BandungBergerak – Saya semula mengira masalah komunikasi pemerintah terutama yang bersifat teknis: pejabat salah memilih kata, informasi terlambat, atau kementerian mengeluarkan penjelasan yang tidak seragam. Jika persoalannya hanya itu, solusinya cukup sederhana. Ganti komunikatornya, perbanyak juru bicara, rapikan narasinya, lalu sebarkan informasi lebih cepat.

Namun, setelah memperhatikan komunikasi pemerintahan Prabowo–Gibran, saya melihat persoalan yang lebih mendasar. Ketika kritik menguat, pemerintah terlalu sering menempatkan masalah pada cara kebijakan dipahami, bukan pada kebijakan itu sendiri. Komunikasi lalu dipakai untuk mengelola persepsi, seolah-olah kritik terutama merupakan kesalahpahaman yang harus diluruskan, bukan pengalaman politik yang perlu didengar.

Gejalanya tampak dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juli 2026. Kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen. Survei dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden, dengan margin of error sekitar 3,7 persen. Satu survei tentu bukan keputusan final bagi seluruh rakyat, juga tidak membuktikan bahwa penurunan kepuasan disebabkan oleh komunikasi. Namun, penurunan sekitar 30 poin persentase dalam sembilan bulan bukan angka kecil. SMRC menghubungkannya dengan penilaian warga terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyebut hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi dan meminta pemetaan faktor yang lebih terperinci. Respons ini patut dicatat. Pertanyaan berikutnya: apakah evaluasi akan mengubah kebijakan, atau hanya mengubah cara kebijakan diceritakan?

Baca Juga: Menerka Tantangan Pergerakan Sipil di Tangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerintah dan Ekosistem Kritik
Mengapa Pejabat Kita Sulit Menerima Kritik? Jejak Neo-Patrimonialisme dalam Praktik Kekuasaan

Komunikator, Warisan Kampanye, dan Narasi Tandingan

Pemerintah sesungguhnya telah membangun perangkat komunikasi yang besar. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pada November 2024, lembaga itu melantik 48 pejabat dan pegawai, termasuk enam tenaga ahli utama sebagai juru bicara. Pada September 2025, kelembagaan tersebut bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Pada April 2026, Prabowo menempatkan Qodari sebagai kepala badan itu dan Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi. Keduanya diminta memperkuat strategi komunikasi nasional.

Struktur yang besar dapat membantu koordinasi pesan, tetapi tidak otomatis menghasilkan komunikasi yang demokratis. Banyaknya juru bicara menjawab pertanyaan tentang siapa yang berbicara, tapi belum menjawab siapa yang didengar.

Masalah muncul ketika pemerintah berangkat dari anggapan bahwa penolakan terjadi karena masyarakat belum mengerti. Padahal, masyarakat dapat memahami sebuah kebijakan sekaligus menolaknya. Warga dapat mengetahui tujuan suatu program, tetapi tetap mempersoalkan prioritas anggarannya, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, atau proses pengambilan keputusannya. Dalam keadaan seperti ini, menambah penjelasan tidak selalu memperkecil jarak, bahkan dapat terdengar sebagai penyangkalan atas pengalaman warga.

Kecenderungan itu tidak lahir dari ruang kosong. Kampanye Prabowo–Gibran pada 2024 berhasil membentuk citra baru Prabowo melalui simbol gemoy, video pendek, kecerdasan buatan, dan dukungan figur populer. Sebuah kajian ISEAS–Yusof Ishak Institute menunjukkan bagaimana politik visual di TikTok menggeser citra Prabowo dari figur kontroversial menjadi sosok yang lebih lembut dan mudah didekati. Fitur fotober2.ai dilaporkan digunakan lebih dari 2,5 juta kali dalam enam minggu, menjadikan pengguna bukan sekadar penonton, melainkan penyebar citra kampanye.

Strategi itu efektif dalam pemilu karena kampanye memang bekerja melalui penyederhanaan pesan, repetisi, dan pengendalian citra. Pemerintahan menuntut logika yang berbeda. Warga bukan lagi pemilih yang perlu diyakinkan pada hari pencoblosan, melainkan pemegang hak yang berhak mengetahui, mempertanyakan, dan memengaruhi keputusan.

Ketika logika kampanye dibawa terlalu jauh ke dalam pemerintahan, komunikasi publik mudah berubah menjadi kampanye permanen. Keberhasilan diukur dari jangkauan dan sentimen, sementara keberatan warga dibaca sebagai gangguan narasi. Pemerintah menjadi sibuk mempertahankan citranya, bukan menguji apakah kebijakannya masih dapat dipertanggungjawabkan.

Perdebatan mengenai tagar #IndonesiaGelap pada Februari 2025 memperlihatkan pola tersebut. Tagar ini muncul bersama demonstrasi mahasiswa dan kritik terhadap pemotongan anggaran, biaya hidup, serta arah kebijakan pemerintah. Di tengah gelombang itu, muncul #IndonesiaTerang sebagai narasi tandingan.

Analisis Monash University Indonesia menemukan sekitar tiga juta unggahan untuk #IndonesiaGelap, sedangkan #IndonesiaTerang hanya 2.209 unggahan. Namun, narasi tandingan itu memperoleh visibilitas melalui dukungan tokoh berpengaruh, termasuk pejabat publik dan media arus utama. Perbandingan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh narasi tandingan diatur oleh pemerintah. Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan antara suara yang tumbuh luas dari bawah dan suara yang memiliki akses lebih besar terhadap otoritas serta saluran penyebaran.

Pemerintah tentu berhak menjawab kritik. Persoalannya bukan keberadaan jawaban, melainkan cara kritik dipahami. Jika #IndonesiaGelap segera diperlakukan sebagai citra buruk yang harus ditandingi, pemerintah kehilangan kesempatan untuk membaca apa yang membuat banyak orang merasa hidupnya sedang gelap.

Di sini, komunikasi semestinya dimulai dari pertanyaan, bukan bantahan: pengalaman apa yang melahirkan kemarahan itu? Kebijakan mana yang dianggap tidak adil? Siapa yang menanggung ongkos paling besar? Mendengar tidak berarti pemerintah harus menyetujui seluruh tuntutan. Mendengar berarti mengakui bahwa kritik mengandung pengetahuan tentang akibat kebijakan yang mungkin tidak terlihat dari pusat kekuasaan.

Pemerintah yang Ingin Dipahami

OECD mendefinisikan komunikasi publik sebagai fungsi pemerintah untuk menyampaikan informasi sekaligus mendengar dan merespons warga demi kepentingan bersama. Karena itu, komunikasi publik berbeda dari komunikasi politik yang terutama terkait dengan pemilu, partai, atau perebutan dukungan.

Perbedaan ini penting. Sumber daya komunikasi pemerintah dibiayai oleh publik; orientasinya tidak boleh berhenti pada perlindungan reputasi presiden atau pembelaan program prioritas. Dalam hubungan masyarakat, keberhasilan dapat dihitung melalui jumlah tayangan, pemberitaan positif, atau konsistensi pesan. Dalam demokrasi, ukurannya harus lebih jauh: apakah informasi tersedia sebelum keputusan diambil; apakah kelompok terdampak dapat menyampaikan keberatan; apakah pemerintah menjelaskan pilihan beserta konsekuensinya; dan apakah masukan publik meninggalkan jejak pada kebijakan.

Tanpa itu, partisipasi mudah menjadi seremoni. Warga diminta hadir setelah arah keputusan ditetapkan, lalu komunikasi dipakai untuk memperoleh penerimaan. Pemerintah mungkin tampak aktif berbicara, tetapi ruang bagi warga untuk memengaruhi keputusan tetap sempit.

Saya tidak menuntut pemerintah menyetujui setiap kritik. Mendengarkan tidak sama dengan menuruti semua tuntutan. Pemerintah tetap harus memilih, menjelaskan keterbatasan, dan mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Namun, warga tidak boleh terus ditempatkan sebagai audiens yang hanya perlu menerima narasi lebih sederhana, cepat, dan menarik.

Komunikasi tidak dapat menutup persoalan yang bersumber dari harga kebutuhan, lapangan kerja, layanan publik, ketimpangan, atau penegakan hukum. Namun, dapat menjelaskan alasan pemerintah, tetapi tidak dapat menggantikan hasil kebijakan. Ketika pengalaman warga bertentangan dengan narasi resmi, repetisi pesan justru dapat memperbesar ketidakpercayaan.

Karena itu, penurunan kepuasan publik sebaiknya tidak dibaca semata-mata sebagai kegagalan menyampaikan capaian, melainkan peringatan bahwa jarak antara apa yang dikatakan pemerintah dan apa yang dialami warga sedang melebar. Evaluasi komunikasi baru bermakna jika membuka evaluasi kebijakan.

Pertanyaan terpentingnya bukan lagi bagaimana pemerintah membuat masyarakat memahami kebijakan, melainkan apakah pemerintah bersedia memahami masyarakat sebelum dan sesudah mengambil keputusan. Pemerintah yang hanya ingin dipahami, tetapi tidak bersedia memahami, sesungguhnya tidak sedang berkomunikasi, melainkan sedang memberi instruksi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB