Lompat ke konten utama

RESENSI BUKU: Membaca Impunitas dan Dosa-dosa Negara yang Tak Kunjung Disudahi

Elizabeth F. Drexler dalam buku Infrastruktur Impunitas menyoroti afeksi sebagai episentrum seluruh infrastruktur impunitas.

DR
Deo Ramdani Chaerudin
Deo Ramdani Chaerudin· 22 November 2026
Lulusan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga
Sampul buku Infrastruktur Impunitas karya Elizabeth F. Drexler. (Foto: Deo Ramdani Chaerudin)
Sampul buku Infrastruktur Impunitas karya Elizabeth F. Drexler. (Foto: Deo Ramdani Chaerudin) — Foto ilustrasi purwarupa BandungBergerak.id.

BandungBergerak – Saban hari Kamis sekelompok orang berkumpul di depan Istana Negara. Mereka berbusana hitam sebagai bentuk duka atas mereka yang hanya tersisa nama seraya menggaungkan tuntutan sederhana yang tak pernah berubah sejak awal gerakan tersebut ada: keadilan. Begitulah gambaran minimalis Aksi Kamisan yang selalu diadakan secara konsisten (lebih dari  900 kali), tidak hanya di ibu kota tetapi juga di kota atau daerah lain. Gerakan ini teramat sederhana; terbuka bagi siapa pun; dan tak memungut apa pun dari pesertanya. Namun, makna gerakan ini tidak sederhana sama sekali.

Aksi Kamisan menggugah seorang antropolog Amerika Serikat dan ia menilai aksi kecil itu sebagai sebuah perlawanan terhadap impunitas negara yang tak terhingga. Antropolog bernama Elizabeth F. Drexler itu kemudian memasukkan pengalamannya mengikut aksi Kamisan ke dalam penelitiannya bersama dengan temuan dan gagasan tajamnya terkait sebuah cara-kerja dan produksi kekuasaan otoritarian Orde Baru. Penelitiannya dibukukan dan diberi tajuk Infrastruktur Impunitas.

Beth mendedikasikan penelitiannya guna menguak sebuah tatanan imajiner yang terus menopang budaya impunitas hingga detik ini; tidak sekadar terdiri atas satu-dua susunan dan struktur, namun mencakup segala hal dari meja parlemen hingga meja makan kita; sebuah infrastruktur yang tak hanya menjadi kerangka kerja atau kerangka pikir, tetapi juga kerangka emosional kolektif kita. Beth menubuatkan tatanan ini sebagai Infrastruktur Impunitas

Jelas perlu waktu dan upaya ekstra untuk merumuskan sebuah tatanan tak kasat mata. Dahulu kita mengenal Hannah Arendt yang berhasil merumuskan sebuah lingkaran setan yang merangkai genosida orang-orang Yahudi oleh Nazi yang disebut sebagai Banality of Evil atau Banalitas Kejahatan, di mana ruang birokrasi, meja administrasi, struktur organisasi, para serdadu berseragam, para patriotis yang membara-bara, dan manusia-manusia pasif yang memilih untuk diam menjadi satu-kesatuan mesin pembunuh dingin yang sanggup membabat jutaan nyawa. Dalam kasus Indonesia, konsep Arendt dikontekstualkan oleh Jess Melvin sebagai “Mekanika Pembunuhan Massal” di mana genosida kaum komunis pada 1965-1966 silam dioperasikan oleh militer melalui struktur komando dan teritorial secara hirarkis dari istana negara hingga pos ronda di pedesaan.

Kedua konsep berhasil mengungkapkan metode mekanis yang terstruktur dibalik kekerasan yang tampak horizontal. Namun, dalam kasus Indonesia, genosida tak begitu saja berhenti seusai hari penjagalan. Negara dan sekutu kekerasannya memerlukan pembenaran atas praktik kekerasan mereka. Bagaimana agar penjagalan ratusan ribu nyawa tampak mulia? Bagaimana anyir darah pembantaian menguarkan semerbak harum kepahlawanan? Bagaimana pemenjaraan dan pencekalan sosial tampak sebagai tindakan kebangsaan?

Usai tiga juta nyawa (tertuduh) komunis sesuai laporan Sarwo Edhie mati tanpa diadili, rezim baru diktatoris pimpinan Suharto dengan gegas menjalankan proyek pembangunanismenya. Ia memastikan tak ada halang-rintang apa pun untuk kepentingannya itu, termasuk perkara genosida 1965-1966. Kebiadaban itu diubah menjadi suatu ancangan peradaban oleh kekuasaan Orde Baru, memulai 3 dekade yang sibuk akan pembangunan juga penuh dengan pembungkaman. Namun, segala dehumanisasi adalah sah dalam koridor pembangunan bangsa. Narasi seperti itu memerlukan topangan kuat; tidak sekadar tampil dalam wajah formal negara, tetapi juga dalam ruang-ruang informal bahkan hingga merasuki alam emosional kolektif masyarakat.

Arend dan Beth sama-sama menyoroti genosida sebagai masalah sentral. Namun, keduanya memposisikan genosida di tempat yang berbeda. Bila banalitas kejahatan dioperasikan untuk mengondisikan genosida, maka infrastruktur impunitas dioperasikan genosida tetap memancarkan ketakutan dan ancaman. Ia lahir dari gabungan legitimasi, rasionalisasi, dan represi yang bersifat fisik maupun non-fisik untuk menjamin genosida tetap terawat dalam ingatan kolektif masyarakat melalui kerja-kerja hegemonik; membuatnya tampak masuk akal secara moral dan material sehingga hukum tidak bisa mengganggu gugat para aktor kekerasan.

Baca Juga: RESENSI BUKU: Memandang Kehidupan Jakarta dengan Kacamata Romo Sindhu
RESENSI BUKU: Merayakan Pahlawan yang Berdiri di atas Kuburan Massal
RESENSI BUKU: Dari Kepemilikan ke Keberadaan

Fenomena Impunitas

Mekanika itu terlihat jelas dalam fenomena impunitas di Indonesia. Merentang dari peristiwa G30S pada 1965 berlanjut hingga ke deretan kejahatan kemanusiaan yang lain hingga kejatuhannya pada 1998, negara seakan enggan bahkan untuk menghapus noda sejarah itu. Deretan nama yang tak diketahui rimbanya hanya berakhir pada peringatan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata. Pun ada, pengadilan serupa sirkus yang penuh dengan sandiwara usang. Budaya impunitas seolah sudah mendarah daging di dalam tubuh kolektif masyarakat kita, merembes hingga ke gedung dan meja pengadilan, bahkan konstitusi sekalipun dibuat tak berdaya. Sebaliknya, deretan nama para aktor kekerasan negara tak pernah tersentuh oleh hukum dan mereka tetap menjalani hari-hari tanpa beban di pundaknya.

Impunitas yang imajiner tidak bisa berdiri tegak tanpa penopang kasat mata. Ia memerlukan sebuah struktur indrawi; sebuah situs pasif tetapi aktif mentransmisikan narasi hegemonik negara. Salah satu yang amat disorot oleh Beth adalah museum Lubang Buaya. Tempat ini terletak di pinggiran ibu kota, jauh dari gedung-gedung pemerintahan dan monumen legendaris lainnya. Namun, ia berperan sentral dalam membenamkan impunitas ke dalam lapisan emosional.

Beth menelusur peran Museum Lubang Buaya melalui pengamatan etnografi. Ia mengajak beberapa mahasiswa untuk berkelana menyusuri museum, kemudian Beth melakukan penggalian emosional kepada para mahasiswa untuk melihat efek yang ditimbulkan dari kunjungan tersebut. Temuan Beth menunjukkan kunjungan museum tersebut sanggup memberikan dampak psikologis yang begitu dalam; menimbulkan rasa jijik dan mual atas apa yang terjadi terhadap 7 jenderal yang disiksa oleh komunis.

Meskipun siksa kejam komunis terhadap 7 jenderal sudah terbantahkan, tetapi diorama penyiksaan di museum itu tetap memberikan dampak psikologis kepada para pengunjung. Seolah realitas imitasi yang diminiaturkan di dalam museum melampaui realitas historis itu sendiri. Inilah sisi tahan dobrak impunitas: daya afeksi yang mengacak-acak emosi bahkan kebenaran itu sendiri.

Bukan saja Museum yang berdaya afeksi kuat, tetapi juga narasi-narasi progresif yang menyembunyikan kekerasan sebagai penjaminnya. Hal ini terlihat pada kasus Petrus. Mayoritas warga hari ini mewajarkan dan membanggakan Petrus karena telah memberikan rasa aman. Namun, dibalik operasi para sniper yang memburu para preman, satu hal esensial telah tenggelam: absennya proses pengadilan dalam penghukuman. 

Akhirnya Impunitas tak hanya terabadikan lewat gedung seperti museum; lewat praktik kekerasan negara; dan lewat tanggal merah di kalender. Ia juga terabadikan dalam ucapan dan tindakan warga sehari-hari. Ia mengada dalam cara kita melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui situs fisik dan non-fisik, impunitas menjadi kewajaran dan bahkan kebenaran itu sendiri. Kebanalan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zen RS dalam Epilog buku ini bahwa “ia (kekuasaan) tidak pernah menyembuhkan, hanya menata cara berdarah yang rapi”.

Afeksi yang menunjang infrastruktur impunitas akhirnya meluas tidak lagi sekadar melunakkan kekerasan, tetapi juga turut menciptakan romantisisme hidup. Lihat saja celotehan “Piye? Penak jamanku, toh?” dan lain yang mengindahkan hidup di zaman diktatoris. Orde Baru memberikan ilusi soal keamanan, kemajuan, dan kebinaan hidup. Meski pada realitasnya hidup masyarakat kecil tak banyak berubah. Tetapi dahsyatnya, bahkan kemelaratan yang hampir masuk di taraf biadab pun tetap termaafkan. Beberapa dari mereka sanggup berbangga makan satu butir telur dibagi lusinan orang serta mencuri celah untuk menonton televisi tetangga yang kaya dan kemelaratan lainnya

Itu semua adalah strategi afektif kekuasaan Orde Baru. Mungkin saja zaman itu bisa dianggap romantis oleh mereka yang sudah akut terpapar afeksi kekuasaan. Afeksi inilah yang menyulitkan intelektual publik untuk menyeret aktor kekerasan peliharaan rezim Orde Baru ke meja pengadilan; mereka harus menghadapi penyanjung Orde Baru yang tidak sedikit, baik di atas maupun di bawah.

Begitulah jelaga kekuasaan Orde Baru hari ini kurang tepat disebut sebagai “warisan”; karena sejatinya ia tak pernah benar-benar purna dari tugasnya mengacak-acak pikiran dan mental kolektif kita. Pada akhirnya benteng afeksi yang melindungi kuasa Orde Baru perlu dijebol terlebih dahulu sebelum upaya yang lain dilakukan.

Jika upaya-upaya formal dibuat tak berdaya oleh impunitas, lantas bagaimana keadilan diperjuangkan? Beth setidaknya menyerukan satu cara: lawan afeksi dengan afeksi. Afeksi adalah episentrum seluruh infrastruktur impunitas. Ia perlu dilawan menggunakan afeksi dengan daya emosional yang sama. Beth memposisikan Aksi Kamisan sebagai contoh ideal dari praktik kontra-impunitas.

Beth memang menaruh sangsi terhadap upaya keadilan transisi di ranah yuridis yang ujungnya hanya menjadi bulan-bulanan negara dengan impunitasnya. Upaya formal seperti itu jelas tak akan berhasil tanpa dukungan massa organik yang lebih luas. Namun, praktik-praktik yang kelewat rimpang juga tak akan membawakan hasil yang benar-benar ampuh. Oleh sebab itu, upaya kontra-impunitas harus dilakukan secara serius, tidak hanya melalui kerja-kerja ilmiah, tetapi juga kerja-kerja partisipatif dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan berbagai kekuatan sosial yang terintegrasi dengan perjuangan elektoral dan yuridis.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

Tanggapanmu

0

Menyatakan pendapat adalah hak yang kita rayakan secara bertanggung jawab.

Baca juga

Nawala

Satu surel untukmu setiap pekan, merangkum cerita-cerita dari pinggir.