BandungBergerak – Ada guru yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di ruang kelas. Datang pagi, mengajar, memeriksa tugas, memberi nilai, menghadiri rapat, lalu pulang. Esoknya, rutinitas yang sama berulang. Kita menyebutnya pekerjaan mendidik. Tetapi, apakah tugas seorang guru benar-benar selesai ketika bel berbunyi?

Pertanyaan itu penting ketika pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Sebab yang dibawa guru ke ruang kelas bukan hanya buku teks, materi pelajaran, atau perangkat pembelajaran. Ia juga membawa cara memandang manusia, pengetahuan, kebenaran, keadilan, perbedaan, bahkan kekuasaan. Karena itu, pendidikan tidak pernah sepenuhnya menjadi urusan sekolah. Pendidikan adalah urusan publik.

Jika demikian, di mana posisi guru? Apakah ia cukup menjadi pengajar di ruang kelas atau perlu hadir pula sebagai intelektual di ruang publik?

Baca Juga: Sistem Pendidikan Indonesia Kiwari yang Acakadut
Ngada: Buku, Pena, dan Pendidikan yang Rapuh
Sekolah Maung dan Menebalnya Favoritisme Pendidikan

Dimensi Publik Pendidikan

Kita terlalu sering membicarakan pendidikan dengan bahasa yang ekonomis seperti kualitas sumber daya manusia, daya saing, kebutuhan industri, produktivitas, dan pasar kerja. Semua itu penting. Namun, pendidikan akan kehilangan sebagian maknanya jika hanya diukur dari seberapa cepat seseorang memperoleh pekerjaan setelah lulus.

John Dewey (1997) dalam bukunya berjudul “Democracy and Education”, telah lama mengingatkan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan kehidupan demokratis. Sekolah bukan dunia yang terpisah dari masyarakat. Sekolah adalah bagian dari kehidupan bersama, tempat seseorang belajar bagaimana hidup dengan orang lain.

Pendidikan, karena itu, bukan hanya soal bagaimana seseorang menjadi pintar. Ia juga soal bagaimana seseorang belajar hidup bersama orang yang berbeda. Bagaimana ia mendengar pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya, menyampaikan keberatan tanpa merendahkan orang lain, membedakan kritik dari kebencian, dan memahami bahwa kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak selalu muncul dalam soal ujian, tetapi justru menentukan kualitas kehidupan bersama.

Amartya Sen (1999) dalam bukunya “Development as Freedom”, melihat pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memperluas kemampuan manusia menjalani kehidupan yang bernilai. Pendidikan membuka kemungkinan seseorang untuk menentukan hidupnya sendiri sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Martha C. Nussbaum (2010) dalam bukunya “Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities”, bahkan mengingatkan bahaya ketika pendidikan terlalu tunduk pada kepentingan ekonomi. Jika sekolah hanya menghasilkan manusia yang berguna bagi pasar, tetapi tidak membentuk manusia yang mampu berpikir sendiri, memahami penderitaan orang lain, dan mempertanyakan keadaan yang dianggap biasa, kita mungkin menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi kehilangan warga negara.

Di sinilah pendidikan memiliki dimensi publik. Sekolah bukan pabrik manusia. Guru bukan operator mesin pendidikan.

Cara kita memperlakukan guru menunjukkan cara kita memandang pendidikan. Jika guru hanya diposisikan sebagai pelaksana kurikulum, pekerjaannya cukup seperti menyampaikan materi, mengikuti prosedur, menyelesaikan administrasi, dan memastikan capaian pembelajaran terpenuhi. Tetapi jika pendidikan dipahami sebagai bagian dari kehidupan demokratis, posisi guru menjadi jauh lebih penting.

Henry A. Giroux (2024) menyebut guru sebagai intelektual publik. Bukan karena setiap guru harus menulis buku tebal atau berbicara dengan istilah-istilah akademik, melainkan karena guru bekerja dengan pengetahuan dan memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk memahami dunia.

Guru tidak hanya bertanya, “Apa jawabannya?” Ia juga perlu mengajak peserta didik bertanya, “Mengapa jawabannya demikian?” Bahkan lebih jauh, “Siapa yang menentukan bahwa jawaban itu benar?” Pertanyaan terakhir sering kali lebih sulit karena pengetahuan tidak selalu berdiri di ruang hampa. Ada sejarah, kepentingan, pengalaman, dan kekuasaan yang ikut membentuknya.

Maka guru memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik mampu membaca dunia, bukan sekadar membaca buku. Di sinilah guru mulai bergerak dari ruang kelas menuju ruang publik.

Bayangkan seorang guru sedang mengajarkan demokrasi. Ia bisa menjelaskan pengertian, ciri-ciri, lembaga, kemudian memberikan soal pilihan ganda. Selesai. Tetapi ia juga dapat mengajak peserta didik bertanya mengapa kritik diperlukan dalam demokrasi? Mengapa orang yang berbeda pendapat tidak boleh diperlakukan sebagai musuh? Mengapa kekuasaan perlu diawasi? Apa yang terjadi ketika masyarakat mulai takut menyampaikan pendapat?

Pada titik itu, pendidikan tidak lagi sekadar menyampaikan materi. Ia sedang membentuk cara seseorang memandang kehidupan bersama.

Jürgen Habermas (1996) melihat ruang publik sebagai ruang tempat warga bertukar argumen mengenai persoalan bersama. Kemampuan semacam itu tidak tiba-tiba muncul ketika seseorang dewasa. Ia dilatih sejak bangku sekolah. Ketika guru memberi kesempatan kepada murid untuk berbeda pendapat, meminta mereka menyampaikan alasan, dan menerima kritik tanpa merasa kehilangan wibawa, sesungguhnya guru sedang mengajarkan demokrasi. Demokrasi, dengan demikian, bukan hanya materi pelajaran. Ia juga pengalaman.

Masalahnya, guru kadang justru diminta menjauh dari ruang publik. Guru boleh mengajar, tetapi jangan terlalu banyak berkomentar. Guru boleh mendidik murid berpikir kritis, tetapi ruang untuk guru berpikir kritis sendiri tidak selalu luas. Ada ironi di sana. Kita ingin sekolah melahirkan anak-anak yang kritis, tetapi guru yang kritis kadang dianggap merepotkan.

Padahal, guru sebagai intelektual publik bukan berarti guru harus menjadi aktivis politik atau mengarahkan peserta didik pada pilihan politik tertentu. Justru sebaliknya. Tugas guru adalah membantu peserta didik memiliki kemampuan untuk menilai informasi, memeriksa argumen, mengenali kepentingan, memahami persoalan, dan mengambil keputusan secara sadar.

Guru tidak harus memberikan jawaban politik kepada murid. Guru perlu membantu mereka memiliki kemampuan untuk mencari jawaban sendiri.

Masa Depan Pendidikan

Gert Biesta (2020) menyebut salah satu tujuan penting pendidikan adalah menghadirkan peserta didik sebagai subjek, bukan sekadar objek yang harus diisi dengan pengetahuan dan norma. Murid bukan gelas kosong. Murid bukan sekadar penerima materi. Mereka adalah manusia yang suatu hari akan mengambil posisi di tengah masyarakat.

Karena itu, guru perlu sesekali keluar dari ruang kelas. Bukan untuk meninggalkan profesinya, melainkan menjalankan profesinya dalam makna yang lebih luas. Guru dapat menulis tentang pendidikan, membaca kebijakan publik, menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, membuka diskusi, mengkritisi kebijakan secara argumentatif, atau menjelaskan persoalan rumit dengan bahasa yang dapat dipahami publik.

Semua itu bukan pekerjaan tambahan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Itu bagian dari pendidikan. Sebab masyarakat juga merupakan ruang belajar. Apa yang dibaca seseorang di media, didengarnya dari tokoh publik, dilihatnya di media sosial, bagaimana kebijakan dijelaskan, bagaimana kritik ditanggapi, dan bagaimana perbedaan diperdebatkan, semuanya ikut mendidik masyarakat.

Giroux (2003) menyebut ruang-ruang tersebut sebagai bagian dari public pedagogy. Masyarakat belajar melalui berbagai pesan, narasi, simbol, dan praktik yang beredar setiap hari. Karena itu, ruang publik juga membutuhkan pengetahuan, penelitian, argumen, dan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjelaskan persoalan tanpa memperkeruh keadaan.

Guru dapat mengambil bagian di sana. Bukan sebagai orang yang selalu memiliki jawaban, melainkan sebagai orang yang membantu masyarakat mengajukan pertanyaan yang lebih baik.

Pada akhirnya, pembicaraan tentang guru sebagai intelektual publik adalah pembicaraan tentang masa depan pendidikan. Kita tidak mungkin membangun demokrasi hanya dengan mengajarkan definisinya. Kita tidak mungkin membangun masyarakat kritis hanya dengan memerintahkan siswa untuk berpikir kritis. Dan kita tidak mungkin meminta generasi muda berani berbicara jika orang-orang yang mendidiknya justru takut menggunakan pengetahuan untuk berbicara tentang persoalan bersama.

Guru tidak harus selalu berada di depan. Tetapi guru harus berani hadir, ketika pengetahuan dipelintir, ketika persoalan publik disederhanakan, ketika perbedaan pendapat dianggap ancaman, dan ketika pendidikan hanya dipandang sebagai angka, peringkat, ijazah, dan pekerjaan.

Sebab pendidikan jauh lebih besar dari itu. Pendidikan adalah cara sebuah masyarakat mempersiapkan dirinya untuk hidup bersama. Guru adalah salah satu orang yang setiap hari diberi kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan itu. Ruang kelas memang tempat guru mengajar. Tetapi tanggung jawabnya tidak berhenti di sana.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB