Logika Selebritas dan Hasrat Kekuasaan Dedi Mulyadi di Politik Nasional

BandungBergerak – Banyak dari kita mengenal Dedi Mulyadi sebelum menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Bahkan, tidak sedikit yang telah mengenalnya sejak ia menjabat sebagai bupati salah satu kabupaten di Jawa Barat atau mengenalnya bulak balik di beragam platform media sosial, sedang ngobrol dengan warga yang kesulitan ekonomi, pegawai kecil, dsb. Malah dalam satu konten dari salah satu media, mengatakan bahwa beliau selalu membawa tim konten yang sigap saat dia melakukan aksi ke mana pun dia pergi. Oh mungkin beliau menjunjung tinggi nilai akuntabilitas? Transparansi? Menunjukkan integritas sebagai pejabat publik? Atau mungkin menjalankan good governance?

Namun, di balik popularitasnya yang warawiri pada beragam media sosial dan citra kepemimpinannya, pada periode pemerintahan di kabupaten tadi, pada 2008–2018 tetap perlu dievaluasi secara kritis melalui data BPS, khususnya terkait kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan kondisi keuangan daerah. Sejauh mana berbagai persoalan tersebut berhasil diatasi, dan sejauh mana capaian pembangunannya dapat diukur secara objektif? Btw selingan pertanyaan pribadi, mengapa sebagian kepala daerah lebih mengutamakan citra keberhasilan melalui pembangunan fasilitas yang mudah terlihat publik, seperti monumen, acara populer, gedung seremonial, gerbang kota, dan ornamen jalan yang berlebihan? Proyek mercusuar semacam ini menyerap anggaran besar, sementara manfaatnya bagi warga masih minim sehingga perlu dievaluasi, punten just my two cents.

Baca Juga: Estetika Bapak Aing
Citra Rakyat Dedi Mulyadi
Jernih Membaca Elektabilitas Dedi Mulyadi

Panggung KDM

Di era ketika algoritma menentukan siapa yang dikenal dan siapa yang dilupakan, politik tidak lagi sekadar soal gagasan dan kerja kelembagaan, melainkan juga soal siapa yang paling piawai merebut perhatian. Internet dengan jangkauan nyaris tanpa batas, yang hari ini ada di genggaman hampir setiap warga lewat telepon genggam, membuat persaingan itu semakin terbuka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) adalah salah satu wajah paling mudah terlihat dari gejala tersebut. Kehadirannya yang nyaris tanpa jeda di berbagai platform media sosial, dengan potongan adegan turun ke lapangan, dialog spontan dengan warga, pemberian bantuan finansial, dan kebijakan jangka pendek yang mudah dibagikan (seperti di parung Panjang), menunjukkan bahwa panggung digital telah menjadi arena utama pembentukan legitimasi,

Padahal, kebijakan publik yang baik menuntut proses panjang yang tidak boleh dilewati: identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, penyusunan alternatif solusi, konsultasi publik, kajian hukum dan anggaran, penetapan kebijakan sesuai peraturan, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi dampak. Ketika legitimasi lebih ditentukan oleh visibilitas, proses panjang inilah yang berisiko terpinggirkan.

Panggung yang dihadiri KDM seakan banyak, bahkan kadang panggung itu bahkan melampaui batas wilayah kekuasaannya. KDM terbang ke Kota Malang, Jawa Timur, untuk mendatangi warga yang berseteru, dan kunjungan itu diunggah ke kanal YouTube-nya. Ia juga berkunjung ke Bali dan menemui warga berpenghasilan rendah. Dia juga berangkat ke Sumatra untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi dan aktivitasnya di Sumatra Barat terekam melalui akun media sosialnya. KDM menyatakan bahwa kepergiannya bukan untuk membuat konten, ok.

Muncul pertanyaan saya pribadi sebagai warga Jawa Barat asli, pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah ia bekerja, melainkan apakah kerja itu dirancang untuk dilihat, dan untuk apa perhatian publik itu dikumpulkan? Jika benar demikian, praktik ini dekat sekali dengan logika selebritas, yakni cara berpolitik yang menjadikan popularitas sebagai modal untuk mengonversi simpati publik menjadi posisi politik. Hal ini tidak sepenuhnya keliru, sebab popularitas memang bagian dari politik elektoral. Namun, dalam etika politik yang saya yakini, jabatan publik adalah amanah untuk memperjuangkan kepentingan bersama, bukan panggung untuk membangun popularitas pribadi. Ketika keberhasilan seorang pemimpin, di mana pun, lebih banyak diukur dari viralitas dan citra media ketimbang kualitas kebijakan, transparansi anggaran, dan dampak nyata bagi warga, budaya selebritas politik berisiko menggeser esensi politik dari pelayanan publik menjadi pertunjukan kekuasaan.

Masalahnya, kerja yang terlihat publik belum tentu kerja yang paling dibutuhkan publik. Sebuah pembangunan bisa tampil megah, mudah diberitakan, dan membuat pemimpinnya populer. Namun, itu belum membuktikan bahwa kebijakannya efektif. Karena itu, kita perlu membedakan keberhasilan komunikasi politik dari keberhasilan kebijakan publik. Yang pertama menyangkut bagaimana kerja pemerintah dipersepsikan. Yang kedua menyangkut apakah kerja itu benar-benar menyelesaikan masalah. Keduanya bisa berjalan bersama. Tetapi ketika persepsi lebih menentukan daripada hasil, masyarakat berisiko menilai pemimpin dari apa yang paling sering mereka lihat, bukan dari apa yang paling bermanfaat.

Ada satu pertanyaan penting: untuk apa kamera selalu dibawa dalam setiap kegiatan seorang pemimpin? Apakah benar demi akuntabilitas dan keterbukaan, agar warga tahu apa yang sedang dikerjakan? Iya betul dokumentasi kegiatan pemerintah memang tidak salah. Namun, akuntabilitas tidak cukup dengan merekam dan menayangkan kegiatan. Ia membutuhkan tujuan kebijakan yang jelas, capaian yang terukur, dan kesediaan mempertanggungjawabkan hasil. Sebab, menunjukkan bahwa seseorang sedang bekerja tidak sama dengan membuktikan bahwa kerjanya berhasil. Maka kita perlu bertanya: apakah kamera itu alat transparansi atau bagian dari strategi membangun citra politik? Kerja sama dengan media tetap perlu, tetapi tidak boleh menganggap media sebagai ancaman bagi jalannya kerja gubernur.

Menilai Pemimpin

Pada akhirnya, persoalan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara. Kita perlu keluar dari kebiasaan menilai pemimpin hanya berdasarkan keramahan, kedekatan emosional, gaya komunikasi, atau kemampuannya menarik perhatian di media sosial. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kemiskinan berkurang, akses pendidikan dan kesehatan membaik, lapangan kerja bertambah, serta anggaran publik digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Ukuran semacam ini mungkin tidak selalu menarik untuk menjadi viral, tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji. Sebab, dalam demokrasi, masyarakat bukan sekadar penonton yang menikmati pertunjukan politik, melainkan warga negara yang berhak menuntut pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang menggunakan uang dan kewenangan publik.

Sebagai warga Jawa Barat asli, saya menyayangkan jika praktik politik semakin menempatkan citra dan popularitas di ruang yang lebih menonjol daripada substansi kebijakan, saya kurang suka melihat hal ini. Saya tentu tidak mempersoalkan dokumentasi kegiatan pemerintah, sebab masyarakat memang berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh pemimpinnya. Namun, keterbukaan publik seharusnya tidak berhenti pada kamera yang merekam aktivitas, melainkan juga mencakup dasar pengambilan keputusan, capaian program, dan dampak nyata bagi masyarakat. Sebab pada akhirnya, yang perlu diwariskan oleh seorang pemimpin bukan sekadar citra tentang dirinya, melainkan manfaat nyata dari kebijakan yang pernah diambilnya, leres teu?

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB