Demensia, Alzheimer, dan Presbikusis: Kegelisahan Saya Melihat Orang-orang yang Memimpin Negeri

BandungBergerak – Belakangan ini saya sering berpikir tentang satu hal yang mungkin terdengar agak kurang ajar. Jangan-jangan negara kita perlu lebih serius memperhatikan kesehatan orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Bukan hanya kesehatan jantung, tekanan darah, atau kemampuan berjalan tegak di hadapan kamera, tetapi juga kemampuan mengingat, memahami persoalan, dan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan telinganya.

Pikiran itu muncul setiap kali saya melihat bagaimana kritik masyarakat ditanggapi. Ada yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh akademisi, disuarakan mahasiswa, bahkan dirasakan langsung oleh rakyat. Namun, respons yang datang kadang membuat saya heran. Seolah yang sedang dipersoalkan bukan kebijakannya, melainkan harga diri orang yang membuat kebijakan tersebut.

Saya kemudian teringat tiga istilah medis: demensia, alzheimer, dan presbikusis. Ketiganya bukan penyakit yang sama. Demensia berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif, alzheimer merupakan salah satu penyakit penyebab demensia, sedangkan presbikusis adalah penurunan kemampuan mendengar yang berkaitan dengan usia.

Saya bukan dokter. Jangankan mendiagnosis seorang pejabat, membaca tulisan dokter di atas resep obat saja kadang saya masih kesulitan. Tetapi sebagai perumpamaan untuk melihat tabiat kekuasaan, tiga istilah ini rasanya cukup menarik.

Saya perhatikan, ketika kampanye, ingatan seorang calon pemimpin biasanya sangat baik. Ia hafal persoalan petani, tahu harga beras, paham sulitnya mencari pekerjaan, dan begitu fasih menjelaskan penderitaan rakyat kecil. Semuanya terdengar meyakinkan. Namun, setelah pelantikan, beberapa janji seperti ikut dibereskan bersama tenda kampanye.

Baca Juga: Pemimpin dan Keaksaraan
Antara Sekretaris Kabinet, Wakil Presiden, dan Konstitusi Kita
Ketika Kepemimpinan Berubah Menjadi Pertunjukan

Demensia, Alzheimer, dan Presbikusis

Mungkin ini yang membuat saya teringat demensia dan alzheimer. Bukan karena saya menganggap pejabat mengidap penyakit tersebut, melainkan karena ada kebiasaan lupa yang sulit dipahami. Rakyat masih mengingat apa yang dijanjikan, sementara orang yang berjanji justru terlihat sudah punya ingatan baru.

Yang lebih menggelitik, ingatan terhadap kritik kadang jauh lebih awet daripada ingatan terhadap janji. Orang yang pernah menyampaikan pendapat berbeda bisa terus diingat. Namun, isi pendapatnya tidak kunjung dipertimbangkan.

Saya pernah membaca bahwa demensia juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang memproses informasi dan perilakunya. Dalam kondisi tertentu, penderita bisa mengalami kebingungan, kecurigaan, atau menjadi defensif. Tentu mereka membutuhkan bantuan dan pendampingan. Kondisi medis seperti ini bukan sesuatu yang pantas ditertawakan.

Tetapi saya jadi teringat kebiasaan sebagian pemegang kekuasaan. Ketika dikritik, mereka seperti sedang menghadapi musuh. Padahal masyarakat hanya meminta kebijakan diperbaiki. Akademisi menyampaikan data, mahasiswa menyampaikan keresahan, rakyat menceritakan kesulitan hidup. Anehnya, yang ditangkap justru kesan bahwa semua orang sedang menyerang pemerintah.

Barangkali terlalu lama berada di lingkungan yang selalu mengatakan benar membuat seseorang mulai sulit menerima kenyataan bahwa pendapatnya juga bisa keliru.

Lalu saya teringat presbikusis. Ini gangguan pendengaran yang berkaitan dengan pertambahan usia. Dalam kehidupan politik, saya melihat fenomena yang agak berbeda. Keluhan masyarakat terdengar samar, tetapi urusan fasilitas dan pembagian jabatan hampir tidak pernah terlewatkan. Entah bagaimana, pendengaran politik bisa begitu selektif.

Dari situ pikiran saya beralih pada pemeriksaan kesehatan calon presiden dan wakil presiden. Negara sebenarnya sudah memiliki mekanisme pemeriksaan jasmani dan rohani. Ada pemeriksaan psikologis dan psikiatri yang dapat menggunakan instrumen seperti MMPI serta pendekatan diagnostik sesuai protokol medis.

Saya membayangkan pemeriksaan itu tentu bukan perkara sederhana. Memimpin negara dengan penduduk ratusan juta orang membutuhkan kemampuan berpikir, mengelola emosi, memahami informasi yang rumit, dan mengambil keputusan dalam tekanan. Tidak cukup hanya sehat ketika berdiri di podium.

Sejarah bahkan pernah memperlihatkan betapa seriusnya persoalan kesehatan dalam pencalonan presiden. Pada Pemilu 2004, Gus Dur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga tidak dapat melanjutkan pencalonannya. Kondisi penglihatannya menjadi bagian dari polemik saat itu.

Peristiwa tersebut membuat saya berpikir bahwa penilaian kesehatan calon pemimpin memang penting, tetapi harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Usia lanjut atau kondisi kesehatan tertentu tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kemampuan memimpin. Yang semestinya diperhatikan adalah kemampuan nyata seseorang menjalankan tanggung jawab yang begitu besar.

Ada hal lain yang sejak lama mengganjal pikiran saya: soal usia dan masa jabatan.

ASN memiliki batas usia pensiun. Begitu pula TNI dan Polri, meskipun ketentuannya berbeda menurut jabatan dan pangkat. Negara mengatur semua itu karena organisasi membutuhkan regenerasi. Pengabdian seseorang dihargai, tetapi institusi harus tetap berjalan ketika orang tersebut selesai menjalankan tugasnya.

Sementara dalam urusan politik, kita sering sekali membicarakan batas usia minimum, tetapi hampir tidak pernah serius mendiskusikan batas usia maksimum untuk jabatan tertinggi. Saya tidak sedang mengatakan orang tua tidak boleh memimpin. Banyak orang berusia lanjut yang pemikirannya masih tajam, bahkan jauh lebih jernih daripada anak muda. Sebaliknya, usia muda juga bukan jaminan seseorang memiliki kecakapan.

Hanya saja, saya merasa negara perlu lebih berani membicarakan batas usia, evaluasi kesehatan berkala, dan regenerasi kepemimpinan. Jabatan sebesar itu seharusnya tidak hanya bergantung pada ambisi seseorang untuk terus berada di lingkaran kekuasaan.

Kadang saya justru teringat kehidupan organisasi mahasiswa. Dalam pemilihan ketua BEM atau presiden mahasiswa di sejumlah kampus, ada batas semester bagi mereka yang ingin mencalonkan diri. Mahasiswa tahu bahwa setelah mengurus organisasi, masih ada skripsi yang harus diselesaikan dan kehidupan pribadi yang mesti dilanjutkan.

Rasanya lucu juga. Mahasiswa saja diingatkan agar tidak terlalu lama mengurus jabatan, sementara orang-orang yang mengurus negara terkadang seperti tidak pernah kehabisan alasan untuk tetap berada di sekitar kursi kekuasaan.

Saya membayangkan, pada usia tertentu seseorang tentu ingin lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga, menjaga kesehatan, membaca buku, atau memperbanyak ibadah kepada Tuhan. Tidak semua sisa umur harus dihabiskan dalam rapat politik, menyusun koalisi, dan memikirkan siapa yang akan menduduki jabatan berikutnya.

Ada kehidupan di luar istana. Ada ketenangan yang mungkin tidak bisa diperoleh sekalipun seseorang memiliki seluruh fasilitas negara.

Lagi pula, masa jabatan bisa diperpanjang melalui kesepakatan politik, tetapi umur tidak bisa ditambah melalui keputusan presiden.

Persoalan Kekuasaan

Saya sebenarnya tidak keberatan negeri ini dipimpin orang yang lebih senior. Saya hanya ingin orang yang memimpin benar-benar memahami persoalan dan bersedia mendengar mereka yang lebih ahli. Ketika tidak tahu, ia mau bertanya. Ketika dikritik, ia tidak sibuk mencari musuh. Ketika salah, ia tidak membutuhkan satu rombongan pejabat untuk menjelaskan bahwa kesalahannya merupakan prestasi yang belum dimengerti masyarakat.

Negeri ini punya banyak profesor, ekonom, teknokrat, peneliti, dan anak-anak muda dengan kemampuan luar biasa. Sayang sekali jika pemikiran mereka hanya dijadikan pelengkap rapat, sementara keputusan tetap ditentukan oleh orang-orang yang paling pandai menyenangkan atasan.

Saya semakin percaya bahwa salah satu persoalan kekuasaan bukanlah kurangnya orang pintar, melainkan terlalu banyak orang yang merasa tidak mungkin salah.

Pada akhirnya, demensia, Alzheimer, dan presbikusis tetaplah kondisi medis yang membutuhkan penanganan dan empati. Saya tidak ingin menyamakan penderita penyakit tersebut dengan pejabat yang buruk. Orang sakit tidak memilih untuk kehilangan ingatan atau pendengarannya. Sementara orang yang sehat masih memiliki pilihan untuk mendengar, mengingat janji, dan memperbaiki kesalahan.

Barangkali yang perlu kita khawatirkan bukan semata-mata pemimpin yang mulai menua, melainkan mereka yang tidak pernah merasa waktunya untuk memberikan kesempatan kepada orang lain sudah tiba.

Saya hanya berharap negara ini tidak ikut menua karena terlalu lama bergantung pada orang-orang yang sama. Sebab pengabdian tidak selalu harus dilakukan dari balik meja kekuasaan. Seseorang masih bisa berguna setelah tidak lagi menjadi pejabat.

Dan semakin saya memikirkan persoalan ini, semakin saya merasa bahwa ada satu urusan yang sering terlupakan oleh mereka yang terlalu sibuk mempertahankan jabatan: pada akhirnya setiap manusia akan pulang.

Di hadapan Tuhan, gelar mantan presiden, mantan menteri, ataupun mantan pejabat tidak otomatis menjadi surat rekomendasi masuk surga. Tidak ada ajudan yang bisa membawakan berkas pertanggungjawaban. Tidak ada pula tim komunikasi yang dapat menyusun pembelaan.

Di sana, yang diperiksa bukan lagi elektabilitas, melainkan amal dan pertanggungjawaban.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB