• Opini
  • Sekolah Maung dan Menebalnya Favoritisme Pendidikan

Sekolah Maung dan Menebalnya Favoritisme Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Jawa Barat mulai dari tingginya angka putus sekolah, akses pendidikan di daerah terpencil, ketimpangan kualitas guru, serta infrastruktur.

Iman Herdiana

Editor BandungBergerak.id, bisa dihubungi melalui email: [email protected].

Lorong di SMAN 1 Bandung, 7 Maret 2025. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

15 Mei 2026


BandungBergerak - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan program “Sekolah Maung” memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, program ini dipromosikan sebagai upaya menciptakan sekolah unggulan dengan kualitas tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dikhawatirkan menghidupkan kembali budaya sekolah favorit yang selama ini berusaha dikurangi melalui sistem zonasi dan agenda pemerataan pendidikan.

Program Sekolah Maung sendiri diperkenalkan sebagai pengembangan konsep Sekolah Garuda Transformatif. Berdasarkan penjelasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Maung” merupakan singkatan dari “Manusia Unggul” yang ditujukan untuk memfasilitasi siswa dengan potensi kecerdasan di atas rata-rata, khususnya di bidang sains dan teknologi. Program ini juga diproyeksikan menjadi sekolah unggulan berbasis prestasi di berbagai daerah (Jabarprov).

Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa SMA dan SMK yang dianggap favorit di Jawa Barat akan dikonversi menjadi bagian dari program Sekolah Maung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, Sekolah Maung bukan membangun unit sekolah baru, melainkan memanfaatkan sekolah yang selama ini sudah dianggap unggulan.

"Tidak dibangun, kami meng-update sekolah-sekolah yang dulu menjadi unggulan. Misalnya gini, Bandung SMAN 3, Subang SMAN 1 misalnya, kan selalu setiap kabupaten ada sekolah favorit. Nah sekolah favorit itu yang akan menjadi sekolah-sekolah yang diisi oleh anak-anak yang punya prestasi," tuturnya (IDN Times).

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa Sekolah Maung diarahkan untuk menguatkan sekolah-sekolah yang selama ini sudah memiliki reputasi unggul atau favorit. Masalahnya, ketika label “unggulan” dilembagakan secara resmi oleh negara, publik hampir pasti akan membentuk hierarki sosial pendidikan: ada sekolah elite dan ada sekolah biasa, ada Sekolah Maung dan ada sekolah non-maung.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Selama puluhan tahun, istilah “sekolah favorit” telah membentuk ketimpangan persepsi maupun kualitas antarsekolah. Bahkan tanpa label resmi sekalipun, masyarakat sudah mengenal stratifikasi sekolah negeri dan swasta berdasarkan reputasi, fasilitas, hingga capaian akademik.

Kajian akademik dari Universitas Negeri Yogyakarta menemukan bahwa sistem sekolah favorit cenderung menyebabkan konsentrasi siswa berprestasi di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kehilangan daya tarik dan kualitas kompetitifnya.

“Kefavoritan sekolah ditunjukkan dengan jumlah pendaftar yang relatif banyak, jauh melebihi daya tampung. Di sisi sebaliknya, sekolah yang dianggap tidak favorit mengalami kekurangan pendaftar dan menerima limpahan calon siswa dari sekolah lain,” tulis Carolina Andon Pangastuti dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Artinya, jika Sekolah Maung nantinya hanya diisi sekolah dengan fasilitas terbaik, guru unggulan, serta siswa hasil seleksi ketat, maka pola ketimpangan lama berpotensi terulang kembali dalam format baru.

Kekhawatiran tersebut muncul karena Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sedang bergerak menuju pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi. Kebijakan ini lahir dari gagasan bahwa kualitas sekolah negeri tidak boleh terlalu timpang dan label sekolah favorit perlu dikurangi.

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa stigma sekolah unggulan belum sepenuhnya hilang di masyarakat. Penghapusan label formal tidak otomatis menghapus persepsi hierarki sekolah.

“Penghapusan label (sekolah favorit) tanpa diiringi peningkatan kualitas, sarana, prasarana, dan aspek pendukung lainnya di seluruh lembaga pendidikan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini belum maksimal,” tulis Iske Mareta, Nur Wahdaniah Ijatul Islamiah, Dina Rosa, dan Indah Ayuningtyas dalam jurnal Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Hak Siswa dalam Pendidikan

Dalam konteks itu, branding “Sekolah Maung” berpotensi memperkuat kembali pembelahan tersebut. Nama dan simbol khusus dapat menciptakan eksklusivitas psikologis. Orang tua akan berlomba memasukkan anak ke sekolah berlabel “Maung”, sementara sekolah lain makin dianggap pilihan kedua.

Baca Juga: Permasalahan pendidikan di Jawa Barat mulai dari tingginya angka putus sekolah, sulitnya akses pendidikan di daerah terpencil, ketimpangan kualitas guru, serta infra
Mendengar Kritik Para Pelajar Bandung terhadap Kebijakan Pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi

Kritik terhadap program ini juga muncul dari pengamat pendidikan. Pemprov Jabar seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan dibanding membangun branding sekolah unggulan baru.

"Masalah angka putus sekolah, akses pendidikan di daerah terpencil seperti kawasan selatan Jabar, kualitas guru yang masih sangat tidak merata antara kota dan kabupaten, hingga kondisi infrastruktur sekolah yang di banyak tempat masih jauh dari layak, adalah kenyataan yang sehari-hari dirasakan oleh jutaan anak dan orang tua di provinsi ini," kata dosen pendidikan di salah satu kampus swasta Kota Bandung, Darda Abdullah Sjam (Pikiran Rakyat).

Kritik tersebut penting karena ketimpangan pendidikan bukan semata soal nama sekolah, melainkan distribusi sumber daya. Ketika perhatian anggaran, fasilitas, dan SDM terkonsentrasi pada sekolah tertentu, maka sekolah lain berisiko semakin tertinggal.

Meski demikian, pendukung Sekolah Maung juga memiliki argumentasi. Sekolah unggulan dapat menjadi pusat inovasi, laboratorium pendidikan, sekaligus ruang pembinaan siswa berprestasi. Banyak negara memang memiliki model sekolah khusus untuk pengembangan talenta akademik maupun kepemimpinan.

Namun persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya sekolah unggulan. Yang menjadi masalah adalah ketika keberadaan sekolah unggulan memperlebar jarak kualitas dengan sekolah lain. Jika pemerintah hanya menciptakan sekolah unggulan tanpa memperkuat sekolah biasa, maka ketimpangan pendidikan akan semakin mengeras. Labelisasi sekolah kian menebal.

Karena itu, keberhasilan atau kegagalan Sekolah Maung nantinya sangat ditentukan oleh desain kebijakannya. Bila program ini disertai pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru di seluruh sekolah, dan akses yang adil bagi semua siswa, maka dampak negatifnya bisa diminimalkan. Namun jika program ini lebih menonjolkan branding eksklusif dan kompetisi prestise, maka kritik bahwa Sekolah Maung hanyalah wajah baru sekolah favorit akan sulit dibantah.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

image
//