BandungBergerak – Bagi masyarakat, kemajuan ekonomi tidak selalu diukur melalui angka dalam laporan. Ukurannya bisa jauh lebih sederhana: kebutuhan rumah tangga terpenuhi, pekerjaan memberi penghasilan yang cukup, dan biaya sekolah anak tidak lagi menjadi kecemasan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung layak disambut sekaligus dicermati. Angka produksi yang meningkat perlu dibaca bersama kondisi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Data 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Ekonomi kembali tumbuh setelah terpukul pandemi. Kemiskinan dan pengangguran menurun dari puncaknya pada 2021.

Meski demikian, ketimpangan pengeluaran pada 2025 masih lebih tinggi dibandingkan 2020. Bandung bergerak maju, tetapi pemerataan manfaat pertumbuhan tetap menjadi pekerjaan rumah.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Ambisi Modernisasi BRT Bandung Raya di Tengah Transisi yang Belum Tuntas
MAHASISWA BERSUARA: Kemiskinan yang Tidak Diakui Sistem
MAHASISWA BERSUARA: Jakarta, Kota yang Dipaksa Menanggung Terlalu Banyak Beban

Ekonomi Pulih, Apa Artinya bagi Warga?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Kota Bandung terkontraksi 2,28 persen pada 2020. Setahun kemudian, pertumbuhannya kembali positif sebesar 3,76 persen dan meningkat menjadi 5,41 persen pada 2022.

Pada 2023–2025, pertumbuhan bertahan di sekitar lima persen, masing-masing sebesar 5,07 persen, 4,99 persen, dan 5,29 persen.

Rangkaian tersebut menunjukkan pemulihan kegiatan ekonomi. Namun, lajunya tidak selalu meningkat setiap tahun.

Pertumbuhan ini dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sederhananya, ukuran tersebut melihat pertambahan nilai produksi barang dan jasa dengan memisahkan pengaruh perubahan harga.

Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari sekitar Rp116,06 juta pada 2020 menjadi Rp158,50 juta per tahun pada 2025.

Angka itu bisa mengundang pertanyaan: jika nilainya sebesar itu, mengapa masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan?

Jawabannya terletak pada cara membaca data. PDRB per kapita merupakan hasil pembagian nilai kegiatan ekonomi wilayah dengan jumlah penduduk. Angka tersebut bukan gaji tahunan ataupun uang yang diterima setiap warga.

Nilainya juga masih dipengaruhi perubahan harga. Karena itu, kenaikan PDRB per kapita belum cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli seluruh warga meningkat dengan besaran yang sama.

Bayangkan sebuah kelompok berisi orang-orang dengan penghasilan berbeda. Ketika penghasilan beberapa orang meningkat tajam, rata-rata kelompok dapat ikut naik meskipun keadaan anggota lainnya tidak banyak berubah.

Gambaran sederhana ini menjelaskan mengapa angka rata-rata perlu dilengkapi dengan ukuran pemerataan.

Salah satu indikatornya adalah gini ratio. Nilainya berada antara nol dan satu. Semakin mendekati satu, semakin tinggi ketimpangannya.

Dalam data BPS yang dibahas di sini, gini ratio mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk. Jadi, ukurannya tidak secara langsung menunjukkan ketimpangan kekayaan.

Gini ratio Kota Bandung tercatat 0,402 pada 2020, kemudian naik menjadi 0,427 pada 2021. Nilainya mencapai 0,459 pada 2022 dan bertahan pada tingkat yang sama pada 2023.

Kabar baiknya, angka tersebut turun menjadi 0,440 pada 2024 dan kembali turun menjadi 0,420 pada 2025.

Artinya, ketimpangan tidak terus memburuk. Kesenjangan sempat melebar, lalu berangsur menyempit dalam dua tahun terakhir. Namun, posisi 2025 belum kembali ke tingkat 2020.

Yang jelas, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua hal yang perlu diperhatikan bersama. Ekonomi yang membesar belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana manfaatnya tersebar.

Perbaikan terlihat pada angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kota Bandung naik dari 3,99 persen pada Maret 2020 menjadi 4,37 persen pada Maret 2021.

Setelah itu, angkanya turun bertahap menjadi 4,25 persen pada 2022, 3,96 persen pada 2023, 3,87 persen pada 2024, dan 3,78 persen pada 2025.

Jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 112.500 orang pada 2021 menjadi 99.120 orang pada 2025.

Penurunan ini merupakan kemajuan. Namun, hampir seratus ribu warga masih berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, keluar dari kategori miskin belum otomatis berarti sebuah keluarga memiliki keuangan yang aman. Data kemiskinan saja belum menjelaskan apakah mereka mempunyai tabungan, pekerjaan yang stabil, atau kemampuan menghadapi biaya kesehatan mendadak.

Kemiskinan dan ketimpangan pun menjawab pertanyaan berbeda. Kemiskinan menunjukkan penduduk yang pengeluarannya berada di bawah batas kebutuhan dasar. Ketimpangan menunjukkan seberapa tidak merata pengeluaran antar penduduk.

Itulah sebabnya kemiskinan dapat menurun sementara persoalan kesenjangan masih perlu ditangani.

Pasar kerja Bandung turut menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 11,19 persen pada Agustus 2020 dan naik menjadi 11,46 persen pada Agustus 2021.

Angka itu kemudian menurun menjadi 9,55 persen pada 2022, 8,83 persen pada 2023, 7,40 persen pada 2024, dan 7,22 persen pada 2025.

Dengan kata lain, pada Agustus 2025 sekitar tujuh dari setiap seratus orang dalam angkatan kerja tergolong penganggur. Angka ini dihitung terhadap angkatan kerja, bukan seluruh penduduk Bandung.

Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, pembicaraan mengenai kesejahteraan tidak boleh berhenti pada status bekerja.

TPT belum menjelaskan apakah penghasilan pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan, apakah jam kerjanya stabil, dan apakah ia mendapat perlindungan sosial.

Karena itu, keberhasilan membuka kesempatan kerja perlu diikuti perhatian terhadap kualitas pekerjaan. Warga membutuhkan kesempatan memperoleh penghasilan sekaligus kepastian untuk merencanakan hidup.

Agar Pertumbuhan Terasa sampai ke Rumah

Tantangan Bandung berikutnya adalah memperluas kesempatan agar kemajuan ekonomi semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pelatihan keterampilan, misalnya, perlu dihubungkan dengan kebutuhan perekrutan. Keberhasilannya dapat dinilai dari peserta yang memperoleh pekerjaan dan bertahan bekerja, bukan hanya banyaknya sertifikat yang dibagikan.

Dukungan kepada usaha kecil juga perlu menjangkau persoalan akses pasar dan keberlanjutan usaha. Bantuan akan lebih berarti apabila membuka kesempatan usaha untuk berkembang dan memberikan penghasilan yang lebih stabil.

Transportasi, pendidikan, serta kesehatan yang terjangkau turut menentukan. Ketiganya berkaitan dengan biaya rumah tangga dan kemampuan warga mengakses peluang ekonomi.

Tentu, data tahunan tersebut tidak membuktikan bahwa satu kebijakan tertentu menyebabkan turunnya kemiskinan atau pengangguran. Waktu pengukurannya pun berbeda: kemiskinan pada Maret, pengangguran pada Agustus, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencakup satu tahun penuh.

Namun, angka-angka itu cukup menjadi pengingat bahwa menilai kemajuan kota membutuhkan lebih dari satu ukuran.

Bandung telah menunjukkan pemulihan ekonomi dan perbaikan sejumlah indikator sosial. Capaian tersebut perlu dijaga, sambil memastikan kesempatan tidak semakin jauh dari warga yang masih tertinggal.

Pertanyaan “Bandung tumbuh, tapi untuk siapa?” layak terus diajukan. Jawabannya akan semakin jelas ketika lebih banyak warga memperoleh pekerjaan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan, dan memiliki ruang untuk merencanakan masa depan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB