BandungBergerak – Kapitalisme yang seringkali terdengar di telinga nyatanya tak begitu kita kenal. Kita sering membayangkan wajahnya sebagai si kaya raya yang memiliki harta tujuh turunan tiada habisnya. Namun, apakah betul “kekayaan” cukup untuk menjelaskan apa itu kapitalisme?

Melalui sebuah penelusuran terhadap segelas air, geografer Erik Swyngedouw menerangkan bahwa mode produksi kapitalisme tidak saja beroperasi dalam relasi produksi manusia kepada manusia atau yang sering kita kenal sebagai “eksploitasi”; ia juga meraup keuntungan yang murah, bahkan tak dibayarkan, atas proses produksi antara manusia dengan entitas non-manusia. Swyngedouw menyebutnya sebagai proses produksi sosio-alam.

Mengawali pagi dengan mengucurkan air dari dispenser ke dalam gelas lalu meneguknya, bagi kita, tampak sebagai rutinitas yang biasa saja, yang lumrah sekali, yang melegakan setelah terlelap semalaman. Namun, sulit bagi kitauntuk meyadari bahwa kesegaran yang kita dapatkan dari meminum air yang tak lagi gratis itu, ternyata memiliki cita rasa perampasan di tempat tertentu yang bahkan tidak kita tahu. Realitas inilah yang oleh Jason W. Moore disebut sebagai kapitalisme. Bukan tentang sistem ekonomi atau sistem sosial, tapi “cara-cara mengorganisir alam”.

Segalon air yang sampai ke dalam rumah tentu telah menempuh perjalanan panjang. Ia bisa berasal dari pabrik air minum yang sangat jauh dari rumah kita. Pabrik itu biasanya dapat beroperasi dengan mula-mula memagari area “sumber air”. Air yang sebelumnya dimanfaatkan secara massal oleh penduduk sekitar dan bahkan mengalir hingga hilir, dikelola secara privat oleh perusahaan air minum demi keuntungan besar. Bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, menerima pembayaran dari perusahaan untuk mendapatkan izin atau lahan di mana sumber air dipagari tampaknya sudah cukup.

Proses inilah–ketika perusahaan membayar murah atau bahkan mendapat secara gratis sarana produksi yang dalam kasus ini berupa sumber mata air–yang secara sederhana disebut sebagai apropriasi. Yang mereka bayarkan biasanya cukup uang ganti rugi untuk memagari atau menggusur beberapa penduduk yang masih bermukim di sekitarnya. Sama sekali tidak ada dana untuk membayar biaya perawatan sumber mata air yang biasanya dilakukan oleh penduduk sekitar secara turun-temurun.

Dan rupa apropriasi ini dapat kita temukan di segala bidang hidup. Ketika kita diterima bekerja di suatu perusahaan dengan perjanjian durasi kerja harian delapan jam, kenyataan yang sering digembar-gemborkan ketika bicara kapitalisme adalah tentang eksploitasi waktu. Padahal, untuk mengenali kapitalisme yang gemar merenggut banyak hal secara gratisan, kita perlu memulai dengan pertanyaan yang berbeda: hal-hal apa yang hampir tidak mungkin dibayarkan oleh pemberi kerja kepada buruh?

Ingat, menjadi buruh yang siap bekerja membutuhkan kerja perawatan diri yang tidak gratis. Ada ijazah, kelulusan kursus, sertifikat, dan aneka rupa bukti kerja-kerja perawatan lainnya yang tidak murah, yang harus kita punya. Namun, hampir tidak ada pemberi kerja yang sanggup mengganti seluruh biaya perawatan itu sebelum akhirnya kita diisap dan dieksploitasi oleh tuntutan kerja di pabrik atau kantor. Demikianlah kapitalisme tidak membayar “kerja-kerja perawatan”, jauh sebelum buruh dieksploitasi di tempat kerja.

Baca Juga: Kapitalisme Budaya (Bukan) Soal Sesajen Saja
MAHASISWA BERSUARA: Petani Indramayu dalam Pusaran Kapitalisme Agraria

Cerita dari Waliman

Pada 2020 silam, masih di tengah pembatasan mobilisasi orang-orang di tengah pandemi COVID-19, saya melakukan perjalanan singkat selama lima (5) hari ke sebuah desa di Pantai Utara, Jawa Timur bernama Waliman. Desa ini berlokasi di Ring 1 perusahaan semen yang amat beken di Pantura.

Tak mengenal siapa-siapa awalnya, saya beruntung bertemu dengan Dewi, seorang perempuan yang cukup berpengaruh, yang segera mengajak saya berkeliling desa. Betapa takjub saya! Rumah-rumah di Waliman terkonsentrasi di tengah, dengan pinggirannya berupa sawah yang ditanami padi, tegalan yang ditanami jagung, dan kadang-kadang lahan yang ditanami pohon bambu untuk menghalau angin kencang. Gambaran desa yang cukup ciamik yang mulai jarang saya temukan di tempat tinggal saya.

Mondar-mandir seharian di Waliman, saya merasa tenang dan bahagia sampai kemudian terhenyak karena sawah dan tegalan yang subur nan indah itu ternyata bukan lagi milik penduduk desa. Hampir semua telah jatuh ke tangan pabrik semen bertahun-tahun lalu. Warga Waliman masih bisa menanami lahan produktif itu dengan tanaman pangan, tapi dengan hati yang berdebar-debar karena tinggal menunggu waktu saja pertambangan tanah liat untuk bahan baku semen dimulai. Merujuk Jesse C. Ribot dan Nancy Peluso, sawah dan tegalan itu menjadi sekadar properti karena tak dapat lagi diakses di masa mendatang.

Dewi memilih mempertahankan sawah dan lahannya, juga kandang sapi, yang tersebar di berbagai lokasi, meski semua sudah dikepung oleh lahan-lahan yang telah jatuh ke tangan perusahaan. Dia melakukannya “untuk anak-anak saya, untuk generasi selanjutnya”. Sekilas terdengar heroik, tapi inilah cara melawan strategi perusahaan “memaksa” pemilik tanah yang telah terkepung untuk menjualnya.

Dewi menceritakan semuanya dengan nada muram, sambil terus membawa saya berkeliling desa dengan sepeda motornya. Sesekali kami berhenti, lalu dia menunjuk ke salah satu sawah seluas ribuan meter persegi sambil bercerita bahwa dahulu sawah itu dibeli dengan harga 5.000 rupiah per meter. Dahulu yang dimaksud oleh Dewi adalah era 2000-an awal ketika kepala desa membujuk warganya untuk menjual tanahnya ke perusahaan.

Gelontoran dana murah yang dibayarkan perusahaan untuk mendapatkan lahan warga di Waliman ini sejatinya hanyalah biaya apropriasi. Ia mengisyaratkan wajah ganda kapitalisme di Pantura: tidak sekadar mengeksploitasi buruh pabrik semen di latar depan, tetapi juga mengapropriasi lahan warga dengan sangat murah di latar belakang. Perusahaan hanya membayar wujud fisik tanahnya saja, tanpa menghargai jerih payah dan kerja keras warga dari generasi ke generasi dalam merawatnya sebagai sumber penghidupan.

Pengalaman lima hari di Waliman menebalkan pemahaman saya mengenai kerja kapitalisme yang mengapropriasi. Namun bukan lagi berangkat dari imajinasi tentang seteguk air yang ternyata mendekatkan kita dengan cerita perampasan di tempat lain yang tak terduga. Bukan juga tentang kerja-kerja perawatan yang direnggut secara gratisan dalam diri pekerja.

Dari Waliman, saya memperoleh cerita yang masih juga erat dengan kehidupan sehari-hari: rumah dan gedung-gedung bersemen kokoh yang setiap hari kita lihat, ternyata dibangun di atas kerapuhan, realitas perampasan, dan kehancuran di tempat spesifik yang amat jauh serta mungkin tak kita kenal. Logika jungkat-jungkit yang amat disukai kapitalisme: pembangunan di satu titik sekaligus berarti kehancuran di tempat yang lain. Persis seperti kata Neil Smith yang gemar membahas ketimpangan pembangunan yang sebenarnya dapat kita amati dan rasakan dengan mulai mengenali komoditi kecil yang paling dekat. Seperti semen yang menjadi bahan untuk membangun petak kamar kos kita.

***