BandungBergerak – Setelah kerumunan membubarkan diri, jalanan kembali dibuka, dan lini masa berpindah ke isu berikutnya, apa yang tersisa dari sebuah demonstrasi?

Biasanya ada daftar tuntutan, rekaman kekerasan, pernyataan pejabat, dan janji bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti. Namun, beberapa bulan kemudian, kita sering kesulitan mengetahui tuntutan mana yang benar-benar mengubah keputusan, mana yang masih dibahas, dan mana yang perlahan dilupakan.

Saya kemudian bertanya: apakah pemerintah mendengarkan suatu tuntutan karena isinya penting atau karena suara yang menyampaikannya cukup ramai untuk menimbulkan tekanan?

Pertanyaan ini menjadi penting setelah gelombang demonstrasi Agustus 2025. Protes mengenai tunjangan anggota DPR dan kondisi ekonomi berkembang menjadi kemarahan nasional setelah Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Human Rights Watch melaporkan lebih dari 3.000 orang ditahan dalam penindakan terhadap demonstrasi yang meluas secara nasional.

Gelombang itu melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat: 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025 dan delapan agenda reformasi hingga 31 Agustus 2026. Menjelang tenggat tersebut, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak poin yang telah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana pemerintah menentukan suara yang dianggap mewakili rakyat.

Sebab, demokrasi tidak sesederhana menghitung siapa yang paling banyak bersuara.

Baca Juga: Merawat Harapan di Tengah Keletihan Demokrasi
Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menjelaskan Kebijakan atau Mengelola Persepsi?
Rakyat Jadi Buzzer Pemerintah atau Pemerintah Jadi Buzzer Rakyat?

Jalan Raya Bukan Kotak Suara

Demonstrasi sering dibaca sebagai ukuran kehendak rakyat. Cara membaca ini tidak sepenuhnya keliru. Penelitian Ruud Wouters dan Stefaan Walgrave tentang cara demonstrasi memengaruhi wakil politik menemukan bahwa jumlah peserta dan kesatuan pesan merupakan dua sinyal yang paling meyakinkan bagi pejabat.

Namun, demonstrasi bukan jajak pendapat dan jalan raya bukan kotak suara. Orang yang turun ke jalan tidak otomatis mewakili seluruh warga negara; orang yang tidak hadir juga belum tentu menolak tuntutannya. Pekerjaan, lokasi, aksesibilitas, keamanan, dan keterbatasan jaringan dapat menghalangi warga untuk berdemonstrasi. Karena itu, jumlah massa menunjukkan kuatnya suatu keresahan, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menentukan apakah tuntutan tersebut adil atau mewakili kepentingan semua orang.

Hal yang sama berlaku pada 17+8. Dokumen itu penting bukan karena seluruh rakyat pernah menyetujuinya melalui pemungutan suara, melainkan karena berhasil merangkum persoalan nyata–kekerasan aparat, upah pekerja, korupsi, dan reformasi kepolisian–ke dalam agenda yang dapat ditagih. Legitimasi sebuah tuntutan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendukungnya, tetapi juga hubungannya dengan hak, keadilan, dan tanggung jawab negara.

Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan setelah bertemu pemimpin lembaga negara dan partai politik. Presiden mengatakan negara menghormati “aspirasi murni” yang disampaikan secara damai, tetapi juga memperingatkan tindakan yang mengarah pada penjarahan, makar, dan terorisme.

Negara tentu berkewajiban melindungi warga dari kekerasan. Namun, istilah “aspirasi murni” menyimpan persoalan lain: siapa yang berwenang menentukan kemurnian sebuah aspirasi? Jika batasnya tidak jelas, tindakan beberapa orang dapat digunakan untuk meragukan legitimasi seluruh gerakan.

Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terpisah tidak otomatis menjadikan keseluruhan aksi tidak damai. Kita perlu membedakan pelaku tindak pidana dari warga yang menyampaikan tuntutan secara damai. Tanpa pembedaan yang presisi, bahasa keamanan dapat mengambil alih pembicaraan tentang substansi.

Ada hal lain yang mengganggu saya. Respons awal negara dirumuskan melalui pertemuan presiden dengan elite partai dan lembaga negara. Perwakilan demonstran, keluarga korban, serikat buruh, mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan organisasi masyarakat sipil tidak tampak dalam pertemuan itu. Presiden kemudian meminta DPR dan kementerian menerima delegasi masyarakat. Suara rakyat, dengan demikian, lebih dahulu diterjemahkan melalui percakapan antarelite–termasuk oleh pihak yang sedang dipersoalkan demonstran.

Gelombang demonstrasi memang menghasilkan perubahan. DPR menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025 dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025. Tekanan publik dapat memaksa lembaga politik mengoreksi kebijakannya dalam waktu singkat.

Namun, tidak semua tuntutan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Tunjangan DPR merupakan kebijakan konkret dan relatif mudah dibatalkan. Reformasi kepolisian, penguatan lembaga pengawas, atau pemberantasan korupsi menuntut perubahan struktural yang mengganggu kewenangan dan kepentingan yang telah lama terbentuk.

