SUDUT LAIN BANDUNG: Pertarungan Elite dan Kemandirian Gerakan

BandungBergerak – Di tengah riuhnya percakapan politik nasional, perhatian publik kembali tersedot pada pertarungan di lingkaran kekuasaan. Isu pengunduran diri wakil presiden, dugaan penyadapan terhadap presiden, hingga perkara ijazah mantan presiden menjadi bahan perdebatan yang memenuhi ruang publik. Sementara itu, di Bandung, sejumlah mahasiswa dan peserta aksi harus berhadapan dengan proses hukum sebagai buntut kerusuhan dalam demonstrasi 20 Oktober 2026.

Situasi ini menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah kita sedang menyaksikan pertarungan gagasan tentang masa depan bangsa atau justru pertarungan kepentingan di antara kelompok-kelompok elite yang menggunakan kegelisahan publik sebagai ruang perebutan pengaruh?

Dua hal tersebut tentu tidak selalu dapat dipisahkan. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Demikian pula demonstrasi adalah hak warga negara yang harus dihormati. Namun, ketika gerakan sosial semakin mudah terseret ke dalam pusaran persaingan elite, kita perlu bertanya kembali: sejauh mana gerakan tersebut masih memiliki agenda politiknya sendiri?

Pertanyaan ini penting, terutama bagi Bandung yang memiliki sejarah panjang sebagai ruang tumbuhnya pemikiran kritis, gerakan mahasiswa, dan tradisi perlawanan intelektual.

Hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi belakangan menjadi salah satu perhatian publik. Berbagai dinamika di lingkaran kekuasaan memunculkan pembacaan tentang adanya dua kelompok kepentingan yang sedang berhadapan. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas.

Bukan tidak mungkin keresahan masyarakat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu untuk memperkuat pengaruhnya. Dugaan mengenai adanya kepentingan yang menumpang dalam gerakan massa patut diuji secara terbuka. Namun, tanpa bukti yang dapat diperiksa, kita tidak seharusnya buru-buru menyimpulkan bahwa sebuah gerakan dibiayai atau dikendalikan oleh kelompok tertentu.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tidak kehilangan kemandiriannya.

Mahasiswa tidak perlu menjadi pembela Prabowo untuk mengkritik Jokowi. Sebaliknya, mereka juga tidak harus menjadi bagian dari barisan yang ingin menjatuhkan Prabowo hanya karena memiliki kritik terhadap pemerintahannya. Keduanya merupakan pilihan politik yang terlalu menyederhanakan persoalan.

Gerakan mahasiswa seharusnya memiliki ukuran sendiri dalam menilai kekuasaan. Siapa pun presidennya, selama kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada kepentingan publik, kritik tetap diperlukan. Dan siapa pun kelompok yang berada di luar kekuasaan, dukungan terhadap tuntutannya juga tidak boleh diberikan secara membabi buta.

Kemandirian gerakan justru terlihat ketika ia mampu menjaga jarak dari seluruh kepentingan elite.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Dari Jaring Pengaman Sosial ke Jaring Pengaman Kekuasaan
SUDUT LAIN BANDUNG: Dari Aksi ke Aksi, Kedaulatan Tetap di Awan
SUDUT LAIN BANDUNG: Ketika Seni Kehilangan Fungsi Kebudayaannya dan Menjadi Hiasan Kota

Jangan Diskreditkan Gerakan Mahasiswa

Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi 20 Oktober 2026 di Bandung tentu tidak bisa diabaikan. Kepolisian telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka terkait dugaan kekerasan dan perusakan. Proses hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: jangan sampai peristiwa kerusuhan tersebut menjadi alasan untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa secara keseluruhan.

Kita perlu membedakan secara tegas antara tindakan individu dengan gerakan sosial yang menjadi ruang penyampaian aspirasi. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual. Tetapi keberadaan seseorang dalam demonstrasi, keikutsertaannya dalam menyampaikan kritik, atau identitasnya sebagai mahasiswa tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu bekerja secara objektif, transparan, dan proporsional. Setiap penangkapan, penetapan tersangka, serta proses penahanan harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang sah. Hak memperoleh pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, serta perlindungan hak akademik mahasiswa juga harus diperhatikan.

Aparat tidak seharusnya membangun stigma bahwa gerakan mahasiswa identik dengan kerusuhan atau tindakan anarkis. Sebaliknya, gerakan mahasiswa juga perlu melakukan evaluasi internal agar ruang demokrasi tidak dimanfaatkan oleh tindakan yang justru merugikan perjuangan mereka sendiri.

Mengecam kekerasan tidak berarti membenarkan tindakan represif. Membela hak mahasiswa juga tidak berarti membenarkan perusakan. Keduanya dapat dan harus ditempatkan secara proporsional. Demokrasi membutuhkan aparat yang mampu membedakan tindakan kriminal dengan penyampaian aspirasi, sekaligus gerakan mahasiswa yang mampu menjaga integritas perjuangannya.

Ada satu hal yang terasa lebih substansial untuk diperjuangkan dalam situasi politik sekarang: mengapa tuntutan perubahan lebih sering berhenti pada persoalan pergantian orang, sementara perubahan regulasi yang mendasari ketimpangan justru tidak menjadi agenda utama?

Reshuffle kabinet mungkin diperlukan dalam situasi tertentu. Pergantian wakil presiden pun bisa menjadi bagian dari dinamika politik konstitusional. Namun, apakah semua itu otomatis mengubah arah kebijakan negara?

Pergantian pejabat tidak selalu berarti perubahan struktur kekuasaan. Orang-orang baru bisa saja menduduki jabatan, tetapi tetap bekerja di dalam kerangka regulasi dan kepentingan ekonomi-politik yang sama.

Karena itu, reshuffle kabinet dan pergantian wakil presiden tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai keberanian untuk mengoreksi undang-undang yang selama ini dipersoalkan karena dampaknya terhadap kepentingan rakyat.

Kita bisa memulainya dari Undang-Undang KPK yang perlu dievaluasi untuk memulihkan independensi dan memperkuat pemberantasan korupsi. Kemudian UU Minerba yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, UU Cipta Kerja yang menyangkut perlindungan pekerja dan lingkungan, serta UU IKN yang perlu terus diuji dari sisi kepentingan publik, pembiayaan, dan penguasaan lahan.

Regulasi-regulasi tersebut tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan produk dari proses politik dan konfigurasi kekuasaan pada masanya. Karena itu, evaluasi terhadap warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya merupakan bagian wajar dari tanggung jawab pemerintahan yang baru.

Jika pemerintah sekarang sungguh-sungguh menghendaki perubahan, mengapa tidak menjadikan koreksi terhadap regulasi-regulasi bermasalah sebagai agenda politik yang serius?

Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan perubahan kebijakan dan mendorong pembentukan undang-undang. Dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 juga menyediakan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dengan tetap mengikuti mekanisme persetujuan DPR.

Tentu, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui Perppu. Ada proses legislasi, evaluasi kebijakan, dan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, yang perlu ditagih adalah keberanian politik pemerintah untuk memulai koreksi tersebut.

Sebab, perubahan tidak cukup hanya dengan membersihkan kabinet dari orang-orang yang dianggap sebagai warisan pemerintahan terdahulu. Jika aturan mainnya tetap sama, struktur kepentingannya pun berpotensi tetap bertahan.

Di sinilah saya kira Bandung memiliki ruang untuk mengambil posisi yang berbeda. Alih-alih larut dalam pertarungan dua kelompok elite, gerakan mahasiswa Bandung dapat menawarkan agenda perubahan yang lebih konkret. Bukan sekadar demonstrasi yang berisi penolakan, melainkan gerakan yang mampu menyusun tuntutan, menawarkan koreksi, dan menantang keberanian pemerintah untuk membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.

Bayangkan jika mahasiswa dari berbagai kampus, organisasi masyarakat sipil, komunitas intelektual, buruh, dan kelompok lingkungan duduk bersama menyusun agenda evaluasi regulasi. Mereka tidak hanya meneriakkan tuntutan agar pemerintah mundur atau mengganti sejumlah pejabat. Mereka membawa kajian tentang bagaimana UU KPK perlu diperkuat, bagaimana UU Minerba harus menjamin kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, bagaimana UU Cipta Kerja harus lebih melindungi pekerja, dan bagaimana kebijakan pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Gerakan semacam ini tentu membutuhkan kerja intelektual, keberanian berdebat, dan kesediaan membangun konsensus. Demonstrasi tetap menjadi salah satu instrumen perjuangan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan gerakan.

Bandung memiliki tradisi yang memungkinkan hal tersebut tumbuh. Sejarah pergerakan mahasiswa, ruang diskusi, komunitas kebudayaan, dan berbagai inisiatif masyarakat sipil telah menjadi bagian dari perjalanan kota ini. Namun, sejarah tidak boleh hanya menjadi kebanggaan yang terus diulang tanpa melahirkan pembaruan pemikiran.

Kreativitas pikiran Bandung seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengemas aksi menjadi tontonan yang menarik. Ia harus mampu melahirkan gagasan yang menawarkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bukan berarti setiap gerakan harus memiliki kesimpulan yang sama. Perbedaan pandangan justru diperlukan. Yang perlu dijaga adalah kemandirian dalam merumuskan agenda dan keberanian untuk tidak menjadi kendaraan bagi kepentingan politik mana pun.

Menagih Perubahan, Bukan Memilih Wajah Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan kita bukan semata-mata siapa yang sedang berhadapan di lingkaran kekuasaan. Prabowo, Jokowi, maupun kelompok politik yang berada di sekitar keduanya hanyalah bagian dari dinamika politik yang terus bergerak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana rakyat memiliki posisi tawar dalam menentukan arah kebijakan negara. Jangan sampai energi gerakan sosial habis untuk memperdebatkan siapa yang harus diganti, sementara undang-undang yang mengatur penguasaan sumber daya, hubungan kerja, pemberantasan korupsi, dan kepentingan publik tidak tersentuh.

Kita tidak sedang membutuhkan gerakan yang sekadar menjadi oposisi terhadap satu pemerintahan atau pendukung bagi pemerintahan lainnya. Kita membutuhkan gerakan yang mampu mengukur kekuasaan melalui keberpihakannya kepada rakyat.

Jika Prabowo ingin membuktikan bahwa pemerintahannya membawa perubahan, berikan tantangan yang jelas: koreksi regulasi yang bermasalah, pulihkan independensi lembaga pengawasan, perkuat perlindungan rakyat, dan pastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan jika gerakan mahasiswa ingin tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual, mereka perlu membuktikan bahwa agenda perjuangannya tidak dapat dibeli, dititipkan, atau diarahkan oleh kepentingan elite.

Bandung tidak kekurangan demonstrasi. Yang sedang kita tunggu adalah kreativitas pikiran yang mampu melampaui demonstrasi itu sendiri.

Sebab, perubahan bukan sekadar tentang mengganti siapa yang berkuasa. Perubahan harus menyentuh aturan yang menentukan untuk siapa kekuasaan bekerja.

Barangkali, inilah saatnya Bandung kembali melahirkan gagasan yang tidak sekadar gaduh di jalanan, tetapi juga mampu mengubah cara kita memandang dan memperjuangkan masa depan.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB