Lompat ke konten utama

SUDUT LAIN BANDUNG: Dari Rancabadak ke Alas Purwo, Membaca Ulang Konservasi Badak Jawa

Badak pernah menjadi bagian dari lanskap Bandung. Sekarang kita hanya mewarisi patung, nama tempat, dan cerita. Jangan sampai Ujung Kulon mengalami hal yang sama.

AO
Abah Omtris
Abah Omtris· 22 November 2026
Musisi balada Bandung
Foto kepala badak jantan yang tewas ditembak pemburu tanggal 31 Januari 1934 di Sindangkerta, Jawa Barat. Spesimennya kini disimpan di Museum Zoologi di Bogor. (sumber rhinoresourcecenter.com)
Foto kepala badak jantan yang tewas ditembak pemburu tanggal 31 Januari 1934 di Sindangkerta, Jawa Barat. Spesimennya kini disimpan di Museum Zoologi di Bogor. (sumber rhinoresourcecenter.com) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Kalau pemerintah sedang mencari tempat untuk memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon, mengapa tidak sekalian mempertimbangkan Bandung? Di Balai Kota sudah ada patung badak. Bahkan, orang-orang mengenal taman di sana sebagai Taman Badak Putih. Tinggal mencari habitat yang sesuai. Soal hutan, rawa, makanan, dan ruang jelajah, itu perkara yang sedikit lebih rumit daripada membuat patung.

Barangkali badak memang sudah tak punya tempat di Bandung, kecuali dalam bentuk patung dan nama tempat. Namun, jejaknya belum sepenuhnya hilang dari ingatan kota ini. Di balik nama Rancabadak, yang kini melekat pada kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin, tersimpan cerita tentang bentang alam Bandung yang dahulu berupa rawa. Bahkan, catatan sejarah menyebut badak pernah terlihat di sekitar Cisitu pada abad ke-19. Kota yang sekarang dipenuhi bangunan dan jalan raya itu rupanya pernah menjadi bagian dari ruang hidup satwa liar.

Nama Rancabadak, yang melekat pada kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin, menyimpan ingatan tentang lanskap lama Bandung. Kata ranca dalam bahasa Sunda berarti rawa. Nama itu dipercaya berkaitan dengan kawasan rawa yang dahulu menjadi tempat badak berkubang.

Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe mencatat bahwa pada 1866 badak masih terlihat di sekitar Cisitu. Bayangkan, wilayah yang hari ini dipenuhi bangunan, jalan, dan aktivitas perkotaan itu dahulu masih menjadi bagian dari bentang alam yang memungkinkan satwa liar hidup.

Badak pernah menjadi bagian dari lanskap Bandung. Sekarang kita hanya mewarisi patung, nama tempat, dan cerita.

Barangkali begitulah cara manusia mengingat alam. Ketika habitatnya hilang, kita masih bisa mempertahankan namanya. Ketika satwanya tidak lagi ditemukan, kita bisa membuat patungnya. Setidaknya, badak di Balai Kota tidak perlu khawatir kehilangan tempat berkubang atau terusik oleh perubahan tata ruang.

Namun, badak Jawa yang masih hidup tentu tidak seberuntung patung itu.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Dari Aksi ke Aksi, Kedaulatan Tetap di Awan
SUDUT LAIN BANDUNG: Ketika Seni Kehilangan Fungsi Kebudayaannya dan Menjadi Hiasan Kota
SUDUT LAIN BANDUNG: Pertarungan Elite dan Kemandirian Gerakan

Habitat Badak dan WUP di Sekitar Perairan Ujung Kulon

Belakangan, perhatian publik kembali tertuju pada gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Sebagian populasi yang selama ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dipertimbangkan untuk dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Gagasan ini berangkat dari kekhawatiran terhadap risiko bencana alam. Jika seluruh populasi badak Jawa hanya bertahan di satu kawasan, bencana besar dapat mengancam keberlangsungan seluruh populasinya. Karena itu, membangun populasi kedua merupakan strategi konservasi yang patut dipertimbangkan.

Tetapi memindahkan badak tentu tidak sesederhana memindahkan penghuni rumah kontrakan. Ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, keamanan, risiko penyakit, hingga kemungkinan konflik dengan masyarakat sekitar harus dikaji secara cermat. Kawasan yang tampak hijau belum tentu cocok menjadi habitat badak Jawa.

Pemindahan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh, bukan semata-mata karena ada keinginan segera menyediakan rumah baru. Pemerintah pun masih menyatakan bahwa Alas Purwo merupakan kawasan potensial yang memerlukan kajian lebih lanjut. Belum ada keputusan final mengenai pemindahan.

Sampai di sini, persoalan konservasi tampak cukup jelas. Kita perlu menyelamatkan badak, mengurangi risiko kepunahan, dan memastikan habitatnya tetap aman. Namun, ada pertanyaan lain yang layak diajukan: mengapa pembicaraan tentang keselamatan satwa sering kali berhenti pada urusan teknis konservasi, sementara cara negara mengelola ruang dan sumber daya alam jarang diperiksa sampai ke akarnya?

Polemik mengenai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon memperlihatkan persoalan tersebut. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten memunculkan pertanyaan mengenai arah pengelolaan kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Pemerintah menyatakan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon sendiri bukan wilayah pertambangan. Penetapan WUP juga bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Penjelasan ini perlu dicatat agar kita tidak mencampuradukkan penetapan wilayah dengan izin operasi tambang.

Kita juga tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa rencana pengembangan habitat kedua badak berkaitan langsung dengan kepentingan pertambangan. Namun, persoalan ini tetap layak menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan konsistensi kebijakan negara. Mengapa wilayah yang memiliki potensi mineral terus masuk dalam perencanaan pemanfaatan ekonomi, sementara perlindungan ekologis harus berulang kali diperjuangkan agar tidak tersisih?

Kita sering kali sibuk meributkan apa yang terjadi di hilir: tambang di suatu tempat, izin yang dipersoalkan, hutan yang rusak, konflik lahan, atau satwa yang terancam kehilangan habitat. Setiap kali muncul kasus, perhatian publik tertuju pada lokasi dan peristiwanya. Kita berdebat, mengeluarkan pernyataan, melakukan protes, lalu berpindah ke persoalan berikutnya.

Sementara itu, sumber persoalannya mungkin tetap berada di tempat yang sama. Kita seperti terus memadamkan api, tetapi jarang memeriksa bagaimana sumber api itu disediakan.

Dalam konteks pertambangan, salah satu hulu persoalan yang perlu dibedah adalah Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), termasuk perubahan-perubahannya. Di sanalah kerangka hukum mengenai penguasaan, penetapan wilayah, pemberian izin, dan pemanfaatan sumber daya mineral dibangun.

UU Minerba bukan satu-satunya aturan yang menentukan nasib lingkungan. Ada pula aturan tentang lingkungan hidup, kehutanan, konservasi, tata ruang, dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, kita perlu melihat bagaimana berbagai aturan tersebut bekerja ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan kepentingan ekologis.

Pasal 9 UU Minerba menempatkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional dan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Sementara itu, Pasal 10 mengamanatkan agar penetapannya dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta aspirasi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 juga mencantumkan konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan serta aspirasi masyarakat terdampak sebagai pertimbangan dalam penentuan wilayah pertambangan. Artinya, pertimbangan ekologis sebenarnya sudah dikenal dalam kerangka hukum. Persoalannya adalah bagaimana pertimbangan itu bekerja ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Apakah perlindungan lingkungan benar-benar menjadi batas yang dapat mencegah penetapan wilayah berisiko, atau hanya menjadi salah satu pertimbangan yang harus bernegosiasi dengan kepentingan lain?

Hal ini penting karena penetapan wilayah pertambangan bukan sekadar urusan teknis geologi. Ia juga menentukan bagaimana negara merencanakan dan mengelola ruang. Pasal 17A UU Minerba hasil perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, misalnya, mengatur kesesuaian pemanfaatan ruang dan kawasan bagi WIUP serta memberikan jaminan terhadap pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditetapkan. Ketentuan ini tidak berarti setiap WIUP otomatis memperoleh izin untuk menambang. Persyaratan perizinan, lingkungan, dan ketentuan lain tetap berlaku.

Namun, kita perlu bertanya sejak awal: seberapa kuat proses penilaian ekologis sebelum suatu wilayah ditetapkan? Sejauh mana masyarakat terdampak dapat memengaruhi keputusan? Dan apakah ada kawasan yang seharusnya dikeluarkan dari kemungkinan pertambangan karena nilai ekologisnya terlalu penting untuk dipertaruhkan?

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan juga patut diperhatikan. Setelah perubahan UU Minerba, kewenangan pemerintah pusat semakin besar. Pemerintah daerah masih memiliki ruang koordinasi dan pertimbangan dalam proses tertentu, tetapi posisi pengambilan keputusan tidak lagi seperti sebelumnya.

Di sinilah pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mungkin melihat sebuah wilayah dari peta potensi mineral dan kebutuhan nasional. Masyarakat setempat melihat hutan, sungai, sumber air, kebun, laut, dan ruang hidup yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Dua cara pandang itu tidak selalu bertemu dengan mudah.

Perubahan keempat melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 juga memperluas mekanisme pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada sejumlah kelompok, termasuk koperasi, badan usaha kecil dan menengah, organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta perguruan tinggi melalui badan usaha tertentu.

Pemerataan kesempatan ekonomi tentu dapat menjadi alasan kebijakan tersebut. Namun, pemerataan kesempatan mengelola tambang tidak otomatis berarti pemerataan tanggung jawab ekologis. Siapa pun yang memperoleh kesempatan tetap harus tunduk pada batas perlindungan lingkungan.

Kita tidak sedang membicarakan siapa yang paling berhak mendapatkan tambang. Kita sedang mempertanyakan apakah semua ruang yang memiliki kandungan mineral memang harus dipandang sebagai peluang ekonomi yang suatu saat dapat diusahakan.

Tidak semua yang bisa diambil harus diambil. Tidak semua yang memiliki nilai ekonomi harus diberi jalan untuk dieksploitasi.

Pemerintah dan Gerakan Lingkungan Perlu Melihat ke Hulu

Kritik ini tentu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Para aktivis dan pemerhati lingkungan juga perlu memperluas medan perhatiannya.

Selama ini, gerakan lingkungan telah bekerja keras mendampingi masyarakat terdampak, menolak kegiatan yang merusak lingkungan, mengawasi perizinan, dan mengingatkan pemerintah ketika kebijakan mengancam ekosistem. Peran tersebut penting. Namun, jangan sampai perjuangan hanya bergerak dari satu kasus ke kasus lain.

Ketika ada tambang yang dipersoalkan, kita bergerak menolak tambang tersebut. Ketika hutan terancam, kita menggalang dukungan untuk menyelamatkannya. Ketika satwa kehilangan habitat, kita menuntut perlindungan. Semua itu perlu. Tetapi jika kritik berhenti pada satu lokasi, satu izin, atau satu peristiwa, kita berisiko terus menghadapi persoalan serupa dengan nama dan tempat berbeda.

Sudah waktunya energi gerakan lingkungan juga diarahkan untuk membedah kebijakan yang menjadi hulunya. Mengapa wilayah pertambangan ditetapkan dengan cara tertentu? Seberapa kuat perlindungan ekologis dalam proses penetapannya? Bagaimana memastikan bahwa kepentingan konservasi tidak hanya tercantum dalam peraturan, tetapi benar-benar memiliki daya untuk membatasi eksploitasi?

Pemerintah perlu bercermin. Gerakan lingkungan juga perlu memperluas pandangan. Sebab, selama kita hanya sibuk memperdebatkan akibat, sumber persoalan akan terus bekerja di belakang layar.

Kembali ke Bandung. Patung badak di Balai Kota dan nama Rancabadak menjadi jejak tentang bagaimana sebuah lanskap berubah, dan bagaimana satwa yang pernah menjadi bagian darinya akhirnya menghilang.

Hari ini kita membicarakan kemungkinan memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Gagasan habitat kedua patut dikaji dengan sungguh-sungguh. Namun, keselamatan badak tidak boleh hanya menjadi urusan memindahkan sejumlah individu ke tempat lain. Habitat asalnya tetap harus dijaga, kawasan penyangganya dilindungi, dan kebijakan yang berpotensi menambah tekanan terhadap ekosistem harus diperiksa sejak dari hulunya.

Barangkali kita memang cukup pandai memindahkan sesuatu. Badak dipindahkan karena habitatnya berisiko. Masyarakat dipindahkan ketika ruangnya berubah fungsi. Sementara kepentingan ekonomi sering kali menemukan jalan untuk tetap berada di tempatnya.

Tentu, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan satu undang-undang. Tetapi jika sumber persoalannya berada pada kerangka kebijakan, mengapa kita hanya terus meributkan kejadian di hilir?

Badak mungkin membutuhkan rumah baru. Pemerintah membutuhkan keberanian mengevaluasi cara mengelola sumber daya alam. Gerakan lingkungan membutuhkan strategi yang tidak berhenti pada penolakan kasus demi kasus.

Bandung sudah kehilangan badaknya. Jangan sampai kita hanya mewariskan patung dan nama tempat kepada generasi berikutnya, sementara habitat dan kehidupan di dalamnya terus menghilang.

Badak mungkin harus pindah dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Tetapi sebelum memindahkan badaknya, barangkali kita perlu lebih dahulu memindahkan cara berpikir kita tentang alam.

Sebab, jangan pindahkan badaknya saja. Yang lebih penting selamatkan rumahnya.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Menyatakan pendapat adalah hak yang kita rayakan secara bertanggung jawab.

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.