BandungBergerak – Akhir tahun akademik kemarin, panitia promosi doktor Sekolah Pascasarjana di sebuah kampus pendidikan di Bandung tampak lebih sibuk daripada bulan-bulan lainnya. Bagaimana tidak, setiap beberapa hari sekali ada doktor baru yang dipromosikan. Bahkan, pernah dalam satu hari terjadwal empat kali sidang promosi.

Saya menyempatkan diri untuk menghadiri salah satunya. Ujian terbuka berlangsung seperti biasa dengan pertanyaan dan jawaban serta sanggahan dan klarifikasi. Hanya saja, hari itu ada sesuatu yang begitu mengusik saya. Kandidat doktor kita ini berkali-kali mengucapkan “izin menjawab,” setiap menanggapi pertanyaan dari penguji. Sebenarnya, beberapa promovendus sebelumnya juga kerap menyebutkan kata-kata itu. Namun, rasanya kata “izin” terlalu banyak berhamburan siang itu.

Sidang promosi doktor adalah forum pertanggungjawaban setiap pihak. Penguji mengajukan pertanyaan dan sanggahan sesuai dengan tugasnya. Kandidat doktor memberi tanggapan karena itu hak sekaligus kewajibannya. Lantas, izin atas apa sebenarnya yang sedang dimohonkan ketika menjawab setiap pertanyaan?

Sebagai calon “terpidana” di sidang promosi, saya mencoba memahami situasi ketika berhadapan dengan jajaran penguji. Setiap kandidat tentu saja berharap lulus dengan mulus. Hal ini tercermin dalam cara bersikap. Namun, sepertinya ada persoalan yang lebih radikal dalam kebiasaan mohon izin itu.

Mari mengambil jarak sejenak untuk melihat gambaran besar dari kejadian tersebut. Apakah penggunaan kata izin secara intuitif di lembaga pendidikan tinggi–dalam kasus yang saya lihat–menggambarkan gejala penyakit yang lebih serius? Corak pengelolaan negara yang semakin mengalami kemunduran menuju otoritarianisme, misalnya?

Baca Juga: Pancasila Tak Perlu Diajarkan Tentara
Ketika Pemerintah Menyepelekan Kemampuan Menalar Publik
Menguliti Standar Ganda Kartel Filantropi dan Dampak Kooptasi Masyarakat Sipil

Mentalitas Mohon Izin

Sejak awal dilantik, rezim pemerintahan saat ini gemar menonjolkan simbol-simbol komando dalam mengurus negara. Hak tersebut tampak sangat jelas saat para kepala daerah terpilih dikumpulkan di barak lengkap dengan seragam ala militer. Tidak cukup dengan gimik semacam itu, logika koperasi yang berasas gotong royong kini dijungkirbalikkan menjadi pembangunan atas perintah dari pusat.

Semangat desentralisasi yang lahir dari reformasi semakin diabaikan. Pemangkasan dana transfer ke daerah menguatkan kembali kepatuhan kepada pusat. Sebaliknya, anggaran untuk badan nasional bentukan baru malah ditetapkan secara ugal-ugalan. Penambahan markas-markas militer baru di tengah kehidupan sipil semakin menjerumuskan negara ke dalam bayang-bayang kediktatoran.

Gaya komando menghendaki kepatuhan sehingga tidak kompatibel dengan diskusi dan penalaran. Akibatnya, cara berpikir ilmiah yang diskursif dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa kian disingkirkan. Parahnya, pernyataan presiden yang berkali-kali cacat logika–dan sesungguhnya sama sekali tidak lucu–malah disambut oleh hadirin dengan tawa dan tepuk tangan.

Dalam situasi yang suram seperti sekarang ini, kampus diharapkan mampu memberikan pencerahan. Perannya sebagai mercusuar pengetahuan seharusnya mampu menerangi jalan pikiran masyarakat. Namun sayang, di dalamnya malah merebak budaya minta izin yang mereduksi kemandirian berpikir dan berpendapat.

Apakah mentalitas mohon izin ini merupakan dampak bawah sadar dari kekuasaan yang kian merasuk ke dunia akademik? Mari kita periksa dari cara kampus merespons kebijakan pemerintah. Dalam menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kampus giat mengembangkan kerangka pedagogik. Sementara untuk program Sekolah Rakyat, kampus tersebut turut berkontribusi dengan membuat modul pembelajaran.

Alih-alih mengajukan kritik secara substansial, universitas malah menempatkan dirinya sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah dan ikut menari di atas irama yang ditabuh penguasa. Dampak negatif program makan pakai dana APBN terhadap anggaran pendidikan dan risiko ketimpangan sosial yang semakin parah dari munculnya sistem kasta baru dalam pendidikan melalui Sekolah Rakyat justru luput dari pembahasan. Peran kampus sebagai penjaga akal sehat terpinggirkan oleh slogan bernama “kontribusi dan kolaborasi.”

Sejauh mana mentalitas minta izin berdampak pada budaya akademik, sementara ilmu pengetahuan dibangun di atas serangkaian perbedaan pendapat? Mungkin tidak benar-benar ada kaitan antara keduanya. Namun perlu diingat, narasi tunggal yang melenggang tanpa tanding cenderung melanggengkan status quo—meskipun menurut Thomas Kuhn, sains akan menemukan jalan kemajuannya sendiri secara revolusioner.  

Jika dibiarkan, budaya mohon izin bukan tidak mungkin membuat watak kampus menjadi lunak terhadap otoritas dan kepatuhan. Yang lebih parah, tradisi berpikir tergantikan oleh perintah dan arahan. Kebebasan berpikir lama-lama menjadi barang mewah. Hal ini kadang diperparah oleh doktrin menjaga nama baik kampus.

Diskusi Publik yang Sehat

Pada konteks yang lebih luas, absennya ruang diskusi publik yang sehat membuat kebijakan cenderung dilihat secara oposisi biner: benar-salah, pro-kontra, kami-mereka. Universitas yang memiliki privilege untuk menjelaskan persoalan secara epistemik tampaknya hanya menawarkan rekomendasi yang bersifat kosmetik. Tidak mengherankan jika hari ini banyak kampus begitu sulit melahirkan intelektual publik.

Kelangkaan ini bisa jadi juga merupakan dampak dari birokrasi yang rumit dan membatasi gerak akademisi. Urusan administrasi telah menyita waktu dan pikiran secara substansial. Peraturan tidak tertulis tentang senioritas juga tidak mudah diabaikan. Jangan-jangan itu merupakan kondisi yang sengaja diciptakan untuk memperteguh budaya mohon izin.

Publik membutuhkan suara dari kampus yang mampu menjelaskan persoalan dengan jernih tanpa tersandera kepentingan. Keberadaan intelektual publik diharapkan menawarkan wacana tanding atas hegemoni narasi arus utama pembangunan. Namun, bagaimana hal itu bisa lahir di tengah budaya minta izin?

Mari kita kembali ke ruang sidang promosi doktor yang bertabur kata izin. Bisa jadi, semua pendapat yang saya kemukakan tadi hasil lanturan belaka. Kebiasaan meminta izin, bahkan untuk hal-hal yang memang sudah sewajarnya dilakukan, mungkin telah diterima sebagai budaya yang mesti dipraktikkan tanpa perlu dipersoalkan. Toh, selama ini, dengan cara seperti itu tampaknya kehidupan berjalan baik-baik saja.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB