayoritas.

Neves (2025) juga membahas hubungan antara pemikiran Mill dan budaya pembatalan. Ia menunjukkan bahwa cancel culture memiliki persoalan yang kompleks: tindakan tersebut dapat menjadi sarana kelompok tertentu menyuarakan pendapat, tetapi juga berisiko mendorong konformitas dan memperkuat tekanan sosial.

Menemukan Batas antara Kritik dan Penghakiman Sosial

Jika pemikiran Foucault dan Mill dibandingkan, keduanya memberikan sudut pandang yang saling melengkapi. Foucault membantu menjelaskan bagaimana cancel culture dapat bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial melalui pengawasan dan pembentukan norma. Sementara itu, Mill memberikan dasar untuk menilai apakah kontrol tersebut masih menghormati kebebasan individu atau justru telah membatasi hak seseorang untuk berekspresi.

Menurut penulis, persoalan utama cancel culture bukan terletak pada ada atau tidaknya kritik, melainkan pada bagaimana kritik tersebut dilakukan. Kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dan lebih memiliki kesadaran diri. Namun, ketika kritik berubah menjadi penghakiman tanpa mempertimbangkan fakta dan konteks, hal tersebut dapat menciptakan tekanan sosial yang berlebihan.

Masyarakat perlu membedakan antara mengkritik tindakan seseorang dan menghilangkan kesempatan orang tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak semua tindakan pembatalan dapat dianggap salah, terutama ketika digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan. Akan tetapi, tindakan tersebut juga tidak seharusnya dilakukan secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang objektif.

Cancel culture menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya ruang untuk bertukar informasi, tetapi juga tempat berlangsungnya kekuasaan dan kontrol sosial. Melalui pemikiran Foucault, kita dapat memahami bagaimana pengawasan dan tekanan masyarakat membentuk perilaku individu. Sementara itu, pemikiran Mill mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap perlu dihargai selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pada akhirnya, masyarakat perlu membangun budaya kritik yang lebih bijaksana, bukan sekadar budaya menghakimi. Sebab, tujuan kritik seharusnya bukan hanya menjatuhkan seseorang, melainkan mendorong kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan media sosial untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat, atau justru menjadikannya sebagai ruang pengadilan bagi siapa pun yang berbeda pendapat?

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.