Lompat ke konten utama

Sehat untuk Semua, Kecuali yang Miskin dan Jauh

"Sehat untuk Semua" bukan sekadar tema tahunan Hari Kesehatan Nasional. Ia adalah janji konstitusi pada setiap warga negara.

ZR
Zikri Resa Hasrian
Zikri Resa Hasrian· 16 November 2026
Sekretaris Jenderal Bakornas LKMI PB HMI
Ilustrasi oleh Alfonsus Ontrano/BandungBergerak
Ilustrasi oleh Alfonsus Ontrano/BandungBergerak — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Hari ini negara sedang berpesta. Spanduk Hari Kesehatan Nasional ke-62 terbentang di kantor-kantor pemerintahan, pejabat bersenam di lapangan, kamera menyala, dan slogan "Sehat untuk Semua" dibacakan dengan suara lantang. Tapi di tengah riuh itu, izinkan saya bertanya dengan pelan namun serius: semua itu siapa?

Apakah "semua" itu termasuk puluhan ribu orang yang tumbang keracunan setelah menyantap makanan dari program negara sendiri? Apakah termasuk jutaan warga miskin yang suatu pagi mendapati kartu jaminan kesehatannya tak lagi berlaku? Apakah termasuk ibu di Papua Pegunungan yang harus menerima kenyataan bahwa dua dari tiga puskesmas di provinsinya tak memiliki seorang dokter pun? Jika jawabannya tidak, maka kita perlu berhenti sejenak dan mengakui dengan jujur bahwa yang kita rayakan hari ini bukanlah sehat untuk semua, melainkan sehat untuk sebagian.

Hari Kesehatan Nasional lahir dari ingatan tentang perang melawan malaria di awal 1960-an. Pada masa itu, negara tidak sibuk berpose di depan kamera. Negara masuk ke kampung-kampung, mengetuk pintu rumah warga, dan memburu penyakit sampai ke sarangnya. Kesehatan saat itu adalah kerja keras yang sunyi, bukan panggung. Enam dekade kemudian, saya khawatir kita telah kehilangan ruh itu. Kita lebih bersemangat menghitung langkah kaki di stadion ketimbang menghitung nyawa yang hilang karena penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah.

Baca Juga: Masalah Kronis Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat
Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan
Layanan Kesehatan Ramah Lingkungan Semakin Mendesak Diterapkan

Layanan Kesehatan Kita yang Rapuh

Lihatlah apa yang terjadi sepanjang tahun ini. Program Makan Bergizi Gratis, yang diniatkan untuk memperbaiki gizi anak bangsa, justru meninggalkan luka. Data surveilans Kementerian Kesehatan yang diungkap di DPR menunjukkan korban keracunan telah menembus lebih dari 50 ribu orang, tersebar dalam ratusan kejadian di 36 provinsi. Saya tidak sedang menolak gagasan memberi makan anak-anak kita. Tidak ada orang waras yang menolak itu. Tetapi angka sebesar itu tidak lagi pantas disebut insiden. Itu adalah krisis keamanan pangan yang dibiarkan berlarut, karena program dikejar dengan logika target dan serapan anggaran, bukan dengan logika keselamatan. Dan seperti biasa, yang membayar paling mahal adalah mereka yang paling tak berdaya untuk protes.

Lalu campak, penyakit lama yang seharusnya sudah kita kubur dalam buku sejarah, kembali menghantui. Sepanjang 2025 tercatat lebih dari 63 ribu kasus suspek dan puluhan anak meninggal dunia. Memasuki tahun ini, puluhan kejadian luar biasa kembali meledak di berbagai daerah. Yang paling menampar nurani, sebagian besar kasus yang terkonfirmasi tidak pernah mendapatkan imunisasi. Anak-anak itu tidak meninggal karena ilmu kedokteran kalah. Vaksinnya ada, murah, dan terbukti ampuh. Mereka meninggal karena sistem kita gagal menjangkau mereka, karena kepercayaan publik dibiarkan terkikis hoaks, dan karena layanan dasar tak sampai ke tempat mereka tinggal.

Di awal tahun, kita juga dikejutkan oleh penonaktifan lebih dari 11 juta peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Di antara mereka terdapat lebih dari 120 ribu pasien penyakit katastropik, orang-orang dengan gagal ginjal, kanker, dan penyakit berat lain yang hidupnya bergantung pada layanan rutin. Bayangkan seorang pasien cuci darah yang datang ke rumah sakit dengan tubuh lemah, lalu baru tahu bahwa negara telah mencoret namanya. Pemerintah boleh menyebutnya pemutakhiran data, tetapi bagi pasien itu, ini adalah pengalaman ditinggalkan tepat pada saat ia paling membutuhkan pegangan. Dan di tengah semua kegaduhan itu, wacana kenaikan iuran terus digulirkan, seolah rakyat kecil masih punya ruang untuk mengencangkan ikat pinggang yang sudah lama tak bisa dikencangkan lagi.

Semua persoalan ini bermuara pada satu titik yang sama: layanan kesehatan primer kita rapuh. Kementerian Kesehatan sendiri mengakui masih ada sekitar 400 puskesmas tanpa dokter. Ketimpangannya begitu telanjang. Di Papua Pegunungan, dua dari tiga puskesmas tak berdokter, sementara Jakarta memiliki hampir 192 dokter untuk setiap 100 ribu penduduk. Inilah wajah asli kesehatan kita hari ini: berlimpah di pusat, sekarat di pinggiran. Dari estimasi lebih dari sejuta kasus tuberkulosis, baru sekitar 600 ribu yang terdeteksi. Ratusan ribu lainnya hidup dan menularkan dalam senyap, tak tercatat, tak tersentuh, dan hampir pasti berada di wilayah yang paling jauh dari layanan.

Di tengah kekosongan itu, muncul pula rencana klinik Koperasi Desa Merah Putih. Wajar bila publik bertanya, untuk apa membangun pintu baru jika rumah yang lama belum berpenghuni? Puskesmas yang sudah ada saja masih kekurangan dokter, obat, dan tenaga kesehatan. Saya khawatir kita kembali terjebak pada kebiasaan lama: membangun gedung karena mudah difoto dan diresmikan, sambil melupakan bahwa sebuah fasilitas kesehatan hanya hidup jika ada manusia yang bekerja dengan layak di dalamnya. Kesehatan rakyat tidak boleh direduksi menjadi proyek.

Saya menulis ini bukan karena benci pada pemerintah, dan bukan pula untuk menafikan kerja keras para tenaga kesehatan yang setiap hari berjibaku di lapangan dengan fasilitas seadanya. Mereka adalah pahlawan yang jarang disebut dalam pidato. Saya menulis karena kami, mahasiswa kesehatan, kelak akan berdiri di garis depan sistem yang rapuh ini. Kami tidak ingin mewarisi slogan kosong.

Janji Konstitusi

Kritik ini juga saya arahkan ke dalam, kepada diri kami sendiri. Terlalu banyak dari kami yang sejak di bangku kuliah dibentuk untuk mengejar kenyamanan kota dan gelar spesialis, lalu memandang puskesmas sebagai persinggahan, bahkan hukuman. Sebagian dari itu memang lahir dari sistem yang tak menghargai layanan primer: insentif yang tak sepadan, karier yang tak jelas, dan perlindungan yang minim bagi mereka yang mengabdi di pelosok. Tetapi sebagian lagi lahir dari cara kita memaknai profesi ini. Jika kita lupa bahwa ilmu kesehatan pada dasarnya adalah ilmu untuk melayani mereka yang paling lemah, maka kita sedang mengkhianati alasan profesi ini ada.

Maka di Hari Kesehatan Nasional ini, saya mengajak kita semua untuk berhenti merayakan dan mulai bercermin. Negara perlu berani mengevaluasi program yang membahayakan anak-anak, alih-alih membelanya demi gengsi. Negara perlu memastikan tak ada satu pun warga miskin dan pasien penyakit berat yang kehilangan jaminan kesehatan karena urusan administrasi. Negara perlu menahan diri dari menaikkan beban iuran sebelum tata kelolanya dibenahi. Dan negara perlu sungguh-sungguh menghadirkan dokter dan tenaga kesehatan di setiap puskesmas, terutama di tanah-tanah yang selama ini hanya disebut dalam laporan, bukan dilayani dalam kenyataan.

"Sehat untuk Semua" bukan sekadar tema tahunan. Ia adalah janji konstitusi kepada setiap warga negara, tanpa memandang seberapa miskin dan seberapa jauh ia tinggal. Janji itu akan terus kami tagih, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari, sampai kata "semua" benar-benar berarti semua.

Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62. Hari ini bukan untuk berpesta. Hari ini untuk menagih janji.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.

Tuliskan Tanggapan Anda

Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.