Ngada: Buku, Pena, dan Pendidikan yang Rapuh
Anak-anak tidak membutuhkan proyek yang megah di atas kertas, tetapi sistem yang peka terhadap beban ekonomi dan tekanan sosial yang mereka tanggung diam-diam.

Raihan Immaduddin
Warga Biasa
13 Februari 2026
BandungBergerak.id – Bila anak-anak di perkotaan sering kali merajuk dan tantrum ke orang tuanya saat tidak dibelikan mainan atau makanan kesukaan. Lain halnya dengan seorang anak kelas 4 Sekolah Dasar (SD) di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bila anak-anak di perkotaan suka menangis tersedu-sedu sambil menggumam, "Kenapa Tuhan tak pernah adil ke aku, mending aku mati aja" tetapi tak pernah benar-benar serius mengakhiri hidup setelahnya. Beda cerita dengan seorang anak kelas 4 SD di Ngada, NTT.
Bila marahnya anak-anak di perkotaan dengan cara mengemas pakaian lalu mengancam minggat dari rumah, tetapi kemudian balik badan setelah sampai di luar gerbang dan kembali memeluk orang tuanya. Maka, cara kuno itu tidak terjadi di seorang anak kelas 4 SD di Ngada, NTT.
Anak umur 10 tahun. Kelas 4 SD. Bunuh diri. Bukan karena tidak dibelikan handphone, es krim, sepeda, tiket liburan, ataupun satu setel baju super hero. Bukan. Seorang anak kelas 4 SD bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu membelikan pena dan buku.
Baca Juga: Sistem Pendidikan Indonesia Kiwari yang Acakadut
Pendidikan yang Tersandera Politik dan Ekonomi
Peran Orang Tua di Rumah, Kunci Pendidikan Moderasi Beragama Anak
Krisis Kemiskinan dan Kerentanan Anak
Sulit membayangkan betapa sabarnya anak ini. Sejak umur 1 tahun 7 bulan, ia hidup bersama neneknya. Jauh dari perhatian dan kasih sayang orang tua serta saudara-saudaranya. Tinggal di sebuah pondok bambu reot berukuran 2x3 meter. Tempat ia dan neneknya tidur, masak, makan, bercerita, mengerjakan tugas sekolah, dan membangun mimpi menjadi orang kaya.
Sulit membayangkan betapa putus asanya anak ini. Mustahil bunuh diri tersebut dipicu oleh pertama kalinya keinginannya tidak terpenuhi. Mungkin ini kali ke sekian ia diminta bersabar oleh orang tuanya. Kali ke sekian orang tuanya menjelaskan kondisi ekonomi keluarga yang tidak ada uang. Kali ke sekian orang tuanya berjanji saat ada uang, ia bisa mendapatkan buku dan pena baru.
Sulit juga membayangkan betapa sensitifnya perasaan anak ini. Anak yang begitu sadar akan ketidakmampuan ibunya membiayai kelima anaknya. Anak yang paham bahwa dirinya adalah bagian dari kepayahan ibunya. Anak yang tahu bahwa ibunya selalu cemas akan masa depan anak-anaknya. Anak yang mengerti kesedihan seorang ibu saat anaknya meninggal. "Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya," tulisnya sebelum gantung diri.
Anak ini mungkin belum sepenuhnya sadar dan matang atas keputusan yang ia ambil. Ia mungkin hanya ingin membantu ibunya yang hidup susah. Meringankan beban keuangan ibunya. Mengakali agar tuntutan membeli buku dan pena tidak menambah beban pikiran ibunya. Anak yang belum ingin meninggalkan ibu, saudara, dan neneknya. Anak baik yang ingin mengakhiri penderitaan yang ia dan keluarganya rasakan.
Bila umumnya anak 10 tahun menghabiskan waktu untuk belajar, bermain, dan bercita-cita. Anak ini justru ikut memikirkan beban keuangan keluarga, sekaligus memikirkan cara mengakhiri hidup di pohon cengkeh. Ini bukan sekadar kabar duka. Ini adalah sinyal keras bahwa negara gagal menangani kemiskinan struktural. Kemiskinan hanya direduksi menjadi angka statistik, komoditas politik pemilu, dan panggung heroisme kebijakan populis (dibaca: Makan Bergizi Gratis).
Mens Sana in Corpore Sano
Bila Presiden Prabowo Subianto di banyak kesempatan mengaku sedih melihat postur anak Indonesia yang kecil, kurus, dan kurang gizi sehingga terobsesi memberi mereka semua makan di sekolah. Maka, kasus di Ngada ini perlu ia jadikan refleksi khusus. Postur ideal belum tentu berbanding lurus dengan mental dan intelektual yang mumpuni.
Bentuk dan menu MBG harus mulai ditakar ulang. Mungkin tidak lagi berbentuk makanan jadi yang menguntungkan segelintir elite lewat rantai produksi dapur MBG, melainkan berbentuk uang yang mesti negara berikan para orang tua siswa. Mungkin dari sana, para orang tua bisa mengatur dan menyiapkan sendiri menu MBG untuk anaknya, sembari membeli atau mencicil alat tulis yang anaknya minta.
Bila cara ini dinilai terlalu berisiko karena ketidakmampuan orang tua menakar gizi dan nutrisi. Maka, negara sangat bisa memotek ratusan triliun anggaran MBG menjadi seperangkat alat tulis dan buku bacaan gratis atau bersubsidi untuk masyarakat Indonesia. Biaya sekolah negeri mungkin gratis, tetapi buku, seragam, tas, sepatu sering kali menjadi beban finansial orang tua yang turut dirasakan juga oleh anak. Dalam beberapa kasus, anak mesti bekerja membantu ekonomi keluarga saat anak lain asyik bermain di lapangan, anak menjadi bahan omelan orang tua yang lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Akibatnya, mental anak terganggu, sulit berbaur dengan teman, dan kualitas prestasi menurun.
Untuk itu, penting menghadirkan layanan konseling yang memadai di sekolah, baik untuk siswa maupun orang tua. Melalui konseling, persoalan dapat dideteksi dan dipahami sejak dini, sehingga penyelesaiannya bisa dirancang secara logis dan terukur. Bukan menunggu hingga masalahnya meledak, lalu sibuk dengan respons yang tergesa-gesa. Oleh karenanya, dukungan fasilitas yang layak serta kesejahteraan tenaga pendidik menjadi mutlak sebagai upaya pencegahan dan pendampingan pada masalah kesehatan mental anak dan orang tua.
Sekolah harus menjadi tempat yang inklusif bagi para siswa dan orang tua. Ruang aman untuk berbagi cerita dan menyampaikan kegelisahan tanpa rasa takut dihakimi. Inklusivitas tidak sekadar menerima keberagaman latar belakang, tetapi juga memastikan setiap persoalan ditangani dengan empati dan kesungguhan. Siswa dan orang tua diberikan ruang untuk meminta bantuan sebelum tekanan berubah menjadi beban yang tak tertahankan.
Sebelum peristiwa gantung diri ini, sempat juga mencuat kasus Kapolres Ngada yang melakukan kekerasan seksual ke beberapa anak, lalu mengunggah videonya di situs porno Australia. Sebuah ironi yang menegaskan betapa rapuhnya perlindungan anak ketika sistem yang seharusnya menjaga justru gagal menjalankan fungsinya. Di tengah beban ekonomi dan tekanan sosial yang mengimpit banyak keluarga, kehadiran sekolah sebagai ruang aman menjadi semakin krusial. Tanpa ruang yang terbuka dan suportif untuk bercerita, anak-anak rentan memendam pengalaman kekerasan dan ketimpangan kuasa di sekelilingnya. Akibatnya, kerentanan itu berlapis, tersembunyi, dan kerap luput dari deteksi hingga terlambat ditangani.
Bom Waktu Ketimpangan Sosial
Peristiwa ini tidak cukup ditanggapi dengan belasungkawa dan janji evaluasi. Ini mesti menjadi tamparan keras atas kegagalan negara menangani persoalan kemiskinan, akses pendidikan, dan perlindungan untuk anak-anak. Seorang anak menggantung harapannya pada selembar buku dan pena, sementara negara sibuk memoles citra dari kematian yang diukur sebagian kecil angka statistik. Padahal, satu kematian, puluhan kekerasan, ratusan korban pelecehan, dan ribuan kasus keracunan adalah hasil dari kebobrokan sistem pendidikan yang tidak inklusif-humanis.
Lebih dari itu, kasus di Ngada hanyalah satu percikan dari bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak di banyak daerah lain dengan wajah yang berbeda. Selama kebijakan pendidikan (termasuk program MBG) tidak dibarengi penguatan perlindungan, konseling, kesejahteraan guru, serta jaminan akses alat belajar yang nyata. Maka, negara sedang menunda krisis berikutnya, bukan mencegahnya.
Anak-anak tidak membutuhkan proyek yang megah di atas kertas, tetapi sistem yang peka terhadap beban ekonomi dan tekanan sosial yang mereka tanggung diam-diam. Jika peringatan ini kembali diabaikan, tragedi serupa bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang tinggal menunggu waktu. Meledak dan membawa luka yang tak terhingga.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

