BandungBergerak – Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang elektabilitas calon presiden segera mengubah percakapan politik di Jawa Barat. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mencatat elektabilitas 35 persen dalam simulasi semi-terbuka, jauh di atas Prabowo Subianto yang berada di angka 14,5 persen. Dalam simulasi dua nama, jaraknya bahkan melebar, Dedi 59 persen dan Prabowo 28,3 persen.

Angka ini menarik. Bahkan sangat menarik. Namun justru karena terlalu menarik, hasil survei tersebut perlu dibaca dengan kepala yang lebih dingin. Survei SMRC dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden pemilih secara nasional. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon dan 144 lainnya secara tatap muka. Margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Secara metodologis, tidak ada alasan untuk serta-merta mencurigai validitas survei tersebut. Masalahnya justru terletak pada apa yang kemudian dilakukan terhadap angka-angka itu. Survei yang sahih dapat menghasilkan kesimpulan politik yang keliru apabila datanya dibaca melampaui apa yang sesungguhnya diukur. Di Jawa Barat, misalnya, mulai muncul wacana bahwa Dedi Mulyadi sudah selayaknya masuk panggung Pilpres 2029. Sebagian bahkan membaca hasil tersebut sebagai bukti bahwa Dedi telah menjadi penantang serius Prabowo. Kesimpulan semacam ini tentu terlalu cepat.

Pertama, angka 35 persen harus dipahami sebagai preferensi politik pada saat survei dilakukan, bukan proyeksi hasil Pilpres 2029. Pemilu masih tiga tahun lagi. Belum ada pasangan calon, belum ada koalisi final, belum ada kampanye resmi, belum ada debat, dan belum ada pertarungan program yang sesungguhnya. Konfigurasi politik pada 2029 hampir pasti berbeda dari konfigurasi politik Juli 2026. Karena itu, kalimat “Dedi memperoleh elektabilitas 35 persen” sah secara statistik. Tetapi kalimat “Dedi sudah memiliki 35 persen suara untuk Pilpres 2029” jelas merupakan lompatan kesimpulan yang terlalu jauh.

Kedua, ukuran sampel nasional tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Dengan 749 responden, survei nasional dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan pemilih Indonesia apabila desain sampelnya tepat. Namun angka tersebut tidak otomatis dapat digunakan untuk mengukur kekuatan Dedi secara mendalam di setiap wilayah. Pertanyaan yang jauh lebih penting bagi Dedi justru belum terjawab oleh angka nasional tersebut, berapa kuat dukungannya di luar Jawa Barat?

Baca Juga: Yang Rusak Bukan Rumput, tapi Cara Pandangmu: Jalan Sesat Logika Dedi Mulyadi
Permasalahan Mengelola Emosi dalam Kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi
Citra Rakyat Dedi Mulyadi

Elektabilitas Dedi Mulyadi Naik, Prabowo Turun

Tentu ini bukan pertanyaan kecil. Dedi adalah Gubernur Jawa Barat. Karena itu, Ia memiliki keuntungan politik yang tidak dimiliki sebagian besar kandidat lain, yakni basis elektoral yang sangat riil, jabatan eksekutif, tingkat keterkenalan tinggi, dan kedekatan langsung dengan masyarakat di provinsi dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Survei nasional dapat menangkap keuntungan tersebut. Namun keunggulan di Jawa Barat tidak otomatis sama dengan kekuatan nasional.

Data Indikator Politik Indonesia sebelumnya bahkan memperlihatkan dengan jelas fenomena tersebut. Dalam survei Oktober 2025, elektabilitas Dedi secara nasional berada di 18,4 persen, tetapi mencapai 43,5 persen di Jawa Barat. Pada saat yang sama, elektabilitas Prabowo di Jawa Barat berada di 31,4 persen. Angka itu menunjukkan bahwa Dedi memang memiliki basis regional yang sangat kuat. Tetapi sekaligus menunjukkan mengapa popularitas regional tidak boleh langsung disamakan dengan kekuatan nasional. Ada perbedaan besar antara menjadi kandidat paling populer di Jawa Barat dan menjadi kandidat yang mampu membangun mayoritas politik di Indonesia.

Ketiga, kenaikan angka elektabilitas Dedi sangat perlu dibaca bersamaan dengan kemerosotan Prabowo. Dalam simulasi semi-terbuka SMRC, elektabilitas Prabowo turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, Dedi naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen. Ini jelas sebuah perubahan yang serius. Tetapi data tersebut membuka dua kemungkinan sekaligus.

Kemungkinan pertama, Dedi memang sedang mengalami realignment elektoral yang bersifat struktural. Pemilih mulai melihatnya sebagai alternatif nasional dan secara bertahap memindahkan dukungan kepadanya. Kemungkinan kedua, sebagian kenaikan angka elektabilitas Dedi merupakan konsekuensi dari melemahnya Prabowo. Ketika pemilih kecewa kepada petahana, mereka mencari alternatif yang paling dikenal, paling dekat, dan paling tersedia dalam imajinasi politik mereka. Dedi menjadi penerima manfaat terbesar dari situasi tersebut.

Kedua hipotesis itu menghasilkan implikasi politik yang sangat berbeda. Jika yang terjadi adalah realignment struktural, Dedi akan mampu mempertahankan dukungan tersebut ketika situasi politik berubah. Namun jika sebagian besar kenaikan tersebut merupakan gejala anti-petahana, elektabilitasnya dapat berubah ketika kepuasan terhadap pemerintah pulih atau muncul kandidat alternatif lain. Karena itu, satu survei belum cukup untuk menentukan mana yang sedang terjadi.

Keempat, perbandingan Dedi dan Prabowo juga tidak sepenuhnya simetris. Prabowo adalah presiden petahana, yang dinilai berdasarkan seluruh kinerja pemerintahan nasional, mulai dari masalah ekonomi, hukum, politik, lapangan kerja, fiskal, keamanan, hingga kebijakan luar negeri. Sementara Dedi dinilai terutama melalui pengalaman sebagai gubernur, komunikasi politik, dan kinerja pemerintahan daerah. Petahana menanggung seluruh biaya politik pemerintahan. Penantang belum.

Itulah sebabnya penurunan elektabilitas Prabowo dalam survei SMRC tidak semata-mata menunjukkan bahwa Dedi menjadi sangat kuat. Ada arti lain bahwa data tersebut juga menunjukkan bahwa petahana sedang menanggung beban evaluasi publik yang berat. SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo turun dari sekitar 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Persepsi positif terhadap kondisi ekonomi nasional juga menurun tajam. Dengan kata lain, sebagian cerita mengenai kenaikan angka elektabilitas Dedi sesungguhnya adalah cerita tentang menurunnya daya tarik petahana.

Kelima, approval terhadap Dedi di Jawa Barat pun perlu dibedakan dari elektabilitas untuk menjadi presiden. Survei Indikator pada awal 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi sebagai gubernur mencapai 95,5 persen. Angka tersebut luar biasa tinggi. Tetapi kepuasan terhadap gubernur tidak identik dengan keinginan menjadikannya presiden. Seseorang dapat menilai seorang gubernur bekerja sangat baik tanpa merasa bahwa orang tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memimpin negara. Evaluasi kinerja dan preferensi elektoral adalah dua hal berbeda.

Di sinilah pentingnya menghindari apa yang dapat disebut sebagai provincial halo effect. Keberhasilan atau popularitas seorang kepala daerah dapat menghasilkan persepsi positif yang meluas kepada kapasitas politiknya secara umum. Namun ketika kandidat tersebut keluar dari wilayah asalnya, pertanyaan yang dihadapi berubah. Sebagai gubernur, pertanyaannya adalah, apakah ia mampu mengurus Jawa Barat? Sebagai calon presiden, pertanyaannya menjadi jauh lebih berat, apakah ia mampu mengelola Indonesia?

Keenam, angka 59 persen dalam simulasi dua nama juga belum bisa diperlakukan sebagai ramalan Pilpres 2029. Pertanyaan head-to-head memang berguna untuk mengetahui kekuatan relatif dua kandidat dalam kondisi pilihan yang dipaksa menjadi dua nama. Tetapi pemilu sesungguhnya tidak berlangsung dalam ruang hampa seperti itu. Pasangan calon, partai pengusung, koalisi, kampanye, debat, isu ekonomi, skandal, krisis, perkembangan pemerintahan, serta munculnya tokoh baru semuanya dapat mengubah preferensi pemilih.

Bahkan pertanyaan yang lebih mendasar belum terjawab, dari mana pemilih Dedi berasal? Apakah mereka bekas pemilih Prabowo-Gibran? Pemilih Anies? Pemilih Ganjar? Pemilih yang sebelumnya tidak menentukan pilihan? Atau terutama pemilih dari Jawa Barat? Tanpa mengetahui arus perpindahan pemilih tersebut, angka elektabilitas hanya menunjukkan besarnya dukungan, bukan karakter dukungan itu. Padahal karakter dukungan menentukan apakah sebuah elektabilitas bersifat dangkal atau mengakar.

Sinyal Politik

Karena itu, hasil SMRC, dalam hemat saya, baru bisa dimaknai sebagai sinyal politik yang sangat penting, bukan sebagai tiket otomatis menuju Pilpres 2029. Dedi Mulyadi jelas tidak boleh diremehkan. Sebaliknya, justru karena potensinya besar, pembacaan terhadap dirinya harus lebih jernih dan disiplin. Dedi Mulyadi memiliki modal politik yang sangat mumpuni, yakni popularitas tinggi, basis Jawa Barat, pengalaman di eksekutif, kemampuan komunikasi digital, serta momentum nasional yang sedang tumbuh.

Tetapi modal politik belum sama dengan kemenangan elektoral. Sehingga yang diperlukan sekarang bukan euforia, tapi pengujian. Apakah Dedi tetap kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Seberapa besar dukungannya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur? Apakah pemilih di luar Jawa Barat mengenalnya sebagai calon presiden atau hanya sebagai gubernur yang populer di media sosial? Apakah dukungannya bertahan ketika diuji bersama lebih banyak nama? Dan yang paling penting, apakah elektabilitasnya tetap tinggi enam atau dua belas bulan dari sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar merayakan angka 35 atau 59 persen.

Survei SMRC patut dibaca serius. Namun serius tidak berarti euforia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi telah memperoleh momentum nasional dan bahwa Prabowo sedang menghadapi erosi dukungan yang signifikan. Itu fakta politik yang penting. Tetapi menjadikan fakta tersebut sebagai kesimpulan bahwa Dedi sudah menjadi calon presiden yang matang adalah perkara lain.

Jawa Barat sebaiknya tidak terjebak dalam premature presidentialism, kecenderungan mengubah popularitas seorang kepala daerah menjadi ambisi kepresidenan sebelum tersedia bukti yang cukup mengenai kekuatan nasionalnya. Tentu Dedi boleh masuk bursa. Bahkan sangat layak diperhitungkan. Tetapi angka survei bukan mahkota, tapi termometer. Dan termometer yang menunjukkan suhu tinggi belum layak langsung dianggap sebagai diagnosis akhir. Yang dibutuhkan adalah pengukuran berulang, pada wilayah yang lebih luas, dengan pertanyaan yang lebih ketat, serta dibaca bersama perubahan politik yang terus bergerak.

Survei SMRC telah memberi Dedi sebuah modal yang sangat berharga, yakni momentum. Tantangan berikutnya jauh lebih sulit, yakni membuktikan bahwa momentum tersebut bukan hanya akibat dari jatuhnya seorang petahana, tapi tanda bahwa sebuah kekuatan politik nasional baru benar-benar sedang lahir.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB