BandungBergerak – Masih teringat jelas fenomena banjir yang melanda kawasan Puncak, Bogor, pada Maret 2025. Ironisnya, banjir justru terjadi di wilayah hulu yang selama ini dikenal sebagai kawasan resapan air dan berada di topografi yang lebih tinggi. Peristiwa itu pernah menginspirasi penulis untuk membayangkan bahwa keberlimpahan air hujan di Bogor dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih, misalnya melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro skala rumah tangga. Gagasan tersebut kemudian penulis tuangkan dalam buku Agama, Lingkungan, & Transisi Energi Berkeadilan yang diterbitkan oleh Eco Peace Indonesia dan Studiislam.id

Namun, harapan itu kini terasa semakin jauh. Bogor yang selama ini dijuluki Kota Hujan justru mulai menghadapi kekeringan akibat krisis iklim yang diperparah oleh fenomena El Niño. Dalam beberapa bulan, hujan semakin jarang turun; alih-alih itu, suhu malah jauh lebih panas. Selama 26 tahun tinggal di kota ini, baru kali ini penulis merasakan kemarau yang begitu menyengat, terkadang disertai angin kencang dan udara kering yang bahkan memicu gangguan kesehatan, seperti radang tenggorokan.

Apa yang penulis rasakan tentu hanyalah sebagian kecil dari dampak yang dialami masyarakat. BMKG menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki fase El Niño kategori kuat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Bahkan sebelum mencapai puncaknya, dampaknya telah dirasakan di berbagai wilayah Bogor. Salah satu indikatornya terlihat pada Bendung Katulampa di Sungai Ciliwung yang selama ini menjadi acuan pemantauan banjir di Jakarta.

Pada musim kemarau tahun ini, tinggi muka air di bendung tersebut mencatatkan 0 sentimeter selama berbulan-bulan. Sehingga dasar sungai tampak beserta bebatuan besar. Seorang warga Katulampa yang diwawancarai oleh Kumparan News (2026) bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai yang terparah dibandingkan dengan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyusutan debit Sungai Ciliwung tidak hanya menjadi simbol krisis air, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Megapolitan Kompas (2026) mengabarkan bahwa air sungai  ini telah dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian melalui jaringan anak Sungai Kalibaru, sekaligus menjadi sumber air baku bagi Perumda Air Minum Kabupaten Bogor.

Kondisi ini memperingatkan bahwa debit air yang terus menurun akan berakibat pada gagalnya panen, sementara pasokan air bersih bagi ribuan rumah tangga pun akan ikut terancam. Di sinilah krisis air berubah menjadi persoalan keadilan iklim, di mana kelompok masyarakat yang rentan dan paling bergantung pada sumber daya alam justru menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Baca Juga: Mengenali Wajah Kapitalisme Mulai dari Seteguk Air di Pagi Hari
Cerita Roh Penjaga Mata Air: Cara Masyarakat Desa Wirogomo Merawat Lingkungan
Bukan Sekadar Kemarau, Warga Cigintung Bertahun-tahun Berburu Air

Setetes Air Menjadi Sangat Berharga

Air yang menjadi kebutuhan dasar sehari-hari kini justru semakin sulit diperoleh. Ketika sumur mengering dan debit sungai terus menyusut, banyak warga tidak lagi memiliki pilihan selain mengandalkan sisa genangan air atau bantuan mobil tangki dari pemerintah. Namun, pasokan tersebut sering kali belum mencukupi dan belum menjangkau seluruh warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan untuk membeli air bersih dari sumber lain.

Kondisi ini juga dialami oleh warga Kampung Pulo Geulis, Kota Bogor, yang berada di atas daratan di tengah aliran Sungai Ciliwung. Dilansir dari Tirto (2026), saat sumber air di sekitar permukiman mengering, sebagian warga terpaksa menggunakan air yang masih menggenang di sungai untuk mencuci dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun kualitasnya buruk karena juga terdapat timbunan sampah.

Contoh di Kampung Pulo Geulis ini adalah yang paling berat terkena dampaknya pada kelompok masyarakat yang memiliki akses dan sumber daya terbatas. Tanpa adanya langkah adaptasi yang lebih serius, seperti melindungi mata air dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan, kesenjangan akses air akan semakin melebar. Sejalan dengan itu, Millington dan Scheba (2020) dalam kajian Day Zero and The Infrastructures of Climate Change: Water Governance, Inequality, and Infrastructural Politics in Cape Town's Water Crisis menegaskan bahwa krisis iklim cenderung memperdalam ketimpangan layanan perkotaan apabila tidak diiringi kebijakan yang adil dan berpihak pada kelompok rentan.

Apabila kekhawatiran tersebut terbukti, penurunan fungsi kawasan hulu dapat memperbesar risiko berkurangnya debit air di hilir Sungai Ciliwung, termasuk Kota Bogor. Dampaknya tentu akan paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan sungai atau warga yang memanfaatkan Sungai Ciliwung sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti halnya warga di Katulampa atau Kampung Pulo Geulis.

Menguatkan Adaptasi di Tengah Krisis

Kondisi kekeringan dan semakin sulitnya akses terhadap air bersih merupakan ancaman terhadap human security sebagaimana dijelaskan dalam kerangka UNDP (1994). Krisis air tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga memengaruhi aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan pangan. Dari sisi ekonomi, rumah tangga terpaksa mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk membeli air bersih, sehingga mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dari sisi kesehatan, keterbatasan air mendorong sebagian masyarakat menggunakan air yang kualitasnya buruk, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas hidup. Sementara itu, pada sektor pangan, berkurangnya pasokan air mengancam produktivitas pertanian hingga meningkatkan risiko gagal panen.

Karena itu, respons terhadap krisis air bersih tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran air. Yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat dihidupkan kembali ialah kearifan lokal masyarakat Sunda. Dalam Ensiklopedia Ki Sunda Jilid 1 (2025), melalui konsep pantajala, sungai ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama. Dalam konsep ini, masyarakat didorong untuk memikul tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian sungai, mulai dari komunitas adat di kawasan hulu hingga petani di wilayah hilir yang bergantung pada aliran air untuk irigasi.

Kearifan tersebut juga tercermin dalam tata ruang sungai masyarakat Sunda yang membagi kawasan sungai ke dalam beberapa zona. Kawasan tonggoh atau hulu dipandang sebagai sumber air yang suci dan bersih sehingga harus dijaga dari aktivitas yang berpotensi merusak fungsi ekologisnya.

Pada akhirnya, kearifan lokal mengajarkan bahwa menjaga hulu berarti menjaga kehidupan di hilir. Melestarikan kawasan resapan, mata air, dan ekosistem sungai bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan air dan keadilan iklim bagi generasi sekarang maupun mendatang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB