Dosen Hukum Tata Negara dan Anggota Centre for Human Development and Social Justice (ChuDS) Unpar
Kita terbiasa membaca 1998 sebagai bukti bahwa demonstrasi bisa menumbangkan rezim. Otoritarianisme Indonesia hari ini tidak lagi membutuhkan senjata untuk bertahan.
Valeri JehanuEditor: Ahmad Fikri17 Juni 2026
Chilling effect yang ditimbulkan jauh melampaui para terdakwanya. Ia menjalar kepada siapa pun yang menyaksikan.
Valeri JehanuEditor: Tri Joko Her Riadi2 Juni 2026
Pertanyaannya lebih mendasar: sejauh mana kita masih percaya bahwa rakyat layak memegang kendali atas demokrasi lokalnya sendiri?
Valeri JehanuEditor: Tri Joko Her Riadi23 Januari 2026
Kasus Delpedro Marhaen merupakan puncak gunung es dari sebuah praktik yang lebih mengancam substansi demokrasi. Wajah baru dari Legal Repression.
Valeri JehanuEditor: Ahmad Fikri8 November 2025
Sebab sejarah tidak hanya milik negara, tapi juga milik publik; dan kebenaran, betapapun ditutupi, selalu mencari jalannya untuk diungkap.
Valeri JehanuEditor: Tri Joko Her Riadi9 Juli 2025
Pemimpin otokratik menggunakan legalitas sebagai topeng untuk membangun kekuasaan yang lebih terkonsentrasi.
Valeri JehanuEditor: Tri Joko Her Riadi19 Maret 2025
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tanggal 29 November 2024 membuka jalan bagi KPK untuk menangani perkara korupsi koneksitas yang melibatkan anggota militer.
Valeri JehanuEditor: Ahmad Fikri5 Desember 2024
Jika sudah ada resistensi untuk mendengarkan, yang dibutuhkan adalah aksi mengeraskan suara itu. Bukan hanya di ruang digital, tapi juga di ruang nyata.
Valeri JehanuEditor: Tri Joko Her Riadi22 Agustus 2024