Di sinilah saya melihat responsivitas selektif. Pemerintah cenderung lebih cepat mengakomodasi tuntutan yang mahal secara politik apabila diabaikan, tetapi relatif murah secara institusional apabila diterima. Menghapus tunjangan dapat meredakan kemarahan; mereformasi lembaga yang memiliki senjata, anggaran, dan jaringan kekuasaan merupakan perkara yang jauh lebih berat.

Proses memang telah dimulai. Pada Mei 2026, Polri menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri secara bertahap. Namun, janji pelaksanaan belum sama dengan perubahan yang dapat diperiksa. Publik tetap membutuhkan isi rekomendasi, jadwal, ukuran keberhasilan, dan evaluasi independen.

Hal serupa tampak pada RUU Perampasan Aset. Hingga 14 Agustus 2026, rancangan tersebut masih menerima masukan masyarakat dan belum menjadi undang-undang. Dalam kasus Affan, Polri menyatakan perkara telah masuk penyidikan pidana, sedangkan Amnesty International Indonesia pada April 2026 menilai kematiannya belum diusut tuntas.

Negara memang merespons, tetapi kedalaman setiap respons berbeda: ada tuntutan yang menghasilkan keputusan, ada yang menghasilkan komisi, dan ada yang masih berakhir pada janji tanpa hasil yang cukup terbuka.

Suara yang Sedikit Bukan Berarti Kurang Penting

Jika pemerintah hanya mengikuti suara terbanyak, demokrasi akan berubah menjadi perlombaan mengumpulkan massa. Kelompok dengan uang, jaringan, akses media, dan kemampuan organisasi akan lebih mudah dianggap sebagai “rakyat”; kelompok kecil atau terpinggirkan akan terus diperlakukan sebagai kepentingan khusus.

Padahal, hak tidak ditentukan oleh jumlah pendukungnya. Jika mayoritas menyetujui diskriminasi terhadap kelompok tertentu, negara tidak boleh mengakomodasinya hanya karena mereka lebih banyak. Demokrasi bukan sekadar menjalankan kehendak mayoritas, tetapi juga melindungi hak setiap warga.

Iris Marion Young, dalam tulisannya tentang tantangan aktivisme terhadap demokrasi deliberatif, mengingatkan bahwa proses dialog yang tampak terbuka dapat tetap menyisihkan kelompok yang tidak mempunyai akses dan sumber daya. Demonstrasi sering muncul bukan karena warga gagal berdialog dengan tertib, melainkan karena institusi gagal mendengar ketika masyarakat masih berbicara dengan tenang.

Pemerintah tidak mungkin menerima setiap tuntutan. Sebagian dapat saling bertentangan, membutuhkan anggaran dan perubahan hukum, atau melanggar hak kelompok lain. Karena itu, mendengarkan rakyat tidak berarti selalu menyetujuinya. Yang diperlukan adalah proses yang dapat diperiksa.

Mahkamah Konstitusi menegaskan tiga unsur partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang: hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Meskipun dirumuskan dalam konteks legislasi, prinsip ini berguna untuk menilai respons pemerintah terhadap demonstrasi.

Didengar berarti tuntutan dicatat secara utuh, bukan hanya bagian yang viral. Dipertimbangkan berarti tuntutan dinilai berdasarkan data, hak konstitusional, dampak kebijakan, dan pengalaman kelompok terdampak. Memperoleh penjelasan berarti warga mengetahui tuntutan mana yang diterima, ditolak, atau ditunda beserta alasannya.

Pemerintah dan DPR seharusnya menyediakan catatan terbuka mengenai status setiap tuntutan 17+8, langkah yang telah dilakukan, institusi penanggung jawab, serta alasan penundaan atau penolakan. Dialog juga harus melibatkan orang yang mengalami persoalan secara langsung, bukan hanya figur publik atau pimpinan organisasi.

Jadi, apakah pemerintah hanya mengakomodasi suara dominan? Tidak sepenuhnya. Namun, pemerintah memang lebih mudah merespons suara yang besar, seragam, terus diberitakan, dan mahal secara politik untuk diabaikan. Kedekatan dengan kekuasaan, kemampuan membingkai tuntutan, serta mudah atau sulitnya sebuah perubahan juga menentukan siapa yang didengar.

Pada tenggat agenda reformasi 17+8, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah tuntutan yang dinyatakan selesai. Ukurannya adalah apakah protes menghasilkan institusi yang lebih terbuka, proses hukum yang lebih adil, dan ruang partisipasi yang tidak mengharuskan warga berteriak terlebih dahulu.

Negara yang sungguh-sungguh mendengar tidak akan bertanya seberapa ramai rakyat harus turun ke jalan. Negara akan bertanya mengapa institusinya gagal mendengar ketika rakyat masih berbicara pelan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB