BandungBergerak – Parrhesia, sebuah istilah yang direfleksikan secara mendalam oleh filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Kata ini telah digunakan dalam kurun filsafat Yunani sekitar abad ke-5 SM yang kemudian digunakan Foucault pada seminar di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “pan” yang berarti semua dan “rhesis” atau “rhema” yang berarti ekspresi, apa yang dikatakan, pidato atau perkataan. Pada Parrhesia rumusan pertanyaan tak seperti pertanyaan Filsuf Pencerahan Immauel Kant (1724-1804), “Apa itu pencerahan”? Rumusan pertanyaan dalam konteks parrhesia Foucault adalah, “Apa itu masa kini?” Mungkinkah ruang masa kini dapat ditemukan dalam pelbagai pengalaman masa lalu kita? Pertanyaan ini tidak berkaitan dengan analisis kebenaran, melainkan  kajian tentang ontologi masa kini atau ontologi tentang diri kita sendiri (Konrad Kebung, Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin berpikir, hlm. 231).

Demikianlah setiap bulan September, pertanyaan tentang tragedi G30S dan sesudahnya perlu terus dipertanyakan. Hal ini agar, bangsa ini terus ada dalam pembelajaran ontologis tentang hakikat kemanusiaan sebagai bangsa yang merdeka.

Baca Juga: Embun-embun Kemanusiaan di antara Huru-hara Revolusi Indonesia
Refleksi Tragedi 1965: Jalan Terjal Rekonsiliasi
Abangan, Tragedi 1965, dan Sejarah Luka di Indonesia

September, Kisah Kemanusiaan Kita

September menjadi saat paling tepat merenungkan kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebulan setelah peringatan kemerdekaan, negeri ini mengenang lebih kurang 61 tahun lalu tragedi kemanusiaan paling memilukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada malam 30 September 1965 atau dini hari 1 Oktober 1965 terjadi aksi berdarah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat serta seorang anak. Tak sampai di situ rentetan tragedi kemanusiaan paling berdarah kemudian terjadi dengan cara yang di luar nalar kemanusiaan.

Setelah peristiwa G30S atau yang Gestapu yang diperkenalkan oleh Brigjen TNI Sugandhi pemimpin umum koran Angkatan bersenjata (Salim Said:18-19), banjir darah melanda negeri ini dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Peristiwa yang di era Orde Baru dengan lugas disebut G30S/PKI. Garis miring PKI seakan menjadi kesimpulan dari berbagai benang pelik yang sejatinya menyimpan tanda tanya. Ada informasi yang dihambat, ada peristiwa yang disembunyikan dan ada narasi yang dipelihara untuk melanggengkan sebuah rezim.  Tulisan ini bukan membeberkan narasi baru tetapi sekadar memberi aspek ontologis melihat kisah yang ada sekaligus menjadi ontologi pembelajaran kita masa kini

Pada tahun 1965, berita maraknya pembantaian massal sebenarnya sudah menyebar luas. Ini membuat wajah Indonesia di dunia internasional tercoreng. Presiden Sukarno pada pertengahan Desember 1965 selaku Panglima Besar KOTI membentuk FFC (Fact Finding Commission) yang disebar ke semua daerah untuk mendata jumlah korban tewas pasca peristiwa berdarah 30 September. Ada begitu banyak kendala teknis, politis, keamanan pada kerja tim ini. Pada tanggal 2 Januari 1966 ketua FFC Mayor Jenderal Dr. Sumarno Sosroatmojo melaporkan kepada Presiden Sukarno jumlah korban selama epilog G30S di daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara lebih kurang 80.000 orang tewas” (Julius Pour, Gerakan 30 September-Pelaku, Pahlawan & Petualang, hlm. 272). Namun, Sukarno sebenarnya juga menugaskan Menteri Negara dan orang kepercayaannya Oei Tjoe Tat yang juga diam-diam bekerja dan mencari keterangan tambahan.  Usai menerima laporan resmi dari FFC , Sukarno memanggil Oei Tjoe Tat sendirian di kamar untuk menanyakan, “Kabeh sakjane piro” (Jumlah seluruhnya sebenarnya berapa)?” Dan Oei menyebut jumlahnya sekitar lima sampai enam kali lipat yang dilaporkan FFC jadi kurang lebih di angka 500.000 atau 600.000 (Julius Pour:272). Rumy Aly Redakur Mingguan Mahasiswa Indonesia juga menyebut angka 500.000. Angka yang lebih tinggi disebutkan Sarwo Edhie, yang berada di lapangan pasca peristiwa baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali menyebut angka tiga juta jiwa.  Letjen Sarwo Edhie Wibowo tak pernah meralatnya angka tersebut sampai akhir hayatnya (Julius Pour:273).

Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan muncul pertanyaan, siapakah pelaku dan dalang dibalik peristiwa tragis ini? Seperti berbagai kejahatan di dunia, menemukan pelaku merupakan satu hal yang lebih mudah dibandingkan menemukan dalang dibalik kejadian.  Pelaku penculikan pada jenderal ini mudah terindentifikasi. Mereka adalah pasukan tentara atas Komando Gerakan 30 September (Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah, hlm.139). Di buku berjudul Seabad Kontroversi Sejarah, Asvi Warman Adam menyebut lebih jelas lagi pasukan tentara yang melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan malam itu. Ada tiga pasukan yang bergerak dengan tugas masing-masing. Pasopati menculik para jenderal dari rumah kediamannya masing-masing. Setelah itu diserahkan kepada pasukan Pringgodani (dalam versi sejarah disebut Gatotkaca). Sedangkan Pasukan Bimasakti bergerak mengusai RRI, Telekomunikasi, dan teritorial (Asvi Warman Adam: 65). Penculikan ini pun dilakukan personil-personil militer yakni Letkol Untung dan pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Latief dan pasukannya dari garnisun Jakarta, Mayor Soejono dan pasukannya dari pangkalan AURI Halim, Kapten Sukirno dan pasukannya dari Batalyon 454 Jawa Tengah, dan Mayor Soepeno dan pasukannya dari dari batalyon 530 Jawa Timur (John Roosa, dalih pembunuhan massal-Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, hlm. 95).

Pertanyaan besar yang sampai hari adalah, siapakah dalang dibalik peristiwa G30S 1965? Dan pertanyaan lanjutan kemudian, yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan peristiwa pembantaian rakyat pasca G30S 1965. Sebagaimana kisah di atas, membongkar kelompok, nama-nama pelaku lapangan merupakan hal yang lebih mudah dibandingkan dengan membongkar dalang pembantaian tersebut. Dan di sini ditambah lagi motif pembantaian terhadap rakyat dengan korban antara 80 ribu sampai dengan 3 juta sebagaimana disebut di atas. Apakah pantas orang-orang ini dibunuh? Belum lagi mereka yang ditahan bertahun-tahun tanpa pengadilan. Siapakah yang bertanggungjawab atas kejahatan ini? Baskara T. Wardaya dalam buku Bung Karno Menggugat G30S mengajak pembaca tak hanya berdiskusi dan mencari dalang penculikan para jenderal tetapi juga dalang dibalik pembantaian ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia. Kebanyakan dari mereka yang dibunuh adalah rakyat biasa yang tak ada sangkut-paut langsung, dengan operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dan kawan-kawannya di Jakarta (Baskara T. Wardaya: 146). Dan bagi Baskara mencari dalang pembantaian rakyat secara teoritis lebih mudah. Ditambah lagi beberapa dokumen special report dari CIA telah dibuka dan beredar luas (Bdk. Baskara:148-149, 158-159)

Parrhesia Mengisahkan Tragedi

Sudah banyak teks yang bicara seputar tragedi G30S dan Pasca G30S. Di era Orde Baru, narasi di luar versi penguasa dilarang. Namun, setelah rezim itu tumbang keberanian mengungkapkan kedua kisah di atas lebih terbuka dan teruji secara rasional. Keberanian merupakan sebuah unsur penting dalam parrhesia namun keberanian ini juga berarti siap menanggung risiko yang tak kecil (parrhesia Sokratik). Parrhesia untuk menelusuri peristiwa Gestapu dan pasca Gestapu, sebaiknya tidak dilakukan alur parrhesiastik Sokratik tetapi perlu ditempatkan dalam alur parrhesiastik Diogenes versus Aleksander Agung. Diogenes seorang filsuf yang merepresentasikan kuasa kebenaran dan Aleksander seorang penguasa politik-militer yang menyimbolkan kuasa politik. Dalam dialog ini Aleksander walaupun kerap terluka dalam dialog ini namun tetap menghormati dialektika parrhesiastik ini. Di mana akhirnya Aleksander Sang Penguasa dan Panglima yang masyhur itu mengakui bahwa kebebasan bicara merupakan hal terindah dalam hidup daripada tipuan dan kebohongan (bdk. Konrad Kebung:250). Kesadaran ontologis inilah yang perlu dibangun sebelum pembicaraan seputar G30S dan pembantaian rakyat sesudahnya ditelusuri dan dikaji.

Para sejarawan Indonesia sebagai kelompok yang secara akademik bertanggungjawab menelusuri peristiwa ini juga menerbitkan rangkaian narasi yang lebih diterima akal sehat. Karena di dunia ilmiah akademik peneluran logis itu disusun dengan argumentasi terbuka bukan dengan pelarangan dan pemberangusan. Berbagai informasi lain seputar peristiwa malam 30 September 1965 dilarang oleh penguasa Orde Baru ketika berkuasa dan hanya beredar sangat terbatas di kalangan peneliti sekarang bisa diakses publik dengan lebih terbuka. Narasi tunggal Orde Baru telah menentukan kebenarannya bahwa PKI yang melakukan sudah saatnya ditelusuri dan menjadi pembelajaran bersama semua anak bangsa Indonesia. Narasi versi Orde Baru perlu dihadapkan secara argumentatif dengan narasi lain. Dan masing-masing pihak membeberkan dasar epistemologi yang kokoh dibalik data, bukti, kisah dan berbagai hal lain yang mendukung.

Salim Said, pengamat militer kawakan dalam buku berjudul Dari Gestapu ke Reformasi mencatat beberapa narasi lain seputar dalang dibalik peristiwa G30S. Para ahli Indonesia di Cornell University dan PKI mengatakan peristiwa ini merupakan pertentangan internal Angkatan Darat. Peter Dale Scott menyebut CIA dan Wertheim menyebut Suharto. Sedangkan bagi Sukarno ada tiga kemungkinan dibalik peristiwa ini, bisa PKI, Tentara, dan Nekolim (Salim Said:77).

Maka sangat disayangkan perihal diskursus ilmu pengetahuan diberangus dengan kuasa politik hukum yang irasional. Kehadiran Kejaksaan Agung dalam ruang diskursus ilmiah seputar Gestapu ini memperlihatkan upaya pembodohan yang harus dihentikan (Asvi Warman Adam:140-141 & 212-213). Hanya dengan ruang berpikir yang terbuka tujuan kemerdekaan “…mencerdaskan kehidupan bangsa” bisa diraih.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB